Pemerintah bikin terobosan. Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga atau Simbara yang telah diterapkan sejak 2022, kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Harapannya, upaya itu dapat menutup celah hilangnya potensi penerimaan negara dari dua komoditas tambang mineral itu. Tak ayal, langkah ini memunculkan seberkas harapan untuk mengungkit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) nonmigas yang anjlok tahun ini akibat pelemahan harga komoditas. Selain mengontrol aktivitas pertambangan kedua mineral tesebut, Simbara juga memungkinkan pengawasan bersama antarkementerian/lembaga karena sistem yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia. Dengan ketertelusuran aliran dokumen, barang, uang, pengangkutan, dan entitas, kemungkinan penghindaran dan ketidakakuratan penghitungan PNBP dari royalti nikel dan timah bisa dicegah. Adapun, pendapatan dari SDA mineral selama ini berperan cukup besar terhadap PNBP SDA nonmigas dengan realisasi Rp54,4 triliun pada semester I/2024. Penyelamatan potensi penerimaan negara yang hilang senilai Rp7,1 triliun barangkali adalah cerita sukses integrasi batu bara ke dalam Simbara. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan melaporkan Simbara melakukan pencegahan atas modus illegal mining batu bara senilai Rp3,47 triliun, mendapatkan tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha senilai Rp2,53 triliun, dan menyelesaikan piutang dari penerapan automatic blocking system (ABS) senilai Rp1,1 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan implementasi Simbara untuk nikel dan timah bisa menambah PNBP sekitar Rp5 triliun-Rp10 triliun dari royalti kedua komoditas.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontribusi Simbara terhadap penerimaan menjadi salah satu contoh kecil mendorong kepatuhan pelaku usaha, termasuk mendorong mereka untuk menyelesaikan piutang dengan automatic blocking system. Pengusaha pun diberikan kemudahan karena, setidaknya sejak diluncurkan pada 2022, Simbara membuat simplifikasi 10 sistem menjadi satu sistem. Selain itu, 50 dokumen dikoordinasikan satu pintu. Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan implementasi Simbara pada sektor batu bara mampu mendeteksi modus kecurangan dalam penyetoran penerimaan negera. Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap penerapan Simbara pada sektor nikel dapat mengontrol produksi nikel di dalam negeri. Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, dengan Simbara, tidak akan terjadi oversupply nikel karena koordinasi antara pemerintah dan pengusaha menjadi lebih mudah. Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam menyambut baik perluasan Simbara pada nikel. Direktur Utama Antam Nicolas D. Kanter berharap Simbara dapat mempermudah pemantauan tata kelola dan niaga nikel yang sedang masuk tahap produksi hingga mencapai ekspor.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan akses pembiayaan untuk kegiatan produktif melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau peer-to-peer (P2P) lending (fintech P2P) diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses modal. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan peraturan tentang fintech P2P yang salah satunya mengatur mengenai peningkatan batas maksimum pendanaan dari semula maksimal Rp2 miliar menjadi di atas Rp2 miliar, yang diberikan secara khusus untuk pendanaan produktif. Pebisnis baik perorangan maupun badan usaha yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman untuk kegiatan usahanya melalui layanan perbankan, dapat mengoptimalkan kemudahan tersebut dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Meski demikian, tidak semua perusahaan fintech P2P dapat menyalurkan pembiayaan dengan batasan yang ditetapkan. Dalam rancangan aturan itu disebutkan, LPBBTI dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan di atas Rp2 miliar bila memenuhi kriteria salah satunya TWP90 maksimum sebesar 5%. Rasio TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan data OJK, penyaluran fintech P2P sebagian besar ditujukan untuk kegiatan konsumtif. Data per April 2024 disebutkan dari total outstanding pinjaman yang disalurkan sebesar Rp62,74 triliun, sebanyak Rp57,18 triliun diberikan kepada perseorangan dengan perincian untuk UMKM sebesar Rp17,42 triliun dan non-UMKM Rp39,76 triliun. Adapun untuk badan usaha yaitu Rp5,55 triliun dengan kategori UMKM mencapai Rp3,54 triliun dan non-UMKM Rp2 triliun. Bila dijumlahkan, total kredit yang diberikan untuk UMKM mencapai Rp19,42 triliun atau kurang dari separuh nilai pinjaman disalurkan oleh fintech P2P. Di sisi lain, pengawasan dari OJK juga diharapkan lebih ketat berikut juga sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar aturan. UMKM dan pebisnis yang menjadi sasaran dari aturan ini juga dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana yang telah diberikan. Mengembalikan pinjaman tepat waktu untuk menghindari kredit macet. Minat masyarakat terhadap pinjaman online terus bertumbuh. Dari data OJK dapat diketahui, total pinjaman per April 2024 lebih tinggi bila dibandingkan dengan perolehan pada April 2023 senilai Rp50,53 triliun.

