Sati (37), bukan nama sebenarnya, dibuang dalam keadaan sakit di sebuah pasar di Riyadh, Arab Saudi, oleh majikannya pada Desember 2021. Pekerja migran asal Karawang, Jabar, itu ditemukan oleh warga negara Indonesia yang berbaik hati mengantarya ke kantor Kedbes RI (KBRI) di Riyadh. Sati hanya dibekali sedikit uang, tak ada ponsel. ”Saya sudah tinggal di sini (shelter di KBRI Riyadh) lebih dari dua tahun. Sudah beberapa kali mengikuti sidang (gugatan perdata menuntut gaji yang belum dibayar majikan), tapi entah bagaimana kelanjutannya,” ujarnya, Senin (29/7) di Riyadh. Ia telah bekerja di Arab Saudi 12 tahun lamanya. Kendati berangkat kerja dari Indonesia lewat jalur resmi, apa yang ia alami di Arab Saudi benar-benar di luar dugaan. Mulai dari disekap, komunikasi dibatasi, hingga tak diberi gaji. Ia juga mengaku dipaksa majikannya untuk mengecap jempolnya di atas kertas slip gaji, tetapi sebenarnya yang dia cap itu bukan kertas slip gaji sesungguhnya.

”Saya ditakut-takutin. Mereka membawa senjata tajam. Saya tidak mau cerita perilaku majikan, semuanya saya simpan dalam hati,” katanya sembari mengingat apa yang sebenarnya terjadi di persidangan. Permasalahan gaji tak dibayar majikan juga dialami Mila (40), pekerja migran asal Purwodadi, Jateng. Hampir 22 tahun bekerja di Arab Saudi, Mila tidak pernah digaji meski berangkat lewat jalur resmi atau P3MI. Ia sudah bertanya kepada majikan kapan gaji dibayar, tetapi tidak membuahkan hasil.  Saat ini, perkembangan kasus yang saya dengar dari Pemerintah Indonesia, mantan majikan berjanji mau melunasi tunggakan gaji dua bulan lagi. Dari 22 tahun, baru dibayar setahun,” ucapnya sembari mengaku kerap dipukul majikan dengan sapu lidi.

Apa yang dialami pekerja migran tersebut bukanlah cerita baru. Masalah tersebut kerap dialami oleh pekerja migran yang sebelumnya sudah ada di sana. KBRI di Riyadh menyebut, jumlah kasus yang dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada 2021 mencapai 1.382 kasus, lalu naik menjadi 1.746 kasus pada 2022, dan meningkat menjadi 2.090 kasus pada 2023. Pengaduan kasus tersebut didominasi masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian. Tren kasus ketenagakerjaan yang ditangani oleh KBRI pun masih seputar permasalahan klasik, seperti gaji tidak dibayar dalam sekian tahun dan gaji tidak sesuai kontrak. Selain itu, terdapat pula sejumlah kasus yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Data KBRI di Riyadh juga menunjukkan, hak ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia yang berhasil diperjuangkan tahun 2021 sebesar Rp 19,6 miliar, lalu 2022 turun menjadi Rp 17,1 miliar. Pada 2023 tercatat Rp 8,9 miliar dan pada 2024 turun menjadi Rp 7,8 miliar. Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Juwarih, yang turut serta dalam sesi bedah kasus pekerja migran Indonesia di Riyadh, mengatakan, pendekatan Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pengaduan acap kali tidak memakai pendekatan TPPO. Padahal, kebanyakan kasus pengaduan itu dipastikan terindikasi TPPO karena pekerja migran mulanya diiming-imingi penghasilan besar, bujuk rayu, serta diberangkatkan oleh agen dengan visa kunjungan. (Yoga)

Di era transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto, produksi dan anggaran pangan serba cekak. Produksi pangan, terutama beras, turun. Anggaran kementerian atau lembaga yang membidangi pangan juga dipangkas. Semua demi bergulirnya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis yang anggarannya telah disiapkan Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang dikelola bendahara umum negara. Di sisi lain, masih dibutuhkan anggaran untuk merealisasikan lumbung pangan (food estate), termasuk mencetak sawah baru. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah juga butuh dana tidak sedikit.

