Laju konsumsi rumah tangga berisiko melambat pada kuartal II-2024. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian, mengingat konsumsi masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) RI. Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terindikasi dari sejumlah faktor. Pertama, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia dengan rata-rata pada kuartal II-2024 sebesar 51,9. Angka ini melandai dibandingkan kuartal I-2024 dengan rata-rata sebesar 53,3. Kedua, setoran pajak konsumen alias pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) yang turun. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerimaan PPN DN yang sepanjang semester I-2024 terkontraksi 11% year on year (yoy). Ketiga, proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk berbelanja berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada kuartal II rerata sebesar 73,5%. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding kuartal I-2024 sebesar 73,7%. Pada kuartal I-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 4,91% yoy. Angka ini membaik setelah konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan sejak kuartal III-2023. Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2024 mencapai 4,8% yoy. 

Artinya, konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat ketimbang kuartal sebelumnya yang meningkat 4,91% yoy. "Normalisasi setelah pertumbuhan di kuartal I yang cukup kuat didorong belanja pemilu dan Lebaran," kata David kepada KONTAN, Kamis (18/7). Selain itu, faktor liburan diperkirakan tak signifikan mendorong konsumsi pada periode tersebut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga periode April-Juni 2024 hanya tumbuh 4,88% yoy. Selain melandainya optimisme konsumen dan peritel, penjualan otomotif masih mencatatkan kontraksi hingga paruh pertama tahun ini. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto lebih optimistis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini sebesar 5,04% yoy. Faktor pendorongnya adalah libur Idul Fitri dan pembayaran gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS).

Memasuki semester kedua tahun ini, penerbitan obligasi masih marak dilakukan emiten. Terbaru, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan obligasi berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dengan jumlah pokok senilai Rp 2,22 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai MDKA untuk tiga keperluan dalam rangka melunasi obligasi, pembayaran utang serta modal kerja anak usaha. Pertama, Rp 1,08 triliun untuk melunasi pokok utang obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2024. Kedua, sebanyak US$ 60 juta untuk pembayaran lebih awal seluruh pokok utang yang akan dibayarkan kepada sejumlah bank. Ketiga, sisa dari dana akan dipinjamkan kepada anak usaha MDKA yakni PT Bumi Suksesindo untuk modal kerja. 

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi mencermati, penerbitan obligasi masih menjadi instrumen penghimpunan dana yang diminati emiten pada tahun ini. Audi merujuk data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang mencatat penerbitan obligasi korporasi pada semester I-2024 mencapai Rp 61,29 triliun. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana sepakat, penerbitan obligasi tetap menjadi instrumen menarik bagi emiten. Obligasi menawarkan kesempatan untuk mendapatkan dana dengan biaya tetap dalam jangka panjang. Selain itu, memberikan fleksibilitas dalam struktur pembayaran dibandingkan pinjaman bank. Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono mengingatkan pelaku pasar tetap harus cermat melihat penerbitan obligasi emiten. Terutama, mencermati pemenuhan aspek good corporate governance (GCG) dan posisi arus kas perusahaan. Ini penting untuk mengukur komitmen dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus untuk mengurangi risiko gagal bayar. Agus menilai, emiten di sektor komoditas punya kemampuan yang cukup dalam pembayaran utang.

