Wacana pemerintah membentuk family office sebelum Predisen Joko Widodo (Jokowi) lengser diwarnai penolakan dari berbagai pihak. Alih-alih mengundang masuk investasi, family office malah dinilai bakal merugikan Indonesia, baik dari sisi penerimaan pajak maupun investasi. Pembentukan family office digodok di bawah Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi (Marves). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan kantor keluarga rampung pada Oktober 2024. Bahkan menurut Luhut, Presiden Jokowi maupun presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyetujui wacana ini. Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Muftuchan khawatir, pembentukan family office bisa menekan potensi pendapatan negara dari pajak dan kegiatan investasi. Sebab, tujuan utama keluarga super kaya membuat family office, yakni melindungi keluarga agar tidak dikenakan pajak dan leluasa bergerak maupun bertransaksi tanpa dikenakan pajak dan syarat administrasi lainnya. “Intinya, orang super kaya akan menjadikan family office sebagai jalan untuk mendapatkan pengecualian hukum atau regulasi,” kata Maftuchan kepada KONTAN, Rabu (31/7). Bukan hanya itu, family office juga berpotensi menjadi sarana bagi orang super kaya melakukan tindakan melawan hukum.

Misalnya praktik pencucian uang lintas negara, baik yang bersumber dari aktivitas legal maupun ilegal seperti narkoba, judi, perdagangan orang hingga penyeludupan barang dagangan. “Pemerintah jangan terlalu silai dengan family office dan jangan terlalu lugu atau pura-pura lugu,” imbuh Maftuchan. Selain itu, kata dia, family office tidak serta merta bisa menggerakan investasi asing alias foreign direct invesment (FDI) ke Indonesia. Di sisi lain, family office tak lantas memacu perekonomian nasional. Pasalnya, family office tidak otomatis melakukan investasi langsung pada sektor rill di Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina WIjayanto Samirin menyebut, untuk menarik investasi besar dan berkualitas, Indonesia membutuhkan kebijakan yang sederhana, tetapi dijalankan dengan sempurna. Tanpa memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, Wijayanto menambahkan, dana yang masuk bisa berisiko tinggi yang justru merugikan ekonomi dalam negeri. Ujungnya, perekonomian bakal semakin rentan dan ketimpangan semakin tinggi.

Nampaknya kinerja para produsen rokok masih sulit ngebul tahun ini. Di saat kinerja emiten rokok belum pulih dari tekanan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), kini pemerintah resmi melarang penjualan rokok eceran per batang. Beleid itu terbit dalam PP No. 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C. Kebijakan ini bakal berpengaruh terhadap kinerja penjualan emiten rokok. Pasalnya, sebagian besar penjualan rokok masih banyak dilakukan melalui general trade seperti warung atau toko kelontong yang menawarkan rokok ketengan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, semakin ketatnya aturan terkait rokok juga akan semakin menggeser konsumsi ke produk-produk rokok murah. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, aturan baru ini bertujuan melindungi anak-anak dan remaja. Menurutnya, peraturan serupa telah diterapkan di negara-negara dengan perekonomian maju. Karena itu, ketimbang beleid baru soal rokok eceran, kinerja emiten rokok akan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan cukai. Hal ini yang membuat pergerakan harga saham emiten rokok seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menurun. Azis merekomendasikan netral terhadap saham HMSP dengan target harga Rp 710 per saham.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali menyuarakan keheranannya terkait tindakan aparat penegak hukum yang kerap menjadikan kader partainya sebagai sasaran penegakan hukum. KPK menegaskan, penegakan hukum yang dilakukan lembaga itu tidak menarget partai tertentu. Megawati menyampaikan keheranannya terkait sejumlah kadernya yang menjadi sasaran penegak hukum saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7). ”Kenapa kami dibeginikan? Saya sampai tanya, PDI Perjuangan, saya, kan, nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salah saya ini opo,” kata Megawati.

