Pengabdian Profesor Surip Mawardi (68) pada kopi tak berhenti setelah pensiun dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jauh dari tanah kelahiran di Klaten, dia membangun kebun kopi edukasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut. Hampir setiap hari petani kopi ”bersekolah” di kebun kopi arabika Sumatera itu. ”Industri kopi berisik di hilir, tetapi sunyi di hulu. Banyak yang berinvestasi membangun kafe, sekolah barista, hingga rumah sangrai dengan modal besar. Tapi, pertanian kopi di hulu ditinggalkan,” kata Surip di kebun kopinya di Silangit, Siborongborong, Jumat (21/6). Hal itu tergambar di perkebunan kopi di dataran tinggi sekitar Danau Toba. Kebun-kebun kopi didominasi tanaman tua, meranggas, dipenuhi gulma, dan tak ada pohon penaung. Hasil buah kopi pun seadanya. Kebun kopi yang dibangun Surip di ketinggian 1.413 meter di atas permukaan laut, kontras dibanding kebun lain.

Kopi arabika dari berbagai varietas berbuah sangat lebat dan teduh di bawah pohon-pohon lamtoro. Produktivitas kopi arabika Sumatera sangat rendah, di Sumut, produktivitasnya hanya 600 sampai 700 kg per hektar per tahun, jauh dari potensi 2.300 kg. Surip menunjukkan hal-hal mendasar yang harus diperbaiki dan sudah diterapkan di kebun kopi seluas 2,5 hektar yang dia tanami secara bertahap sejak 2020. ”Petani harus melihat sendiri hasilnya baru mau menerapkannya,” kata Surip yang sudah 43 tahun bergelut di dunia kopi. Prinsip utama yang dia terapkan adalah kembali pada filosofi Batak, sinur na pinahan, gabe na niula (peternakan dan pertanian terpadu memberi hasil melimpah). Filosofi itu satu tarikan napas dengan climate smart coffee dan regenerative coffee farming yang sudah diterapkan Surip. Kebun kopi itu terintegrasi dengan peternakan sapi dan kuda.

Perbaikan pertanian kopi dilakukan dari penggunaan bibit unggul. Ada 20 varietas kopi arabika yang ditanam, yang mendominasi adalah Andungsari 1 dan Komasti (Komposit Andungsari Tiga), penerus varietas Sigarar Utang yang mendominasi tanaman kopi di Sumut. ”Sigarar Utang adalah varietas kopi yang bagus pada masanya. Penerusnya, Andungsari 1 dan Komasti, varietas bandel yang dihasilkan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) melalui penelitian selama 27 tahun,” kata Surip. Kebun kopi itu, dalam 1 hektar memuat 2.810 lubang, yang ditanami dua tanaman sehingga 1 hektar bisa ditanami 5.620 batang kopi. Kebun kopi itu masih bisa tumpeng sari. Jauh lebih efisien dibanding yang diterapkan petani, yakni 2.000 tanaman per hektar. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan pohon penaung, yakni lamtoro.

Tanaman penaung membuat produksi lebih tinggi dan aroma kopi lebih kuat. Dengan pertanian terpadu dan terintegrasi dengan peternakan, kebun kopi menjadi subur. Tantangan terbesar pengembangan kopi di Sumut, petani tidak percaya kopi bisa membawa kesejahteraan. Hasil kopi dianggap tak menguntungkan sehingga banyak kebun kopi dibiarkan terbengkalai. Surip membuktikan, kopi bisa memberikan kesejahteraan. Dengan hasil 2,3 ton beras kopi (green bean) per hektar per tahun dan harga Rp 100.000 per kg, pendapatan petani bisa mencapai Rp 230 juta per tahun. Penghasilan bersih petani bisa mencapai Rp 161 juta per tahun setelah dipotong biaya operasional dan investasi 30 %. Syaratnya, petani harus professional dalam bertani kopi dengan menerapkan prinsip pertanian terpadu dan cara budidaya yang baik (good agriculture practice). Petani harus berpegang pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. (Yoga) 

Hamzah Haz adalah seorang politisi yang komplet. Kiai, ahli ekonomi, pembaca yang tekun, pemikir, dan penulis. Beliau juga lebih banyak membagi senyuman khasnya daripada kekesalannya. Guru, teman debat, serta teman diskusi dan bergurau. Mendiang amat kaya pengalaman dan pengetahuan. Entah siapa yang pertama kali memberikan predikat kepada Hamzah Haz sebagai ”Ayatollah APBN”. Di zaman beliau di DPR, sudah lazim, setiap menjelang pengajuan RAPBN oleh pemerintah ke DPR, Pak Hamzah sering kali dimintai pendapat tentang perkiraannya terhadap RAPBN. Bahkan, beliau sering menuliskan opininya di Koran Kompas. Pandangan-pandangan beliau, terlebih kalkulasinya atas penerimaan negara, jarang meleset.

