Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.

Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio  perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.

OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).

Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga) 

Kementerian BUMN mengonfirmasi, ditunjuknya sejumlah sosok terafiliasi partai politik pendukung presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, ke dalam jajaran komisaris BUMN merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan. Di kompleks Gedung Filateli Jakarta, Rabu (24/7), Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham utama, sewajarnya memilih komisaris BUMN yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan. Ia mengakui penunjukan sejumlah nama komisaris BUMN yang dianggap publik terafiliasi secara politik dengan presiden terpilih Prabowo mempunyai motif agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dapat berjalan berkesinambungan.

”Setiap pemerintah itu punya arah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan BUMN. Maka, wajar demi terjadinya kesinambungan, BUMN juga akan mengikuti arah (transisi) pemerintah,” ujarnya. Terhitung sejak KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, April lalu, ada 10 nama sukarelawan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun kader Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, antara lain, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero); Siti Nurizka Putri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Grace Natalie Komisaris MIND ID, dan Condro Kirono Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dua tokoh yang baru ditunjuk sebagai dewan komisaris BUMN pekan ini adalah Ketua Dewan Pakar Gerindra yang juga mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan kader Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Arya memastikan penunjukan setiap sosok yang dipilih sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Di luar itu, operasionalisasi BUMN selalu membutuhkan dukungan secara politik. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan besar di BUMN, mulai dari aksi merger, pembentukan holding, IPO, penempatan modal negara, hingga pembubaran entitas BUMN, perlu mendapatkan persetujuan legislatif. (Yoga) 

Kopi arabika Sumatera di ambang kritis. Harganya meroket di pasar, tapi petani terpuruk di kebun lantaran hasil panen terus anjlok. Persoalan ini tak kunjung diatasi dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi kopi arabika di Sumatera hanya 600 kg per hektar per tahun. Jauh dari potensi 2,5 ton. Lesunya pertanian kopi arabika Sumatera tampak di berbagai sentra penghasil kopi arabika di dataran tinggi sekeliling Danau Toba, mulai dari Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, hingga Karo. Harga beras kopi (greenbean) yang berkisar Rp 110.000-Rp 120.000 per kg tak membuat petani bergairah. Sebagian besar kebun kopi di daerah itu didominasi tanaman tua, batangnya meranggas, daunnya menguning, dan lahannya dipenuhi gulma.

Lambok Siburian (46), petani kopi di Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, sudah berbulan-bulan tak mengurus kebunnya yang tinggal 1,5 hektar. Mengenakan masker dan mantel hujan, dia menyemprot pestisida di ladang cabai merah yang bersebelahan dengan kebun kopi itu. ”Dulu ladang ini juga saya tanam kopi, tapi saya babat karena hasilnya sangat rendah dan terus berkurang. Harga kopi memang sedang tinggi, tetapi tetap tak cukup untuk biaya dapur dan sekolah anak karena produksinya sedikit,” kata Lambok. Begitulah nasib para petani penghasil kopi spesialti yang sangat dihargai di pasar dunia.

Nama kopi Lintong diambil dari nama Kecamatan Lintong Nihuta, satu dari enam kecamatan penghasil kopi spesialti di Humbang Hasundutan. Namun, nasib petaninya tidak setenar nama dan cita rasa kopinya yang mendunia. Hal serupa dialami kopi Mandheling, kopi spesialti dari Mandailing Natal dan sekitarnya. Dari lahan kopinya, ia panen 80 kg kopi (gabah kering) per bulan. Dengan harga Rp 50.000 per kg, Lambok memperoleh Rp 4 juta per bulan selama dua kali panen raya dalam setahun. ”Panen raya hanya berlangsung 2-3 bulan. Dari kopi saja, tidak cukup untuk dapur dan biaya sekolah anak,” ujar Lambok. Tanaman kopi diserang hama dan penyakit tanaman, khususnya penggerek buah dan karat daun. Produktivitas kopi yang diserang hama menurun dan harganya murah. (Yoga) 

Pengabdian Profesor Surip Mawardi (68) pada kopi tak berhenti setelah pensiun dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jauh dari tanah kelahiran di Klaten, dia membangun kebun kopi edukasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut. Hampir setiap hari petani kopi ”bersekolah” di kebun kopi arabika Sumatera itu. ”Industri kopi berisik di hilir, tetapi sunyi di hulu. Banyak yang berinvestasi membangun kafe, sekolah barista, hingga rumah sangrai dengan modal besar. Tapi, pertanian kopi di hulu ditinggalkan,” kata Surip di kebun kopinya di Silangit, Siborongborong, Jumat (21/6). Hal itu tergambar di perkebunan kopi di dataran tinggi sekitar Danau Toba. Kebun-kebun kopi didominasi tanaman tua, meranggas, dipenuhi gulma, dan tak ada pohon penaung. Hasil buah kopi pun seadanya. Kebun kopi yang dibangun Surip di ketinggian 1.413 meter di atas permukaan laut, kontras dibanding kebun lain.