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikan batas maksimal pembiayaan teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar agaknya tidak serta merta dapat mendongkrak kinerja pembiayaan pinjaman online ke sektor produktif yang terus melorot. Mengutip OJK, penyaluran pinjaman online ke sektor produktif mengalami penurunan per Mei 2024 ini. Persentase penyaluran tercatat 31,52% dibandingkan dengan total penyaluran pinjol. Persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 37,17%. Tahun ini, pembiayaan ke sektor produktif sempat meningkat dari Januari yang sebesar 29,4% ke Februari yang sebesar 43,52%. Sayangnya, kontribusinya kembali melorot pada Maret dan April yang berturut-turut 33,61% dan 31,86%. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang ada beberapa masalah yang menjadi penyebab pinjaman ke sektor produktif cenderung turun. Salah satunya, risiko peminjaman dana ke badan usaha lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman ke perorangan. Berdasarkan data OJK, tingkat pinjaman macet badan usaha menyentuh 8,1% pada April 2024. 

Sedangkan, pinjaman macet perseorangan hanya 2,27%. Artinya, risiko peminjaman di badan usaha lebih tinggi. Selain itu, saat ini manfaat imbal balik di sektor produktif lebih kecil dibandingkan dengan sektor konsumtif. Bunga harian sektor produktif 0,1% per hari, sedangkan sektor konsumtif 0,3%. Kemudian, sektor konsumsi memiliki pangsa pasar lebih besar, sedangkan sektor produktif terbatas mikro dan ultra mikro. Perkara mendasar ini membuat penyaluran ke sektor produktif belum menjadi pilihan. Di sisi lain, OJK memang tengah mendorong pembiayaan di sektor produktif termasuk melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) alias tekfi n P2P lending. OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dari batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang rencana tersebut. 

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar menyambut baik rencana OJK menaikkan batas maksimal pinjaman produktif. “Hal ini tentunya akan sangat membantu peningkatan pembiayaan pada sektor UMKM, di mana saat ini banyak kebutuhan diangka tersebut,” kata Entjik.Para penyelenggara P2P lendinglanjutnya, tengah mempersiapkan alat analisa untuk melakukan mitigasi risiko yang lebih baik lagi. Country Head Modalku Arthur Adisusanto menilai aturan itu strategis memenuhi kebutuhan dana yang lebih besar bagi pelaku UMKM di segmen menengah terutama yang sudah berbadan usaha. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan melihat inisiatif regulator menaikan batas atas pinjaman merupakan hal yang baik. Alasannya, aturan itu memberikan kesempatan industri tumbuh. Indra mengatakan sektor produktif merupakan sektor yang menarik lantaran peluangnya yang besar. Meskipun beberapa bulan terakhir pinjaman ke sektor tersebut merosot, dia melihat kesempatan peningkatan hingga akhir 2024Sampai dengan Juni 2024, Maucash telah menyalurkan pinjaman sebanyak Rp5,3 triliun. Sektor produktif mendominasi pinjaman sekitar 80%. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai pemberi pinjol tidak selektif dan tidak mengarah ke produktif.

Iklim investasi yang masih kalah dibandingkan dengan negara lain menjadi penyebab utama investor bahan baku makanan dan minuman masih ogah untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengakui, sektor makanan dan minuman atau mamin di dalam negeri masih bergantung kepada bahan baku impor. Misalnya saja terigu yang harus impor 100%, gula 100%, garam 70%, kedelai 70%, dan susu 80%.Dia menjelaskan, hingga kini investasi bahan baku industri di dalam negeri juga masih minim, karena Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam menarik minat investor, terutama dari sisi finansial, logistik, dan perizinan. Sebelumnya, Gapmmi juga mewaspadai beban harga bahan baku impor yang mulai meningkat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), khususnya gandum, susu, gula, dan garam.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor keempat komoditas tersebut pada akhir tahun lalu mencapai US$9 miliar. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga menilai bahwa industri makanan dan minuman masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya hingga beberapa waktu mendatang.Sebab, penurunan daya beli masyarakat masih terjadi, sehingga konsumen makin selektif terhadap pos pengeluaran.