Manajer Investasi (MI) di Tanah Air tetap rajin menerbitkan produk-produk baru untuk menggenjot dana kelolaan tahun ini. Seperti KISI Asset Management (AM) berencana meluncurkan Reksadana Global Sharia di semester kedua tahun ini. Reksadana global ini akan diinvestasikan dalam portofolio perusahaan teknologi ternama seperti Tesla, Nvidia, Google dan Apple. Direktur Investasi KISI AM, Arfan Karniody memproyeksi, perusahaan-perusahaan teknologi tersebut akan tumbuh dengan baik dalam jangka panjang. Selain diharapkan bisa memberikan potensi tingkat pertumbuhan tinggi, produk reksadana syariah global bisa menawarkan diversifikasi investasi yang lebih luas dengan investasi ke berbagai negara dan sektor. Direktur Utama KISI Asset Management, Mustofa mengungkapkan, akhir tahun lalu dana kelolaan KISI AM sekitar Rp 2,1 triliun. Sementara akhir tahun ini ditargetkan dana kelolaan mencapai Rp 3 triliun. Realisasi dana mencapai Rp 2,7 triliun per Juni 2024. Kontribusi dana kelolaan KISI AM umumnya disokong oleh kinerja produk reksadana campuran dan pasar uang. Sementara Mandiri Manajemen Investasi baru saja meluncurkan reksadana berbasis aspek environmental, social and governance (ESG) bertajuk Reksadana Mandiri ETF SRI-Kehati. Kebijakan investasi dari produk ini minimum 80% dan maksimum seluruhnya dari nilai aktiva bersih (NAB) pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di BEI dan terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI.

Suksesi kepemimpinan negara memang baru resmi Oktober nanti. Namun, manuver pemerintahan baru makin tampak setelah masuknya penggawa tim kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto, ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Kemarin, Kamis (18/7), hanya beberapa jam seusai tiba dari kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA), Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri baru di Istana Negara. Mereka adalah Thomas Djiwandono, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II; Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, yang dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian, menggantikan Harvic Hasnul Qolbi. Presiden Jokowi juga melantik Yuliot Tanjung, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, menjadi Wakil Menteri Investasi. Sejumlah kalangan pun berharap, para pejabat baru tersebut dapat bertugas dengan baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. 

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berharap ketiga wamen dapat menjalankan tugas dengan baik di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan konflik geopolitik yang berisiko memengaruhi stabilitas ekonomi, serta perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan nasional. "Kadin juga berharap agar Wakil Menteri Investasi [Yuliot Tanjung] dapat menggenjot investasi luar negeri ke Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Arsjad, Kamis (18/7). Setali tiga uang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga berharap ketiga wamen baru tersebut dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, baik untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih efi sien, berdaya saing, maupun proproduktivitas. “Kami menantikan kinerja positif mereka hingga akhir masa jabatan,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani. Putra mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono itu juga akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Menkeu Sri Mulyani berharap kehadiran Thomas Djiwandono sebagai Wamankeu II memudahkan transisi pemerintahan. 

“Dengan adanya Mas Thomas, [transisi] menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan wapres terpilih Gibran,”ujarnya. Faktanya, Prabowo memang memiliki sejumlah program ambisius dan menantang dari segi fiskal. Misalnya, makan siang gratis yang pada tahap awal membutuhkan Rp71 triliun, atau Rp400 triliun jika diterapkan secara penuh, serta food estate. Belum lagi program melanjutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan program pangan pada era Presiden Jokowi akan dilanjutkan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo. Wakil Menteri Investasi Yuliot menyebut ada calon investor asing baru di IKN Nusantara yang sudah masuk ke tahap perizinan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah berpendapat penunjukan tim Prabowo menjadi wamen menunjukkan bahwa Jokowi sedang berusaha menyenangkan Prabowo dalam rangka mengamankan koalisi politik yang terbangun lewat pasangan Prabowo-Gibran saat pilpres lalu.

Menginjak tahun kedelapan, industri peer-to-peer (P2P) len­­­ding sudah bukan lagi dikategorikan sebagai in­­­fant industry di industri jasa keuangan Indonesia. P2P lending diharapkan sudah lebih kuat dalam fondasi permodalan, stabil dalam kinerja keuangan, serta jauh lebih baik dalam penerapan governance, risk, and compliance (GRC). P2P lending lahir dilatarbelakangi sebagai instrumen alternatif pendanaan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank dan lembaga keuangan konvesional pada umumnya. Berdasarkan data Kadin Indonesia, pada 2023 terdapat 66 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% total tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%. Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri P2P lending ke sektor produktif dan UMKM dengan menawarkan akses mudah, bunga pinjaman rendah, dan tanpa agunan. P2P lending memiliki karakteristik tersendiri dibanding instrumen keuangan lainnya. Dari sisi borrower, persyaratannya pendanaan P2P lending lebih sederhana dan dapat mengajukan pendanaan tanpa adanya agunan. 

