Transisi Dibayangi Tekanan Eksternal dan Internal
Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.
Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.
Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.
Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)
Perdagangan Karbon di Indonesia Terus Meningkat
Perdagangan karbon di Indonesia oleh pelaku industri secara perlahan terus meningkat. Namun, insentif untuk menggairahkan transaksi tersebut dinilai masih minim. Hal ini dibutuhkan oleh sektor swasta yang mulai sadar untuk menurunkan emisi karbon dengan menjalankan bisnis berkelanjutan atau ramah lingkungan. Perdagangan karbon yang salah satunya dikerjakan dengan mekanisme pengimbangan (offset) unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kegiatan manusia atau industri dikerjakan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) PT Bursa Efek Indonesia Tbk di bawah OJK. Sejak peluncuran bursa tersebut pada 26 September 2023 hingga 19 Juli 2024, jumlah kredit karbon yang dijualbelikan mencapai 609.005 ton unit karbon dioksida senilai Rp 36,8 miliar.
”Sementara untuk pengguna jasa karbon yang terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi dari 16 partisipan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi saat memberi sambutan dalam webinar ”Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia” yang diselenggarakan Gatra, Selasa (23/7). Tiga di antara partisipan adalah penjual unit karbon, yakni Pertamina New and RenewableEnergy (PNRE) lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Gunung Bugul. Adapun 65 partisipan lainnya adalah pembeli unit karbon dari proyek rendah emisi itu sebagai komplementer untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi karbon.
IDXCarbon juga telah memfasilitasi aktivitas pembelian unit karbon untuk pemenuhan kewajiban penurunan emisi oleh 168 individu, 96 perusahaan, dan 1 kegiatan acara dengan total volume 417.753 ton karbon dioksida. ”Perdagangan unit karbon di bursa karbon tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibanding perkembangan bursa karbon di kawasan, seperti Malaysia dan Jepang, yang memerlukan waktu. Namun, tetap perlu upaya-upaya untuk meningkatkan transaksinya,” ujarnya. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan, di subsektor pembangkit listrik juga sudah dilakukan perdagangan karbon sejak awal 2023 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi energi ke arah keberlanjutan. (Yoga)
Pengawasan dan Pengaturan OJK Harus Ketat
Rencana OJK yang akan mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar, dinilai bagus untuk perkembangan P2P lending dan memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintech. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech P2P lending kepada sektor produktif serta UMKM baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp64,56 triliun. laporan terakhir BI menerangkan, ratio kredit bermasalah dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Namun fintecf P2P lending bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat wanprestasi 90 hari pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. (Yetede)









