Dimulainya musim pemotongan suku bunga acuan membuat penerbitan obligasi multifinance diramal bakal makin semarak. Pemain leasing bisa mengurangi beban pendanaan lewat refinancing surat utang. Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin menyebut suku bunga yang lebih rendah memberi momentum bagi perusahaan pembiayaan untuk merilis surat utang. Tapi untuk fase awal pelonggaran moneter seperti saat ini, dia menilai penerbitan obligasi kemungkinan lebih didorong oleh kebutuhan refinancing daripada untuk modal kerja pembiayaan. Sementara penerbitan obligasi untuk modal kerja nampaknya masih akan terbatas. Ahmad memprediksi dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan guna merangsang permintaan jasa pembiayaan. 

Ketika prospek pertumbuhan terlihat lebih jelas, barulah multifinance akan lebih banyak mengakses pasar surat utang untuk meraih pendanaan sebagai modal kerja. Yang pasti, penurunan suku bunga ini tetap bisa membuat penerbitan obligasi di tiga bulan terakhir 2024 lebih semarak. Maklum, pasar pembiayaan yang tersendat membuat penerbitan surat utang perusahaan pembiayaan turun cukup dalam. Sejumlah multifinance pun masih memantau pasar untuk merilis surat utang lagi. Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman bilang perusahaannya telah menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I Wakalah Bi Al Ististmar sebesar Rp 1 triliun pada Juli lalu. CNAF berencana merilis Sukuk Berkelanjutan Tahap II pada tahun 2025. Senada, Direktur BRI Finance, Willy Halim Sugiardi menyebut penurunan suku bunga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan. Sedangkan untuk penerbitan obligasi di sisa 2024, BRI Finance masih mengkaji kebutuhan pendanaan sembari memantau ekonomi global dan kondisi pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya literasi keuangan digital, terutama bagi Generasi Z (kelompok yang lahir antara 1997-2012), sebagai pilar utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyatakan bahwa Generasi Z memiliki peran penting dalam transformasi sektor keuangan karena adaptasi mereka yang tinggi terhadap teknologi. Generasi ini berkontribusi besar dalam perekonomian sebagai konsumen aktif, pengusaha muda, dan kreator konten digital.

Namun, Hasan juga menggarisbawahi tantangan terkait literasi keuangan digital di kalangan Gen Z, seperti kecenderungan mengambil keputusan keuangan berdasarkan tren atau tekanan sosial (FOMO dan FOPO), serta kurangnya pemahaman terhadap risiko layanan keuangan digital seperti aset kripto. Hasan menyoroti fenomena YOLO, di mana anak muda cenderung menghabiskan uang tanpa perencanaan keuangan yang matang, yang dapat menjerumuskan mereka pada keputusan keuangan yang salah.

Untuk mengatasi hal ini, OJK telah mengambil langkah-langkah, seperti mengembangkan modul literasi keuangan digital, bekerja sama dengan universitas, serta membentuk Fintech Center dan regulatory sandbox untuk menguji produk keuangan inovatif sebelum diluncurkan ke pasar. Hasan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan digital dan perlunya memilih layanan keuangan yang aman dan resmi.

