Presiden Joko Widodo meyakini peredaran uang global ke Indonesia bakal kian deras setelah peluncuran golden visa di Tanah Air. Kepala Negara beralasan skema golden visa memang untuk menarik warga negara asing (WNA) berinvestasi di Indonesia. “Ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia dengan fasilitas golden visa,” ujarnya seusai Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7). Presiden melanjutkan golden visa bisa menarik global talent menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita. “Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin,” kata Jokowi. Dalam peluncuran itu, Kepala Negara memberikan akses golden visa kepada Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong (STY). Selain STY, sejumlah tokoh ternama dunia atau global talent telah mendapatkan golden visa, di antaranya Direktur Utama OpenAI Sam Altman, dan salah satu petinggi PT Boeing Indonesia. Skema golden visa merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.22/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.82/2023. 

Golden visa diberikan untuk melakukan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua dengan jangka waktu paling lama 5 tahun atau 10 tahun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa kementeriannya menggandeng lembaga internasional untuk menghindari penyelewengan kebijakan golden visa. “Kita kan ada komunikasi ada berbagai organisasi internasional,” katanya. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menambahkan telah mengantongi total investasi senilai Rp2 triliun dari 300 WNA penerima golden visa sejak pertama kali diujicobakan pada 2023 hingga 24 Juli 2024. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan skema golden visa sudah ditunggu-tunggu oleh pengusaha. “Saya rasa sebagai pengusaha, investor asing akan mengambil ini sebagai satu kesempatan,” kata Shinta. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menilai kebijakan golden visa bisa meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

Pemerintah mengkaji untuk mengucurkan lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. Kebijakan ini untuk mendongkrak kembali volume penjualan mobil sekaligus memutar roda perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). "Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan, semester pertama, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," kata dia, Kamis (25/7). Susiwijono bilang, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024. Berdasarkan laporan itu, terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil melorot.

Pertama, insentif PPnBM DTP yang berakhir pada 2023. Kedua, terkait pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat. Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional menyusut 19,4% year on year (yoy) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Setali tiga uang, penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari tahun sebelumnya 502.533 unit. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, insentif pajak memang efektif mengerek penjualan mobil. Ini terlihat dari penjualan mobil yang meningkat saat insentif pajak dikucurkan. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak, maka penjualan mobil menurun. Di sisi lain, Huda menyebutkan bahwa kelompok masyarakat menengah sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Hal ini terindikasi dari permintaan mobil untuk kelas menengah yang mengalami penurunan dari sisi permintaan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman juga mengatakan, kenaikan penjualan mobil dapat menopang pertumbuhan. Alhasil, insentif tersebut bisa menjadi salah satu upayanya.

Kinerja keuangan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melandai pada separuh pertama tahun ini. AKRA mengantongi laba bersih Rp 1 triliun, menyusut 2,71% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagai pembanding, laba bersih AKRA semester I-2023 sebesar Rp 1,03 triliun. Penurunan laba ini sejalan dengan pendapatan yang masih tertekan. AKRA mengantongi total pendapatan Rp 18,65 triliun pada semester I-2024, terkoreksi 5,43% secara tahunan atau year on year (yoy). Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo menjelaskan, turunnya pendapatan ini disebabkan perlambatan ekonomi, seperti normalisasi harga jual rata-rata dan kondisi cuaca yang memengaruhi operasional konsumen. Normalisasi harga juga terjadi pada segmen bahan kimia secara umum. Manajemen AKRA berekspektasi kondisi ini akan membaik pada semester II-2024. AKRA dapat meneruskan perubahan harga yang terjadi di pasar kepada konsumen, sehingga dapat mengelola risiko harga dan biaya. Haryanto secara khusus menyoroti segmen kawasan industri yang menghasilkan pendapatan dari penjualan lahan sebesar Rp 509 miliar atau naik 5,6% yoy. Pendapatan dari utilitas turut meningkat menjadi Rp 75 Miliar atau sebesar 92% yoy.

