Pemerintah selama ini disebut sering menerbitkan kebijakan  kebijakan yang secara substansi baik dan dibutuhkan masyarakat -meski untuk jangka panjang- tapi tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan penentangan dari publik dikarenakan pemahaman atau literasi yang kurang, bahkan tak jarang akibat salah paham. Namun, hal yang sama diharapkan tidak terulang pada rencana pemerintah untuk  menerapkan asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan mulai Januari  2025. Pasalnya, kebijakan ini memiliki manfaat yang nyata dan telah menjadi best practice di banyak negara. "Jangan ujug-ujug diterapkan asuransi wajib bagi kendaraan motor. Pemerintah tidak bisa hanya merujuk pada negara-negara Eropa sudah dipersiapkan dengan matang tingkat kesadaran masyarakatnya, literasinya, ataupun juga kendaraannya," ujar Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi. (Yetede)

Sebanyak lima investor akan menggelar peletakan batu pertama (grounbreaking) proyek multisektor IKN pada pekan depan. Mereka adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Intiland Development Tbk, PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir), Royal Golden Eagle Group dan Swiss-Belhotel International. Grounbreaking masuk tahapan tujuh pengembangan IKN. Sejauh ini sebanyak 45 investor telah melakukan prosesi grounbreaking di IKN untuk tahap satu sampai enam. Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, dari 45 investor tersebut, sebanyak 14 yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan OIKN. Penandatanganan kerja sama antara OIKN dengan investor tersebut merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan. (Yetede)

Memasuki paruh kedua tahun ini, perbankan masih dibayangi tantangan, salah satunya kondisi likuiditas yang masih ketat. Hal ini terlihat dari suku bunga simpanan yang masih akan meningkat. Bank Indonesia mencatat (BI) penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada kuartal III-2024 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkiraan peningkatan DPK tersebut terindikasi  dari solid masih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK tersebut  terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 84,5%, lebih tinggi dibandingkan 79,1%, pada triwulan yang sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, yaitu giro (SBT 48,2%), tabungan (SBT 81,5), dan deposito ((SBT 79,5%). (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI EXPO 2023, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78. Acara tersebut sebagai salah satu strategi  mendorong pertumbuhan kredit konsumer perseroan di tahun ini. BNI EXPO 2024 digelar dengan temo wonderful Journey dan akan dilaksanakan selama tiga hari di Hal 1-3A ICE BSD, Tangerang, Jumat-Minggu (2-4 Agustus 2024). Terdapat promo menarik yang ditawarkan BNI dalam pameran tersebut, antara lain kredit kepemilikan  rumah (KPR) BNI Griya dan Kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan suku bunga spesial mulai dari 1,78% p.a. Diharapkan, dengan adanya promo menarik tersebut, akan mendorong permintaan kredit  konsumer BNI pada pameran. "Kredit konsumer lebih Rp118 triliun, kalau kami lihat year on year tumbuh lebih dari 15% pada semester I ini. Kami pastinya ini bagian dari lebih punya branding kredit konsumer dari event ini mendorong kesana," jelas Direktur Retail Banking BNI Expo Corina Leyla Karnalies. (Yetede)

Direktorat Jenderal  Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menyatakan, langkah pengenaan cukai terhadap  makanan olahan siap saji masih dalam bentuk usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengenaan cukai baru bisa diberlakukan bila pemerintah sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk DPR. "Itu baru usulan dari, (Kementerian) kesehatan kan dan untuk mengatasi itu enggak mesti pakai cukai. Kenapa minta dikenakan cukai karena skemanya skema fiskal, tetapi itu masih jauh (untuk diberlakukan)," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai DJBC Kemenkeu Nirwana Dwi Heryanto. Nirwala menuturkan, pengenaan cukai ini merupakan kebijakan fiskal untuk membantu program pemeirntah dalam bidang kesehatan. (Yetede)

