Labirin | News & Update

;

Transportasi

( 1391 )

Masuknya Kereta China ke Indonesia, Apa Dampaknya?

HR1 03 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kedatangan kereta baru yang diimpor dari CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan KAI Commuter. Joni Martinus, VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), menyatakan bahwa kereta pertama telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 31 Januari 2025 dan setelah melalui pengujian pabrik, kereta ini akan menjalani uji dinamis sebelum dapat digunakan. Pengadaan 11 rangkaian kereta impor dari China, yang dijadwalkan selesai dalam 13 bulan, adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak akibat peningkatan volume penumpang, terutama setelah diterapkannya Gapeka 2025.

Sementara itu, KAI Commuter juga terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa pengadaan kereta tepat waktu dan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan, terutama di wilayah Jabodetabek. Kebutuhan investasi untuk pengadaan 35 rangkaian kereta pada 2025 diperkirakan mencapai Rp9,1 triliun, yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman sindikasi bank. Meski begitu, kereta produksi PT INKA juga tetap dipastikan akan masuk sesuai jadwal, dengan pengadaan tambahan 12 trainset pada 2026.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh KAI Commuter bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan kereta api, menciptakan kenyamanan bagi penumpang, serta mendukung target proyeksi jumlah pengguna yang terus meningkat.

Ekonomi

Komisi XIII apresiasi Menteri Imipas tindak tegas pungli di Soetta

ajisao94 02 Feb 2025 antaranews

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto atas tindakan tegasnya dalam menindak kasus pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Almuzzammil Yusuf dari Komisi XIII menyatakan bahwa penegakan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat negara, terutama di bandara sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia. Dia juga menekankan perlunya perbaikan sistem keimigrasian agar transparan, bersih, dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi negara dari ancaman masuk melalui jalur udara.

Ekonomi

PT KAI Ubah Jalur Perlintasan Akibat Banjir

HR1 31 Jan 2025 Bisnis Indonesia

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memberlakukan pola operasi memutar dan membatalkan beberapa perjalanan kereta api akibat banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah, yang mengakibatkan kerusakan jalur kereta api antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pola operasi memutar sementara diterapkan pada 30 perjalanan KA, dengan 10 perjalanan dibatalkan. Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, memastikan tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan jalur yang terdampak. KAI juga menggunakan dua jalur alternatif untuk perjalanan KA yang memutar, seperti KA Harina, KA Ambarawa Ekspres, dan KA Argo Bromo Anggrek, dengan target penyelesaian pemulihan jalur pada 5 Februari 2025.

Ekonomi

Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Bertambah jadi 73 Perjalanan

KT1 30 Jan 2025 Tempo

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mengimbau pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan terbaru seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 mulai 1 Februari 2025. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan dalam skema perjalanan terbaru ini, KAI menambah frekuensi perjalanan, mempercepat waktu tempuh, dan memperkenalkan layanan baru untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. “Gapeka 2025 mencakup seluruh jaringan kereta api nasional di Jawa dan Sumatera dengan berbagai penyesuaian demi meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” katanya dalam keterangan resmi Kamis, 30 Januari 2025. Pada Gapeka 2025, jumlah perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen meningkat dari 67 menjadi 73 perjalanan per hari. Selain itu, KAI juga meluncurkan empat KA baru, yakni: 1. KA Gunung Jati (Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng. 4 Kebiasaan Penumpang Kereta yang Menyebalkan Menurut Survei 2. KA Cakrabuana (Gambir – Cirebon – Purwokerto) 3, KA Madiun Jaya (Pasar Senen – Madiun) 4. KA Anjasmoro (Gambir – Surabaya Pasarturi), Di sisi lain, KA Argo Parahyangan resmi berganti nama menjadi KA Parahyangan dengan relasi Gambir–Bandung.