Kementan memperkirakan produksi beras nasional kurang 4 juta ton dari target 32 juta ton. Banyak faktor yang menyebabkannya, yang paling dominan adalah perubahan iklim dan pola rutin masa paceklik beras. Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (29/7) sampai menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki fase waspada darurat pangan, terutama pada Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2024. Ia ingin Indonesia bisa melewati kekeringan panjang yang berpotensi menurunkan produksi beras. Berbagai upaya dilakukan melalui pompanisasi dan menambah areal tanam padi. Jika beruntung, Kementan akan sedikit terbantu kemarau basah yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Konsumsi beras nasional berpotensi meningkat seiring berjalannya program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis. Bantuan beras dan beras SPHP tetap dibutuhkan tahun depan untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga. Jika tidak meningkatkan produksi beras dalam negeri, impor beras bakal kembali menjadi solusinya. Sayangnya, upaya peningkatan produksi beras itu berpotensi terganjal anggaran cekak. Pagu indikatif Kementan dan Bapanas tahun TA 2025 berkurang drastis dibandingkan TA 2024. Pagu indikatif Kementan TA 2025 sebesar Rp 8,06 triliun, turun jauh dari anggaran 2024 di 13,66 triliun. Karena itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran 51,635 triliun untuk menopang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, untuk mendukung salah satu program Asta Cita Prabowo, mencetak sawah baru.

Pagu indikatif Bapanas TA 2025 sebesar Rp 329,9 miliar, turun 25,45 % dari pagu reguler nonbantuan pangan TA 2024. Dana itu akan digunakan, untuk program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengendalian kerawanan pangan dan gizi; serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bapanas juga mengusulkan anggaran tambahan Rp 20,22 triliun untuk bantuan beras selama enam bulan sebesar Rp 16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama enam bulan Rp 834,1 miliar, dan beras SPHP stabilisasi Rp 1,5 triliun. Produksi dan anggaran pangan yang cekak bakal menjadi penentu ketahanan pangan. Di tengah program berdana jumbo Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis dan Lumbung Pangan, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya menjadi sandaran pengembangan ketahanan pangan, terutama beras. (Yoga)

Total posisi utang pemerintah terus membengkak menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Meski jauh dari ”batas aman” rasio utang terhadap produk domestik bruto, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan ruang keuangan negara yang semakin sempit. Data Kemenkeu menunjukkan, posisi utang outstanding pemerintah atau total jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 adalah Rp 8.444,87 triliun, terdiri dari utang berbentuk obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp 7.418,76 triliun serta utang berbentuk pinjaman sebanyak Rp 1.026,11 triliun. Dalam satu tahun, utang pemerintah telah meningkat Rp 589,34 triliun atau 7,5 % dibanding kondisi Juli 2023.

Saat itu, total outstanding utang pemerintah Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari utang SBN senilaiRp 6.985,20 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun. Posisi utang per Juni 2024 itu pun menaikkan rasio utang Indonesia menjadi 39,13 % terhadap PDB. Kenaikannya terhitung signifikan dibanding rasio utang tahun lalu, di 37,78 % terhadap PDB. Dalam paparannya di Dokumen APBN Kita edisi Juni 2024, Kemenkeu menilai pengelolaan utang pemerintah masih terjaga, terlihat dari rasio utang yang masih di bawah ”batas aman” 60 % terhadap PDB yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Memang kalau berpatok pada indikator yang diatur di UU, masih dalam batas aman. Namun, yang jadi persoalan adalah indikator di luar itu yang sudah dalam kondisi lampu kuning atau berbahaya,” kata peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, Selasa (30/7). Contohnya, indikator debt to service ratio (DSR) Indonesia yang saat ini sudah berada di angka 17 %, sementara batas amannya adalah 20 persen. ”Itu hitungannya sudah mendekati batas aman, cukup berbahaya bagi ekonomi kita, di mana beban pembayaran utang dan bunga utang kita sudah sangat tinggi,” ujarnya. (Yoga)

Jauh di daerah terluar Indonesia, moda transportasi udara amat dibutuhkan masyarakat setempat. Mobilitas tak lagi bisa mengandalkan kapal dan perahu sebagai satu-satunya moda transportasi, karena pergerakannya berisiko terhenti, bahkan lumpuh ketika ombak tinggi. Penduduk pedalaman berharap fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan mobilitas. Bandara Letung yang terletak di Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas, Kepri, berhasil memberi pilihan lain bagi masyarakat untuk bergerak dari satu pulau ke pulau lain. Alih-alih menghabiskan waktu hingga belasan jam terombang-ambing di lautan, waktu tempuh melalui udara dapat terpangkas menjadi satu jam saja.