Kopi arabika dari berbagai varietas berbuah sangat lebat dan teduh di bawah pohon-pohon lamtoro. Produktivitas kopi arabika Sumatera sangat rendah, di Sumut, produktivitasnya hanya 600 sampai 700 kg per hektar per tahun, jauh dari potensi 2.300 kg. Surip menunjukkan hal-hal mendasar yang harus diperbaiki dan sudah diterapkan di kebun kopi seluas 2,5 hektar yang dia tanami secara bertahap sejak 2020. ”Petani harus melihat sendiri hasilnya baru mau menerapkannya,” kata Surip yang sudah 43 tahun bergelut di dunia kopi. Prinsip utama yang dia terapkan adalah kembali pada filosofi Batak, sinur na pinahan, gabe na niula (peternakan dan pertanian terpadu memberi hasil melimpah). Filosofi itu satu tarikan napas dengan climate smart coffee dan regenerative coffee farming yang sudah diterapkan Surip. Kebun kopi itu terintegrasi dengan peternakan sapi dan kuda.

Perbaikan pertanian kopi dilakukan dari penggunaan bibit unggul. Ada 20 varietas kopi arabika yang ditanam, yang mendominasi adalah Andungsari 1 dan Komasti (Komposit Andungsari Tiga), penerus varietas Sigarar Utang yang mendominasi tanaman kopi di Sumut. ”Sigarar Utang adalah varietas kopi yang bagus pada masanya. Penerusnya, Andungsari 1 dan Komasti, varietas bandel yang dihasilkan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) melalui penelitian selama 27 tahun,” kata Surip. Kebun kopi itu, dalam 1 hektar memuat 2.810 lubang, yang ditanami dua tanaman sehingga 1 hektar bisa ditanami 5.620 batang kopi. Kebun kopi itu masih bisa tumpeng sari. Jauh lebih efisien dibanding yang diterapkan petani, yakni 2.000 tanaman per hektar. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan pohon penaung, yakni lamtoro.

Tanaman penaung membuat produksi lebih tinggi dan aroma kopi lebih kuat. Dengan pertanian terpadu dan terintegrasi dengan peternakan, kebun kopi menjadi subur. Tantangan terbesar pengembangan kopi di Sumut, petani tidak percaya kopi bisa membawa kesejahteraan. Hasil kopi dianggap tak menguntungkan sehingga banyak kebun kopi dibiarkan terbengkalai. Surip membuktikan, kopi bisa memberikan kesejahteraan. Dengan hasil 2,3 ton beras kopi (green bean) per hektar per tahun dan harga Rp 100.000 per kg, pendapatan petani bisa mencapai Rp 230 juta per tahun. Penghasilan bersih petani bisa mencapai Rp 161 juta per tahun setelah dipotong biaya operasional dan investasi 30 %. Syaratnya, petani harus professional dalam bertani kopi dengan menerapkan prinsip pertanian terpadu dan cara budidaya yang baik (good agriculture practice). Petani harus berpegang pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. (Yoga) 

Hamzah Haz adalah seorang politisi yang komplet. Kiai, ahli ekonomi, pembaca yang tekun, pemikir, dan penulis. Beliau juga lebih banyak membagi senyuman khasnya daripada kekesalannya. Guru, teman debat, serta teman diskusi dan bergurau. Mendiang amat kaya pengalaman dan pengetahuan. Entah siapa yang pertama kali memberikan predikat kepada Hamzah Haz sebagai ”Ayatollah APBN”. Di zaman beliau di DPR, sudah lazim, setiap menjelang pengajuan RAPBN oleh pemerintah ke DPR, Pak Hamzah sering kali dimintai pendapat tentang perkiraannya terhadap RAPBN. Bahkan, beliau sering menuliskan opininya di Koran Kompas. Pandangan-pandangan beliau, terlebih kalkulasinya atas penerimaan negara, jarang meleset.

Pak Hamzah telah terlembagakan dan otoritatif menyebutkan perkiraan postur RAPBN. Begitu juga kritik beliau terhadap ”pengeluaran pembangunan” yang sesungguhnya sebagian besar didanai utang luar negeri. Kala itu, model APBN masih berbentuk T-account, bukan seperti sekarang I-account. Pak Hamzah selalu mengingatkan soal hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan negara. Jika ekonomi tumbuh, tetapi rasio pajak tak ikut tumbuh, artinya, ”Pertumbuhan itu tak mampu meningkatkan belanja untuk kesejahteraan rakyat atau jangan-jangan menambah utang.” Beliau menuturkan, ”Berutang boleh asal produktif.” Pada 1999, beliau menerima Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Hubert Neiss.

