Pemberantasan judi online (daring) di Indonesia masih terus dilakukan. Pemerintah mengklaim, upaya pemberantasan kali ini dilakukan serius, ada strategi yang melibatkan lintas sektoral untuk mengatasinya. Selama ini, peperangan tersebut berlangsung dengan memblokir situs judi daring, memblokir rekening, hingga menindak para pelaku yang terlibat dalam aktivitas judi daring. Namun, upaya tersebut belum cukup. Kunci untuk memberantas praktik judi daring dengan meningkatkan upaya penutupan akses terhadap sistem pembayaran.

Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (29/7). Menurut Budi, memberantas judi daring harus punya 5K. Pertama, kepedulian karena judi daring menyasar rakyat bawah yang sehari-hari hidupnya sudah sangat terbatas. Kedua adalah komitmen. Harus ada komitmennya, will-nya ada dulu. Ketiga adalah konsistensi. Harus terus-menerus karena kecanggihan teknologi tentu ada perubahan-perubahan yang harus diantisipasi. Keempat adalah keberanian. Mental harus baja. Kelima yang paling penting adalah kuat menghadapi godaan.

Godaannya besar, sebesar perputaran uang judi daring. Pada 2024, perputarannya diprediksi mencapai Rp 900 triliun jika kita tidak melakukan apa-apa. Pemerintah dan Presiden sangat serius memberantas judi daring, yaitu dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang terdiri dari Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai ketua serta Menko PMK sebagai wakil. Menkominfo sebagai Ketua Bidang Pencegahan serta Kapolri sebagai Ketua Bidang Penindakan. Satgas tersebut akan bekerja sampai Desember 2024 dengan target utamanya menghilangkan judi daring dari kehidupan masyarakat Indonesia. (Yoga)

Peristiwa cleansing guru honorer di Jakarta diyakini menjadi awal puncak masalah pengelolaan SDM pendidikan Indonesia. Kebijakan meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintahan tanpa diimbangi kecepatan pengangkatan status jadi ASN akan memicu masalah besar akhir tahun nanti. Saat ini, sebanyak 141 guru honorer di sekolah negeri di Jakarta yang terkena keputusan cleansing sudah kembali mengajar di sekolah. Namun, mereka tetap dibayangi kekhawatiran karena bulan Desember 2024 nanti tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan.

”Sekarang guru honorer gelisah, ramai isu cleansing, guru honorer di hampir semua daerah menjadi takut turut terdampak,” kata Mamol Abdul Faqih, Ketua Aliansi Honorer Nasional, Senin (29/7). Para guru honorer sangat membutuhkan afirmasi untuk diutamakan dalam seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika belum diangkat menjadi ASN PPPK, mereka terancam kehilangan pekerjaan. Aturan tersebut tertuang dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sementara Kementerian PAN dan RB menyebutkan, tenaga honorer yang belum diangkat tetap menjadi PPPK, tetapi dibagi penuh waktu dan paruh waktu.

Kemedikbudristek mencatat, sejak tahun 2021 hingga 2023 sudah ada 774.999 guru yang diangkat jadi PPPK. Kemudian, akan dibuka sebanyak 419.146 formasi guru dalam seleksi PPPK tahun 2024, demi mengejar target 1 juta guru menjadi PPPK yang dicanangkan sejak 2020. Seleksi jadi sorotan para guru honorer negeri karena banyak guru honorer swasta ikut seleksi PPPK. Akibatnya, guru honorer negeri tergeser guru swasta yang P1 (memenuhi ambang batas seleksi guru PPPK 2021) untuk memenuhi formasi guru di sekolah negeri.

