Ikrar pemerintahan Presiden Jokowi mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai mitigasi krisis iklim sepertinya bakal menjadi angan-angan saja. Kebijakan pemerintah jauh dari target itu karena segera terbangun 12 unit pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive hingga enam tahun ke depan. PLTU batu bara 30 gigawatt yang dibuat perusahaan untuk memasok kebutuhan listriknya sendiri itu tersebar di banyak smelter. Di kompleks smelter nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park, telah beroperasi dua pembangkit yang mengkonsumsi 9 juta ton batu bara setiap tahun. Penggunaan pembangkit batu bara di kompleks smelter nikel tersebut bertolak belakang dengan slogan pemerintah soal ekosistem smelter ramah lingkungan.

Di banyak forum, para menteri mempromosikan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Tapi pengerukannya memicu deforestasi dan pengolahannya menghasilkan emisi besar. Deforestasi dan emisi adalah kombinasi maut penyuplai gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Data Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 menunjukkan ketidak seriusan pemerintah dalam mitigasi iklim. Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit berkapasitas 40.967 megawatt dengan 29 % berbahan baku batu bara.  Program itu membuktikan bahwa kebijakan Jokowi hanya manis di bibir, tapi lain di hati. Soalnya, dalam KTT Perubahan Iklim (Conference of the Parties) Ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Desember 2023, Jokowi blakblakan meminta negara maju berinvestasi mengurangi emisi di Indonesia sebanyak US$ 1 triliun.

Analisis Institute for Essential Services Reform mencatat masih ada 86 pembangkit batu bara yang beroperasi di Indonesia. Sebanyak 12 pembangkit layak dipensiunkan untuk mengurangi emisi dan polusi serta meningkatkan kualitas udara. Namun, alih-alih mematikan, pemerintah malah mengizinkan 12 PLTU captive baru. Pembangkit batu bara memang lebih murah dalam menghasilkan listrik ketimbang energi baru terbarukan. Pembangkit batu bara bisa dibangun di mana saja, termasuk di mulut tambang, sehingga menekan harga listrik. Namun harga listrik sesungguhnya bergantung pada pasokan. Makin banyak pasokan listrik dari sumber yang bersih, harga setrumnya akan makin murah. (Yetede)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap produk roti Okko dan Aoka. Pada 23 Juli 2024, BPOM menyatakan roti Okko mengandung sodium dehydroacetate atau natrium dehidroasetat, yang biasa digunakan untuk pengawet kosmetik. Zat itu tidak masuk daftar bahan tambahan pangan (BTP) yang diizinkan BPOM. Sedangkan roti Aoka dinyatakan bebas dari kandungan tersebut. Pengumuman BPOM tersebut berbeda dengan pernyataan Plt Deputi Bidang Pengawasan Makanan Olahan BPOM, Ema Setyawati, pada 17 Juli 2024.

Saat itu Ema memastikan hasil uji laboratorium BPOM tidak mendeteksi bahan pengawet berbahaya pada roti Okko ataupun Aoka. "Kami sudah melakukan (tes), hasilnya baik-baik saja. Itu dihasilkan dari laboratorium kami sendiri," ujarnya, Rabu, 17 Juli lalu. Namun, dalam keterangan resmi pada 23 Juli lalu, BPOM menyatakan roti Okko positif mengandung natrium dehidroasetat. Saat jumpa pers pada Kamis, 25 Juli 2024, Ema menuturkan BPOM mulai menyidik PT Abadi Rasa Food, produsen roti Okka, pada 2 Juli lalu.

Awalnya BPOM menginspeksi sarana produksi, lalu mendapati produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. "Kemudian dari penemuan ini, BPOM menginstruksikan penghentian kegiatan produksi dan peredaran," ucapnya. Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 menyebutkan natrium dehidroasetat merupakan unsur kimia yang ditambahkan dalam produk kosmetik dengan batas takaran maksimum 0,6 % sebagai asam. Pengawet seperti zat itulah yang diduga membuat roti Okko awet hingga lebih dari tiga bulan. (Yetede)

Harga kopi robusta di Tanah Air menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Buah kopi dipetik dengan antusias oleh petani karena tebalnya ”cuan”. Rabu (3/7) ratusan warga bersiap memasukkan buah merah kopi dari karung ke mesin pengupas kulit. Rumah-rumah panggung berjejeran dipenuhi hamparan biji kopi yang dijemur di halaman rumah. ”Kalau harga kopi tinggi, bangga juga dibilang anak petani kopi,” ucap Muhammad Pesi (65).. Petani di Desa Kota Besi, Lampung Barat, bersama istrinya, Mazni(64), anak, menantu, dan cucu memetik buah kopi. Pesi mengatakan, harga kopi tahun ini adalah harga tertinggi yang pernah ia rasakan selama menjadi petani.

