Sejumlah lembaga keuangan multilateral memproyeksikan perekonomian Indonesia bakal melambat pada 2024, seiring dengan tren suku bunga tinggi yang berlangsung lebih panjang dari ekspektasi semula. Asian Development Bank dan International Monetary Fund, misalnya, memperkirakan laju produk domestik bruto Indonesia tahun ini 5%, lebih lambat dari ekspansi ekonomi pada 2022 dan 2023. Pemerintah Indonesia sendiri juga memperhitungkan risiko pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dengan memasang outlook 5%—5,2% dari semula 5,2%, karena faktor geopolitik, higher for longer suku bunga, perlambatan China, dan volatilitas harga komoditas, dan volatilitas rupiah. Adapun, Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dirilis Bank Indonesia juga melihat potensi perlambatan investasi pada semester II/2024 karena faktor perizinan, suku bunga, dan infrastruktur. Pada saat bersamaan, pelemahan ekspor akibat penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan dari pasar utama membatasi pertumbuhan ekonomi tahun ini. 

Akibatnya, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh secara moderat di saat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sebagai catatan, investasi langsung—yang menyumbang sekitar 30% produk domestik bruto—cukup tangguh di tengah transisi pemerintahan. Penanaman modal pada semester I/2024 tumbuh 22,5% year-on-year, lebih cepat dari periode sama tahun lalu. Konsumsi masyarakat juga masih kuat kendati ada tanda-tanda perlambatan dengan indeks keyakinan konsumen yang menurun dalam dua bulan hingga Juni. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus bahkan selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Memang nilai surplus perdagangan terus menciut. Surplus dagang juga dapat menstimulasi ekonomi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Ekspor juga membuat industri domestik makin berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.

Presiden Joko Widodo optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Kepala Negara menyatakan, pemerintah memang melakukan pembangunan Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur secara masif, sehingga ada potensi yang tak diinginkan turut membersamai seperti potensi penyebaran penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). “Pembangunan ini [IKN] kan berpengaruh pada wilayah sekitarnya. Terakhir setahu saya [pertumbuhan ekonomi] sudah di atas 7% lebih sedikit,” tuturnya saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Istana Garuda, Senin (29/7). Sejauh ini, Otorita IKN melalui Kedeputian Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas), berupaya mencegah penyebaran penyakit ISPA di tengah masyarakat dan pekerja di wilayah IKN. Saat ini, terdapat ribuan orang melakukan pekerjaan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Presiden tidak ingin kehadirannya mengganggu progres pembangunan yang sedang berjalan. “Saya tidak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya tidak terhambat karena kedatangan saya,” ungkapnya. Meski pembangunan masih berjalan, Presiden telah bekerja di Kantor Presiden kawasan IKN, mulai dari menerima tamu hingga menggelar rapat. 

“Hari ini [kemarin] saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini,” ucapnya. Dari Jakarta, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan, mencatat Kalimantan Timur masuk ke dalam lima besar wilayah dengan investasi jumbo setelah ada proyek IKN. Untuk daftar lima besar lokasi realisasi investasi PMDN sepanjang semester I/2024 di antaranya DKI Jakarta sebesar Rp69,3 triliun, Jawa Barat sebesar Rp49,2 triliun, Jawa Timur Rp44,1 triliun, Riau Rp40,3 triliun, dan Kalimantan Timur Rp24,4 triliun. Adapun, lokasi investasi yang paling banyak disasar oleh investor asing sepanjang semester I/2024 ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai US$5,3 miliar atau senilai Rp86,32 triliun (asumsi kurs: Rp16.272). Kedua, Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi US$3,9 miliar Rp63,4 triliun, DKI Jakarta sebesar US$3,4 miliar (Rp55,32 trililun), Maluku Utara US$2,8 miliar (Rp45,56 triliun), dan Banten US$2,4 miliar (Rp39,05 triliun). “Konstruksi [investasi asing] saya pikir setelah Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kami akan bangun terlebih dulu. Kemarin Pak Basuki [Menteri PUPR] menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan sesai pada September, Oktober, dan November,” tuturnya.