Akhirnya, guru honorer mengajar pelajaran lain, tak linier dengan bidangnya. Komitmen pemerintah dibutuhkan agar penataan ASN bisa mencapai target akhir tahun ini dan ke depan tak ada lagi guru-guru menjerit karena soal kesejahteraan. Dengan memastikan kesejahteraan, pengembangan profesional, kepastian status kepegawaian, dan kepastian hukum bagi guru honorer melalui satu pintu, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Yoga)

Lapangan kerja baru di Indonesia terus bertambah. Namun, kesempatan kerja itu lebih banyak muncul di sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang umumnya bersifat subsisten, berupah rendah, serta minim kepastian kerja. Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak masih menjadi PR besar. Data realisasi investasi triwulan II tahun 2024 yang diumumkan Kementerian Investasi / BKPM menunjukkan, sepanjang periode Januari-Juni 2024, kontribusi penciptaan lapangan kerja dari investasi menengah dan besar kalah jauh dari investasi UMK. Realisasi investasi menengah-besar yang masuk sepanjang semester I tahun ini adalah Rp 829,9 triliun.

Capaian itu memenuhi 50,3 % dari target investasi tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. Namun, investasi bernilai besar itu ternyata hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,22 juta orang. Sebagai perbandingan, nilai investasi UMK yang masuk pada periode yang sama sebesar Rp 127 triliun yang terdiri atas 2,41 juta proyek. Namun, lapangan kerja yang diciptakan bisa menyerap hingga 4,69 juta orang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi mikro dan kecil tersebut paling banyak masuk ke sektor jasa, seperti perdagangan dan reparasi (Rp 46,5 triliun), jasa lainnya (Rp 24,8 triliun), hotel dan restoran (Rp 13 triliun), konstruksi (Rp 11,9 triliun), serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 7 triliun).

”UMKM kita memang tidak jauh-jauh dari sektor tersebut, tapi penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Sampai menyerap 4 juta orang, sementara investasi besar cuma 1 juta orang,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II-2024 di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7). Meski berkontribusi banyak dalam menciptakan lapangan kerja, sektor UMKM masih jarang diperhatikan. Bahlil, menyoroti penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang pada tahun 2023 hanya 19 % dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 7.044 triliun, jauh dari target penyaluran kredit ke UMKM sebesar 30 % pada 2024. Ia meyakini, kalau penyaluran kredit ke UMKM diperbanyak, hal itu bisa membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. (Yoga)

Kenaikan harga Minyakita yang merupakan bagian dari program Minyak Goreng Rakyat dinilai sudah di atas toleransi. Di sejumlah daerah, distributor bahkan sengaja menaikkan harganya di atas harga eceran tertinggi atau HET Minyakita baru yang belum diberlakukan secara resmi. Kenaikan itu terjadi lantaran regulasi baru tentang kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) dan HET minyak goreng rakyat belum terbit. Saat ini pelaku usaha tengah menunggu peraturan tersebut. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (29/7). Rapat yang dipimpin Irjen Kemendari Tomsi Tohir Balaw itu dihadiri perwakilan pemda serta kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor pangan.

Kemendag mencatat, harga rerata nasional Minyakita per 28 Juli 2024 senilai Rp 16.278 per liter, naik 0,71 % dalam sepekan dan 7,8 % sejak awal Januari 2024. Harga minyak untuk rakyat itu sudah 16,27 persen di atas HET Minyakita yang berlaku saat ini, yakni Rp 14.000 per liter. Tomsi mengatakan, kenaikan harga Minyakita tidak bisa hanya dilihat dari kenaikannya setiap pekan. Namun, kenaikan harganya juga perlu dibandingkan dengan HET yang sedang berlaku. Saat ini, harga rerata Minyakita jauh di atas HET Minyakita senilai Rp 14.000 per liter. Bahkan, harga minyak itu lebih tinggi ketimbangHET Minyakita baru, Rp 15.700per liter, yang belum diberlakukan secara resmi.