Biji kering kopi robusta asalan Rp 70.000-Rp 75.000 per kg dan biji kering kopi robusta petik merah Rp 100.000-Rp 120.000 per kg. Ia telah menjual biji kopi 550 kg dan mengantongi uang Rp 50 juta. Pesi memperkirakan bisa mendapat 1,4 ton biji kopi dari 1.750 pohon kopi di kebun seluas 2 hektar. Semarak dirasakan di kebun hingga pasar. Hiruk-pikuk warga memanggul karung kopi, membolak-balik kopi di pengeringan, hingga menjual kopi ke lapak. Jalan lintas barat Sumatera yang biasanya lengang kini padat oleh truk dan pikap mengangkut kopi. Geliat kopi juga terasa di sentra kopi robusta di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. ”Sekarang, di mata kami, buah kopi di pohon adalah lembaran uang sedang menempel di pohon,” ujar Novian Fazli (50), pemilik kebun kopi seluas 1,5 hektar di Kecamatan Pagar Alam Utara.

Terlambat panen kopi ibarat ”maut” bagi petani karena saat ini rawan pencurian. Kebun Novian tak luput dari incaran pencuri. ”Jumlah kopi yang dicuri 80 kg, nilai kerugiannya Rp 5 juta,” katanya. Demi menjaga kebun, Juhairi (41), petani lainnya, tinggal di pondok yang ada di tengah kebun bersama keluarga. Ia menggarap kebun 3 hektar di Kecamatan Dempo Selatan dengan sistem bagi hasil. Ia baru menjual 327 kg biji kopi kering di gudang kopi dengan harga Rp 70.500 per kg, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sekolah anak-anak, hingga melunasi utang. Padahal tahun lalu, rata-rata petani kopi hanya mendapat 300-600 kg kopi per hektar dengan harga jual Rp 30.000-Rp 40.000 per kg. Sumsel dan Lampung merupakan daerah penghasil kopi robusta terbesar di Tanah Air. (Yoga)

Semua anak berhak mendapat pendidikan. Negara wajib menjamin dan melindungi hak tersebut, terutama pendidikan bagi anak-anak kaum marjinal. Dalam pidatonya saat menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar terhindar dari putus sekolah tahun pada 23 Januari 2024 di Blora, Presiden Jokowi mengatakan, semua anak Indonesia harus bersekolah, termasuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Diluncurkan sejak 2014, anggaran PIP dan jumlah siswa yang disasar terus meningkat. Anggaran PIP 2024 meningkat menjadi Rp 13,4 triliun, tahun sebelumnya Rp 9,6 triliun. Jumlah siswa usia 6-21 tahun yang disasar pun meningkat, dari 17,9 juta siswa pada 2023 menjadi 18,6 juta siswa pada 2024.

Namun, itu hanya sedikit dari total anak miskin di Indonesia yang mencapai 32,5 juta atau 11,8 % dari jumlah penduduk (BPS, 2022) dan masih banyak anak putus sekolah. Hingga 22 Juli 2024 sebanyak 1,422 juta anak usia PAUD-SMA/SMK dan 1,386 juta anak lulus tidak melanjutkan sekolah (Kompas.id, 22/7/2024). Tak sedikit anak-anak yang harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Dalam keseharian, terutama di perkotaan, sering kita jumpai anak-anak yang bekerja di jam-jam sekolah, memulung; mengamen; menjajakan tisu, minuman, atau makanan; dan meminta belas kasihan orang lain. Umumnya anak-anak itu beserta keluarganya adalah pendatang yang berusaha mengadu nasib di kota (Kompas, 24/7/2024). Bukan hanya sangat miskin, mereka juga termarjinalkan dari bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan potensi mereka.

Mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan di tempat asal karena tidak tinggal di sana ataupun di tempat baru karena tidak tercatat sebagai penduduk. Anak-anak itu akan tetap termarjinalkan. Menyediakan pendidikan yang layak bagi mereka juga tidak bisa sekadar memberikan bantuan pendidikan karena sering kali permasalahannya lebih dari itu. Mereka diandalkan untuk membantu menopang perekonomian keluarga. Tak jarang orangtua mereka juga kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Perlu ada program yang holistik dan membuka sekat-sekat tersebut. Jika bangsa ini ingin maju, jalan utama yang harus ditempuh adalah dengan menempatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kaum marjinal ini sebagai program prioritas. (Yoga)

Layanan pendidikan formal atau nonformal harus dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai kondisi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dibutuhkan untuk menjangkau semua anak, terutama anak yang berasal dari keluarga marjinal, agar mereka dapat mengakses pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Plt Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek, Aswin Wihdiyanto, Rabu (24/7) di Jakarta, mengatakan, pemerintah serius memastikan anak-anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan. Pendataan anak tidak sekolah, baik yang putus sekolah atau drop out di jenjangnya maupun lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang di atasnya, dilakukan berikut dengan skema penuntasannya. Skema penuntasan ini dilakukan melalui beberapa jalur, baik pendidikan formal maupun nonformal.

”Pemerintah juga menyediakan pendidikan layanan khusus memastikan pendidikan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat bagaimanapun kondisinya,” ucapnya. Aswin mengingatkan, penanganan pendidikan tentu merupakan kerja kolaborasi antara Kemendikbudristek, pemda, kementerian/lembaga lain, dan masyarakat. Anak-anak yang tidak terlayani pendidikan formal dapat dilayani lewat pendidikan nonformal yang nantinya dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Pemerintah juga menyediakan bantuan operasional satuan pendidikan untuk lembaga pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang terkendala ke sekolah formal. Selain belajar, para siswa diberi beragam keterampilan untuk bekal mandiri.

Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengatakan, negara menjamin bantuan sosial bagi anak usia sekolah untuk keberlangsungan pendidikan mereka. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi bukti keberpihakan negara dalam menjamin bantuan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. ”Kami meminta semua elemen pendidikan bergotong royong mendukung pembelajaran yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan peserta didik,” ujar Suharti dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional 2024, Selasa (23/7), di Jayapura, Papua. Pada akhir tahun 2023, ada 18 juta anak menerima PIP. Memasuki tahun 2024, pemerintah memberikan bantuan PIP untuk jenjang SD senilai Rp 450.000 per tahun dan SMP Rp 750.000 per tahun. Khusus pelajar SMA dan SMK, setiap anak menerima Rp 1,8 juta per tahun. Beti Cicilia Tokoro, siswa kelas 8 di SMPN 6, Sentani, Jayapura, bersyukur karena menerima PIP sehingga meringankan beban perekonomian keluarga. (Yoga)

Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.

Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio  perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.

OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).

Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga) 

Kementerian BUMN mengonfirmasi, ditunjuknya sejumlah sosok terafiliasi partai politik pendukung presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, ke dalam jajaran komisaris BUMN merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan. Di kompleks Gedung Filateli Jakarta, Rabu (24/7), Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham utama, sewajarnya memilih komisaris BUMN yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan. Ia mengakui penunjukan sejumlah nama komisaris BUMN yang dianggap publik terafiliasi secara politik dengan presiden terpilih Prabowo mempunyai motif agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dapat berjalan berkesinambungan.

”Setiap pemerintah itu punya arah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan BUMN. Maka, wajar demi terjadinya kesinambungan, BUMN juga akan mengikuti arah (transisi) pemerintah,” ujarnya. Terhitung sejak KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, April lalu, ada 10 nama sukarelawan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun kader Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, antara lain, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero); Siti Nurizka Putri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Grace Natalie Komisaris MIND ID, dan Condro Kirono Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dua tokoh yang baru ditunjuk sebagai dewan komisaris BUMN pekan ini adalah Ketua Dewan Pakar Gerindra yang juga mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan kader Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Arya memastikan penunjukan setiap sosok yang dipilih sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Di luar itu, operasionalisasi BUMN selalu membutuhkan dukungan secara politik. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan besar di BUMN, mulai dari aksi merger, pembentukan holding, IPO, penempatan modal negara, hingga pembubaran entitas BUMN, perlu mendapatkan persetujuan legislatif. (Yoga) 

Kopi arabika Sumatera di ambang kritis. Harganya meroket di pasar, tapi petani terpuruk di kebun lantaran hasil panen terus anjlok. Persoalan ini tak kunjung diatasi dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi kopi arabika di Sumatera hanya 600 kg per hektar per tahun. Jauh dari potensi 2,5 ton. Lesunya pertanian kopi arabika Sumatera tampak di berbagai sentra penghasil kopi arabika di dataran tinggi sekeliling Danau Toba, mulai dari Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, hingga Karo. Harga beras kopi (greenbean) yang berkisar Rp 110.000-Rp 120.000 per kg tak membuat petani bergairah. Sebagian besar kebun kopi di daerah itu didominasi tanaman tua, batangnya meranggas, daunnya menguning, dan lahannya dipenuhi gulma.

Lambok Siburian (46), petani kopi di Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, sudah berbulan-bulan tak mengurus kebunnya yang tinggal 1,5 hektar. Mengenakan masker dan mantel hujan, dia menyemprot pestisida di ladang cabai merah yang bersebelahan dengan kebun kopi itu. ”Dulu ladang ini juga saya tanam kopi, tapi saya babat karena hasilnya sangat rendah dan terus berkurang. Harga kopi memang sedang tinggi, tetapi tetap tak cukup untuk biaya dapur dan sekolah anak karena produksinya sedikit,” kata Lambok. Begitulah nasib para petani penghasil kopi spesialti yang sangat dihargai di pasar dunia.

Nama kopi Lintong diambil dari nama Kecamatan Lintong Nihuta, satu dari enam kecamatan penghasil kopi spesialti di Humbang Hasundutan. Namun, nasib petaninya tidak setenar nama dan cita rasa kopinya yang mendunia. Hal serupa dialami kopi Mandheling, kopi spesialti dari Mandailing Natal dan sekitarnya. Dari lahan kopinya, ia panen 80 kg kopi (gabah kering) per bulan. Dengan harga Rp 50.000 per kg, Lambok memperoleh Rp 4 juta per bulan selama dua kali panen raya dalam setahun. ”Panen raya hanya berlangsung 2-3 bulan. Dari kopi saja, tidak cukup untuk dapur dan biaya sekolah anak,” ujar Lambok. Tanaman kopi diserang hama dan penyakit tanaman, khususnya penggerek buah dan karat daun. Produktivitas kopi yang diserang hama menurun dan harganya murah. (Yoga)