Bersamaan dengan pernyataan Megawati di Mukernas Perindo, KPK menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Jateng, sebagai saksi. Keduanya merupakan kader PDI-P. Alwin memenuhi panggilan KPK, sedangkan Hevearita tak hadir. Seusai diperiksa, Alwin mengatakan mengikuti proses hukum. Sementara Hevearita tidak hadir karena menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, Hevearita sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan, 1 Agustus 2024.

Dalam kasus ini, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024 pada 11 Juli 2024. Selain itu, diduga ada pula pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni dua orang pihak swasta dan dua penyelenggara negara. Informasi yang diperoleh Kompas, Hevearita dan Alwin termasuk di antaranya.Tessa menampik ada kesengajaan dari KPK untuk menyasar Hevearita setelah pernyataan Megawati di Mukernas Perindo. ”Dalam hal ini kebetulan bersamaan dengan statement Ibu Megawati. Namun, tidak ada hal yang disengaja. Tidak ada KPK menargetkan partai-partai tertentu,” katanya. (Yoga)

Mewujudkan janji kampanye butuh biaya. Baik pembiayaan dengan pajak maupun utang pada akhirnya akan dibayar dengan pajak masyarakat. Yang menjadi soal adalah, ketika sudah terpilih dan menjabat, dia harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Sebab, dibutuhkan dana besar untuk mewujudkan janji-janji politik itu. Apakah itu akan dibiayai dari penerimaan pajak atau dengan cara berutang. Isunya adalah apakah ingin langsung (segera) atau tidak langsung (di masa depan). Artinya, jika satu pengeluaran publik dibiayai dengan cara berutang pun, ketika tiba saatnya untuk membayar cicilan dan bunganya, uang dari penerimaan pajaklah yang digunakan.

Karena itu, ketika dibutuhkan anggaran besar untuk suatu pengeluaran publik, isu pembiayaan menjadi sebuah dilema buat si pengambil keputusan. Bagaimana memilih antara berutang dan menaikkan pajak, paling tidak ada lima hal yang mesti dicermati. Pertama, dengan melihat siapa yang menerima manfaat dari pengeluaran pemerintah tersebut. Siapa pun yang mendapat manfaat dari program pemerintah seyogianya berkontribusi. Misalnya, pengeluaran dibiayai ”langsung” oleh para pembayar pajak yang menikmati proyek itu. Contohnya pengadaan vaksin Covid-19. Kedua, keadilan antar-generasi.

Jika generasi mendatang diperkirakan memiliki yang lebih tinggi dibanding generasi sekarang akibat berhasilnya pembangunan ekonomi, ada alasan membiayai sebagian pengeluaran pembangunan saat ini dengan pinjaman jangka panjang. Ketiga, pertimbangan efisiensi. Alternatif mana yang memberikan beban biaya lebih rendah. Keempat, kondisi makroekonomi. Ketika ekonomi mengalami tingkat pengangguran rendah, pengeluaran pemerintah akan cenderung mendorong kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi. Untuk meredam inflasi, pemerintah bisa menerapkan kenaikan pajak, yang menyedot sebagian pendapatan masyarakat sebagai sumber dana pengeluaran tersebut.

Kelima, revenue-generating projects. Pilihan antara menggunakan pajak dan pinjaman juga bisa dipengaruhi karakteristik proyek yang akan dilaksanakan pemerintah. Jika proyeknya bersifat revenue-generating, akan menghasilkan penerimaan di masa depan, alternatif berutang bisa dipilih. Misalnya proyek jalan tol, pasar, dan air bersih. Namun, apabila proyeknya cenderung bersifat sosial, tidak akan menghasilkan retribusi penerimaan bagi pemerintah, alternatif pajaklah sebaiknya dipilih. Keputusannya terpulang kepada sang politisi. Sejarah telah mengajarkan, bahwa pada akhirnya pertimbangan politis akan sangat kental memengaruhi keputusan yang akan diambil. (Yoga)