”Aturan tetap aturan. Kalau mau toleransi harga sembari menunggu terbitnya regulasi baru, boleh-boleh saja. Namun, jangan sampai toleransi harga itu kebablasan di atas HET baru yang belum ditetapkan,” ujarnya. Untuk itu, Tomsi meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengecek kembali pihak yang menjual Minyakita di atas HET. Hal itu mulai dari gudang, stok, distribusi, hingga pembentukan harganya. Satuan Tugas Pangan juga diminta menegakkan aturan yang berlaku saat ini. Di sisi lain, Kemendag diharapkan mengajak dialog para pelaku usaha terkait agar mereka tetap memenuhi kewajiban dan tidak mematok harga Minyakita terlalu tinggi. (Yoga)

Kemenparekraf menyayangkan wacana pengenaan cukai tiket konser. Alih-alih mendukung ekosistem yang tengah dibangun, industri musik justru dibebani untuk menjadi sumber pendapatan negara. Semestinya penetapan cukai berdasarkan penilaian obyektif, bukan subyektif. Sempat mencuat isu ekstensifikasi barang kena cukai pada tiket konser musik oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Ide ini kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah perlu pemodelan ekonomi dalam menetapkan kebijakan, termasuk pengenaan cukai tiket konser. Saat ini saja rata-rata harga tiket konser di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. ”Berapa, target dari cukai untuk tiket konser ini? Karena narasi yang kita mainkan ke luar negeri adalah kita berdaya saing.

Tiket konser kita sekarang jauh lebih mahal dari negara-negara lain dan pengelolaan dari ekosistem juga belum efisien,” tutur Sandiaga seusai konferensi pers mingguan di Jakarta, Senin (29/7). Apabila cukai tiket konser ditetapkan, Indonesia bisa kehilangan pengeluaran wisatawan mancanegara sekitar 1.500 USD per orang dari setiap kunjungan, setara Rp 24,4 juta dengan kurs Rp 16.286 per USD. Ia berharap, suatu kebijakan perlu memperhitungkan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari sebuah ekosistem. Meski demikian, Sandiaga mengutarakan, Indonesia memang membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas. Namun, pemberian cukai tiket konser pada saat ini dinilai kurang tepat. Semestinya ada diskusi yang lebih teknokratis dan mendalam sehingga jangan sampai merugikan pariwisata Indonesia. (Yoga)

Buruh lepas tampak sedang beristirahat di sela-sela membongkar bawang putih impor yang baru tiba di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (28/7/2024). Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih impor tetap bertahan stabil di kisaran Rp 40.000 per kilogram. (Yoga)

Siluet para penumpang nampak saat meninggalkan terminal kedatangan di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/7/2024). Tiket penerbangan domestik untuk beberapa kota tujuan di Indonesia masih dikeluhkan masyarakat karena harganya relatif tinggi. Pemerintah saat ini berupaya melakukan efisiensi biaya penerbangan. Antara lain dengan membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Salah satu faktor penyebab biaya penerbangan melonjak adalah biaya operasional bandara serta biaya operasional dan non-operasional yang ditanggung  maskapai seperti avtur. Transportasi udara menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena lebih menghemat waktu. (Yoga)

Baru saja menikmati lonjakan harga, petani di Sumsel kini dibayangi kecemasan karena harga kopi robusta yang berangsur turun dalam sepekan terakhir. Tidak sedikit petani buru-buru menjual stok kopi yang disimpannya karena takut harga terus merosot. ”Seminggu terakhir, harga kopi anjlok. Banyak petani yang kena prank (tipu) isu harga bakal terus naik. Sekarang, harga kopi justru turun di kisaran Rp 2.000-Rp 5.000 per kg,” ujar petani kopi asal Sindang Danau, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Setia Budi (38) Senin (29/7).

Budi mengatakan, sejak Senin (22/7), harga biji kopi robusta dari petik buah asalan turun dari Rp 70.000-Rp 71.000 per kg menjadi Rp 68.000 per kg. Selanjutnya, harga terus turun Rp 1.000-Rp 1.500 per kg setiap hari hingga sekarang berada di angka Rp 63.000 per kg. ”Terakhir kali harga kopi Rp 63.000 per kg terjadi pada akhir April sampai Mei lalu,” katanya. Banyak petani kecewa dengan penurunan harga itu. Sebab, tak sedikit petani menyimpan hasil panen atau tak langsung menjualnya saat harga kopi Rp 70.000 per kg.