Warga Indonesia sepertinya semakin makmur. Ini terlihat dari peningkatan nominal simpanan nasabah di perbankan. Di saat yang sama, porsi ritel di sejumlah instrumen pasar modal juga menunjukkan peningkatan. Jumlah investor pasar modal terus mencatatkan peningkatan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal dalam negeri sudah mencapai 12,07 juta per Juni 2024, naik 7,47% dari akhir 2023. Sekitar 99,67% merupakan investor individu. Kepemilikan investor individu pada obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) juga meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan individu pada surat utang negara per Jumat (26/7) mencapai Rp 504,55 triliun, setara 8,69% terhadap total SBN. Bulan sebelumnya, kepemilikan individu di SBN baru mencapai Rp 498,13 triliun, atau sebesar 8,59% dari total SBN beredar. Adapun porsi kepemilikan individu pada Januari lalu baru 7,72% atau sebesar Rp 440,65 triliun. 

Di saat yang sama, simpanan nasabah di perbankan naik. Menilik data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan nasabah di perbankan mencapai sekitar Rp 8.766,6 triliun, naik 8,4% secara tahunan dan naik 3% sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai, masyarakat mulai beralih ke obligasi negara karena imbal hasilnya di atas produk bank. Imbal hasil SBN mencapai 6%-7% per tahun. Bunga deposito bank umum saat ini hanya 2%-4%. Faktor lain, lanjut Bhima, penempatan dana di SBN meningkat karena orang-orang kaya sebelumnya mengantisipasi faktor pemilu, sehingga menempatkan uang di instrumen yang lebih aman. Kini, setelah pemilu usai, nasabah berani berinvestasi lagi di instrumen yang lebih berisiko. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menndaskan bahwa saat ini SBN lebih menarik dari produk bank, karena bunganya lebih tinggi. "Ini berarti inklusi keuangan dan produk pasar modal telah meningkat. Bunga deposito sekitar 4%-5% dan kena PPh 20%. Sementara SBN apalagi SRBI bisa 7,25% dengan PPh 10%," ungkapnya.

Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional. 

Sejumlah grup konglomerasi Tanah Air masuk dalam daftar pembayar pajak terbesar pada 2023 lalu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, Grup Djarum yang dimiliki Robert Budi Hartono, memimpin daftar sebagai penyetor pajak terbesar, disusul Grup Adaro milik Garibaldi Thohir. Daftar ini juga mencakup Grup Bayan Resources, Indofood, Sinarmas, Gudang Garam, Indika Energy, dan beberapa grup besar lainnya seperti Medco dan Trakindo. Nah, tentu saja, sebagian besar kekayaan para konglomerat ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setoran pajak Djarum bisa jadi banyak berasal dari perusahaan rokok yang dimilikinya. Tapi, ada pula kontribusi besar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kinerja emiten yang apik turut memengaruhi kontribusi pembayaran pajak. "BBCA mencatatkan laba bersih tinggi, sebesar Rp 48,6 triliun di tahun 2023. Wajar jika menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar," ujar Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat, Senin (29/7).

Setoran pajak yang besar boleh jadi memiliki dampak yang positif pada reputasi perusahaan di mata investor dan publik. Ini juga bisa menjadi cerminan kalau perusahaan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan punya posisi keuangan yang cukup kuat. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, sektor perbankan dan komoditas masih akan berkinerja moncer. Begitu pula sektor barang konsumsi. Selain itu, semakin besar setoran pajak dan cukai yang dibayarkan ke negara, juga dapat membuat laba bersih emiten tertekan. Contohnya, kenaikan tarif cukai rokok yang terus membayangi margin laba bersih PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Begitu pula sejumlah pajak dan royalti yang dikenakan ke industri batubara. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, emiten konglomerasi yang punya bisnis perbankan, barang konsumen siklikal, dan ritel akan cenderung diuntungkan di kondisi perekonomian saat ini.

Musim rilis laporan keuangan kembali datang. Di barisan emiten tambang, ada PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang sudah mengumumkan kinerja semester I-2024. Hasilnya beragam. Top line dan bottom line AMMN kompak menanjak dengan level kenaikan signifikan. Pendapatan AMMN melejit 166,76% secara tahunan menjadi US$ 1,54 miliar. Sedangkan laba bersih AMMN terbang 300% ke US$ 475,25 juta. Kenaikan top line juga dialami ANTM, tapi dengan level yang lebih mini. ANTM meraup penjualan Rp 23,18 triliun atau tumbuh 7%. Namun laba bersih ANTM turun 17,55% jadi Rp 1,55 triliun hingga periode Juni 2024. Penurunan laba juga dialami sesama anggota holding pertambangan MIND ID, yakni INCO. Pendapatan terpangkas 27,34% menjadi US$ 478,75 juta. Sementara laba bersih INCO anjlok 82,05% ke level US$ 37,28 juta.

Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy menyatakan INCO akan terus mendorong penghematan biaya untuk memastikan biaya tunai per unit tetap kompetitif dalam upaya menghasilkan margin yang sehat. "Meski kondisi pasar tidak menentu, kami tetap berkomitmen mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya," kata Febriany. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer menyoroti katalis penggerak kinerja dan harga saham emiten tambang masih terkait dengan fluktuasi harga komoditasnya. Sentimen pentingnya adalah tingkat inflasi terutama di Amerika Serikat (AS) dan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan tahun ini. Analis Stocknow.id Abdul Haq Alfaruqy mengamati sejauh ini harga komoditas mineral cukup stabil. Sehingga kemungkinan emiten tambang lainnya juga bisa membukukan laba pada laporan keuangan semester I-2024. Analis BRI Danareksa Sekuritas Timothy Wijaya dalam riset terbarunya, masih mempertahankan rating overweight untuk emiten tambang logam. Saham pilihannya adalah TINS, NCKL, MBMA, MDKA, ANTM, dan INCO.

OJK mewacanakan akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan, berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau  third party liability (TPL), mulai Januari 2025 mendatang. Meski membawa banyak manfaat, penerapan kebijakan ini akan menemui sejumlah tantangan dan kendala. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui industri produsen otomotif di Tanah Air merasa keberangkatan dengan wacana OJK mewajibkan asuransi kendaraan TPL pada tahun 2025 mendatang. Pasalnya regulasi tersebut bisa saja memberatkan para calon pembeli kendaraan. "Tapi kita harus melihatnya dari dua sisi, TPL itu sifatnya perlindungan. Kalau terjadi musibah misalnya kendaraan menabrak BTS atau tower listrik yang harganya miliaran, asuransi TPL ini bisa melindunginya," kata Jongkie. (Yetede)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengindentifikasikan sektor investasi dan insentif yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam berapa tahun ke depan. Ini dilakukan beriringan dengan upaya pemerintah untuk memastikan target investasi terbesar Rp 1.650 triliun hingga akhir tahun 2024 nanti bisa tercapai. Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan konsolidasi untuk mencapai nilai investasi yang memiliki peran vital terhadap perekonomian nasional. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diyakini hanya bisa dicapai dengan motor utama investasi melalui penekanan pada sektor investasi melalui penekanan pada sektor investasi yang tepat serta insentif yang sesuai. (Yetede)

Ajang otomotif terbesar di Asia tenggara ini dinilai jauh lebih ramai dan meningkat dibanding tahun lalu. Tahun ini merupakan tahun keenam secara berturut Astra Financial bertindak sebagai sponsor platinum di perhelatan GIIAS sejak 2018. Sepuluh unit bisnis yang tergabung  dalam Astra Financial, yaitu  FIFGROUP, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, SEVA, dan Bank Saqu hadir dengan performa kinerja yang memuaskan. Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin dalam keterangannya menyampaikan, Astra Financial berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan  industri otomotif nasional melalui keterlibatan sebagai sponsor platinum GIIAS 2024. Melihat antusiasme masyarakat, Astra Financial serta sembilan unit bisnisnya juga akan hadir ada rangkaian GIIAS di Surabaya pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. (Yetede)

Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada, tanpa terburu-buru. Presiden mengatakan di IKN dilakukan sesuai tahapan dan rencana yang ada.  "Ini pekerjaan besar menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak," kata Jokowi. Presiden Jokowi menyebutkan masih ada tahap pekerjaan penyelesaian akhir (finishing) hingga pembersihan di sejumlah area, terutama  di Kantor Presiden atau istana garuda menjelang Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di IKN. "Kalau 17 Agustus enggak ada masalah, ini udah bersih-bersih. Tapi memang perlu pekerjaan besar meskipun bersih-bersih, finishing akhir tapi masih pekerjaan besar," kata Presiden Jokowi. (Yetede)