Waktu perjalanan pun menjadi lebih terprediksi di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Berdasarkan data Bandara Letung, ada tren positif dari kuantitas pesawat yang beroperasi, penumpang, serta muatan dari bagasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, ada 185 unit pesawat yang bermobilitas di sana. Meski sempat turun karena pandemi Covid-19, pemulihan terjadi sejak 2022. Hal serupa terjadi pada pergerakan penumpang. Jumlah kargo alias muatan bagasi penumpang pun terus meningkat, bahkan saat pandemi mendera.

Angkanya terus tumbuh, dimana pada 2019, tercatat 38,4 ton, meningkat 94,6 % pada 2023 menjadi 74,3 ton. ”Kami bekerja sama dengan Wings Air. Kami akan buka kargo karena selama ini kargo baru lewat kapal laut. Barang kargo bisa sampai (dengan kapal laut) bila cuaca baik. Namun, kalau cuaca buruk, barang tak bisa sampai,” tutur Kepala Bandara Letung Andy Hendra Suryaka di Jemaja, Kepulauan Anambas, pekan lalu. Pengembangan bandara yang sedang direnovasi ini diharapkan makin menggeliatkan perekonomian sekitar. Ada efek pengganda yang dirasakan masyarakat.

Tokoh yang dituakan Lembaga Adat Melayu (LAM), Syahlan Jaya (72) menilai, penduduk di Pulau Jemaja hidup dengan serba kekurangan dalam segala aspek, termasuk ekonomi dan transportasi. Keberadaan bandara membuka lebih banyak lapangan kerja, apalagi kini ekosistem pariwisata mulai terbentuk. Sejumlah turis, baik domestik maupun mancanegara, berdatangan. ”Jadi masyarakat ada kesempatan untuk bekerja sini. Sebelum ada bandara, rata-rata penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani. Ketika ombak besar, nelayan istirahat dulu, petani juga istirahat karena musim tak bersahabat,” ujar Jaya. (Yoga)

Sebanyak 462 bus yang diperiksa di sejumlah destinasi wisata di Jabar ditemukan tidak laik jalan. Jumlah itu mencapai 38,6 % dari total 1.194 bus yang diperiksa Kemenhub dalam dua bulan terakhir. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi, di Bandung, Selasa (30/7) mengatakan, 1.194 bus pariwisata ini diperiksa di sejumlah destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Pemeriksaan digelar dari 16 Mei hingga 14 Juli 2024. Hasilnya, 732 bus dinyatakan laik jalan, sedang 462 bus tidak laik jalan. Bus-bus tersebut dinyatakan tak laik jalan karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran teknis.

Bentuk pelanggaran administrasi itu, antara lain, kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR)-nya tidak aktif lagi. Bentuk pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK belum diperpanjang masa berlakunya. Namun, jumlah bus yang tidak laik jalan itu berkurang jika dibanding temuan BPTD Jabar bulan lalu, yakni 576 bus pariwisata. ”Kami juga menemukan mayoritas bus hanya memiliki sopir dan kernet. Mereka tidak memiliki sopir cadangan. Risiko sopir mengalami kelelahan sangat tinggi jika berkendara lebih dari delapan jam,” ungkap Fahmi. Ia menuturkan, bus pariwisata memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek yang tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Fahmi merekomendasikan penyewa bus pariwisata untuk melakukan sejumlah tips, demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Tips pertama, pilihlah bus dengan sopir berpengalaman karena rute perjalanan bus wisata selalu berubah. Kedua, waktu perjalanan dengan bus harus diatur secara bijak. ”Sopir tidak boleh mengemudikan bus lebih dari delapan jam sehari untuk menghindari risiko kelalaian karena kelelahan dan tidur sesaat (microsleep),” kata Fahmi. Ia menambahkan, BPTD Jabar telah memberikan sanksi bagi pemilik bus pariwisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, dan teguran bagi pengemudi hingga pemilik bus. (Yoga)