Selain KA baru, beberapa layanan jarak jauh juga mengalami peningkatan frekuensi: KA Taksaka: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Argo Merbabu: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Sawunggalih: dari 2 menjadi 3 perjalanan per hari, KA Tawang Jaya Premium: dari 1 menjadi 2 perjalanan per hari, KA Lokal Pangrango: dari 6 menjadi 8 perjalanan per hari. “Penambahan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan,” ujar Ixfan. Gapeka 2025 juga membawa efisiensi perjalanan dengan meningkatkan kecepatan maksimal hingga 120 km/jam dan mengurangi waktu berhenti di stasiun. Beberapa rute yang mengalami pemangkasan waktu tempuh antara lain: 1. KA Argo Bromo Anggrek: dari 8 jam 5 menit menjadi 7 jam 45 menit, 2. KA Argo Dwipangga: dari 7 jam menjadi 6 jam 55 menit, 3. KA Bima: dari 10 jam 40 menit menjadi 10 jam 25 menit, 4. KA Taksaka: dari 6 jam 23 menit menjadi 6 jam 10 menit. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Harus Segera Menuntaskan Masalah Truk Muatan Berlebihan

KT3 24 Jan 2025 Kompas

Persoalan truk berlebih dimensi dan kapasitas atau overdimension overload (ODOL) belum menemukan titik terang. Padahal, pelaku usaha dan pakar transportasi bersedia untuk berdiskusi dengan pemerintah mencari jalan tengah atas isu berkepanjangan ini agar dapat menekan angka kecelakaan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengemukakan, pihaknya pernah berdiskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Namun, hasil pertemuan berakhir buntu. Dalam penegakan aturan mengenai muatan berlebih, menurut Mahendra, struktur biaya pengeluaran pengusaha perlu dilihat. Sebagai produsen air mineral, misalnya, pihaknya dapat mengangkut 20 ton per truk. Ketika kapasitasnya dipangkas menjadi hanya 10 ton, setengah biaya akan dibebankan pada harga produk.

Biaya transportasi naik 50 persen. ”Kalau semua rata, enggak bersaing. Harga ke konsumen akhir jadi mahal. Nah, pendekatan ini harus secara supply chain (rantai pasok). Enggak hanya bicara dari sisi jalan rusak,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Ia mempertanyakan sejauh mana audit kapasitas jalan tol. Berkaca dari negara lain, ia butuh penjelasan pemerintah di balik terbatasnya kapasitas jalan tol. Padahal, truk barang berkapasitas besar dapat beroperasi hingga dalam kota. ”Artinya apa? Supply chain infrastruktur itu harus didesain untuk menunjang biaya logistik yang lebih murah,” katanya. Sebagai pengusaha, Mahendra juga berpendapat, barang-barang penyumbang devisa negara perlu diprioritaskan, seperti semen dan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ketika itu dikorbankan, dapat menurunkan performa bersaingnya hanya karena barang sensitif pada biaya transportasi.

Salah satu penyumbang biaya logistik tinggi adalah pungutan liar. Ada pihak tertentu yang menikmati hasilnya. Hal ini mencerminkan rendahnya penegakan hukum di lapangan sehingga biaya pun dapat membengkak. Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengemukakan, sejumlah perwakilan organisasinya pernah membahas persoalan ODOL dengan pemerintah, akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu tidak berjalan efektif. ”Sebelum pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, (kami) sepakat bahwa pihak yang harus bertanggung jawab ketika kecelakaan ODOL adalah pemilik barang. Jadi, pihak yang tanggung renteng tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan dan barang,” ujar Tory. Pemilik barang harus ikut bertanggung jawab karena ia cenderung memaksakan pengemudi truk membawa muatan lebih banyak dari semestinya. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Harus Segera Menuntaskan Masalah Truk Muatan Berlebihan

KT3 24 Jan 2025 Kompas

Ekonomi

Subsidi Bus Perkotaan Dipangkas

KT1 22 Jan 2025 Tempo

KEMENTERIAN Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi angkutan massal bus perkotaan 2025. Anggaran subsidi pembeli layanan atau buy the service (BTS) tahun ini dipotong lebih dari 50 persen, dari Rp 437,9 miliar pada 2024 menjadi Rp 177,5 miliar. Pada 2025, subsidi angkutan massal bus perkotaan hanya dilanjutkan di enam kota, yaitu Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan. Pemberian subsidi ditambah untuk dua kota baru, yakni Manado dan Pontianak. Setiap kota mengantongi besaran subsidi yang berbeda, dari Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar. Sementara itu, pada tahun lalu, subsidi ini disalurkan ke 11 kota dengan total 46 koridor.