Sedangkan pendapatan dari kawasan pelabuhan JIIPE sebesar Rp 174 miliar dan menghasilkan kontribusi bagi laba AKRA sebesar Rp 31 miliar. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA Suresh Vembu memperkirakan, ada sejumlah pendorong kinerja AKRA pada semester kedua mendatang. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang lebih baik, meningkatnya aktivitas pertambangan serta perkiraan kondisi perekonomian yang lebih kuat dan dapat mendorong permintaan bahan kimia dan BBM. Guna mencapai target kinerjanya, AKRA mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar. Capex ini akan dipakai untuk petroleum storage, terminal kimia di Sulawesi dan di pelabuhan JIIPE. Capex tersebut juga dialokasikan untuk memperluas jaringan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) BP-AKR dengan target penambahan sekitar 30 hingga 35 outlet sepanjang tahun 2024. Research Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian melihat kinerja AKRA di semester I-2024 masih sesuai perkiraan. Ayu menyoroti penjualan dari kawasan industri yang mengalami pertumbuhan dan berkontribusi cukup besar pada laba AKRA.

Prospek kinerja PT Mayora Indah Tbk (MYOR) tampaknya bakal tetap terjaga. Ini didukung oleh penjualan domestik dan global yang cukup kuat. Analis Mirae Asset Sekuritas Abyan Yuntoharjo memproyeksi hasil kinerja produsen permen Kopiko ini pada kuartal kedua sebagian besar sejalan dengan perkiraannya. Namun ini tidak memperhitungkan dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Meskipun demikian, Abyan mengekspektasi MYOR bakal memperoleh manfaat dari eksposur ekspor, yang lebih tinggi daripada perkiraan. Ini didorong depresiasi rupiah dan ekspor yang terjadi pada kuartal pertama. Data keuangan emiten konsumer di pertengahan tahun ini menunjukkan pertumbuhan sektor yang moderat, berada pada kisaran pertumbuhan satu digit. Tekanan ekonomi telah mengurangi belanja konsumen, hingga membatasi kinerja sektor secara keseluruhan.

Mirae Asset Sekuritas mengantisipasi penurunan margin pada kuartal kedua dan kemungkinan pada separuh pertama tahun ini, karena fluktuasi harga bahan baku kakao, kopi, dan gandum. Analis Phintraco Sekuritas Muhammad Heru Mustofa mengatakan, saat ini produk MYOR telah diekspor ke lebih dari 100 negara, antara lain Asia Tenggara, Tiongkok, India, Timur Tengah, AS, Afrika, dan Eropa. Namun Heru melihat, tantangan bagi MYOR adalah harga bahan baku yang menanjak di tahun ini. Meskipun beberapa bahan baku utama yang dibutuhkan untuk produksi seperti kakao dan kopi sebagian besar diperoleh di dalam negeri. Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas Arinda Izzaty Hafiya melihat MYOR salah satu emiten di sektor konsumer non cyclicals yang cukup defensif. Untuk kinerja 2024, Arinda memproyeksi pendapatan MYOR akan mencapai Rp 33,95 triliun dan laba bersih sebesar Rp 3,69 triliun. Alhasil, Arinda merekomendasikan beli saham MYOR dengan target harga Rp 2.980 per saham.

Tingginya harga kopi di Tanah Air saat ini menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem kopi dari hulu ke hilir. Salah satu yang mendesak dilakukan adalah peremajaan ratusan ribu hektar tanaman kopi yang sudah tidak produktif. Saat ini, rerata nasional produktivitas kopi di Indonesia tergolong rendah lantaran banyak tanaman yang tak produktif karena telah berusia 20 tahun ke atas. Kementan mencatat, pada 2023 terdapat 9,5 % tanaman kopi di Indonesia masuk kategori tanaman tak menghasilkan dan tanaman rusak sehingga perlu peremajaan. Berdasarkan data Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumsel pada Juni 2024, sekitar 60.000 hektar pohon kopi tua masih ditanam di provinsi itu. Jumlah tersebut mencakup 22,5 % dari total kebun kopi di Sumsel.