Pak Hamzah telah terlembagakan dan otoritatif menyebutkan perkiraan postur RAPBN. Begitu juga kritik beliau terhadap ”pengeluaran pembangunan” yang sesungguhnya sebagian besar didanai utang luar negeri. Kala itu, model APBN masih berbentuk T-account, bukan seperti sekarang I-account. Pak Hamzah selalu mengingatkan soal hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan negara. Jika ekonomi tumbuh, tetapi rasio pajak tak ikut tumbuh, artinya, ”Pertumbuhan itu tak mampu meningkatkan belanja untuk kesejahteraan rakyat atau jangan-jangan menambah utang.” Beliau menuturkan, ”Berutang boleh asal produktif.” Pada 1999, beliau menerima Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Hubert Neiss.

Pak Hamzah menyampaikan sangat mengada-ada IMF menghentikan IPTN (Dirgantara Indonesia). ”Alasan Anda sungguh irasional, apakah Anda mau membunuh masa depan Indonesia?” katanya. Argumentasi Pak Hamzah, ”Bukankah di balik IPTN itu akan tumbuh industri-industri pendukungnya dan juga menguntungkan industri-industri pemasok dari luar negeri, termasuk dari negara Anda.”  Selain rasio pajak, Pak Hamzah juga penuh perhatian terhadap isu kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi. Beliau menyarankan agar rumah sakit dibangun menyebar sesuai kepadatan penduduk, bukan kepadatan dompet pasien. Pendidikan mesti menjadikan seseorang menciptakan kerja minimal untuk dirinya sendiri, bukan menjadi pencari kerja.

Pangan itu bukan kebutuhan yang bisa ditunda karena itu memerlukan kepastian, bukan perkiraan. Pada pemilihan wapres.dalam Gedung Nusantara di Kompleks DPR, pada putaran ketiga, Hamzah Haz mengungguli Akbar Tandjung dengan posisi 340 lawan 237 suara. Pemilihan itu berjalan penuh drama, tiga putaran. Semua lawannya ia kenal dengan baik. Beliau menceritakan kehebatan masing-masing. Mereka adalah Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Dengan yakin sesuai perhitungannya, ia mengatakan, ”Saya insya Allah menang, jangan coba-coba menunda takdir-Nya, tetapi jemputlah.” Dan, 24 Juli 2024 pukul 09.30, Pak Hamzah menjemput takdir-Nya, kembali ke hadapan-Nya. (Yoga)

Berdasarkam inflasi yang menurun dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat, Investor bertaruh bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya. Bagaimana peluangnya?. Pada saat tulisan ini ditulis, harga pasar menyiratkan peluang kurang dari 2%. The Fed tidak akan menurunkan suku bunga pada pertemuan penetapan kebijakannya pada September tahun ini, serta menunjukkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada bulan ini.  Argumen untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada bulan ini. Argumen untuk menurunkan suku bunga sangatlah jelas. Diukur dengan indeks harga konsumen (CPI), AS tidak mengalami inflasi pada Mei 2024. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran  cenderung meningkat sejak musim panas lalu. Pada tingkat 4,1%, ini adalah 70 basis poin diatas level terendah pascapandemi. (Yetede)

Kabar gembira bagi pelaku UMKM. OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau fintech peer to peer lending (fintech P2P Lending). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum untuk meningkatkan batas pinjaman bagi UMKM dari semula Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Sebuah angka yang cukup besar dan seharusnya cukup memadai untuk mengembangkan  usaha UMKM. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan dari, khususnya dari perbankan. Apalagi, banyak masyarakat yang memang saat ini membutuhkan dana untuk bisa menjalankan usaha yang terpukul akibat  dihantam pandemi Covid-19. Dengan sokongan pendanaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. (Yetede)

Para pelaku usaha dan pengamat meminta Pemerintah memerhatikan industri Petrokimia imbas gempuran impor akibat pemberlakuan Permendag No.8/2024. Penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor poduk petrokimia hingga memberlakukan kembali Permendag No.36/2023 diperlukan untuk penyelamatan industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin , Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengimbau agar pemerintah segera melakukan tindakan pengamanan dan perlindungan terhadap industri petrokimia dalam negeri sehingga tidak semakin tergerus oleh impor. "Utilitas petrokimia hilir yang memproduksi barang jadi sudah mendekati 60%, sedangkan di hulunya sudah dibawah 70%. Itu artinya sudah injury," ujar Fajar. (Yetede)

Rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk menaikkan platform pendanaan produktif financial technology peer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online (Pinjol) menjadi Rp 10 miliar dari semula hanya Rp 2 miliar dinilai bakal memberi banyak dampak positif ke industri keuangan, termasuk perbankan. Bila nanti benar diberlakukan, ketentuan itu justru bisa mendorong kolaborasi yang kian masif antara pinjol dan perbankan. Pendapat sejumlah pihak bahwa rencana itu bisa menjadi ancaman bagi bisnis perbankan, dibantah bagi kalangan bankir. "Mengenai apakah peningkatan limit pinjaman fintech P2P lending ini akan menjadi saingan bagi perbankan, dapat kami sampaikan bahwa meskipun ada kebersamaan, segmen penerimanya berbeda," ujar Corporate Secretary PT BNI (Persero) Tbk (BNI) Oki Rushartomo kepada Investor Daily. (Yetede)

Kendati instrumen beli sekarang bayar nanti alias paylater belakangan naik daun, kalangan perbankan rupanya tidak kehilangan asa di bisnis kartu kredit. Sejumlah bank menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan bisnis kartu kredit sebagai salah satu mesin cuan bank, beriringan dengan bisnis paylater yang juga mereka jalankan. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja, mengatakan bahwa meskipun sudah memiliki bisnis paylater, BCA tetap mengandalkan kartu kredit sebagai kontributor terbesar di segmen personal loan. Buktinya, per Juni 2024, segmen personal loan perseroan tumbuh 20,2% year on year (YoY) menjadi Rp17,8 triliun. Di segmen ini, paylater baru menyumbang sekitar Rp250 miliar, selebihnya dari kartu kredit dan kredit perorangan lainnya. “Bagi kami, ini bukan produk yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Ini sarana bagi masyarakat yang membutuhkan belanja barang, tetapi kemampuan tunai belum ada, sehingga dibantu dengan mekanisme paylater,” katanya, Rabu (24/7). PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), misalnya. Setelah mengakuisisi portofolio konsumer Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) pada akhir 2023 lalu, perseroan optimistis bisnis kartu kreditnya bisa tumbuh 15%-20% tahun ini. Consumer Lending Business Head of Bank Danamon Enriko Sutarto mengatakan bahwa Danamon juga manfaatkan ekosistem pemegang saham pengendalinya dari Jepang yakni Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggunakan strategi kemitraan dengan Samsung dan menerbitkan Co-Branding Kartu Kredit BRI-Samsung. Perseroan meyakini strategi ini bisa mengerek pertumbuhan transaksi hingga double digit dengan pengguna tembus 100.000 nasabah. Card, Digital Lending & Asset Product Development Division Head BRI Dewi Andjarsari mengatakan BRI sudah menikmati pertumbuhan bisnis kartu kredit hingga 30% pada pertengahan tahun ini. Hal ini didorong oleh daya beli masyarakat yang membaik. Memang menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi kartu kredit sempat anjlok 30,28% YoY menjadi Rp239 triliun saat pandemi 2020. Namun, pada 2023, nilainya sudah mencapai Rp405 triliun, atau tumbuh rata-rata 19,2% dalam 3 tahun terakhir. Pada periode Januari hingga Mei 2024, nilai transaksinya sudah naik 8,54% YoY menjadi Rp175 triliun, dari Rp161 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, volume transaksi melonjak 15,86% YoY menjadi 180,96 juta transaksi. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menilai bisnis pembiayaan belanja konsumtif masih akan bertahan dalam jangka panjang. Alhasil, baik alat pembayaran maupun skema model bisnisnya akan terus berkembang sesuai zaman.

Tiba-tiba Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan kasus ini membuka tabir gelap kejahatan rumah sakit yang selama ini hanya sebatas kasak-kusuk saja. Nilai dugaan korupsi tidak sebesar kasus-kasus yang sedang ditangani penegak hukum. KPK mengindikasikan kerugian keuangan negara sekitar Rp43 miliar dari kasus itu. Namun, disinyalir tersebut bukan kasus pertama. Tim gabungan dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat pada 2017. Di Negeri Paman Sam, praktik fraud sistem jaminan kesehatan, seperti ObamaCare disebut-sebut mencapai 3%—10% dari total klaim. Modusnya, oknum di RS diduga menggunakan phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Namun, tim menduga ada modus lain yang digunakan di tempat lain. Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN sekitar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. 

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar—Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Temuan itu didapatkan dari audit atas klaim BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes, dan BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lapangan. Hasil pulbaket itu disampaikan ke pimpinan KPK. Seperti diketahui, phantom billing adalah praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Adapun, manipulation diagnosis adalah memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi, dan iur biaya. Temuan praktik fraud ini tentu membuat publik kesal. Mengonfirmasi sejumlah keluhan layanan rumah sakit yang memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Berdasarkan data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pascaverifikasi klaim, melalui audit November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar, dan pascaverifikasi sebesar Rp397,9 miliar.