Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp 85,52 triliun. Erick menuturkan total dividen tersebut disumbangkan oleh 20 BUMN. "Alhamdulilah kerja keras dari seluruh komisaris , direksi, dan seluruh insan  BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp 85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," kata Erick. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi BUMN sektor logistik yang menyumbang dividen untuk negara pada tahun buku 2023 sebesar Rp 31 miliar menyusul kian moncernya kinerja perseroan. Dividen tersebut diraih setelah ASDP berhasil menorehkan peningkatan kinerja keuangan. Terbukti pada laporan  kinerja konsolidasi 2023 yang telah diaudit, ASDP membukukan pendapatan Rp 5,032 triliun serta laba bersih Rp637 miliar. (Yetede)

Angka inflasi AS bulan Juni 2024 turun dari 3,1 % di bulan Mei ke 3 %, yang terbantu deflasi makanan, barang-barang elektronik, dan perjalanan. Ini memperkuat ekspektasi di pasar obligasi dan saham bahwa bank sentral AS (The Fed) akan menurunkan suku bunganya pada September atau bahkan lebih awal, disebabkan pernyataan The Fed yang lebih menginginkan pendaratan mulus (soft landing) bagi perekonomian AS daripada hard landing. Soft landing di sini adalah inflasi turun dibarengi perlambatan pertumbuhan PDB AS, di bawah 1 % atau bahkan mendekati nol, tapi tidak sampai memasuki zona kontraksi atau pertumbuhan negatif. Berbagai kemungkinan dapat terjadi karena pada triwulan I-2024, setelah mengalami koreksi ke bawah tiga kali, pertumbuhan AS tercatat 1,4 %, yang terendah sejak pertengahan 2022 ketika pertumbuhannya negatif.

Per definisi resesi AS terjadi jika dua triwulan berturut-turut pertumbuhan PDB mengalami kontraksi. Ada istilah baru ’resesi selektif’ yang terjadi pada kelas menengah bawah AS. Survei JP Morgan menemukan 70 % dari kelompok ini merasakan kesulitan mencukup kebutuhan pokok (Sor, Business Insider, Juni 2024). Sekitar 67 % dari sampel mengatakan perekonomian AS sudah mengalami resesi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat turun ke 1,5 % pada triwulan I-2024 dari 3,3 % pada triwulan sebelumnya, karena pertumbuhan konsumsi barang yang minus 2,3 %. Tingkat pengangguran bulan Juni 4,1 %, melebihi angka ’normal’ 4 %, tertinggi sejak November 2021. Situasi ini menambah tekanan pada The Fed untuk segera menurunkan suku bunga.

Perkembangan terbaru ini berdampak langsung pada pelemahan indeks dollar AS, karena pemodal portepel global mulai mendiversifikasikan penempatan asetnya,tak lagi menganggap dollar AS sebagai satu-satunya instrumen investasi yang dianggap safe heaven. Indeks dollar melemah signifikan dari 106 pada 26 Juni ke 103,8 pada 19 Juli atau 2,1 %. Nilai tukar berbagai mata uang dunia, seperti yen dan won, mengalami imbas positif setelah melemah signifikan Juni lalu. Sampai 19 Juli, yen menguat 2,6 % dari 161,57 pada 10 Juli ke 157,4. Won menguat dari 1.391 pada 27 Juni ke 1.380 atau 0,8 %. Sementara rupiah menguat dari 16.499 pada 20 Juni ke 16.177 atau 2 %. (Yoga)

Pada 2021, Kemenko Bidang Perekonomian melakukan penilaian cepat terhadap 86 obyek proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia. Hasilnya, 90 % PSN tersebut berada di dekat atau di wilayah rawan bencana alam. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi (KKPT) Kemenko Bidang Perekonomian Muksin dalam seminar bertajuk ”Infrastruktur untuk Masa Depan Berkelanjutan”, di Bogor, Jawa Barat, Senin (22/7). Mencuplik informasi BNPB, Muksin mengatakan, hampir 75 % infrastruktur industri dasar dan konektivitas serta prasarana pendukungnya di Indonesia dibangun pada zona rentan atau bahaya bencana.

Sebagian infrastruktur di Indonesia kemungkinan juga berdekatan atau berada di jalur sesar. Muksin menyebut, potensi tingginya kerugian ekonomi salah satunya dipengaruhi tingkat kerusakan infrastruktur. Bencana ini juga berpotensi mengganggu perekonomian secara lebih luas dalam skala regional ataupun nasional. Jadi, bencana merupakan ancaman terbesar yang secara langsung dapat menggoyahkan dan menurunkan ketahanan wilayah. Hasil analisa Asisten Deputi KKPT Kemenko Perekonomian menunjukkan, bencana di Indonesia merugikan ekonomi puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Kerugian ekonomi saat banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 2007, diperkirakan mencapai Rp 252,9 triliun.