Pak Hamzah menyampaikan sangat mengada-ada IMF menghentikan IPTN (Dirgantara Indonesia). ”Alasan Anda sungguh irasional, apakah Anda mau membunuh masa depan Indonesia?” katanya. Argumentasi Pak Hamzah, ”Bukankah di balik IPTN itu akan tumbuh industri-industri pendukungnya dan juga menguntungkan industri-industri pemasok dari luar negeri, termasuk dari negara Anda.”  Selain rasio pajak, Pak Hamzah juga penuh perhatian terhadap isu kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi. Beliau menyarankan agar rumah sakit dibangun menyebar sesuai kepadatan penduduk, bukan kepadatan dompet pasien. Pendidikan mesti menjadikan seseorang menciptakan kerja minimal untuk dirinya sendiri, bukan menjadi pencari kerja.

Pangan itu bukan kebutuhan yang bisa ditunda karena itu memerlukan kepastian, bukan perkiraan. Pada pemilihan wapres.dalam Gedung Nusantara di Kompleks DPR, pada putaran ketiga, Hamzah Haz mengungguli Akbar Tandjung dengan posisi 340 lawan 237 suara. Pemilihan itu berjalan penuh drama, tiga putaran. Semua lawannya ia kenal dengan baik. Beliau menceritakan kehebatan masing-masing. Mereka adalah Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Dengan yakin sesuai perhitungannya, ia mengatakan, ”Saya insya Allah menang, jangan coba-coba menunda takdir-Nya, tetapi jemputlah.” Dan, 24 Juli 2024 pukul 09.30, Pak Hamzah menjemput takdir-Nya, kembali ke hadapan-Nya. (Yoga)

Berdasarkam inflasi yang menurun dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat, Investor bertaruh bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya. Bagaimana peluangnya?. Pada saat tulisan ini ditulis, harga pasar menyiratkan peluang kurang dari 2%. The Fed tidak akan menurunkan suku bunga pada pertemuan penetapan kebijakannya pada September tahun ini, serta menunjukkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada bulan ini.  Argumen untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada bulan ini. Argumen untuk menurunkan suku bunga sangatlah jelas. Diukur dengan indeks harga konsumen (CPI), AS tidak mengalami inflasi pada Mei 2024. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran  cenderung meningkat sejak musim panas lalu. Pada tingkat 4,1%, ini adalah 70 basis poin diatas level terendah pascapandemi. (Yetede)

Kabar gembira bagi pelaku UMKM. OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau fintech peer to peer lending (fintech P2P Lending). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum untuk meningkatkan batas pinjaman bagi UMKM dari semula Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Sebuah angka yang cukup besar dan seharusnya cukup memadai untuk mengembangkan  usaha UMKM. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan dari, khususnya dari perbankan. Apalagi, banyak masyarakat yang memang saat ini membutuhkan dana untuk bisa menjalankan usaha yang terpukul akibat  dihantam pandemi Covid-19. Dengan sokongan pendanaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. (Yetede)

Para pelaku usaha dan pengamat meminta Pemerintah memerhatikan industri Petrokimia imbas gempuran impor akibat pemberlakuan Permendag No.8/2024. Penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor poduk petrokimia hingga memberlakukan kembali Permendag No.36/2023 diperlukan untuk penyelamatan industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin , Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengimbau agar pemerintah segera melakukan tindakan pengamanan dan perlindungan terhadap industri petrokimia dalam negeri sehingga tidak semakin tergerus oleh impor. "Utilitas petrokimia hilir yang memproduksi barang jadi sudah mendekati 60%, sedangkan di hulunya sudah dibawah 70%. Itu artinya sudah injury," ujar Fajar. (Yetede)

Rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk menaikkan platform pendanaan produktif financial technology peer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online (Pinjol) menjadi Rp 10 miliar dari semula hanya Rp 2 miliar dinilai bakal memberi banyak dampak positif ke industri keuangan, termasuk perbankan. Bila nanti benar diberlakukan, ketentuan itu justru bisa mendorong kolaborasi yang kian masif antara pinjol dan perbankan. Pendapat sejumlah pihak bahwa rencana itu bisa menjadi ancaman bagi bisnis perbankan, dibantah bagi kalangan bankir. "Mengenai apakah peningkatan limit pinjaman fintech P2P lending ini akan menjadi saingan bagi perbankan, dapat kami sampaikan bahwa meskipun ada kebersamaan, segmen penerimanya berbeda," ujar Corporate Secretary PT BNI (Persero) Tbk (BNI) Oki Rushartomo kepada Investor Daily. (Yetede)