”Untuk pohon-pohon yang sudah berusia di atas 25-30 tahun, produktivitasnya akan jauh menurun sehingga perlu segera diremajakan,” ujar Ketua Dewan Kopi Sumsel Zain Ismed, Kamis (25/7). Peremajaan dibutuhkan tidak hanya untuk mengganti pohon-pohon tua. Namun, juga memperbaiki pola budidaya yang belum optimal dan mengganti tanaman yang tidak jelas kualitas bibitnya. Peremajaan harus memanfaatkan varietas ataupun klon unggul sehingga menghasilkan produktivitas tinggi dan tanaman yang adaptif dengan perubahan iklim. Peremajaan ini juga untuk mengubah pola jarak tanam yang cenderung rapat menjadi lebih lapang. Dengan demikian, pohon tidak berebut nutrisi dalam tanah. Zain mendorong pemerintah mengambil momentum melonjaknya harga kopi saat ini untuk meyakinkan petani akan pentingnya peremajaan dan budidaya yang lebih baik. (Yoga)

Rasio pajak Indonesia, yang masih sekelas negara miskin, bisa jadi ganjalan bergabung ke kelompok elite negara maju OECD (Kompas, 24/7/2024). Isu perpajakan, dengan rasio pajak yang jauh dari standar dan potensinya, disebut dalam laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, sebagai salah satu dari setumpuk PR yang harus dibenahi untuk bisa diterima di OECD. Keprihatinan Infid, Center of Economic and Law Studies, Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia, dalam laporan itu, bisa dipahami, mengingat rasio pajak adalah gambaran kondisi keuangan negara.

Penerimaan pajak menyumbang 80 % penerimaan negara. Lemahnya rasio pajak akan berpengaruh pada kemandirian dan keleluasaan dalam pembiayaan program pembangunan. Bagaimana jadi negara maju jika masih banyak bergantung pada bantuan/utang negara lain? PR itu kian berat, mengingat pemerintahan baru yang akan memegang kendali Indonesia, Oktober nanti, menargetkan rasio pajak 23 %, dua kali lipat sekarang. Ibarat mission impossible, mengingat rata-rata rasio pajak Indonesia dua dekade terakhir hanya 10 %. Dengan koefisien elastisitas pajak yang sekarang, setiap persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menaikkan penerimaan pajak 1,3 %.

Sebagai gambaran, rata-rata rasio pajak 36 negara anggota OECD pada 2022 adalah 34 %. Meski meningkat dari 2021, rasio pajak Indonesia sebesar 12,1 % pada 2022, juga masih di bawah rata-rata Asia Pasifik, atau kawasan lain seperti Amerika Latin dan Afrika. Bahkan kalah disbanding sesama ASEAN, seperti Timor Leste (19,8 persen), Vietnam (19,9), Filipina (18,4), Thailand (16,7). Rasio pajak yang terus menurun dan tak sejalan dengan kinerja ekonomi yang bertumbuh, juga gambaran buruknya kinerja pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berbagai langkah reformasi perpajakan belum sepenuhnya mengatasi kelemahan dalam rezim perpajakan kita.

Seperti tingginya kebocoran atau adanya celah aturan untuk penghindaran pajak. Banyaknya perusahaan multinasional yang masih leluasa mengakali pajak, lewat praktik transfer pricing, dengan cara memindahkan profit usahanya ke negara dengan tarif pajak rendah atau nol, adalah salah satunya. Sementara, upaya menggenjot rasio pajak lewat intensifikasi dan ekstensifikasi juga menghadapi hambatan, termasuk akibat rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan masih besarnya porsi sektor informal. Sekitar 60 % usaha masyarakat belum tercatat sebagai pembayar/wajib pajak. (Yoga)

Pengunjung melihat produk kerajinan perhiasan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Bazar tersebut diikuti 500 lebih UMKM Bhayangkari dan perajin dari seluruh Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, dan menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. (Yoga)

Kemenkominfo menyebut, perputaran aliran dana judi daring atau judi online (judol) sesuai data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Jika tak ada langkah pencegahan, seperti blokir laman judi daring, kementerian memperkirakan perputaran aliran dana bisa naik dan menyentuh Rp 900 triliun pada 2024. Apabila dibandingkan dengan belanja APBN tahun 2024 yang direncanakan Rp 3.325,1 triliun, potensi perputaran aliran dana judol yang disebut itu mencapai 27 % belanja APBN.