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Januari 2025, total penumpang yang terangkut sejak beroperasi pada Juni 2020 hingga 2023 mencapai 72.138.046 orang. Total penjualan tiket atau tarif yang dibayar oleh penumpang sebesar Rp 58,54 miliar. Besaran subsidi angkutan massal bus perkotaan mulai turun sejak 2024. Sebelumnya, subsidi yang disalurkan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2020, subsidi diberikan untuk lima kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Subsidi meningkat pada 2021 menjadi Rp 311,71 miliar untuk lima kota dan 26 koridor. Pada 2022, subsidi diberikan untuk 10 kota dengan 51 koridor sebesar Rp 546,95 miliar.

Merujuk pada nota kesepahaman Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah, kegiatan BTS per 2025 tidak sepenuhnya disuntik subsidi. Jadi pemerintah daerah harus secara mandiri memenuhi biaya program angkutan massal bus di kota masing-masing. "Kami berharap tiap pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini," ucap pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih mensosialisasi kepada masyarakat perihal kesadaran untuk menggunakan angkutan umum. (Yetede)

Ekonomi

Krisis Transportasi Massal di Perkotaan

HR1 17 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pemangkasan anggaran subsidi transportasi umum massal skema buy the service (BTS) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 59,49% pada 2025 berdampak signifikan terhadap keberlanjutan layanan seperti Biskita dan Teman Bus di berbagai kota. Akibatnya, beberapa layanan, seperti BisKita Trans Pakuan di Bogor, Trans Metro Denpasar, dan Teman Bus di Yogyakarta, harus dihentikan atau diambil alih oleh pemerintah daerah, meskipun tidak semuanya mampu melanjutkan pengelolaan secara optimal.

Suharto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjelaskan bahwa penghentian subsidi merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran pusat. Pemerintah Kota Bogor, misalnya, telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih layanan BisKita dengan mengalokasikan Rp10 miliar, meski tantangan tetap ada dalam proses transisi.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyebutkan bahwa penurunan pagu anggaran BTS menjadi Rp177,49 miliar pada 2025 adalah konsekuensi dari prioritas pembiayaan pemerintah pusat yang memengaruhi program di berbagai kementerian/lembaga. Akibatnya, hanya layanan di enam kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru yang akan dipertahankan.

Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, keberlanjutan transportasi umum sangat bergantung pada kemauan politik kepala daerah. Pengelolaan transportasi yang buruk berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti peningkatan angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting, khususnya di wilayah yang kehilangan layanan transportasi umum.

Sementara itu, data Kemenhub menunjukkan program BTS berhasil mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum hingga 69%. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah yang mandiri dalam menyediakan layanan angkutan umum.

Ekonomi

Transportasi Publik Butuh Dukungan Pemda

KT3 17 Jan 2025 Kompas

Kementerian Perhubungan menghentikan bantuan dana kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan program beli layanan atau buy the service dalam transportasi publik. Di sisi lain, daerah merasa masih membutuhkan dukungan ketika ekosistem transportasi publik telah terbentuk. Bus Trans Metro Pekanbaru, Riau, misalnya, telah merintis pembangunan bus sebagai angkutan umum massal sejak 2009. Kini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki sekitar 105 unit meski hanya 34 unit yang beroperasi. Keterbatasan anggaran menghambat operasionalisasi seluruh armada. ”Paling tidak, idealnya, kami bisa operasikan 50 persen, sekitar 50-60 unit sehari untuk mendapatkan standar pelayanan,” ujar Kepala Dishub Kota Pekanbaru Yuliarso saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Selama ini, pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp 32 miliar per tahun. Besaran itu mencakup seluruh komponen dalam operasionalisasi bus Trans Metro Pekanbaru, antara lain bahan bakar, perawatan, serta gaji pengemudi dan kondektur. Ruang gerak pemda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam regulasi tersebut, transportasi masih termasuk urusan wajib nondasar. Prioritasnya masih di bawah pendidikan dan kesehatan. Kota Semarang, Jawa Tengah, juga menjadi kota lain yang berhasil mandiri. Koordinator Staf Pengendalian dan Pengawasan Armada Badan Layanan Umum Trans Semarang Sobirin mengemukakan, bus dapat dikomersialisasikan melalui penamaan halte. Pemasukan itu dapat menutup operasionalisasi Trans Semarang sekitar Rp 31 miliar dari total kebutuhan Rp 250 miliar.