Dalam kurun setahun, M (20) mentransmisikan dan menyebar 8.400 video dan 32.640 foto melalui akun Telegramnya untuk meraup pundi-pundi rupiah. Dari ribuan video tersebut, sebagian besar berisi konten pornografi anak. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memutus mata rantai eksploitasi seksual anak. Direktur Reskrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Subdirektorat IV Tindak Pidana Siber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan seorang pria berinisial M yang tinggal di Bandung, Jabar, Jumat (26/7) lalu.

”Total konten pornografi pada Deflamingo Collection sejumlah 8.400 video dan 32.640 foto. Sebulan omzetnya Rp 5 juta-Rp 7 Juta. Sejak Oktober 2023, omzet berkisar Rp 10 juta-Rp 15 juta.Tersangka sudah melakukannya sejak Agustus 2023 hingga Juli,” ujar Ade, Selasa (30/7). Tersangka mendapat konten video dan foto dari media sosial. Ia mengunduh, disimpan di gawainya, lalu menjualnya melalui akun Telegram. M mengaku menjalankan aksinya sendirian. Namun, polisi masih menyelidiki terkait keterlibatan pihak lain atau jaringan lainnya.

”Terkait pengikutnya di Telegram juga sedang didalami, terutama pelanggan yang memesan atau membeli konten pornografi anak,” kata Ade. Pengungkapan kasus itu, berawal dari patrol siber di media sosial. Tim siber menemukan akun grup Telegram bernama Deflamingo Collection yang menawarkan, memperjualbelikan, mentransmisikan, dan menyebarkan video yang berisi muatan asusila atau pornografi. Setelah didalami lebih lanjut, akun tersebut juga menawarkan video-video pornografi anak. Di kanal Telegram Deflamingo Collection, ditemukan 23 jenis file dengan ribuan konten video dan foto pornografi.

Salah satu file yang bermuatan konten pornografi anak adalah loli. Tersangka M menawarkan paket bulanan seharga Rp 165.000 dan paket eceran seharga Rp 15.000 kepada pelanggannya.” Untuk menggaet para pelanggan, M terlebih dahulu mengiklankan k nten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X, dulu Twitter, dengan nama @DeflamingoOfc. Saat ini akun itu sudah diblokir. Di akun X itu, M mengunggah pratinjau gambar dari video porno yang diiklankan dan memasang tautan untuk mengarahkan calon pembeli ke akun Telegram. Pembayaran paket tersebut menggunakan dompet digital. Member yang sudah berlangganan sebanyak 107 user, sedangkan member yang mengikuti channel Telegram milik tersangka sebanyak 25.000 user, kata Ade. (Yoga)

Pada awal kehadirannya di Batavia, HSBC tak hanya memfasilitasi pedagang gula Batavia mengekspor gula ke Singapura atau Jepang. Juga membantu pedagang gula Jerman membangun pabrik gula di Indonesia, lalu mengapalkan hasilnya ke Eropa. Selain di Batavia, HSBC juga membuka cabang di pecinan San Francisco (AS) tahun 1850. Bisa dibilang, HSBC menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di sejumlah negara. Tahun ini, menandai 140 tahun kehadiran di Indonesia, HSBCIndonesia terus berperan memperlancar konektivitas relasi bisnis lintas negara.

”HSBC berakar di Asia. Kami sudah berada di sini selama 140 tahun. Kami bukan bank Amerika, bukan bank dari Eropa, kami adalah bank Asia. Indonesia adalah pasar yang terlalu besar untuk diabaikan,” kata Presdir HSBC Indonesia Francois de Maricourt, awal Juni lalu, di Jakarta. Maricourt menambahkan, pada masa lalu, HSBC hadir di Batavia menghubungkan pedagang gula dengan mitranya di luar negeri. Kini, HSBC Indonesia menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. ”Kami memiliki pengalaman panjang membuat konektivitas di berbagai negara. Kami hadir di 60 negara. Kami membantu pelaku usaha Indonesia ke luar dan sebaliknya, dari luar ke Indonesia” ujar Maricourt.

