Labirin | News & Update

;

Keuangan

( 1012 )

Pemerintah Serap Dana Senilai Rp 30 Triliun dari lelang delapan seri SBN

KT1 19 Jun 2025 Investor Daily

Pemerintah menyerap dana senilai Rp 30 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara (SUN) pada 17 Juni 2025. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (18/06/2025), total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pemukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp 20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393% dengan jatuh tempo 15 Juli 2035. Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040. Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415% dengan jatuh tempo 15 Juli 2030. Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dar penawaran masuk Rp6,32 triliun. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Serap Dana Senilai Rp 30 Triliun dari lelang delapan seri SBN

KT1 19 Jun 2025 Investor Daily

Ekonomi

Industri Asuransi Mencatatkan Pendapatan Premi Sebesar Rp 55,84 Triliun

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily

Industri asuransi umum dan reasuransi mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 55,84 triliun per April 2025, tumbuh 5,79% secara yoy. Dari nilai itu, lini usaha harta benda (properti) menjadi tulang punggung dari pendapatan premi. Kenaikan premi terbesar berasal dari lini usaha harta benda sebesar 9,08% (yoy) diikuti oleh lini usaha kesehatan yang meningkat 20,94% (yoy). OJK mencatat, asuransi umum dan reasuransi mencatatkan sejumlah premi pada lini usaha harta benda (properti) sebesar Rp 18,2 triliun atau naik 9,08% (yoy). Asuransi harta benda masih mendominasi premi asurandi umum dan reasuransi dengan porsi sebesar 32,59% dari total premi. "Penurunan suku bunga aduan Bank Indonesia menjadi 5,5% pada Mei 2025 dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumuhan lebih lanjut di sektor asuransi properti," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono. Penurunan suku bunga acuan BI dipandang sebagai katalis positif yanag mampu memacu aktivitas pembangunan dan pembelian properti. Semakin banyak pproperti yang diangun dan dibeli, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan perlindungan asuransi, baik dri risiko bencaa alam, kebakaran, hingga kerusakan fisik. (Yetede)

Ekonomi

Dukung Proyek Perumahan, Danantara Kucurkan Rp 130 T

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily

BPI Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengucurkan dana Rp 130 triliun untuk mendukung proyek perumahan yang dijakankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam hal ini, Danantara sudah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah. Adapun daftar Bank Himbara yang disebutkan bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp 130 triliun itudiantaranya, PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Nantinya dukungan pembiayaan itu bakal berupa subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dukungan pendanaan itu terjamin lantaran Himbara bakal menjamin rumah yang mendapat dukungan pembiayaan sebagai anggunan. Meski demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga. (Yetede)

Ekonomi

Merger BPR Marak, Respon terhadap Ketentuan Baru OJK

HR1 18 Jun 2025 Kontan

Upaya konsolidasi di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berlangsung sebagai bagian dari strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan skala kecil. Terbaru, empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur—yakni BPR Rejeki Insani, Dutabhakti, Bina Kharisma Insani, dan Bina Sejahtera Insani—akan melakukan merger, dengan BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan.

Meskipun konsolidasi ini sejalan dengan arahan regulasi OJK, Komisaris Independen BPR Modern Express, Arif Windarto mengingatkan bahwa merger tidak selalu menjamin kinerja keuangan yang terus membaik. BPR Modern Express sendiri, meskipun sempat mencatat lonjakan laba hingga 103,94% pada 2023 pascamerger dengan 10 BPR, justru mengalami penurunan laba sebesar 5,36% pada 2024. Namun, aset mereka tetap kuat, mencapai Rp 7,5 triliun per Maret 2025, menjadikannya BPR terbesar di Maluku.

Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perbarindo, menilai banyak merger BPR bersifat wajib demi memenuhi aturan modal minimum OJK, bukan atas dasar inisiatif sukarela. Ia menekankan pentingnya kembali pada visi utama BPR: membiayai segmen UMKM yang belum bankable, alih-alih mengikuti tren digitalisasi besar-besaran tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal.

Di sisi lain, Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, menekankan bahwa kekuatan modal semata tidak cukup. Kinerja BPR sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, kesehatan keuangan, dan transformasi digital yang terarah. Ia menyoroti pendekatan khas BPR dalam membangun hubungan sosial dan emosional dengan nasabah lokal sebagai keunggulan kompetitif yang tidak bisa digantikan.

Dengan total aset Rp 2,99 triliun per Maret 2025, BPR Hasamitra menjadi contoh bagaimana BPR bisa berkembang dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pelayanan berbasis kearifan lokal. Konsolidasi memang membuka peluang efisiensi dan jangkauan yang lebih luas, namun keberlanjutan kinerja tetap bergantung pada manajemen risiko, layanan nasabah, dan arah strategis yang konsisten.

Ekonomi

OJK Susun Aturan Baru untuk Bunga Kredit UMKM

HR1 17 Jun 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Melihat tren yang lemah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan menyusun aturan baru untuk mengatur kewajaran bunga kredit UMKM, termasuk mengevaluasi berbagai komponen biaya tambahan seperti provisi, administrasi, asuransi, hingga biaya lainnya yang kerap membebani pelaku UMKM.

Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengakui bahwa bunga kredit adalah pertimbangan utama bagi pelaku UMKM dalam mengambil pinjaman. Ia menekankan pentingnya evaluasi bunga berdasarkan profil risiko, serta menyarankan pemanfaatan skema penjaminan sebagai solusi untuk menekan bunga, meski ini akan lebih mudah diterapkan oleh bank besar dibanding bank kecil. OK Bank sendiri mencatat SBDK UMKM sebesar 8,25%-8,98% per Juni 2025, naik tipis dari Januari.

Sementara itu, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyatakan bahwa bunga kredit UMKM di Maybank berada pada level yang kompetitif dan stabil, yakni 9,66%, dengan penentuan bunga disesuaikan dengan kondisi keuangan dan jaminan dari nasabah.

Dari sisi bank BUMN, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan bahwa bunga kredit non-subsidi di Mandiri ditetapkan dengan prinsip kewajaran berbasis risiko. Bank Mandiri telah menyalurkan kredit UMKM senilai Rp 136 triliun per Maret 2025, naik Rp 11 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Tantangan utama pertumbuhan kredit UMKM terletak pada tingginya beban bunga dan biaya tambahan. Oleh karena itu, kebijakan OJK diharapkan bisa menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, guna mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan UMKM nasional.

Politik dan Birokrasi

Ketegangan Iran Ganggu Stabilitas Ekonomi Global

HR1 17 Jun 2025 Kontan

Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

M. Rizal Taufikurahman dari Indef juga memperingatkan bahwa sektor keuangan nasional bisa terkena imbas dari arus modal asing keluar, akibat investor global mencari aset aman di tengah ketegangan geopolitik. Hal ini berpotensi melemahkan rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.

Menurut asumsi dasar APBN 2025, ICP dipatok di level US$ 82 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS. Namun berdasarkan sensitivitas fiskal, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 bisa menambah defisit hingga Rp 6,9 triliun, dan pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS bisa memperbesar defisit sebesar Rp 3,4 triliun.

Merespons hal ini, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Biro Komunikasi Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi. Antara lain melalui koordinasi fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta penyesuaian belanja negara guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor produktif.

Deni menambahkan bahwa pemerintah tetap optimistis dalam menghadapi gejolak global, dengan merujuk pada keberhasilan Indonesia menangani krisis sebelumnya seperti pandemi dan ketegangan perdagangan internasional.

Meskipun tekanan dari konflik geopolitik global meningkat, pemerintah dan otoritas keuangan bersiap menghadapinya dengan kombinasi intervensi pasar, penyesuaian fiskal, dan kebijakan makro yang terkoordinasi.

Ekonomi

Bank Syariah Tancap Gas

KT1 17 Jun 2025 Investor Daily

Di tengah dominasi bank konvensional raksasa, geliat perbankan syariah mulai terlihat semakin nyata. Beberapa bahkan tengah menyiapkan proses kelahiran bakal calon bank syariah besar yang diharapkan bisa mempercepat peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. OJK tidak lagi mau jalan perlahan, mereka memilih tancap gas. Mendorong pangsa pasar perbankan syariah bisa tembus dua digit, dari posisi saat ini yang masih berada di angka 7,36%. Angka yang menunjukkan progres dari jebakan market share 5%, tapi masih jauh dari potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai suatu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Setelah mega merjer tiga bank syariah milik bank pelat merah dilakukan pada 2021 silam menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), gini gilirian PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang melakukan aksi korporasi, usai mengakuisisi Bank Victoria Syariah Indonesia Tbk (BVSI), langka selanjutnya adalah menyapih unit usaha syariah (UUS) BTN untuk menjadi bank umum syariah (BUS) dan digabungkan ke BVIS yang menjadi cangkangnya. "Konsolidasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional, meningkatkan ekspansi usaha, dan mendorong pangsa pasar syariah menjadi minimal 10% dari total industri perbankan nasional," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Batas Kemiskinan Global Naik, Jumlah Miskin Ikut Melejit

HR1 16 Jun 2025 Kontan

Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Meski begitu, World Bank tetap menyarankan agar Indonesia menggunakan data resmi BPS untuk kebijakan sosial karena lebih sesuai dengan konteks domestik. Saat ini, garis kemiskinan nasional versi BPS adalah Rp 595.242 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,71 anggota keluarga, total pengeluaran minimum untuk keluarga miskin adalah sekitar Rp 2,8 juta per bulan.

Namun, Agung Pardini, peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), menilai standar nasional tersebut sudah tidak relevan karena tidak pernah direvisi sejak krisis 1998. Menurut simulasi IDEAS, jika menggunakan garis kemiskinan Rp 632.000 per kapita, maka jumlah orang miskin bisa mencapai 40 juta jiwa (14,35%). Bahkan, Agung menyarankan agar garis kemiskinan ekstrem dinaikkan menjadi Rp 758.000 per kapita, atau Rp 3,5 juta per rumah tangga.

Agung menekankan bahwa menaikkan garis kemiskinan akan berdampak signifikan pada anggaran negara, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat prioritas penyaluran bantuan agar tepat sasaran, terutama kepada kelompok paling miskin dan paling rentan.

Perdebatan ini mencerminkan pentingnya menyesuaikan standar kemiskinan nasional dengan realitas ekonomi, agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan inklusif.

Ekonomi

ICH Resmi Terdaftar sebagai Lembaga Kliring

KT1 16 Jun 2025 Investor Daily (H)

Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)