Mereka telanjur percaya spekulasi bahwa harga akan terus naik hingga di atas Rp 80.000 per kg. Namun, kini yang terjadi justru sebaliknya. Harga bukannya terus naik, melainkan merosot. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka himpun, penurunan harga itu karena gudang besar di Bakauheni, Lampung, penuh dan masih menunggu pengiriman ke negara-negara tujuan ekspor. Basis harga di Lampung turun, tetapi tidak signifikan. ”Jadi, ada kemungkinan penurunan harga drastis di tingkat petani karena ada permainan tengkulak. Mereka coba mengambil kesempatan di tengah basis harga yang sedang turun,” ujarnya. (Yoga)

Inefisiensi modal dan suku bunga tinggi yang berlangsung lama menjadi tantangan yang berisiko membatasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. Tak ayal, baik pemerintah maupun pelaku usaha pun siap bermanuver guna merespons kondisi tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan incremental capital output ratio(ICOR) yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit beranjak dari kisaran 5%. ICOR merupakan sebuah ukuran inefi siensi penggunaan modal. Makin tinggi ICOR, makin rendah produktivitas modal. Adapun, ICOR Indonesia masih terlampau tinggi, yakni 6,8. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB 6,8%. Menurutnya, kondisi investasi Indonesia belum kompetitif dengan level ICOR tersebut. Dia menyebut rata-rata Asean memiliki nilai ICOR di level 3,7%-4,5%. Perihal pembiayaan, Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) sekaligus Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin dalam kesempatan yang sama mengatakan suku bunga tinggi masih menjadi tantangan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan pinjaman, meskipun kegiatan seperti pameran otomotif mampu mengerem perlambatan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aktivitas konsumsi di Amerika Serikat yang tampaknya sudah mencapai puncaknya, memunculkan harapan tentang penurunan suku bunga di Negeri Paman Sam, yang dapat berdampak pada kebijakan suku bunga Indonesia, yang selanjutnya berimpak ke penyaluran kredit. Menurutnya, penyaluran kredit per Juni meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month). Adapun, secara tahunan, kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% menjadi Rp7.478,4 triliun. Sementara itu, menjawab tantangan produktivitas modal yang rendah, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024. Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat. Salah satu hal yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan OSS RBA versi 2 adalah revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Upaya lainnya adalah optimalisasi pelacakan proses perizinan sehingga dapat dipantau real time.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) men catatkan kinerja positif sepanjang Semester I/2024 dengan raihan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp4,4 triliun. Angka ini naik 5,8% year-on-year dan menghasilkan earnings per share sebesar Rp135,64. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan aset produktif, eisiensi operasional, dan pen cadangan yang baik. Dia menambahkan CIMB Niaga menjaga kualitas aset dengan rasio grossnon-performing loan(NPL) sebesar 2,1%. CIMB Niaga mencatat posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 22,7% dan loan to deposit ratio(LDR) sebesar 85,7%. Total aset konsolidasian per 30 Juni 2024 adalah Rp346,7 triliun, menempatkan CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp249,8 triliun dengan pertumbuhan current account and savings account (CASA) sebesar 7,4% secara tahunan menjadi Rp162,9 triliun. 

Seiring dengan capaian ini, rasio CASA menjadi sebesar 65,2%. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga, atau CIMB Niaga Syariah, berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS ter besar di Indonesia dengan total pembiayaan Rp58,1 triliun atau tumbuh 11,6% year-on-year dan DPK sebesar Rp48,1 triliun atau tumbuh 8,1% year-on-year per 30 Juni 2024. Pertumbuhan signiikan ini didorong oleh segmen ritel. CIMB Niaga terus mengembangkan produk digital untuk melengkapi layanan kantor cabang seperti OCTO Mobile dan OCTO Clicks. OCTO Mobile menjadi fokus digitalisasi bank, menyediakan itur inovatif untuk transaksi, investasi, dan layanan lainnya. CIMB Niaga juga terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip environment, social, and governance (ESG). Pada Semester I/2024, hampir 26% dari total pembiayaan CIMB Niaga (Rp56,4 triliun) mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). CIMB Niaga juga akan terus melakukan berbagai inisiatif yang komprehensif dalam isu sustainability, seperti The Cooler Earth Sustainability Series.