Melalui edukasi yang tepat, OJK berharap dapat mencegah masyarakat, khususnya Generasi Z, dari keterlibatan dalam kegiatan keuangan ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai pintu masuk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada sejumlah pialang asuransi terkait perubahan nama perusahaan. Pertama, kepada PT Phillip Broker Asuransi Indonesia, seiring perubahan nama dari PT Manunggal Bhakti Suci. Izin tersebut diberikan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-526/PD.02/2024 per 12 September 2024. Kedua, izin usaha juga diberikan terkait perubahan nama PT Mitra Proteksi Madani menjadi PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker. Izin tersebut diberikan lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP-522/PD.02/2024 per 12 September 2024. Ketiga, regulator juga memberikan izin usaha pialang reasuransi terkait perubahan nama PT Simas Reinsurance Brokers menjadi PT KBRU Reinsurance Brokers. Izin tersebut diberikan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP-531/PD.02/2024 per 13 September. Dengan izin usaha tersebut, OJK menegaskan setiap perusahaan diwajibkan untuk tetap menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Industri modal ventura masih dilanda sentimen buruk penurunan bisnis perusahaan rintisan. Namun menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio non performing financing (NPF) perusahaan modal ventura mulai menurun. Di Juli 2024, NPF modal ventura sebesar 3,54%. Angka tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 4,39%. Jika ditelaah secara bulanan, NPF modal ventura juga mengalami perbaikan dari 3,69% pada Juni 2024. Secara khusus, VDC menjalankan bisnisnya di bidang pembiayaan yang disalurkan ke UMKM dan pasangan usaha di tahap awal usaha. Sementara untuk segmen venture capital corporation (VCC) tidak terdampak penurunan NPF. Sebab, VCC bermain di penyertaan ekuitas, bukan penyaluran kredit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) Markus Rahardja menyebut, salah satunya penyebab NPF mulai turun adalah perlambatan pembiayaan industri modal ventura. Seperti diketahui, pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 hanya Rp 16,18 triliun. Nilai tersebut turun 10,67% secara tahunan dari Rp 18,82 triliun. "Selain itu, penurunan NPF juga bisa dipengaruhi peningkatan dari sisi ekonomi," ujar Markus kepada KONTAN, Rabu (25/9). Wakil Ketua Umum 3 Amvesindo Chrismanto Saragih menerangkan, salah satu langkahnya adalah dengan mengecek SLIK, membatasi maksimum pinjaman dan mengurangi ticket size. Untuk mendorong kinerja dan memaksimalkan potensi pasar, perusahaan modal ventura perlu menggelar ekspansi pasar dan membuka cabang dengan tetap memperhatikan faktor risiko. Sehingga bisa mencapai titik balik industri dan kembali tumbuh.

LPS mencatatkan simpanan kelas kakap per Agustus 2024  kembali mengalami penyusutan dibandingkan bulan sebelumnya. Di mana, tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.630,1 triliun, susut Rp 40,8 triliun atau 0,9% secara bulanan (month to month/mtm). Meskipun secara tahunan (year on year/yoy) simpanan jumbo per Agustus ini masih tumbuh positif 9,1%, namun dalam tren pertumbuhan yang melambat. Bahkan, apabila dibandingkan dengan tiga bulan lalu, atau posisi Mei 2024 mengalami kontraksi 2,6%.

Bukan hanya simpanan kelas kakap yang mengalami kontraksi, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar dan Rp 2-5 miliar juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 0,7% (mtm) dan 0,4% (mtm) per Agustus 2024 menjadi Rp529,38 trilun dan Rp 698,74 triliun. Terkait data tersebut, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengungkapkan, penyusutan simpanan kelas kakap tersebut sama dengan posisi Februari sebelumnya, yakni karena berdekatan dengan kegiatan pemilu. (Yetede)

Fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami) menyalurkan pinjaman Rp 10,07 triliun hingga 19 September 2024. Chief of Public Affairs Adakami Karissa Sjawaldy menuturkan, pihaknya akan terus berupaya menjaga pertumbuhan penyaluran pinjaman, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. "Adakami berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit yang disalurkan dengan lebih cermat, juga memilah nasabah dan potensi pendanaan yang berkualitas melalui proses e-KYC," kata Karissa. Lewat proses e-KYC, Adakami bisa lebih mengenali konsumen yang mengajukan pinjaman, sekaligus membantu penilaian risiko. Adakami saat ini membukukan TKB90 sebesar 99,8%. Sementara itu, Karissa menerangkan, sebagai platform fintech lending, pihaknya sangat terbuka untuk bekerjasama dengan para mitra baru guna mendorong penyaluran pinjaman berkualitas bagi masyarakat. Saat ini, dia bilang, seluruh lender Adakami merupakan lender institusi.

Kinerja investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih mekar. Hingga Agustus 2024, badan sosial eks Jamsostek ini membukukan hasil investasi sebesar Rp 34,27 triliun. "Nilai tersebut mengalami peningkatan 7,13% dibandingkan capaian per Agustus 2023 yang sebesar Rp 31,99 triliun," ujar Oni Marbun, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan.Sepanjang 2024, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi Rp 55,28 triliun, alias lebih besar 25,6%, dari target tahun sebelumnya. Oni menyebut, kinerja hasil investasi ini turut memberi andil dalam penambahan jumlah dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Dia menerangkan, sampai bulan lalu, pihaknya memiliki dana kelolaan sebesar Rp 767,23 triliun, alias meningkat 12,55% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp 681,64 triliun. Dari dana tersebut, penempatan investasi terbesar masih dialokasikan ke surat utang dengan porsi 74,48%. Diikuti deposito mencapai 11,74%, saham sebesar 8,37%, reksadana 5,07%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%.

Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi angin segar bagi produk unitlink. Suku bunga yang lebih rendah bakal menjadi katalis bagi sejumlah instrumen investasi. Dus, imbal hasil unitlink pun berpotensi ikut terkerek. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Begitu juga dengan The Fed yang menurunkan suku bunganya sebesar 50 bps. Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana berpendapat, unitlink yang paling diuntungkan pemangkasan suku bunga adalah yang berbasis pendapatan tetap. Selain unitlink pendapatan tetap, unitlink saham juga dapat katalis positif dari penurunan suku bunga. 

Namun, Wawan menyebut kinerjanya akan tergantung fund manager perusahaan dalam meracik penempatan saham. Unitlink beraset dasar saham bank dan properti bisa jadi yang paling moncer. Dengan sentimen suku bunga ini, Wawan memprediksi imbal unitlink saham dan pendapatan tetap bakal bersaing ketat untuk menjadi pemberi return terbesar hingga akhir tahun nanti. Bila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa tembus ke level 8.000, maka unitlink saham berpotensi menjadi juara. Di lain sisi, Wawan menilai penurunan suku bunga mengancam potensi return dari unitlink pasar uang, sejalan dengan bunga deposito yang juga akan terpangkas. Equity Research & UL Strategy Manager PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Wiratama juga menilai unitlink pendapatan tetap akan diuntungkan secara langsung oleh penurunan bunga, yang mengerek harga obligasi. Head of Investment PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Cholil Ridwan bilang, pihaknya memiliki standar tinggi dalam mengelola unitlink saham. Pemilihan saham yang tepat menjadi kunci mencapai kinerja positif jangka panjang dari produk ini. "Kami hanya berinvestasi pada perusahaan yang punya prospek pertumbuhan jangka panjang," kata Cholil.

Perusahaan patungan berpotensi makin menancapkan kukunya di industri asuransi jiwa dalam negeri. Berkat kekuatan modal yang dimiliki, perusahaan joint venture dianggap bakal mampu memenuhi sejumlah aturan baru yang bakal berlaku mulai tahun depan. Aturan anyar itu di antaranya penerapan PSAK 117 yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Aturan ini mengadopsi IFRS 17 yang sudah berlaku secara global. Selain itu, perusahaan joint venture juga dianggap lebih siap memenuhi aturan ekuitas yang dituangkan dalam POJK nomor 23 tahun 2023. Berdasarkan kajian IFG Progress, implementasi PSAK 117 akan berdampak pada ekuitas asuransi yang secara paralel sedang melakukan persiapan memenuhi POJK 23/2023. Kondisi ini diprediksi akan membuat landscape industri asuransi cenderung lebih ramping dengan aksi merger dan akuisisi guna memenuhi ketentuan ekuitas. 

Pengamat asuransi Irvan Raharjo menilai tak mengherankan bila ekuitas perusahaan asuransi jiwa patungan mendominasi. Pasalnya sejak didirikan bertahun-tahun lalu, ada ketentuan permodalan perusahaan asuransi asing yang memang dipatok lebih tinggi dibanding perusahaan swasta nasional. Sejumlah perusahaan asuransi joint venture pun menegaskan kesiapan memenuhi dua ketentuan ini. CEO PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Wianto Chen bilang pihaknya sudah menggunakan standar pencatatan PSAK 117 untuk pelaporan kepada grup usahanya. Meski ia mengaku penerapan PSAK 117 memang perlu tambahan tenaga ahli hingga komponen teknis baru. Sementara Chief Financial Officer PT Prudential Life Assurance Adit Trivedi bilang pihaknya telah menyelaraskan proses internal dengan standar baru tersebut sejak 2022. Terutama soal pelaporan yang dikirim ke perusahaan induk. "Kami melihat penerapan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan manajemen risiko serta transparansi keuangan," ungkap Adit.

PT Astra Sedaya Finance (ASF) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024. Obligasi ini merupakan bagian dari rencana ASF yang dilakukan sejak Juni 2023, dengan target dana Rp 12 triliun. Manajeman ASF, dalam keterbukaan informasi di BEI, menyebut, ASF akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,6 triliun dalam dua seri. Seri A senilai Rp 1,18 triliun berjangka waktu 370 hari dan memberi bunga 6,45% per tahun. Sedangkan seri B akan berjangka waktu 36 bulan akan membayar bunga 6,7% per tahun. Penawaran umum obligasi ini akan dilakukan pada 26-27 September 2024. Sementara pencatatan akan dilakukan pada 3 Oktober 2024.