Pasar modal masih menjadi primadona korporasi mencari pendanaan. Salah satunya lewat penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun berjalan ini, ada 33 perusahaan menggelar aksi korporasi IPO. Jumlah itu bakal terus bertambah. Mengutip e-IPO, ada dua calon pendatang baru yang siap IPO. Mereka adalah PT Global Sukses Digital (DOSS) Tbk dan PT Esta Indonesia Tbk (NEST). Saat ini, DOSS dan NEST sedang menjalankan periode bookbuilding alias penawaran awal. Dalam prospektus, Global Sukses Digital (DOSS) menawarkan maksimal 450 juta saham baru dengan harga penawaran awal Rp 130–Rp 135 per saham. Dari IPO, DOSS hanya akan meraup dana antara Rp 58,50 miliar–Rp 60,75 miliar. 

Bukan mustahil, ke depan, sejumlah emiten yang IPO di BEI mengincar pendanaan dengan emisi kecil. Berdasarkan data BEI, per 19 Juli 2024, masih ada 20 perusahaan di pipeline IPO saham. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna bilang, dalam pipeline IPO saham, ada 15 perusahaan dengan skala aset menengah atau di kisaran Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo menilai, pasar modal jadi alternatif pencarian dana korporasi paling murah. Pendanaan pasar saham tidak ada biaya tetap seperti bunga di perbankan. Masalahnya, ada pihak-pihak yang melakukan IPO dengan niat jelek. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas melihat wajar maraknya emiten kecil menggelar IPO. Hal ini tidak perlu diwaspadai. "Yang perlu diwaspadai emiten yang masih merugi atau memiliki fundamental kurang bagus," paparnya. Selama, calon emiten punya fundamental bagus, terutama valuasi murah dan prospek ke depannya cerah, sahamnya masih layak dilirik. Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT), Angga Septianus menimpali, saham emiten kecil biasanya lebih murah. Ini menarik investor menyerap saham IPO. Tapi, investor juga berpotensi merugi. Saham emiten kecil sangat volatil, dengan fluktuasi harga tajam.

Upaya ekstra (extra effort) masih perlu dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan pada tahun depan. Pasalnya, dengan shortfall yang diperkirakan terjadi tahun ini, maka langkah pemerintah untuk mengejar target tahun depan akan lebih berat. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, rasio penerimaan perpajakan 2025 ditargetkan berkisar 10,09% hingga 10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun pemerintah belum membeberkan nominalnya. Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun. Sementara dari target tersebut, pemerintah memperkirakan ada shortfall sekitar Rp 91,5 triliun. Alhasil, penerimaan perpajakan tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai Rp 2.218,4 triliun. Co-Founder Botax Consulting Raden Agus Suparman mengatakan, beberapa langkah bisa ditempuh pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak. Salah satunya dengan menghapus insentif pajak. Dari sisi kepabeanan dan cukai, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa ekstensifikasi cukai sudah seharusnya menjadi alat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Peta saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa kembali bergeser. Jajaran lima besar market caps terbesar di bursa kini mayoritas dihuni oleh emiten pertambangan. Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi emiten dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar. Menyusul PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Amman Minerals Internasional Tbk (AMMN). Beda nasib, PT Astra International Tbk (ASII) yang selama ini konsisten berada top 10 big caps terdepak dari klasemen. ASII sudah tak menghuni 10 besar market caps sejak 12 Juli 2024 lalu. Per Senin (22/4), market caps ASII sebesar Rp 182,99 triliun, masih lebih rendah dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer mengatakan, saham ASII sudah turun cukup dalam. Nilainya terpangkas 20% sejak awal tahun. Hal ini membuat market cap ASII juga tergerus. Selain itu, ada peluang kinerja ASII akan membaik di akhir semester I-2024 ini, didorong penjualan kendaran yang pulih pada bulan Juni. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menilai, masuknya mobil listrik dari China sempat membuat saham ASII dilanda aksi jual. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan, saham-saham big cap ini masih punya kinerja stabil. Harga sahamnya juga cenderung defensif. Nafan merekomendasikan akumulasi beli saham ASII dengan target harga Rp 4.640–Rp 5.075. Sementara Miftahul merekomendasikan trading buy ASII dengan target Rp 4.640 per saham.