Sati (37), bukan nama sebenarnya, dibuang dalam keadaan sakit di sebuah pasar di Riyadh, Arab Saudi, oleh majikannya pada Desember 2021. Pekerja migran asal Karawang, Jabar, itu ditemukan oleh warga negara Indonesia yang berbaik hati mengantarya ke kantor Kedbes RI (KBRI) di Riyadh. Sati hanya dibekali sedikit uang, tak ada ponsel. ”Saya sudah tinggal di sini (shelter di KBRI Riyadh) lebih dari dua tahun. Sudah beberapa kali mengikuti sidang (gugatan perdata menuntut gaji yang belum dibayar majikan), tapi entah bagaimana kelanjutannya,” ujarnya, Senin (29/7) di Riyadh. Ia telah bekerja di Arab Saudi 12 tahun lamanya. Kendati berangkat kerja dari Indonesia lewat jalur resmi, apa yang ia alami di Arab Saudi benar-benar di luar dugaan. Mulai dari disekap, komunikasi dibatasi, hingga tak diberi gaji. Ia juga mengaku dipaksa majikannya untuk mengecap jempolnya di atas kertas slip gaji, tetapi sebenarnya yang dia cap itu bukan kertas slip gaji sesungguhnya.

”Saya ditakut-takutin. Mereka membawa senjata tajam. Saya tidak mau cerita perilaku majikan, semuanya saya simpan dalam hati,” katanya sembari mengingat apa yang sebenarnya terjadi di persidangan. Permasalahan gaji tak dibayar majikan juga dialami Mila (40), pekerja migran asal Purwodadi, Jateng. Hampir 22 tahun bekerja di Arab Saudi, Mila tidak pernah digaji meski berangkat lewat jalur resmi atau P3MI. Ia sudah bertanya kepada majikan kapan gaji dibayar, tetapi tidak membuahkan hasil.  Saat ini, perkembangan kasus yang saya dengar dari Pemerintah Indonesia, mantan majikan berjanji mau melunasi tunggakan gaji dua bulan lagi. Dari 22 tahun, baru dibayar setahun,” ucapnya sembari mengaku kerap dipukul majikan dengan sapu lidi.

Apa yang dialami pekerja migran tersebut bukanlah cerita baru. Masalah tersebut kerap dialami oleh pekerja migran yang sebelumnya sudah ada di sana. KBRI di Riyadh menyebut, jumlah kasus yang dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada 2021 mencapai 1.382 kasus, lalu naik menjadi 1.746 kasus pada 2022, dan meningkat menjadi 2.090 kasus pada 2023. Pengaduan kasus tersebut didominasi masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian. Tren kasus ketenagakerjaan yang ditangani oleh KBRI pun masih seputar permasalahan klasik, seperti gaji tidak dibayar dalam sekian tahun dan gaji tidak sesuai kontrak. Selain itu, terdapat pula sejumlah kasus yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Data KBRI di Riyadh juga menunjukkan, hak ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia yang berhasil diperjuangkan tahun 2021 sebesar Rp 19,6 miliar, lalu 2022 turun menjadi Rp 17,1 miliar. Pada 2023 tercatat Rp 8,9 miliar dan pada 2024 turun menjadi Rp 7,8 miliar. Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Juwarih, yang turut serta dalam sesi bedah kasus pekerja migran Indonesia di Riyadh, mengatakan, pendekatan Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pengaduan acap kali tidak memakai pendekatan TPPO. Padahal, kebanyakan kasus pengaduan itu dipastikan terindikasi TPPO karena pekerja migran mulanya diiming-imingi penghasilan besar, bujuk rayu, serta diberangkatkan oleh agen dengan visa kunjungan. (Yoga)

Di era transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto, produksi dan anggaran pangan serba cekak. Produksi pangan, terutama beras, turun. Anggaran kementerian atau lembaga yang membidangi pangan juga dipangkas. Semua demi bergulirnya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis yang anggarannya telah disiapkan Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang dikelola bendahara umum negara. Di sisi lain, masih dibutuhkan anggaran untuk merealisasikan lumbung pangan (food estate), termasuk mencetak sawah baru. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah juga butuh dana tidak sedikit.

