Menginjak usia tiga tahun, Holding Ultra Mikro (UMi) mencatatkan berbagai pencapaian positif dalam upayanya meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sejak resmi berdiri pada 13 September 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Penggadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM, utamanya segmen ultra mikro. Melalui sinergi yang kuat antara BRI, Penggadaian, dan PMN, ekosistem Ultra Mikro telah melayani lebih dari 176 nasabah simpanan dan 36,1 juta nasabah pinjaman/debitur dengan total penyaluran pembiayaan yang mencapai lebih dari Rp 622,3 triliun. Terkait dengan capaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan  apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam perjalanan tiga tahun Holding Ultra Mikro. "Kami berterima  kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, Kementeriab BUMN RI, regilator, seluruh nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Tiga tahun ini merupakan awal dari langkah panjang kami untuk terus  meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia," (Yetede)

Pendapatan asuransi premi tunggal terus menurun. Masyarakat dinilai lebih menyukai membeli asuransi secara reguler. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pada semester I-2024, pendapatan premi tunggal di perusahaan asuransi jiwa turun 1% secara tahunan menjadi Rp 35,5 triliun. Sedangkan premi reguler tumbuh 5,2% menjadi Rp 52,9 triliun. Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menyebut, turunnya premi tunggal karena penurunan minat masyarakat. Menurut dia, masyarakat mempertimbangkan banyaknya kasus gagal bayar, terutama pada produk unitlink. Premi reguler lebih diminati karena dinilai lebih aman dan secara cashflow bagi masyarakat lebih ringan. Risye mengatakan, porsi premi tunggal di MNC Life hanya 30% dari total portofolio. Dia juga mengakui kontribusinya menurun. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman juga sepakat jika penurunan premi tunggal karena penjualan unitlink yang turun. Sementara produk tradisional masih naik. Dari riset IFG Life, pembeli asuransi orang kaya masih naik. Bahkan daerahnya pun tersegmentasi, yakni di etnis China dan wilayah seperti Kelapa Gading, Surabaya, Pangkal Pinang, Medan, Manado dan lainnya. Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengatakan, pendapatan premi tunggal dan reguler di BNI Life sama-sama naik. Dia memaparkan pendapatan premi reguler naik 11%, sedangkan premi tunggal naik 6%.

Fenomena makan tabungan yang melanda masyarakat Indonesia semakin nyata. Ini terlihat dari jumlah tabungan per rumahtangga di bank yang kian menyusut. Data Bank Indonesia per Juli 2024 mencatat, rata-rata tabungan rumahtangga per rekening bank hanya sebesar Rp 4,28 juta. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 6,3% secara tahunan. Secara total nilai simpanan tabungan di bank pada periode tersebut masih naik 5,2% secara tahunan jadi Rp 2.445 triliun. Tapi, kenaikan terjadi lebih karena pertambahan pesat jumlah rekening baru. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan,tren penurunan rata-rata DPK sudah terjadi sejak tahun 2020. Menurut dia, selama tahun-tahun tersebut, total DPK tabungan di bank masih meningkat dan disertai pertumbuhan jumlah rekening. Ia mengambil contoh, di 2022 dan 2023, jumlah DPK tabungan meningkat masing-masing 5,61% dan 1,93%. Sedang jumlah rekening naik 18,40% dan 10,22%. Di Juli 2024, jumlah DPK tabungan masih tumbuh 5,22% dan jumlah rekening naik 11,87%. "Kenaikan jumlah akun tabungan bisa berarti semakin banyak orang punya rekening bank, atau satu orang memiliki beberapa rekening," ujar Josua, kemarin.

Ekonom dan Pengamat Perbankan Universitas Binus Doddy Ariefianto juga menuturkan, sebetulnya pertumbuhan tabungan rumahtangga diselamatkan oleh segelintir masyarakat yang memang memiliki tabungan dengan nilai nominal besar. Menurut Doddy, kondisi ini tak bisa dihindarkan Ketika beberapa sektor ekonomi yang menyedot tenaga kerja mengalami kemunduran. Alhasil, efisiensi karyawan terjadi di beberapa sektor. Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengungkapkan, penurunan tabungan bisa mengindikasikan masyarakat mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau berbelanja.