Nasabah individu juga dapat menikmati layanan konektivitas internasional. Paling sederhana adalah membantu nasabah membuka rekening tabungan untuk anak yang kuliah di luar negeri, bahkan sebelum anak tersebut berangkat. Menuju Indonesia Emas 2045, banyak hal yang harus dilakukan, misalnya mengembangkan bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Managing DirectorHead of Wholesale Banking HSBC Indonesia Riko Tasmaya menjelaskan, selain menjalin konektivitas internasional, pilar HSBC lainnya adalah mengembangkan ekonomi baru. Pada Maret lalu, HSBC mengumumkan ASEAN Growth Fund senilai 1 miliar USD (Rp 16,2 triliun) untuk mengakselerasi ekspansi pertumbuhan perusahaan digital di kawasan ASEAN.

Termasuk perusahaan dari Indonesia. eFishery, perusahaan rintisan akuakultur, merupakan salah satu penerima dana itu, berbentuk pembiayaan ramah lingkungan (green financing) dan sosial untuk modal kerja berjumlah Rp 487 miliar atau 30 juta USD, untuk menambah armada eFeeder, yaitu perangkat pemberi pakan otomatis berbasis artificial intelligence of things (AIoT) atau kombinasi kecerdasan buatan dan infrastruktur internet. Perangkat ini disewakan kepada mitra pembudidaya ikan dan udang. Pelabelan ramah lingkungan dan sosial (environmental and social) ini telah dikaji secara saksama oleh HSBC Indonesia sehingga tidak terjadi greenwashing. (Yoga)

Otoritas pasar modal Indonesia punya tugas urgen. Pasalnya, transaksi saham mulai menunjukkan gelagat lesu. Indikasinya terlihat dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang tak lagi moncer. Sejumlah kalangan menilai, hal itu terjadi karena ada sejumlah persoalan utama yang menjadi sorotan investor saham antara lain maraknya aksi initial public offering (IPO) emiten-emiten yang kurang berkualitas, banyaknya saham berkinerja tak wajar, serta minimnya return investasi. Optimisme investor juga dinilai belum pulih benar dari problematika akibat kebijakan full call auction (FCA) yang sempat menghangatkan lantai bursa. Alhasil, tak sedikit investor memilih bermigrasi ke aset investasi lain, salah satunya kripto yang belakangan naik daun. Pemerhati pasar modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menilai daya tarik pasar modal menurun akibat kebijakan-kebijakan pemerintah dan otoritas yang problematis. 

Fenomena kaburnya investor saham ke aset kripto turut diamini oleh Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat. Dia menilai apabila pasar saham sudah tidak memberikan keuntungan yang memadai, investor akan beralih ke produk lain yang lebih menjanjikan. Sementara itu, pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan meski sangat volatil, pasar kripto menjanjikan keuntungan yang fantastis. Sebaliknya, pasar saham cenderung lesu dalam beberapa tahun terakhir dengan kualitas emiten baru yang buruk. Rilis laporan kinerja keuangan emiten pada pertengahan tahun ini juga belum begitu mengesankan, sehingga belum mampu menaikkan sentimen pasar saham. Teguh berharap otoritas pasar modal lebih ketat dalam proses penyaringan emiten baru serta menindak tegas aktivitas transaksi yang tak wajar guna membangkitkan lagi kepercayaan investor.Merespons situasi tersebut, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy mengatakan bahwa pasar kripto bukanlah satu-satunya faktor yang menurunkan animo investor di pasar saham.

Pembangunan infrastruktur te rus menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi sekarang. Hingga ujung pemerintahannya, pembangunan infrastruktur terus digenjot salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Program prioritas nasional ini menjadi fokus pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Dalam teori ekonomi, pembangunan infrastruktur fisik dengan mengeluarkan belanja pusat untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, bandara, kereta api dan lain-lain akan meningkatkan efek multiplier bagi pendapatan nasional. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari segi usia dan lingkungan. Perencanaan yang belum matang dari proses pembangunan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan multiplier pendapatan nasional. Pembangunan infrastruktur harus dan terus dilakukan dari setiap proses pergantian kepemimpinan presiden Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi terus digenjot pembangunan infrastruktur untuk memberikan kemudahan aksesibilitas dan menumbuhkan kutub perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, selama era kepemimpinan Presiden Jokowi dua periode, pembangunan infrastruktur belum mendatangkan manfaat multiplier bagi perekonomian nasional. 