Apresiasi atas kemandirian Keputusan Kemenhub menghentikan bantuan sistem transportasi massal perlu dikaji mendalam. Selama ini, bantuan diberikan untuk memicu agar pemda dapat melanjutkan keberlangsungan angkutan massal, antara kapasitas fiskal daerah rendah dan komitmen untuk melanjutkan program. ”Artinya, kalau semua daerah menghentikan (program), tidak ada support dari pusat, perlu dilihat lagi apakah secara fiskal sangat rendah hingga alokasi terkait keberlanjutan angkutan massal tidak bisa dilanjutkan atau memang kebijakan pemda yang kurang pro,” kata Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah. Kemenhub dapat menentukan pemberian bantuan berdasarkan kemampuan fiskal dengan perencanaan program, diikuti komitmen alokasi dana pemda. Setelah itu, program buy the service (BTS) ini dapat diberikan. Dari lima koridor, misalnya, Kemenhub dapat membantu 1-2 koridor. Dalam laporan terakhir, Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. (Yoga)

Ekonomi

Layanan Bus Kota Butuh Kemauan Politik Pemerintah Daerah

KT3 16 Jan 2025 Kompas

Kementerian Perhubungan akhirnya menggelontorkan subsidi untuk program pembeli layanan atau buy the service. Keterbatasan fiskal masih menjadi dalih pemerintah daerah untuk berharap pemberian subsidi. Kemauan politik pemda menentukan keberlanjutan transportasi umum di setiap kota.Padahal, manfaat bus kota ini telah dirasakan banyak orang. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya, menghentikan dua dari tiga koridor Trans Mamminasata yang beroperasi. Sebab, kontrak atas subsidi dari Kemenhub telah berakhir. Alhasil, banyak warga menyayangkan berhentinya moda transportasi tersebut. ”Moda transportasi ini membuat kami dapat menikmati moda transportasi umum yang nyaman dan murah. Apalagi, tersedia rute dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, ke pusat kota yang dianggap berbiaya mahal,” ujar dosen sekaligus salah satu pengguna Trans Mamminasata, Eko Saputro (30), saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dengan bus Trans Mamminasata, ia hanya perlu merogoh kocek Rp 5.000 dari bandara ke pusat kota. Besarannya terpaut hingga 40 kali lipat jika ia menggunakan taksi daring yang mencapai Rp 200.000. Dalam laporan Kemenhub, program buy the service (BTS) terbesar terdapat di 11 kota pada 2024. Dari kota-kota tersebut, Makassar menjadi kota ketiga dengan tingkat keterisian (load factor) terbesar yang mencapai 58,9 persen. Sepanjang 2024, BTS itu mengakomodasi tiga koridor yang memfasilitasi rata-rata 3.204 penumpang per hari. Nota kesepahaman Kemenhub dengan pemda yang telah berakhir semestinya menjadi acuan pemda mengambil alih dengan melanjutkan program dengan mandiri. Namun, banyak pemda yang tidak siap melanjutkan program dengan dalih keterbatasan fiskal. Pada 2024, pemerintah pusat menganggarkan Rp 437,9 miliar. Kemudian, angkanya menyusut 59,5 persen menjadi Rp 177,5 miliar.

”Kami tetap membimbing dan saling berkoordinasi agar BTS tetap berlanjut. Komitmen pemda juga dibutuhkan karena ada kewajiban untuk menyisihkan anggaran daerah untuk transportasi publik. Ada pemda bisa dan komitmen. Pemda lainnya harus bisa juga,” ujar Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi (Kompas.id, 14/1/2025). Pemerintah menggelontorkan subsidi untuk enam kota pada periode 2025-2028. Besaran dan periode setiap kota berbeda-beda, bergantung pada kesepakatan. Persebaran subsidi ini mencakup Surakarta (Jawa Tengah), Surabaya (JawaTimur), Banyumas (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Palembang (Sumatera Selatan), dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Ada pula dua tambahan kota penerima subsidi, yaituManado (Sulawesi Utara) dan Pontianak (Kalimantan Barat). Pemda yang berhasil mengambil alih layanan bus umum ini adalah Kota Bandung (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Medan (Sumatera Utara). (Yoga)