Menurut Budi, sepanjang 17 Juli 2023-23 Juli 2024, kementerian telah memutus 2,6 juta laman judol.  Kementerian juga telah mengajukan pemblokiran 573 akun dompet elektronik yang berkaitan dengan judol kepada BI dan 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judol kepada OJK sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024. Terkait penyusupan konten dan laman judol dalam laman pemerintah dan pendidikan, Kemenkominfo telah menangani 23.616 sisipan halaman judol di laman pemerintah dan 22.205 sisipan halaman judol di laman lembaga pendidikan. Budi memastikan belum ada perusahaan platform media sosial yang dikenai denda Rp 500 juta karena memfasilitas judol.

Namun, Kemenkominfo terus menjalin komunikasi dengan mereka untuk langkah pencegahan lebih jauh. Satgas Pemberantasan Judi Online yang disahkan Presiden Jokowi, menurut dia, menargetkan akses masyarakat pada situs judol dapat berkurang hingga 80 % dengan jumlah deposit dapat turun menjadi Rp 45,79 triliun. Kemenkominfo pun aktif mengingatkan pemda yang lamannya disusupi konten judol. Namun, Kemenkominfo tidak bisa serta-merta memblokir laman karena Kemenkominfo bukan pengelola laman. (Yoga)

KTT G20 tahun ini sedang alot membicarakan pengenaan pajak minimum bagi miliarder dunia. Inisiatif yang digaungkan presidensi Brasil itu ingin menyasar pajak minimum 2 % atas kekayaan orang-orang superkaya dunia. Indonesia diharapkan berani menggali potensi pajak yang sama. Dilansir dari Bloomberg, ide memajaki golongan superkaya dunia secara merata itu awalnya diinisiasi Presiden Brasil Luiz Inacio da Silva, yang didukung sejumlah anggota negara G20 lainnya meski di sisi lain ada penolakan yang cukup kuat dari beberapa negara maju, seperti AS. Lewat skema pajak kekayaan global tersebut, ada sekitar 3.000 orang terkaya dunia yang kekayaannya akan dipajaki dengan tarif minimum 2 %.

Pengumpulan pajak atas aset kekayaan para miliarder itu diharapkan bisa menarik dana hingga 250 miliar USD per tahun atau Rp 4.702 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim serta program penanganan kelaparan dan kemiskinan di sejumlah negara. Pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam pembahasan itu diwakili Menkeu Sri Mulyani yang bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil, sejak 23 Juli lalu. Sekjen Kemenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Kamis (25/7) mengatakan, Indonesia ikut memantau baik-baik perkembangan pembahasan gagasan pajak minimum kekayaan global di forum G20 tersebut.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengikuti proses aksesi sebagai anggota ”klub negara maju” alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dengan demikian, berbagai kesepakatan global, khususnya terkait perpajakan, bisa ikut berimplikasi pada kebijakan yang diterapkan Indonesia. ”Kalau nanti ada implikasi (dari pajak kekayaan global) itu terhadap pemenuhan standar kita dalam aksesi OECD, pasti akan langsung kita follow up. Kebetulan, urusan kebijakan fiskal dalam tim nasional untuk aksesi OECD itu dikoordinasikan oleh Bu Menkeu, jadi beliau yang akan langsung mengoordinasikannya,” kata Susiwijono.

Pemerintah sebenarnya sudah mengenakan pajak atas orang-orang superkaya alias high net worth individual di Indonesia. Namun, yang dipajaki baru pendapatan (income) mereka lewat PPh 21 yang dipungut progresif, bukan nilai kekayaan bersih yang dimiliki kelompok crazy-rich tersebut. Sementara melalui pajak kekayaan, obyek yang dipungut pajak akan lebih luas, bukan sekadar penghasilan, antara lain, aset kekayaan bersih, seperti tabungan/giro, deposito perbankan, saham, properti, dan kendaraan; hasil transfer kekayaan, seperti warisan, donasi, dan hibah; serta kekayaan lain, seperti keuntungan dari hasil investasi atau penjualan aset (capital gain). (Yoga)