Ancaman kejahatan digital, terutama melalui penipuan berbasis tautan (link) dan pencurian data pribadi, semakin meningkat. Kasus seperti yang dialami Silvia Yap, yang kehilangan Rp1,4 miliar setelah mengklik tautan undangan pernikahan berisi file APK, menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan. Serangan siber semakin berkembang dengan jenis penipuan seperti ransomware, phishing, dan serangan kata sandi yang meningkat drastis pada 2023.

Penyebab kebocoran data pribadi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kehilangan perangkat, peretasan, kelalaian, atau penyalahgunaan oleh pegawai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui UU No. 27/2022, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan untuk melindungi data konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memastikan keamanan sistem informasi dan kesiapan menghadapi insiden siber.

Pentingnya edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap modus kejahatan baru, seperti yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, juga disoroti. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan melindungi transaksi digital sangat diperlukan, terutama dengan semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam transaksi online.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) hari ini akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana melepas bisnis es krim perseroan, agar dapat lebih fokus ke bisnis inti. Keputusan besar tersebut menjadi sorotan banyak pihak, di tengah kerja kesar perseroan untuk kembali membangkitkan kejayaan Unilever didalam negeri yang terus melemah dalam beberapa tahun terakhir. Harga sahamnya telah terkoreksi dalam pun, diharapkan bisa kembali terangkat. Perseroan bakal menggelar RUPSLB di Jakarta dengan tiga agenda, yakni persetujuan rencana perubahan susunan direksi perseroan, persetujuan perubaan remunerasi direksi perseroan untuk tahun buku 2025, dan persetujuan melakukan penjualan atas bisnis es krimnya kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia senilai Rp 7 triliun. Manajeman Unilever Indonesia menyebut, penjualan bisnis es krim ini akan meningkatkan laba bersih perseroan sebesar Rp3,51 triliun. Selain itu, kas setara kas perseroan kemungkinan naik Rp7.73 triliun menjadi Rp8,27 triliun setelah transaksi, atau naik 15,3x lipat. (Yetede)

Para pebisnis optimis menghadapi tahun 2025, meskipun tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan pelemahan daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian. Survei Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menunjukkan keyakinan CEO berada di level 3,26 pada kuartal I-2025, naik dari 3,12 pada kuartal IV-2024.

Kejayaan ekosistem usaha rintisan digital di Indonesia telah berlalu. Sekian tahun lalu mereka dapat perhatian banyak kalangan. Kini didera banyak masalah. Deretan kasus yang menerpa sejumlah usaha rintisan (start up) teknologi mengindikasikan urgensi perbaikan aspek tata kelola. Hal ini, antara lain, mempertimbangkan kepercayaan, terutama dari sisi investor, mengingat Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Belakangan ramai diberitakan mengenai pergantian jajaran CEO dan CPO PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery). Start up yang bergerak di bidang akuakultur ini memutuskan memberhentikan Gibran Huzaifah selaku Founder dan CEO eFishery serta Chrisna Aditya selaku Co-Founder sekaligus Chief Product Officer eFishery lantaran dugaan penyelewengan dana (Kompas.id, 17/12/2024). Masalah finansial juga muncul dalam usaha rintisan TaniHub, Investree, Koinworks, dan beberapa lembaga lain. Persoalan tata kelola memang terjadi di banyak usaha rintisan. Mereka yang lebih longgar dalam pengaturan karena aturan sendiri sering tertinggal dan di sisi lain inovasi memang membutuhkan keleluasaan agar bisa membuat solusi baru, kerap terjebak praktik aji mumpung. Selama belum diatur, mereka masuk ke dalam ruang tersebut. Masalah lain yang paling banyak adalah pemutusan hubungan kerja dan menutup operasi. Pasca-2019 ketika usaha rintisan teknologi dituntut agar segera untung atau setidaknya jalur bisnisnya benar, banyak usaha rintisan yang tutup atau melakukan pemutusan hubungan kerja.

Cara pemasaran dengan bakar uang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Mereka harus bekerja keras untuk mempunyai sumber pendapatan yang jelas. Akibatnya, tidak sedikit yang rontok. Kini, mereka didera dengan kenyataan bahwa tren industri digital adalah penggunaan kecerdasan buatan. Usaha rintisan dan perusahaan teknologi di Indonesia harus gigitjari. Mereka tidak siap dengan sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Akibatnya investor memilih beberapa negara tetangga untuk menanamkan uangnya. Total investasi mereka ke Indonesia tak sampai 4 persen. Angka ini jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Situasi ini sangat berbeda ketika tren usaha rintisan teknologi muncul sekitar tahun 2010. Indonesia dipuja-puji sebagai negara yang akan sangat berkembang. Investor masuk dalam jumlah besar. Perusahaan berlomba-lomba mencari talenta digital dan jumlah usaha rintisan di Indonesia termasuk dalam lima besar dunia. Perusahaan rintisan menjadi favorit atau tempat yang paling diburu oleh pencari kerja. Kini, era keemasan itu telah berlalu. Masalah makin menumpuk. Meski demikian kita masih memiliki harapan. Tidak sedikit usaha rintisan yang bekerja dengan hati-hati dan mulai terlihat menjalankan bisnis secara benar. Mereka lebih banyak diam ketimbang senior mereka yang dulu langsung terkenal dan dekat dengan kekuasaan. Mereka benar-benar tekun dan terus berusaha. Kepada mereka kita berharap industri teknologi digital kita akan bangkit.(Yoga)

