Pada Januari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,76%, yang merupakan deflasi terdalam dalam 26 tahun terakhir sejak September 1999. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi ini didorong oleh diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah serta potongan harga tiket pesawat dan kereta api. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang melemah.

Pendaftaran pengecer menjadi subpenyalur atau pangkalan resmi LPJ tabung 3 kg sudah bergulir sejak September 2024. Berdasarkan dokumen yang diperolah, jumlah pengecer yang telah terdata melalui merchant app Pertamina mencapai 374,867 pengecer hingga akhir Desember 2024. Selama ini pengecer menjual kembali ke LPG subsidi yang mereka peroleh dari penyalur dengan harga bervariasi.  Hal ini yang membuat masyarakat membeli "gas melon" tidak sesuai dengan HET Merchant app Pertamina sendiri sudah digunakan untuk mendata konsumen LPG tiga kg secara digital sejak Juni 2024. Pemerintah kemudian mulai melakukan penataan distribusi LPG tiga kg dengan menaikkan status mengecer  menjadi sub penyalur  atau pangkalan resmi. Dengan cara ini, penyaluran "gas melon" diharapkan tepat sasaran dan masyarakat menikmati dengan harga wajar. Namun, dari dokumen itu pula disebutkan, hingga akhir 31 Desember 2024 sebanyak 299 pengecer sudah tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedang 310  ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. (Yetede)

Agen pemegang merek (APM) sepeda motor di Indonesia sedang berhitung cermat dalam menghadapi peluang dan tantangan untuk meningkatkan penjualan kendaraan roda dua pada 2025. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi strategi penjualan mereka adalah penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk sepeda motor dengan kubikasi mesin 250 cc ke atas, yang mulai berlaku pada Januari 2025. Selain itu, kebijakan pungutan opsen pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan target penjualan.

Meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak ini, beberapa APM seperti Yamaha dan Honda tetap optimis dan berharap kondisi ekonomi Indonesia akan mendukung peningkatan penjualan. Public Relations Manager PT Yamaha Indonesia, Rifki Maulana, mengungkapkan bahwa meskipun beberapa model motor Yamaha terkena PPN 12%, mereka tetap berharap penjualan tetap meningkat. Sementara itu, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin, berharap pasar otomotif Indonesia tetap kondusif dan menargetkan penjualan 6,4 juta hingga 6,7 juta unit sepeda motor pada 2025.

Namun, Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, mengungkapkan bahwa AISI masih melakukan perhitungan ulang terhadap target penjualan karena ada daerah-daerah yang memberikan insentif atau relaksasi opsen pajak, yang membuat tarif pajak berbeda-beda di setiap provinsi. Di sisi lain, penjualan sepeda motor nasional telah mengalami tren kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak baru, pasar sepeda motor di Indonesia diperkirakan masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik, terutama jika ekonomi Indonesia terus membaik.