Kementan memperkirakan produksi beras nasional kurang 4 juta ton dari target 32 juta ton. Banyak faktor yang menyebabkannya, yang paling dominan adalah perubahan iklim dan pola rutin masa paceklik beras. Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (29/7) sampai menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki fase waspada darurat pangan, terutama pada Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2024. Ia ingin Indonesia bisa melewati kekeringan panjang yang berpotensi menurunkan produksi beras. Berbagai upaya dilakukan melalui pompanisasi dan menambah areal tanam padi. Jika beruntung, Kementan akan sedikit terbantu kemarau basah yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Konsumsi beras nasional berpotensi meningkat seiring berjalannya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis. Bantuan beras dan beras SPHP tetap dibutuhkan tahun depan untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga. Jika tidak meningkatkan produksi beras dalam negeri, impor beras bakal kembali menjadi solusinya. Sayangnya, upaya peningkatan produksi beras itu berpotensi terganjal anggaran cekak. Pagu indikatif Kementan dan Bapanas tahun TA 2025 berkurang drastis dibandingkan TA 2024. Pagu indikatif Kementan TA 2025 sebesar Rp 8,06 triliun, turun jauh dari anggaran 2024 di 13,66 triliun. Karena itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran 51,635 triliun untuk menopang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, untuk mendukung salah satu program Asta Cita Prabowo, mencetak sawah baru.

Pagu indikatif Bapanas TA 2025 sebesar Rp 329,9 miliar, turun 25,45 % dari pagu reguler nonbantuan pangan TA 2024. Dana itu akan digunakan, untuk program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengendalian kerawanan pangan dan gizi; serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bapanas juga mengusulkan anggaran tambahan Rp 20,22 triliun untuk bantuan beras selama enam bulan sebesar Rp 16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama enam bulan Rp 834,1 miliar, dan beras SPHP stabilisasi Rp 1,5 triliun. Produksi dan anggaran pangan yang cekak bakal menjadi penentu ketahanan pangan. Di tengah program berdana jumbo Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis dan Lumbung Pangan, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya menjadi sandaran pengembangan ketahanan pangan, terutama beras. (Yoga)

Total posisi utang pemerintah terus membengkak menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Meski jauh dari ”batas aman” rasio utang terhadap produk domestik bruto, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan ruang keuangan negara yang semakin sempit. Data Kemenkeu menunjukkan, posisi utang outstanding pemerintah atau total jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 adalah Rp 8.444,87 triliun, terdiri dari utang berbentuk obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp 7.418,76 triliun serta utang berbentuk pinjaman sebanyak Rp 1.026,11 triliun. Dalam satu tahun, utang pemerintah telah meningkat Rp 589,34 triliun atau 7,5 % dibanding kondisi Juli 2023.

Saat itu, total outstanding utang pemerintah Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari utang SBN senilaiRp 6.985,20 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun. Posisi utang per Juni 2024 itu pun menaikkan rasio utang Indonesia menjadi 39,13 % terhadap PDB. Kenaikannya terhitung signifikan dibanding rasio utang tahun lalu, di 37,78 % terhadap PDB. Dalam paparannya di Dokumen APBN Kita edisi Juni 2024, Kemenkeu menilai pengelolaan utang pemerintah masih terjaga, terlihat dari rasio utang yang masih di bawah ”batas aman” 60 % terhadap PDB yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Memang kalau berpatok pada indikator yang diatur di UU, masih dalam batas aman. Namun, yang jadi persoalan adalah indikator di luar itu yang sudah dalam kondisi lampu kuning atau berbahaya,” kata peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, Selasa (30/7). Contohnya, indikator debt to service ratio (DSR) Indonesia yang saat ini sudah berada di angka 17 %, sementara batas amannya adalah 20 persen. ”Itu hitungannya sudah mendekati batas aman, cukup berbahaya bagi ekonomi kita, di mana beban pembayaran utang dan bunga utang kita sudah sangat tinggi,” ujarnya. (Yoga)