Outstanding pembiayaan untuk transaksi beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh pesat. Kondisi yang sama juga terjadi pada industri perbankan. OJK menyatakan, per Juli 2024 outstanding pembiayaan untuk BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 73,55% year on year (yoy) menjadi Rp7,81 triliun. "Angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman baru-baru ini. Adapun porsi produk kredit BNPL perbankan sebesar 0,24% namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Per Juli 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66% yoy menjadi Rp18,01 triliun, dengan total jumlah rekening 17,90 juta. Resiko kredit untuk BNPL perbankan turun ke level 2,24%. (Yetede)

PT MNC Life Assurance menggandeng PT Karunia Multifinance (KFM) terkait proteksi asuransi jiwa kredit. Direktur MNC Life Risye Dillianti mengatakan, kerjasama ini juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan MNC Life dan memberikan solusi perlindungan yang lebih komprehensif bagi nasabah KFM. Direktur KFM Handoko Widjaja menambahkan, kolaborasi kedua belah pihak ini menjadi momentum penting untuk memberikan nilai tambah bagi para nasabah perseroan. "Dengan melengkapi produk pembiayaan kami dengan asuransi jiwa dari MNC Life, kami dapat menawarkan perlindungan yang lebih baik dan memastikan bahwa kebutuhan finansial nasabah kami terlindungi secara optimal," kata Handoko.

Industri asuransi, fintech lending, dan multifinance diprediksi akan mengalami tren merger dan akuisisi dalam beberapa tahun mendatang akibat kebijakan ekuitas minimum yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa beberapa perusahaan asuransi kesulitan memenuhi ketentuan modal yang akan diberlakukan pada 2026 dan 2028. Beberapa perusahaan bahkan mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena alasan efisiensi dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan modal.

Abitani Taim, Ketua STIMRA, menyarankan perusahaan untuk menambah modal disetor, mencari investor baru, atau melakukan penggabungan perusahaan sebagai solusi untuk memenuhi persyaratan ekuitas. Sementara itu, Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menyebut bahwa kendala regulasi OJK yang melarang platform P2P lending memiliki lebih dari satu platform menghambat aksi akuisisi di sektor fintech. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menambahkan bahwa penambahan modal di sektor ini juga menghadapi tantangan besar karena kesulitan mendapatkan investor strategis.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menilai bahwa tren merger dan akuisisi di sektor multifinance merupakan hal yang umum sebagai bagian dari strategi korporasi.

Klaim asuransi kesehatan yang naik pesat menjadi beban bagi perusahaan asuransi jiwa. Di semester I tahun ini, klaim asuransi kesehatan secara industri naik 26% secara tahunan jadi Rp 11,83 triliun. Kondisi ini juga terjadi di masing-masing perusahaan asuransi jiwa. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) misalnya, per Juli 2024, mencatat pembayaran klaim kesehatan dan meninggal dunia meningkat 28% secara tahunan menjadi Rp 394 miliar. Head of Customer and Marketing MSIG Life Lukman Auliadi menyebut, klaim ini perwujudan komitmen perlindungan pada nasabah. Perusahaan ini juga terus melakukan manajemen risiko yang kuat, melalui pengembangan data analitik. Pembayaran klaim kesehatan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada Juli 2024 juga mengalami peningkatan sebanyak 18,50% secara tahunan menjadi Rp 680 miliar. Chief Marketing Officer Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama menjelaskan, klaim kesehatan memiliki kontribusi terbesar terhadap total klaim Generali Indonesia, yaitu mencapai 79%. Generali Indonesia telah membayarkan total klaim senilai Rp 866,5 miliar untuk lebih dari 189 kasus klaim. Total klaim tersebut mencakup klaim meninggal dunia, klaim kesehatan dan klaim penyakit kritis. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu pun mengakui penyebab utama peningkatan klaim asuransi kesehatan ini adalah semakin tingginya biaya kesehatan, yang dipengaruhi oleh inflasi medis. Inflasi biaya medis yang meningkat mempengaruhi biaya obat-obatan, perawatan, hingga layanan rumahsakit.