Hal ini dapat dilihat dari biaya ongkos produksi (transaction cost) yang mahal, kompleksnya regulasi perizinan, tingginya biaya logistik, dan masih tingginya pemalakan (premanisme) serta kasus korupsi dan suap yang terjadi. Kasus penyuapan dan korupsi yang relatif tinggi turut membuat pembangunan infrastruktur Indonesia mengalami masa umur yang pendek dan tidak keberlanjutan. Teori ekonomi menunjukkan pembangunan infrastruktur fisik berdampak besar bagi perekonomian dengan kenaikan pendapatan nasional secara multiplier. Infrastruktur yang dibangun menjadi tulang punggung konektivitas antar-daerah di Indonesia sehingga memberikan efek berantai bagi penciptaan lapangan kerja, distribusi ekonomi lebih merata, dan meningkatkan daya saing serta produktivitas tenaga kerja. Data BPS pada 2023 menunjukkan kontribusi infrastruktur terhadap perekonomian dilihat dari persentase sektor konstruksi terhadap PDB memiliki porsi 9,92%. Persoalan ini menunjukkan pembangunan infrastruktur belum mencapai tahap optimal. Masih terjadi permasalahan bisnis terutama kinerja infastruktur yang belum mendatangkan efek multiplierbagi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS 2024, nilai indeks kondisi dan prospek bisnis Indonesia pada triwulan I/2024 sebesar 47,40 dan 56,98. Artinya, nilai ini menunjukkan pengusaha beranggapan terjadi penurunan usaha di awal triwulan I/2024. Bentuk lain dalam membangun infrastruktur sosial berupa peningkatan akses kepemilikan rumah yang bersubdi dan terjangkau serta pemerataan akses informasi dan komunikasi masyarakat. Dengan makin maju SDM manusianya maka akan dengan mudah dan mampu untuk mengelola infrastruktur, mendatangkan investasi dan memberikan manfaat multiplier bagi pembangunan nasional.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia optimistis daya beli masyarakat terdongkrak naik pada paruh kedua tahun ini seiring dengan festival belanja Indonesia Shopping Festival 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024 menjadi jurus ampuh untuk meningkatkan konsumsi masyarakat saat periode low season yang terjadi pasca-Lebaran hingga pra-Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Mudah-mudahan dengan acara Shopping Festival ini, [dampak] low season tidak terlalu dalam,” ujarnya seusai konferensi pers ISF 2024 di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (30/7). Dia menyatakan ajang ISF dengan pemberian diskon hingga 79% bisa menaikkan tingkat okupansi mal hingga 100%. Dia melanjutkan pemberian diskon itu dan promosi lain dalam ISF bisa menolong masyarakat kelas menengah bawah untuk berbelanja.“Ada pameran dan bazar, yang tentunya itu produk dalam negeri, ini juga salah satu cara mendongkrak [daya beli] masyarakat menengah bawah,” katanya. Dalam ajang ISF 2024 selama 12 hari diikuti 400 pusat perbelanjaan anggota APPBI di seluruh Indonesia. Dia menargetkan tingkat kunjungan ke mal bisa mencapai 100 juta orang dengan target nilai transaksi minimal Rp25 triliun. Terkait dengan penaikan pajak pertambahan nilai 12% pada 2025, Alphonzus menilai bisa memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah. 

Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bakal menyebabkan kenaikan harga jual di ritel. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Juan Permata Adoe menyatakan bahwa festival belanja menjadi momentum untuk meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa ISF 2024 menjadi wadah UMKM untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk. Selain itu, ISF juga berpotensi menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Tanah Air karena banyaknya promosi dan diskon menarik. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mendukung gelaran ISF 2024. Dia mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat masuk ke pusat perbelanjaan.