Jauh di daerah terluar Indonesia, moda transportasi udara amat dibutuhkan masyarakat setempat. Mobilitas tak lagi bisa mengandalkan kapal dan perahu sebagai satu-satunya moda transportasi, karena pergerakannya berisiko terhenti, bahkan lumpuh ketika ombak tinggi. Penduduk pedalaman berharap fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan mobilitas. Bandara Letung yang terletak di Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas, Kepri, berhasil memberi pilihan lain bagi masyarakat untuk bergerak dari satu pulau ke pulau lain. Alih-alih menghabiskan waktu hingga belasan jam terombang-ambing di lautan, waktu tempuh melalui udara dapat terpangkas menjadi satu jam saja.

Waktu perjalanan pun menjadi lebih terprediksi di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Berdasarkan data Bandara Letung, ada tren positif dari kuantitas pesawat yang beroperasi, penumpang, serta muatan dari bagasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, ada 185 unit pesawat yang bermobilitas di sana. Meski sempat turun karena pandemi Covid-19, pemulihan terjadi sejak 2022. Hal serupa terjadi pada pergerakan penumpang. Jumlah kargo alias muatan bagasi penumpang pun terus meningkat, bahkan saat pandemi mendera.

Angkanya terus tumbuh, dimana pada 2019, tercatat 38,4 ton, meningkat 94,6 % pada 2023 menjadi 74,3 ton. ”Kami bekerja sama dengan Wings Air. Kami akan buka kargo karena selama ini kargo baru lewat kapal laut. Barang kargo bisa sampai (dengan kapal laut) bila cuaca baik. Namun, kalau cuaca buruk, barang tak bisa sampai,” tutur Kepala Bandara Letung Andy Hendra Suryaka di Jemaja, Kepulauan Anambas, pekan lalu. Pengembangan bandara yang sedang direnovasi ini diharapkan makin menggeliatkan perekonomian sekitar. Ada efek pengganda yang dirasakan masyarakat.

Tokoh yang dituakan Lembaga Adat Melayu (LAM), Syahlan Jaya (72) menilai, penduduk di Pulau Jemaja hidup dengan serba kekurangan dalam segala aspek, termasuk ekonomi dan transportasi. Keberadaan bandara membuka lebih banyak lapangan kerja, apalagi kini ekosistem pariwisata mulai terbentuk. Sejumlah turis, baik domestik maupun mancanegara, berdatangan. ”Jadi masyarakat ada kesempatan untuk bekerja sini. Sebelum ada bandara, rata-rata penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani. Ketika ombak besar, nelayan istirahat dulu, petani juga istirahat karena musim tak bersahabat,” ujar Jaya. (Yoga)

Sebanyak 462 bus yang diperiksa di sejumlah destinasi wisata di Jabar ditemukan tidak laik jalan. Jumlah itu mencapai 38,6 % dari total 1.194 bus yang diperiksa Kemenhub dalam dua bulan terakhir. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi, di Bandung, Selasa (30/7) mengatakan, 1.194 bus pariwisata ini diperiksa di sejumlah destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Pemeriksaan digelar dari 16 Mei hingga 14 Juli 2024. Hasilnya, 732 bus dinyatakan laik jalan, sedang 462 bus tidak laik jalan. Bus-bus tersebut dinyatakan tak laik jalan karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran teknis.