Tren harga mata uang kripto bitcoin (BTC) merangkak naik pada Juli 2024. Optimistme pertumbuhan ekonomi global dan kondisi politik Amerika Serikat (AS) mengangkat harga BTC. Berdasarkan data Coinmarketcap, harga bitcoin naik ke US$ 67.824 pada Senin (22/7). Harga itu menguat 4,79% dalam sepekan dan naik 7,11% dalam sebulan. Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengatakan, inflasi personal consumption expenditures (PCE) AS yang akan dirilis bakal menjadi fokus utama investor kripto. Kemudian, konferensi bitcoin pada 25-27 Juli mendatang juga di proyeksi akan memberikan dampak signifikan pada lanskap kripto. Potensi persetujuan ETF Ethereum oleh The US Securities and Exchange Commission (SEC) AS juga dinantikan banyak pihak. Jika disetujui, ETF Ethereum diperkirakan mulai diperdagangkan pada 23 Juli. Ini bisa memicu reli di sektor kripto dan menandai tonggak penting peningkatan minat dan kepercayaan institusional terhadap ethereum. Co Founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar, Christopher Tahir bilang, peluang besar Trump jadi Presiden AS dapat mengangkat bitcoin dalam jangka menengah panjang. Christopher memprediksi, jika Trump menang harga bitcoin pada akhir tahun ini bisa mencapai US$ 80.000.

Utang negara dan defisit anggaran beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan karena dikaitkan dengan kebijakan keuangan pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi perlu menambah jumlah wakil menkeu dengan menunjuk Thomas Djiwandono, bendahara Partai Gerindra, menduduki posisi itu untuk melancarkan proses transisi. Kebijakan fiskal pemerintahan presiden terpilih menarik perhatian mengingat janji-janji kampanye berdampak pada APBN. Salah satu sorotan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita.

Direncanakan, pada akhir lima tahun pemerintahan mencakup 80 juta anak sekolah dengan perkiraan biaya lebih dari Rp 400 triliun setahun. Untuk tahap pertama, alokasi anggaran dalam RAPBN 2025 disepakati Rp 71 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 % diperlukan anggaran yang besar. Namun, pembiayaan pembangunan berkaitan dengan kewajiban membayar utang. Rasio utang menurun dari 40,7 % PDB pada 2021 dan menjadi 38,75 % di akhir Januari 2024. Rasio pembayaran utang (bunga dan pokok) terhadap transaksi berjalan yang ditentukan penerimaan ekspor (DSR) juga menurun, pada 2020 sebesar 47,3 % menjadi 28,4 % pada April 2023.

Kabar baik lain, keseimbangan primer, yaitu selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang sampai akhir April, Rp 237,1 triliun, yang memberi keleluasaan membayar utang. APBN akhir April 2024 surplus Rp 75,7 triliun atau 0,33 % terhadap PDB. Membaiknya indikator makro itu terkait dengan tingginya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Tantangan bagi pemerintahan baru adalah menaikkan kualitas peringkat utang negara yang diukur lembaga pemeringkat dunia. Pemeringkatan menjadi pegangan para investor global. Meskipun masuk dalam kisaran layak investasi dengan prediksi stabil, peringkat yang diberikan Fitch pada Maret 2024 adalah BBB.

Peringkat tertinggi adalah AAA. Pendapatan negara dinilai masih bermasalah, terutama dibanding negara-negara pada kelompok peringkat sama. Dengan peringkat tersebut, pemerintah harus memberikan bunga pinjaman relatif tinggi yang berpengaruh pada APBN.Pemerintah baru dituntut meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan pajak, mendorong investasi sektor riil dan jasa yang memberi lapangan kerja untuk angkatan kerja pada periode bonus demografi, serta menutup kebocoran karena ketidakefisienan, terutama korupsi. (Yoga)

Kapal Cita XX, yang membawa material menara pemancar milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo, hilang kontak di perairan Papua sejak Rabu (17/7). Kapal itu hilang kontak ketika berlayar dari Timika menuju Yahukimo, Papua. Hal itu diumumkan Dirut Bakti Kemenkominfo Fadhilah Mathar, Minggu (21/7), di Jakarta. Tim SAR Timika yang diturunkan dengan dukungan TNI AL dan Polairud terus membantu pencarian, tetapi kapal belum ditemukan. Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas pada Selasa (16/7). Dari informasi yang disampaikan kru kapal Prima Jaya, kapal Cita XX tidak melaju dan dalam posisi mengambil di pinggiran.

”Selain mengangkut 12 orang, kapal itu juga membawa material menara pemancar, seperti menara, power, dan VSAT. Semuanya untuk penyediaan sinyal 4G Bakti Kemenkominfo di Yahukimo,” ujar Fadhilah. Menurut Fadhilah, kapal Cita XX berangkat dari Timika pada Senin (15/7) pukul 05.43 Wita dan dijadwalkan tiba di Yahukimo pada Kamis (18/7). Pada Jumat (19/7), penanggung jawab kapal Cita XX, Mufli, melaporkan posisi kapal yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika. Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kemenkominfo Yulis Widyo Marfiah, mengatakan, Bakti hanya menyelesaikan pembangunan sisa menara pemancar 4G yang belum terbangun dari proyek 5.618 lokasi menara pemancar 4G di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). (Yoga)