Pasar modal masih menjadi primadona korporasi mencari pendanaan. Salah satunya lewat penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun berjalan ini, ada 33 perusahaan menggelar aksi korporasi IPO. Jumlah itu bakal terus bertambah. Mengutip e-IPO, ada dua calon pendatang baru yang siap IPO. Mereka adalah PT Global Sukses Digital (DOSS) Tbk dan PT Esta Indonesia Tbk (NEST). Saat ini, DOSS dan NEST sedang menjalankan periode bookbuilding alias penawaran awal. Dalam prospektus, Global Sukses Digital (DOSS) menawarkan maksimal 450 juta saham baru dengan harga penawaran awal Rp 130–Rp 135 per saham. Dari IPO, DOSS hanya akan meraup dana antara Rp 58,50 miliar–Rp 60,75 miliar. 

Bukan mustahil, ke depan, sejumlah emiten yang IPO di BEI mengincar pendanaan dengan emisi kecil. Berdasarkan data BEI, per 19 Juli 2024, masih ada 20 perusahaan di pipeline IPO saham. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna bilang, dalam pipeline IPO saham, ada 15 perusahaan dengan skala aset menengah atau di kisaran Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo menilai, pasar modal jadi alternatif pencarian dana korporasi paling murah. Pendanaan pasar saham tidak ada biaya tetap seperti bunga di perbankan. Masalahnya, ada pihak-pihak yang melakukan IPO dengan niat jelek. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas melihat wajar maraknya emiten kecil menggelar IPO. Hal ini tidak perlu diwaspadai. "Yang perlu diwaspadai emiten yang masih merugi atau memiliki fundamental kurang bagus," paparnya. Selama, calon emiten punya fundamental bagus, terutama valuasi murah dan prospek ke depannya cerah, sahamnya masih layak dilirik. Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT), Angga Septianus menimpali, saham emiten kecil biasanya lebih murah. Ini menarik investor menyerap saham IPO. Tapi, investor juga berpotensi merugi. Saham emiten kecil sangat volatil, dengan fluktuasi harga tajam.

Upaya ekstra (extra effort) masih perlu dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan pada tahun depan. Pasalnya, dengan shortfall yang diperkirakan terjadi tahun ini, maka langkah pemerintah untuk mengejar target tahun depan akan lebih berat. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, rasio penerimaan perpajakan 2025 ditargetkan berkisar 10,09% hingga 10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun pemerintah belum membeberkan nominalnya. Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun. Sementara dari target tersebut, pemerintah memperkirakan ada shortfall sekitar Rp 91,5 triliun. Alhasil, penerimaan perpajakan tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai Rp 2.218,4 triliun. Co-Founder Botax Consulting Raden Agus Suparman mengatakan, beberapa langkah bisa ditempuh pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak. Salah satunya dengan menghapus insentif pajak. Dari sisi kepabeanan dan cukai, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa ekstensifikasi cukai sudah seharusnya menjadi alat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Peta saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa kembali bergeser. Jajaran lima besar market caps terbesar di bursa kini mayoritas dihuni oleh emiten pertambangan. Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi emiten dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar. Menyusul PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Amman Minerals Internasional Tbk (AMMN). Beda nasib, PT Astra International Tbk (ASII) yang selama ini konsisten berada top 10 big caps terdepak dari klasemen. ASII sudah tak menghuni 10 besar market caps sejak 12 Juli 2024 lalu. Per Senin (22/4), market caps ASII sebesar Rp 182,99 triliun, masih lebih rendah dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer mengatakan, saham ASII sudah turun cukup dalam. Nilainya terpangkas 20% sejak awal tahun. Hal ini membuat market cap ASII juga tergerus. Selain itu, ada peluang kinerja ASII akan membaik di akhir semester I-2024 ini, didorong penjualan kendaran yang pulih pada bulan Juni. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menilai, masuknya mobil listrik dari China sempat membuat saham ASII dilanda aksi jual. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan, saham-saham big cap ini masih punya kinerja stabil. Harga sahamnya juga cenderung defensif. Nafan merekomendasikan akumulasi beli saham ASII dengan target harga Rp 4.640–Rp 5.075. Sementara Miftahul merekomendasikan trading buy ASII dengan target Rp 4.640 per saham.

