Layanan Bus Kota Butuh Kemauan Politik Pemerintah Daerah
Kementerian Perhubungan akhirnya menggelontorkan subsidi untuk program pembeli layanan atau buy the service. Keterbatasan fiskal masih menjadi dalih pemerintah daerah untuk berharap pemberian subsidi. Kemauan politik pemda menentukan keberlanjutan transportasi umum di setiap kota.Padahal, manfaat bus kota ini telah dirasakan banyak orang. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya, menghentikan dua dari tiga koridor Trans Mamminasata yang beroperasi. Sebab, kontrak atas subsidi dari Kemenhub telah berakhir. Alhasil, banyak warga menyayangkan berhentinya moda transportasi tersebut. ”Moda transportasi ini membuat kami dapat menikmati moda transportasi umum yang nyaman dan murah. Apalagi, tersedia rute dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, ke pusat kota yang dianggap berbiaya mahal,” ujar dosen sekaligus salah satu pengguna Trans Mamminasata, Eko Saputro (30), saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Dengan bus Trans Mamminasata, ia hanya perlu merogoh kocek Rp 5.000 dari bandara ke pusat kota. Besarannya terpaut hingga 40 kali lipat jika ia menggunakan taksi daring yang mencapai Rp 200.000. Dalam laporan Kemenhub, program buy the service (BTS) terbesar terdapat di 11 kota pada 2024. Dari kota-kota tersebut, Makassar menjadi kota ketiga dengan tingkat keterisian (load factor) terbesar yang mencapai 58,9 persen. Sepanjang 2024, BTS itu mengakomodasi tiga koridor yang memfasilitasi rata-rata 3.204 penumpang per hari. Nota kesepahaman Kemenhub dengan pemda yang telah berakhir semestinya menjadi acuan pemda mengambil alih dengan melanjutkan program dengan mandiri. Namun, banyak pemda yang tidak siap melanjutkan program dengan dalih keterbatasan fiskal. Pada 2024, pemerintah pusat menganggarkan Rp 437,9 miliar. Kemudian, angkanya menyusut 59,5 persen menjadi Rp 177,5 miliar.
”Kami tetap membimbing dan saling berkoordinasi agar BTS tetap berlanjut. Komitmen pemda juga dibutuhkan karena ada kewajiban untuk menyisihkan anggaran daerah untuk transportasi publik. Ada pemda bisa dan komitmen. Pemda lainnya harus bisa juga,” ujar Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi (Kompas.id, 14/1/2025). Pemerintah menggelontorkan subsidi untuk enam kota pada periode 2025-2028. Besaran dan periode setiap kota berbeda-beda, bergantung pada kesepakatan. Persebaran subsidi ini mencakup Surakarta (Jawa Tengah), Surabaya (JawaTimur), Banyumas (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Palembang (Sumatera Selatan), dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Ada pula dua tambahan kota penerima subsidi, yaituManado (Sulawesi Utara) dan Pontianak (Kalimantan Barat). Pemda yang berhasil mengambil alih layanan bus umum ini adalah Kota Bandung (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Medan (Sumatera Utara). (Yoga)
Tags :
#TransportasiPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023