Pembangunan infrastruktur te rus menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi sekarang. Hingga ujung pemerintahannya, pembangunan infrastruktur terus digenjot salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Program prioritas nasional ini menjadi fokus pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Dalam teori ekonomi, pembangunan infrastruktur fisik dengan mengeluarkan belanja pusat untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, bandara, kereta api dan lain-lain akan meningkatkan efek multiplier bagi pendapatan nasional. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari segi usia dan lingkungan. Perencanaan yang belum matang dari proses pembangunan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan multiplier pendapatan nasional. Pembangunan infrastruktur harus dan terus dilakukan dari setiap proses pergantian kepemimpinan presiden Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi terus digenjot pembangunan infrastruktur untuk memberikan kemudahan aksesibilitas dan menumbuhkan kutub perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, selama era kepemimpinan Presiden Jokowi dua periode, pembangunan infrastruktur belum mendatangkan manfaat multiplier bagi perekonomian nasional. 

Hal ini dapat dilihat dari biaya ongkos produksi (transaction cost) yang mahal, kompleksnya regulasi perizinan, tingginya biaya logistik, dan masih tingginya pemalakan (premanisme) serta kasus korupsi dan suap yang terjadi. Kasus penyuapan dan korupsi yang relatif tinggi turut membuat pembangunan infrastruktur Indonesia mengalami masa umur yang pendek dan tidak keberlanjutan. Teori ekonomi menunjukkan pembangunan infrastruktur fisik berdampak besar bagi perekonomian dengan kenaikan pendapatan nasional secara multiplier. Infrastruktur yang dibangun menjadi tulang punggung konektivitas antar-daerah di Indonesia sehingga memberikan efek berantai bagi penciptaan lapangan kerja, distribusi ekonomi lebih merata, dan meningkatkan daya saing serta produktivitas tenaga kerja. Data BPS pada 2023 menunjukkan kontribusi infrastruktur terhadap perekonomian dilihat dari persentase sektor konstruksi terhadap PDB memiliki porsi 9,92%. Persoalan ini menunjukkan pembangunan infrastruktur belum mencapai tahap optimal. Masih terjadi permasalahan bisnis terutama kinerja infastruktur yang belum mendatangkan efek multiplierbagi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS 2024, nilai indeks kondisi dan prospek bisnis Indonesia pada triwulan I/2024 sebesar 47,40 dan 56,98. Artinya, nilai ini menunjukkan pengusaha beranggapan terjadi penurunan usaha di awal triwulan I/2024. Bentuk lain dalam membangun infrastruktur sosial berupa peningkatan akses kepemilikan rumah yang bersubdi dan terjangkau serta pemerataan akses informasi dan komunikasi masyarakat. Dengan makin maju SDM manusianya maka akan dengan mudah dan mampu untuk mengelola infrastruktur, mendatangkan investasi dan memberikan manfaat multiplier bagi pembangunan nasional.