Tren harga mata uang kripto bitcoin (BTC) merangkak naik pada Juli 2024. Optimistme pertumbuhan ekonomi global dan kondisi politik Amerika Serikat (AS) mengangkat harga BTC. Berdasarkan data Coinmarketcap, harga bitcoin naik ke US$ 67.824 pada Senin (22/7). Harga itu menguat 4,79% dalam sepekan dan naik 7,11% dalam sebulan. Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengatakan, inflasi personal consumption expenditures (PCE) AS yang akan dirilis bakal menjadi fokus utama investor kripto. Kemudian, konferensi bitcoin pada 25-27 Juli mendatang juga di proyeksi akan memberikan dampak signifikan pada lanskap kripto. Potensi persetujuan ETF Ethereum oleh The US Securities and Exchange Commission (SEC) AS juga dinantikan banyak pihak. Jika disetujui, ETF Ethereum diperkirakan mulai diperdagangkan pada 23 Juli. Ini bisa memicu reli di sektor kripto dan menandai tonggak penting peningkatan minat dan kepercayaan institusional terhadap ethereum. Co Founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar, Christopher Tahir bilang, peluang besar Trump jadi Presiden AS dapat mengangkat bitcoin dalam jangka menengah panjang. Christopher memprediksi, jika Trump menang harga bitcoin pada akhir tahun ini bisa mencapai US$ 80.000.

Utang negara dan defisit anggaran beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan karena dikaitkan dengan kebijakan keuangan pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi perlu menambah jumlah wakil menkeu dengan menunjuk Thomas Djiwandono, bendahara Partai Gerindra, menduduki posisi itu untuk melancarkan proses transisi. Kebijakan fiskal pemerintahan presiden terpilih menarik perhatian mengingat janji-janji kampanye berdampak pada APBN. Salah satu sorotan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita.

Direncanakan, pada akhir lima tahun pemerintahan mencakup 80 juta anak sekolah dengan perkiraan biaya lebih dari Rp 400 triliun setahun. Untuk tahap pertama, alokasi anggaran dalam RAPBN 2025 disepakati Rp 71 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 % diperlukan anggaran yang besar. Namun, pembiayaan pembangunan berkaitan dengan kewajiban membayar utang. Rasio utang menurun dari 40,7 % PDB pada 2021 dan menjadi 38,75 % di akhir Januari 2024. Rasio pembayaran utang (bunga dan pokok) terhadap transaksi berjalan yang ditentukan penerimaan ekspor (DSR) juga menurun, pada 2020 sebesar 47,3 % menjadi 28,4 % pada April 2023.

Kabar baik lain, keseimbangan primer, yaitu selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang sampai akhir April, Rp 237,1 triliun, yang memberi keleluasaan membayar utang. APBN akhir April 2024 surplus Rp 75,7 triliun atau 0,33 % terhadap PDB. Membaiknya indikator makro itu terkait dengan tingginya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Tantangan bagi pemerintahan baru adalah menaikkan kualitas peringkat utang negara yang diukur lembaga pemeringkat dunia. Pemeringkatan menjadi pegangan para investor global. Meskipun masuk dalam kisaran layak investasi dengan prediksi stabil, peringkat yang diberikan Fitch pada Maret 2024 adalah BBB.

Peringkat tertinggi adalah AAA. Pendapatan negara dinilai masih bermasalah, terutama dibanding negara-negara pada kelompok peringkat sama. Dengan peringkat tersebut, pemerintah harus memberikan bunga pinjaman relatif tinggi yang berpengaruh pada APBN.Pemerintah baru dituntut meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan pajak, mendorong investasi sektor riil dan jasa yang memberi lapangan kerja untuk angkatan kerja pada periode bonus demografi, serta menutup kebocoran karena ketidakefisienan, terutama korupsi. (Yoga)

Kapal Cita XX, yang membawa material menara pemancar milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo, hilang kontak di perairan Papua sejak Rabu (17/7). Kapal itu hilang kontak ketika berlayar dari Timika menuju Yahukimo, Papua. Hal itu diumumkan Dirut Bakti Kemenkominfo Fadhilah Mathar, Minggu (21/7), di Jakarta. Tim SAR Timika yang diturunkan dengan dukungan TNI AL dan Polairud terus membantu pencarian, tetapi kapal belum ditemukan. Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas pada Selasa (16/7). Dari informasi yang disampaikan kru kapal Prima Jaya, kapal Cita XX tidak melaju dan dalam posisi mengambil di pinggiran.