Generasi Z dan Milenial, yang merupakan masa depan ekonomi Indonesia, menghadapi risiko finansial yang serius akibat penggunaan layanan pinjaman online (pinjol). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir 40% kredit macet dari pinjol berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Pinjaman yang awalnya mempermudah akses ke pembiayaan justru menjadi jerat bagi mereka yang kurang memahami risiko keuangan, terutama dalam penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kemampuan membayar.

Pada tahun 2023, kredit macet dari kelompok ini naik menjadi 38%, dan diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah ini, OJK mendorong penerapan credit scoring, sebuah sistem penilaian kredit yang bisa mendeteksi risiko sejak awal. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa credit scoring berbasis data dapat membantu mengurangi kredit macet.

Tokoh penting seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kominfo juga berperan penting dalam edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pesantren, serta platform digital yang sering digunakan oleh generasi muda. Edukasi ini perlu ditingkatkan karena survei OJK menunjukkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi Z dan Milenial harus dibekali dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak terjebak dalam utang. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh secara finansial.

Di tengah tumpukan utang yang menggunung, pemerintah nampaknya perlu mencari dana untuk membayar utang. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) jadi pilihan. Terbaru, pemerintah mengeluarkan SUB dalam denominasi mata uang asing ( dual currency ) yakni dolar AS (USD) dan SUN Sustainable Development Goals (SDG) dalam euro (EUR) Rabu (4/9) lalu. Nilai penerbitan masing-masing US$ 1,8 miliar dan 750 juta. Dalam rupiah, total nilai penerbitan sekitar Rp 40 triliun. Global bond itu tiga tenor, yakni 8 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Masing-masing kuponnya 3,65%, 4,75% dan 5,15%. Catatan Kementerian, posisi utang pemerintah di era Jokowi mencapai Rp 8.502,69 triliun pada akhir Juli 2024. Adapun total utang jatuh tempo di 2025 Rp 800,33 triliun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual mencermati penerbitan surat utang di tengah kenaikan utang memang berisiko. Salah satunya risiko refinancing. Jika dibandingkan dengan negara peers seperti Malaysia dan Thailand, secara historis negara-negara itu menawarkan yield yang lebih rendah dari Indonesia. Adapun SUN tenor 10 tahun, David memprediksi akan ada di kisaran 6,2%-7% di akhir 2024. 

"Secara keseluruhan profil utang masih cukup aman seiring dengan kondisi ekonomi yang cukup terjaga, tercerminkan dari penilaian S&P dan Fitch yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan outlook stabil," kata David kepada KONTAN, Senin (9/9). Sementara itu Direktur & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra, Nazula mengatakan, dengan ekspektasi pemangkasan Fed rate akan mendorong imbal penurunan hasil US Treasury. "Kondisi ini menjadi sentimen positif untuk global bond Indonesia, terbukti dari orderbook yang oversubscribe ," kata Ezra, Senin (9/9). Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, total order book surat utang pemerintah itu mencapai US$ 8,5 miliar dan 3 miliar. Chief Dealer Fixed Income & Derivatives Bank Negara Indonesia (BNI) Fudji Rahardjo juga mengatakan, penerbitan global bond ini menjadi menarik karena arah suku bunga ke depan diproyeksi akan turun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman bilang, RPOJK tersebut akan mengatur pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah atau besar dengan kriteria tertentu. "Tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu dan perluasan kepemilikan LKM oleh pemerintah daerah provinsi juga diatur," kata Agusman. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2024, ada empat koperasi LKM yang dicabut izin usahanya. Yakni Koperasi LKMS Anggrek, Koperasi LKM Pundi Mataram Pati, Koperasi LKM Agribisnis PUAP Mugi Rahayu, dan Koperasi LKM Agribisnis Mekar Jaya. OJK juga mencatat LKM menyalurkan pinjaman Rp 1,02 triliun per April 2024. Nilai ini naik 4,08%, jika dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar Rp 0,98 triliun.