Proses penyalurannya pun lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja tanpa ada batasan waktu dan lokasi karena berbasis digital. Sementara itu, dari sisi lender, P2P lending menjadi salah satu pilihan dalam melakukan diversifikasi investasi. Selain itu, investasi di P2P lending menawarkan imbal hasil yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan industri jasa keuangan pada umumnya. Disadari, pendanaan P2P lending di sektor produktif belum sepopuler seperti halnya kredit bank atau pembiayaan lainnya di masyarakat, tecermin dari proporsi penyaluran dana masih didominasi oleh sektor konsumtif. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pendanaan sektor produktif. Pertama, OJK telah menerbitkan SE OJK 19/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI dengan memberlakukan batas maksimum manfaat ekonomi bagi pendanaan sektor produktif. Dalam SE ini, manfaat ekonomi yang diberlakukan untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan berkurang lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026. Kedua, perluasan penyaluran sektor produktif yang masih terkonsentrasi pada kategori tertentu. Berdasarkan data statistik fintech P2P lending, penyaluran produktif terbesar terdapat pada kategori perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3,155 triliun. Ketiga, secara umum penyaluran P2P lending masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan jumlah penyaluran sebesar Rp15,9 triliun, sedangkan di luar jawa hanya sebesar Rp4,9 trilliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat pendapatan negara bukan pajak dari budi daya benih bening lobster (BBL) atau benur di luar wilayah Indonesia mencapai Rp3,6 miliar hingga 18 Juli 2024. Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Doni Ismanto menyampaikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.). “PNBP sejak Permen KP No.7/2024 dilakukan angkanya sekitar Rp3,60 miliar. Bayangkan jika selama ini banyak orang bilang benih BBL terbang ke luar negeri, kita enggak dapat apa-apa,” katanya dalam konferensi pers Update Perkembangan Kasus Penyelundupan BBL di Jakarta, Kamis (18/7). Dari total PNBP senilai Rp3,60 miliar, paparnya, sebanyak Rp2,70 miliar akan dimanfaatkan masyarakat dan Rp901 juta akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan lobster. Permen KP No.7/2024 terbit pada Maret 2024 yang membuka peluang ekspor benur yang sempat dilarang pada 2015 dan kemudian dibuka pada 2020. Dalam regulasi tersebut, KKP mengizinkan penangkapan benur untuk pembudidayaan. Pembudidayaan benur dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia. Budi daya benur yang dilakukan di luar wilayah Indonesia hanya bisa dilakukan oleh investor yang melakukan pembudidayaan benur di Indonesia dengan sejumlah ketentuan, di antaranya pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap praktik penggelapan 20.000 unit sepeda motor lintas negara yang menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp876,2 miliar. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol.Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan perincian kerugian korban pihak leasing Rp826 miliar dan kerugian negara Rp49 miliar.“Transaksi pengiriman sebanyak kurang lebih 20.000 unit sepeda motor rentang waktu Februari 2021 —Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini berjumlah sekitar Rp876,2 miliar,” ujarnya di Jakarta Timur, Kamis (18/7). Modus operandi kasus ini dengan melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya, perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di diler Pulau Jawa. Kredit tersebut dilakukan menggunakan identitas debitur dengan imbalan Rp1,5 juta—Rp2 juta. Penadahan sepeda motor berlokasi di enam TKP yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Awalnya, petugas menemukan 675 unit motor, tetapi setelah ditelusuri ternyata penadahan memiliki riwayat transaksi lebih dari 20.000 unit motor. Polisi sudah menetapkan tujuh tersangka yaitu NT dan ATH sebagai debitur; WRJ dan HS sebagai penadah; FI dan HM selaku perantara; dan WS merupakan eksportir.