”Selain mengangkut 12 orang, kapal itu juga membawa material menara pemancar, seperti menara, power, dan VSAT. Semuanya untuk penyediaan sinyal 4G Bakti Kemenkominfo di Yahukimo,” ujar Fadhilah. Menurut Fadhilah, kapal Cita XX berangkat dari Timika pada Senin (15/7) pukul 05.43 Wita dan dijadwalkan tiba di Yahukimo pada Kamis (18/7). Pada Jumat (19/7), penanggung jawab kapal Cita XX, Mufli, melaporkan posisi kapal yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika. Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kemenkominfo Yulis Widyo Marfiah, mengatakan, Bakti hanya menyelesaikan pembangunan sisa menara pemancar 4G yang belum terbangun dari proyek 5.618 lokasi menara pemancar 4G di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). (Yoga)

Pemerintah berencana menerapkan program asuransi wajib kendaraan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini mencakup pertanggungan kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan tertanggung. Berikut opini masyarakat akan kebijaksanaan pemerintah tersebut. “Saya keberatan bila program tersebut diterapkan. Terlepas manfaatnya yang memberi perlindungan, program asuransi kendaraan tak seharusnya diwajibkan. Saya kurang setuju karena kendaraan juga bukan kebutuhan primer. Rasanya program asuransi wajib oleh pemerintah ini terlalu lebai. Memang asuransi ini penting juga buat masyarakat, tapi alangkah baiknya bila itu sifatnya kembali ke kebutuhan setiap orang,” ujar Dominikus Aditya Putra Pradana (25), Pekerja Lepas di Semarang, Jateng.

Lain lagi Nelly Situmorang, Tenaga Ahli Kabupaten Nias Barat, Warga Jaktim, “Saya setuju dengan kebijakan wajib asuransi kendaraan. Saya kerap menjelajahi berbagai wilayah dengan kendaraan pribadi, tentu kebijakan ini memproteksi pemilik/pengendara. Karena itu, kewajiban saya memproteksi diri dan harta karena dalam perjalanan apa pun bisa terjadi. Asalkan, penetapan tarif harus wajar. Implementasi kebijakan ini bukan hal baru karena setiap pembelian kendaraan dengan leasing/kredit, kendaraan wajib asuransi.”

Menurut Hery Sugiharto (58) Warga Desa Mlatiharjo, Demak, Jateng, “Asuransi kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, sebaiknya tak perlu diwajibkan. Lebih baik asuransi itu bersifat sukarela sesuai kebutuhan setiap orang. Di wilayah perdesaan di Jawa, asuransi kendaraan tidak begitu dibutuhkan. Pasalnya, risiko penggunaan sepeda motor atau mobil relatif lebih kecil dibanding wilayah perkotaan. Jarak tempuh atau pakainya juga relatif lebih pendek dan bisa menyusuri jalan-jalan antardesa yang relatif sepi. (Yoga)

Konsumen terlihat sedang memindai kode pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) di pedagang kaki lima, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Minggu (21/7/2024). Bank Indonesia menyatakan transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan dalam setahun terakhir mencapai 226,54 persen dengan jumlah pengguna 50,50 juta dan jumlah pedagang 32,71 juta. (Yoga)

Meski saat ini tengah tren investasi green energy yang mengarah pada energi baru terbaru (EBT), namun bisnis di sektor hulu minyak dan gas (migas) Indonesia diyakini masih prospektif. Hal ini karena Indonesia masih memiliki potensi sumber daya dalam jumlah besar. namun, untuk mengelolanya, dibutuhkan investasi dalam jumlah besar. Karenanya, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga perusahaan multinasional  bersedia kembali menanamkan investasi di dalam negeri. Industri hulu migas Indonesia pernah berjaya dengan tingkat produksi minyak lebih dari 1 juta barel per hari (bph) dan menjadi anggota negara pengekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC). Indonesia tercatat telah dua kali mengalami puncak produksi, yaitu tahun 1977 ketika produksi minyak mencapai 1,685 juta bph dan puncak produksi kedua terjadi tahun 1991 saat produksi minyak kembali pada kisaran 1,669 juta bph. (Yetede)

Penurunan indeks harga saham (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga di bawah level 7.300 pada akhir pekan lalu dinilai merupakan koreksi sehat, setelah reli selama empat pekan beruntun. Secara umum, saat ini, pasar saham masih dalam tren bullish. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus senilai, penguatan indeks sudah lebih dari cukup, sehingga terkoreksi. Namun, ke depan, IHSG diprediksi dapat kembali menguat. Nico mengungkapkan, sentimen penggerak IHSG akan datang dari data ekonomi Amerika Serikat, diantaranya ketenagakerjaan. Sentimen lainnya juga akan datang dari pasar Eropa, Jepang, dan China. "Pekan ini, IHSG berpotensi konsolidasi cenderung menguat dengan level 7.220-7.300. Namun, ini akan tergantung dari data ketenagakerjaan di Amerika," ujar dia. Nico melihat, beberapa sektor yang layak dicermati di perdagangan pekan ini adalah teknologi, transportasi dan logistik, serta properti. (Yetede)