Pemerintah saat ini tengah menyusun perluasan program hilirisasi untuk 26 komoditas. Nantinya, perluasan ini akan menyerap investasi hingga US$ 618 miliar, memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar, ekspor mencapai US$ 857,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sekitar 3 juta orang. Menteri Investasi/Kepala Badan Kooridinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menerangkan, pengembangan hilirisasi  tersebut akan termuat dalam peta jalan hilirisasi hingga 2045 yang saat ini sedang disusun. Dia mengaku peta jalan tersebut dibentuk melalui proses seperti kajian kelayakan dan tanpa bantuan konsultan asing. "Kalau ini mampu kita lakukan maka akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi minimal 1,5-2% dan ini akan melakukan transformasi ekonomi Indonesia dari konsumsi ke investasi dan ekspor impor," jelas Bahlil. (Yetede)

Sungguh mencengangkan, potensi perputaran uang judi daring tahun ini diperkirakan mencapai Rp 900 triliun, lebih dari seperempat APBN 2024 sebesar Rp 3.325 triliun. Atau separuh total penerimaan pajak negara sepanjang 2023 senilai Rp 1.869 triliun, yang bisa digunakan untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur di Tanah Air selama dua tahun, termasuk Ibu Kota Nusantara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan pada 2017 peredaran uang judi daring (online) sebesar Rp 2,1 triliun. Pada 2018, naik menjadi Rp 3,9 triliun, 2019 melonjak jadi Rp 6,85 triliun, dan 2020 menjadi Rp 15,77 triliun. Akselerasi terjadi dari 2021 ke 2022 yang meningkat dari Rp 57 triliun menjadi Rp 104 triliun. Pada 2023 kembali melonjak mencapai Rp 327 triliun.

Tahun ini, pada kuartal pertama, sudah teridentifikasi Rp 101 triliun. Jika tidak dikendalikan, hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 900 triliun. Sangat mungkin, angka ini masih lebih rendah dari realitas di lapangan. Peningkatan sirkulasi uang judi daring terjadi di tengah penurunan pendapatan masyarakat seiring perlambatan ekonomi. Muncul dugaan kuat, meningkatnya pinjaman daring bermasalah serta kredit macet di sektor mikro, paling tidak sebagian, digunakan untuk judi daring. Judi daring menimpa hampir seluruh kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Kelompok usia yang paling banyak terpapar judi daring adalah remaja kategori usia 17-19 tahun sebesar 191.380 anak dengan nominal transaksi Rp 282 miliar.

Kelompok kedua terbesar adalah rentang usia 11 tahun hingga 16 tahun yang mencapai 4.514 anak dengan nominal transaksi Rp 7,9 miliar. Pada anak berusia di bawah 11 tahun mencapai 1.160 anak dengan nominal transaksi Rp 3 miliar. Kemudahan akses pada sektor keuangan yang ditopang teknologi membuat judi daring bisa dilakukan dengan mudah oleh siapa pun. Fenomena ini merupakan implikasi dari tingginya tingkat inklusi keuangan yang tak disertai literasi memadai. Karena itu, upaya memberantas judi daring perlu dilakukan secara komprehensif. Pertama, akses keuangan yang menghubungkan masyarakat dengan sektor judi daring harus segera diputus, baik melalui penutupan rekening bank maupun akses pembayaran bagi pihak terduga terpapar judi daring.

OJK dan BI harus berkoordinasi agar akses ke judi daring bisa diputus secara bersamaan, baik dari sisi rekening bank (di bawah otoritas OJK) maupun sistem pembayaran (di bawah otoritas BI). Kedua, fokus lebih besar pada peningkatan literasi. Perlu program yang lebih sistematis melibatkan dunia pendidikan organisasi kemasyarakatan termasuk keagamaan. Ketiga, perlu mitigasi terhadap stagnasi ekonomi. Maraknya PHK di sektor padat karya adalah sinyal pelemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Jika hal ini tak segera ditangani, masyarakat mencari jalan pintas, salah satunya judi daring. Keempat, perlu penegakan hukum yang kuat agar bandar judi tak bisa seenaknya mengembangkan usahanya dengan dukungan orang kuat. (Yoga)