”Mempertimbangkan tingginya kerugian ekonomi tersebut, kami mendukung perlunya mengutamakan pertimbangan risiko bencana terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur vital atau kritis, di antaranya kelistrikan dan telekomunikasi, untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan resilien,” katanya. Dalam mendukung tujuan ini, ujarnya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memperkuat investasi berbasis risiko. Salah satunya, PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang menekankan pentingnya tata ruang berkelanjutan berbasis risiko bencana. Selain itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan diperlukan juga sejumlah elemen pendukung, seperti adanya standar infrastruktur baik terhadap bencana maupun perubahan iklim. Kemudian, perlu juga mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam rencana pembangunan serta solusi berbasis alam dan teknologi. (Yoga)

Wacana pemerintah yang hendak menarik iuran melalui program asuransi wajib terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah diminta memberi sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut serta mempertimbangkan secara matang bagaimana skema yang tepat untuk diterapkan. Produk asuransi terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (third party liability/TPL) merupakan pertanggungan terhadap pihak lain atas kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan tertanggung atau peserta asuransi. Ganti rugi ini meliputi biaya santunan korban meninggal, biaya pengobatan, serta atas kerusakan material.

Saat ini, pemerintah belum menetapkan skema yang akan diberlakukan. Berdasar amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), peraturan pelaksanaan program tersebut ditetapkan paling lambat Januari 2025. Menanggapi wacana tersebut, Maridin Jamil (68) pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Senin (22/7) berpendapat, minat masyarakat terhadap produk asuransi kendaraan cenderung mengikuti tingkat literasi dan kemampuan finansialnya. Dengan kata lain, asuransi tidak memberatkan selama masyarakat tahu betul manfaatnya dan mereka memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Sebaliknya, program asuransi wajib TPL justru bisa jadi akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah karena akan menambah pengeluaran dan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat memahami manfaat asuransi. Agas Hartanto (30), pegawai swasta, berpendapat, asuransi memang dapat memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Namun, perlu dicatat juga bahwa tidak semua kalangan masyarakat memahami betul manfaat yang diberikan oleh asuransi. Intinya jangan membebani masyarakat. Pemerintah bertugas mencari jalan tengah dalam menerapkan sesuatu yang wajib, tetapi tidak membebani kalangan bawah. (Yoga)

Pemerintah menyeriusi rencana menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi family office atau kantor keluarga. Kebijakan yang bertujuan menarik dan menampung dana keluarga dan kelompok ultrakaya dunia ke Indonesia itu rencananya selesai dikaji sebelum presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji beberapa hal untuk perdana menerapkan wacana tersebut di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Selama ini, Indonesia belum pernah memiliki regulasi mengenai pendirian family office.

Mulai dari bentuk insentif perpajakan yang akan diberikan kepada kelompok ultrakaya agar mereka mau menaruh asetnya di Indonesia sampai ”syarat-syarat” yang harus mereka penuhi untuk mendapat fasilitas fiskal, seperti pembebasan pajak. Luhut memaparkan, pemerintah sedang membahas jumlah aset minimum yang dapat disimpan orang-orang ultrakaya itu di sistem keuangan Indonesia, berapa modal atau aset yang harus mereka investasikan di proyek-proyek dalam negeri, serta jumlah minimum pegawai yang harus mereka pekerjakan untuk menjalankan family office-nya di Indonesia.

”Jadi, hal-hal itu sekarang sedang kami finalisasikan, kita belajar dari Abu Dhabi dan Dubai. Saya kira itu masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober ini,” kata Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) di Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sedang melakukan benchmarking atau studi kasus dengan pusat-pusat family office yang ada di beberapa negara. ”Ada yang sukses, ada yang tidak, kita belajar dari situ,” ucapnya. Pemerintah, lanjutnya, punya pengalaman yang cukup dalam menerapkan insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif yang sekarang diberikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). (Yoga)

Harga beras terus merangkak naik hingga pekan ketiga Juli 2024. Untuk itu, pemerintah meminta para pelaku usaha tidak menahan stok beras hasil panen raya April-Mei 2024. Perum Bulog juga diminta segera menggelar operasi pasar beras terfokus. BPS mencatat, per pekan ketiga Juli 2024, harga rerata nasional beras di tingkat eceran Rp 15.078 per kg, naik 0,27 % dibanding harga rerata beras Juni 2024. Jumlah daerah yang meng alami kenaikan harga beras bertambah menjadi 116 kabupaten / kota atau 32,22 % dari seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Padahal, pada akhir Juni 2024, jumlahnya baru 72 kabupaten / kota. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, Senin (22/7) menjelaskan, setiap Juni dan Juli, harga beras biasanya naik karena neraca produksi-konsumsi beras selalu defisit, lantaran tidak banyak daerah yang panen padi di bulan-bulan tersebut.

”Namun, nanti pada Agustus dan September, produksi beras akan meningkat karena memasuki musim panen padi selanjutnya,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Direktur Pembenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementan, Inti Pertiwi Naswhari juga menjelaskan serupa. Menurut dia, harga beras naik lantaran panen raya padi musim tanam (MT) I pada April-Mei 2024 telah berakhir. Pada Juni-Juli 2024, sebagian besar wilayah di Indonesia baru memasuki awal MT II. ”Kalau ingin harga beras tidak naik, pelaku usaha jangan menahan stok beras hasil panen raya. Keluarkan stok itu. Bulog juga perlu mengeluarkan stok beras untuk menstabilkan harganya,” tutur Inti. (Yoga)