TAHUN ini masih menjadi periode yang menantang bagi sektor retail. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo memproyeksikan pertumbuhan bisnis retail menurun, dari 5,3 persen pada 2023 menjadi 4,8 persen pada tahun ini. Penyebabnya beragam, dari pelemahan daya beli hingga kenaikan suku bunga. Imbasnya, ratusan gerai perusahaan retail raksasa bertumbangan. Teranyar, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Solihin mengatakan Alfamart menutup 300-400 gerai pada tahun ini. Menurut Solihin, kenaikan biaya perpanjangan sewa yang drastis menjadi penyebab utama. Bahkan kenaikannya mencapai 10 kali lipat dibanding pada lima tahun lalu. Ia mencontohkan, pada 2019, tarif sewa hanya Rp 40-50 juta per tahun. Sedangkan tahun ini biaya sewa bisa mencapai Rp 500 juta per tahun.

Tidak sebandingnya kenaikan biaya sewa dengan pendapatan membuat pemilik toko memilih menutup gerainya. Kendati demikian, Solihin menilai penutupan toko di lokasi dengan biaya sewa yang terlalu tinggi merupakan strategi untuk menjaga profitabilitas. "Seperti penyakit usus buntu, usus yang terinfeksi dipotong supaya bisa sehat," ujar Solihin kepada Tempo pada Selasa, 17 Desember 2024. Meskipun banyak gerai yang tutup, Solihin menuturkan jumlah toko Alfamart yang buka masih lebih banyak, yaitu 884 gerai. Tak sedikit juga pemilik toko yang tutup membuka kembali gerai di lokasi yang strategis. Menurut Solihin, Alfamart harus tetap berekspansi agar omzet tidak turun. Adapun saat paparan publik pada Mei 2024, Alfamart menargetkan pembukaan 1.000 gerai baru pada tahun ini. Gerai-gerai baru tersebut difokuskan di luar Pulau Jawa.

Solihin yakin strategi ekspansi membuat kinerja Alfamart tetap meningkat. Melansir laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, Alfamart (AMRT) mencatatkan laba Rp 2,39 triliun hingga akhir kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 9,52 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang sebesar Rp 2,19 triliun. Di sisi lain, Solihin, yang juga menjabat Ketua Umum Aprindo, tak menampik bahwa pelemahan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap sektor retail. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan pola belanja masyarakat. Kini konsumen cenderung memilih produk dengan harga terjangkau, bahkan mengurangi jumlah barang yang dibeli. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen atau tumbuh melambat dibanding pada kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 juga turun dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 5,05 persen. (Yetede)

Ketidakpastian dalam pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menjadi isu penting yang mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Pemerintah terlambat mengumumkan skema dan kenaikan UMP yang seharusnya disampaikan pada 21 November 2024, karena masih menyusun formula yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Proses ini diperumit oleh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi ketegangan politik terkait dengan penetapan UMP.

Namun, terlambatnya pengumuman UMP ini menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian untuk merencanakan bisnis mereka di tahun depan. Edy Misero, Sekjen Akumindo, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini menghambat perencanaan bisnis dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan upah. Alphonzus Widjaja, Ketua Umum APPBI, juga menekankan bahwa upah yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis.

Tantangan bagi pemerintah adalah menyusun skema upah yang dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha, mengingat kenaikan upah yang tinggi bisa memberatkan dunia usaha, sementara upah yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji dampak putusan MK dan berusaha menyusun payung hukum yang tepat agar kebijakan ini dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, Herman N. Suparman dari KPPOD dan Nailul Huda dari Center for Economic and Law Studies menyoroti pentingnya memberikan kepastian segera mengenai kenaikan UMP agar tidak merugikan dunia usaha dan mempengaruhi iklim investasi. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia juga menambahkan bahwa penetapan upah yang penuh gejolak dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia.

Secara keseluruhan, kepastian dalam penetapan UMP sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di sektor UMKM dan industri lainnya. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan keputusan yang jelas dan adil, serta memastikan skema upah yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan ekonomi nasional secara keseluruhan.