Bentuk pelanggaran administrasi itu, antara lain, kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR)-nya tidak aktif lagi. Bentuk pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK belum diperpanjang masa berlakunya. Namun, jumlah bus yang tidak laik jalan itu berkurang jika dibanding temuan BPTD Jabar bulan lalu, yakni 576 bus pariwisata. ”Kami juga menemukan mayoritas bus hanya memiliki sopir dan kernet. Mereka tidak memiliki sopir cadangan. Risiko sopir mengalami kelelahan sangat tinggi jika berkendara lebih dari delapan jam,” ungkap Fahmi. Ia menuturkan, bus pariwisata memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek yang tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Fahmi merekomendasikan penyewa bus pariwisata untuk melakukan sejumlah tips, demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Tips pertama, pilihlah bus dengan sopir berpengalaman karena rute perjalanan bus wisata selalu berubah. Kedua, waktu perjalanan dengan bus harus diatur secara bijak. ”Sopir tidak boleh mengemudikan bus lebih dari delapan jam sehari untuk menghindari risiko kelalaian karena kelelahan dan tidur sesaat (microsleep),” kata Fahmi. Ia menambahkan, BPTD Jabar telah memberikan sanksi bagi pemilik bus pariwisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, dan teguran bagi pengemudi hingga pemilik bus. (Yoga)

Dalam kurun setahun, M (20) mentransmisikan dan menyebar 8.400 video dan 32.640 foto melalui akun Telegramnya untuk meraup pundi-pundi rupiah. Dari ribuan video tersebut, sebagian besar berisi konten pornografi anak. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memutus mata rantai eksploitasi seksual anak. Direktur Reskrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Subdirektorat IV Tindak Pidana Siber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan seorang pria berinisial M yang tinggal di Bandung, Jabar, Jumat (26/7) lalu.

”Total konten pornografi pada Deflamingo Collection sejumlah 8.400 video dan 32.640 foto. Sebulan omzetnya Rp 5 juta-Rp 7 Juta. Sejak Oktober 2023, omzet berkisar Rp 10 juta-Rp 15 juta.Tersangka sudah melakukannya sejak Agustus 2023 hingga Juli,” ujar Ade, Selasa (30/7). Tersangka mendapat konten video dan foto dari media sosial. Ia mengunduh, disimpan di gawainya, lalu menjualnya melalui akun Telegram. M mengaku menjalankan aksinya sendirian. Namun, polisi masih menyelidiki terkait keterlibatan pihak lain atau jaringan lainnya.

”Terkait pengikutnya di Telegram juga sedang didalami, terutama pelanggan yang memesan atau membeli konten pornografi anak,” kata Ade. Pengungkapan kasus itu, berawal dari patrol siber di media sosial. Tim siber menemukan akun grup Telegram bernama Deflamingo Collection yang menawarkan, memperjualbelikan, mentransmisikan, dan menyebarkan video yang berisi muatan asusila atau pornografi. Setelah didalami lebih lanjut, akun tersebut juga menawarkan video-video pornografi anak. Di kanal Telegram Deflamingo Collection, ditemukan 23 jenis file dengan ribuan konten video dan foto pornografi.

Salah satu file yang bermuatan konten pornografi anak adalah loli. Tersangka M menawarkan paket bulanan seharga Rp 165.000 dan paket eceran seharga Rp 15.000 kepada pelanggannya.” Untuk menggaet para pelanggan, M terlebih dahulu mengiklankan k nten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X, dulu Twitter, dengan nama @DeflamingoOfc. Saat ini akun itu sudah diblokir. Di akun X itu, M mengunggah pratinjau gambar dari video porno yang diiklankan dan memasang tautan untuk mengarahkan calon pembeli ke akun Telegram. Pembayaran paket tersebut menggunakan dompet digital. Member yang sudah berlangganan sebanyak 107 user, sedangkan member yang mengikuti channel Telegram milik tersangka sebanyak 25.000 user, kata Ade. (Yoga)