Ketidakpastian dalam pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menjadi isu penting yang mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Pemerintah terlambat mengumumkan skema dan kenaikan UMP yang seharusnya disampaikan pada 21 November 2024, karena masih menyusun formula yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Proses ini diperumit oleh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi ketegangan politik terkait dengan penetapan UMP.

Namun, terlambatnya pengumuman UMP ini menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian untuk merencanakan bisnis mereka di tahun depan. Edy Misero, Sekjen Akumindo, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini menghambat perencanaan bisnis dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan upah. Alphonzus Widjaja, Ketua Umum APPBI, juga menekankan bahwa upah yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis.

Tantangan bagi pemerintah adalah menyusun skema upah yang dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha, mengingat kenaikan upah yang tinggi bisa memberatkan dunia usaha, sementara upah yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji dampak putusan MK dan berusaha menyusun payung hukum yang tepat agar kebijakan ini dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, Herman N. Suparman dari KPPOD dan Nailul Huda dari Center for Economic and Law Studies menyoroti pentingnya memberikan kepastian segera mengenai kenaikan UMP agar tidak merugikan dunia usaha dan mempengaruhi iklim investasi. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia juga menambahkan bahwa penetapan upah yang penuh gejolak dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia.

Secara keseluruhan, kepastian dalam penetapan UMP sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di sektor UMKM dan industri lainnya. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan keputusan yang jelas dan adil, serta memastikan skema upah yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Perubahan aturan pengupahan dan penundaan penetapan upah minimum dapat mengganggu perencanaan bisnis perusahaan. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menegaskan bahwa perusahaan telah merencanakan anggaran dan kontrak bisnis berdasarkan asumsi aturan yang lama, sehingga perubahan mendadak ini berpotensi merusak perencanaan tersebut. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa penetapan upah minimum 2025 ditunda dan sedang dalam kajian lebih lanjut, dengan pemerintah pusat meminta para gubernur untuk menunggu arahan resmi.

Seiring maraknya tren hidup sehat di kalangan urban, beragam peluang bisnis terbuka. Muncul komunitas dan pusat kebugaran dengan harga terjangkau yang menjawab kebutuhan pegiat olahraga urban. Salah satunya The Gym Pod yang menyediakan fasilitas kontainer gym privat tanpa syarat minimum keanggotaan bagi orang yang butuh privasi dalam berolahraga. Pengunjung cukup membayar Rp 27.000-Rp 30.000 untuk menyewa satu bilik container plus isinya yang bisa dipakai sendiri atau maksimal empat orang. Gym ini sepenuhnya dioperasikan secara digital dan otomatis. Mulai dari pemesanan tempat, pembayaran, hingga pemakaiannya dikendalikan via aplikasi. Lokasi container gym memanfaatkan ruang publik yang tak terpakai, seperti stasiun MRT, gedung gelanggang olahraga, dan lapangan parkir.

Chief Technology Officer The Gym Pod Lucius Andi Putra Asikin, Sabtu (26/10), menuturkan, ide awal berdirinya The Gym Pod dimulai di Singapura, yakni membuka tempat fitness dengan harga terjangkau tanpa syarat minimum keanggotaan hingga berbulan-bulan seperti gym tradisional umumnya. Sejak buka di Jakarta pada Januari 2024, The Gym Pod telah memiliki tiga cabang aktif dan akan membuka tiga cabang lain di Jabodetabek. Tingkat okupansinya 80-90 % per hari dengan pendapatan kotor per bulan Rp 30 juta per cabang, yang akan dibagi bersama pemilik lahan atau ruang publik yang dipakai. Tren hidup sehat juga memunculkan bisnis baru berbasis komunitas, seperti RoccaSpace. Berdiri sejak 2018 di Jakarta dengan banyak komunitas olahraga, RoccaSpace berkembang menjadi ajang promotor olahraga dan telah mempekerjakan lebih dari 70 instruktur olahraga.

Total anggota komunitasnya rata-rata 100.000 orang per kelas. RoccaSpace menyediakan kelas olahraga yang bisa dilakukan beramai-ramai, seperti pound fit, aerobik, zumba, yoga, dan pilates. Aktivitas komunitas ini umumnya juga memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia di sejumlah kota di Indonesia. Laporan ”The Global Wellness Economy: Indonesia” yang dirilis oleh Global Wellness Institute pada 2023 menunjukkan, pasar ekonomi kebugaran di Indonesia tumbuh pesat beberapa tahun terakhir, khususnya pascapandemi. Perputaran roda ekonomi kebugaran di Indonesia pada 2022 mencapai 36,4 miliar USD, menduduki peringkat ke-19 dunia dari total 218 negara dan ranking ke-7 dari 45 negara di kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat, prospek ekonomi kebugaran di Indonesia diperkirakan terus meroket. (Yoga)

Bank Mandiri telah meluncurkan inovasi terbaru untuk platform Kopra by Mandiri, memperkuat fungsionalitas dan antarmuka demi memenuhi kebutuhan nasabah wholesale. Dalam perayaan HUT ke-26, Direktur Utama Darmawan Junaidi menyatakan bahwa pengembangan ini bertujuan agar Bank Mandiri tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan kebutuhan korporasi. Kopra kini dilengkapi dengan dashboard yang dapat disesuaikan dan fitur transaksi digital yang memudahkan pengelolaan likuiditas serta pembayaran hingga 50.000 transaksi dalam satu unggah. Integrasi dengan Livin’ by Mandiri mempercepat proses pembayaran dan mendukung ekosistem bisnis, menciptakan nilai transaksi yang tumbuh 13% year-on-year hingga mencapai Rp15.000 triliun pada September 2024. Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar di sektor wholesale dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Forum Bisnis Indonesia, Asia Selatan, dan Asia Tengah atau INASCA yang pertama telah selesai diadakan di Jakarta, Senin (7/10/2024). Acara itu menjadi ”biro jodoh" bagi para pelaku usaha dari 15 negara untuk mencari mitra yang cocok. Sepanjang acara, dibahas isu kebangkitan kekuatan ekonomi Asia di berbagai bidang dengan syarat ada perubahan pemikiran yang mendasar mengenai cara menjalankan kerja sama. ”Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara tradisional. Pelaku usaha harus melihat berbagai permasalahan nyata di dalam peningkatan ekonomi, yaitu krisis iklim,” kata Ijaz Nisar, pendiri sekaligus Direktur CEO Club Pakistan, lembaga konsultan dan kajian untuk bisnis. Ia menjelaskan, krisis iklim merupakan akibat ulah manu-sia dan telah merugikan perekonomian global. Namun, di negara-negara selatan dunia, belum banyak pelaku usaha menyadari ataupun mengakui koneksi krisis iklim dengan persoalan ekonomi. 

Sebagai contoh adalah Pakistan yang merupakan lumbung pangan kawasan Asia Selatan, tetapi setiap tahun menderita akibat banjir sehingga hasil panen rusak. ”Alam harus dihitung sebagai aset usaha sekaligus risiko kerugian. Aset jika bisa dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik. Risiko jika tidak ada tindakan mitigasi dan produktivitas terus terganggu akibat berbagai bencana alam ataupun kerusakan lingkungan,” tutur Nisar. Ia mengatakan, menerapkan pemikiran tersebut ke dalam produktivitas nyata perusahaan memang susah karena dari pemerintah, pelaku usaha, sampai dengan konsumen harus mengubah cara berpikir. Apalagi, keputusan untuk melakukannya kerap tidak populer di masyarakat. Menurut Nisar, perubahan pola pikir yang berbasis keberlanjutan lingkungan dan mitigasi krisis iklim ini harus diterapkan diteknologi,tata kelola usaha, kebijakan pemerintah, dan pengawasan masyarakat. Banyak pihak menganggap mengubah perilaku ini memakan tenaga, waktu, dan biaya. Ketua Dewan Usaha Sri Lanka-Indonesia Vish Govindasamy dalam pemaparannya menjelaskan, potensi bisnis besar di Asia Selatan dan Asia Tengah adalah ketahanan pangan. 

Setiap tahun, dunia merugi hingga 900 miliar dollar AS akibat bahan pangan yang rusak. Selain bencana alam, kerusakan juga terjadi karena minimnya sarana penyimpanan yang layak.  ”Kita membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk pemuliaan benih, penyimpanan hasil panen, distribusi yang cepat, dan penjualan berbasis daring yang terlacak,” ujarnya. Logistik Setelah persoalan utama, yaitu isu keberlanjutan alam, pembangunan infrastruktur logistik yang efisien menjadi benang merah kedua di dalam INASCA. Hal ini disampaikan Gulmira Rzayvea, peneliti senior di Institut Kajian Energi Oxford (OIES) yang berpengalaman menjadi staf ahli bidang energi untuk Presiden Azerbaijan hingga 2019. Kerja sama energi terbarukan memerlukan infrastruktur yang mumpuni. Memang, peralihannya tidak bisa sekejap karena berisiko menggoyang kestabilan ekonomi. Namun, peralihan bertahap ini bisa diupayakan dengan membangun sistem logistik yang komprehensif. ”Kita membutuhkan perpipaan, perkapalan, jalur darat, wadah, dan infrastruktur keterhubungan,” katanya. (Yoga)