Kemenparekraf menyayangkan wacana pengenaan cukai tiket konser. Alih-alih mendukung ekosistem yang tengah dibangun, industri musik justru dibebani untuk menjadi sumber pendapatan negara. Semestinya penetapan cukai berdasarkan penilaian obyektif, bukan subyektif. Sempat mencuat isu ekstensifikasi barang kena cukai pada tiket konser musik oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Ide ini kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah perlu pemodelan ekonomi dalam menetapkan kebijakan, termasuk pengenaan cukai tiket konser. Saat ini saja rata-rata harga tiket konser di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. ”Berapa, target dari cukai untuk tiket konser ini? Karena narasi yang kita mainkan ke luar negeri adalah kita berdaya saing.

Tiket konser kita sekarang jauh lebih mahal dari negara-negara lain dan pengelolaan dari ekosistem juga belum efisien,” tutur Sandiaga seusai konferensi pers mingguan di Jakarta, Senin (29/7). Apabila cukai tiket konser ditetapkan, Indonesia bisa kehilangan pengeluaran wisatawan mancanegara sekitar 1.500 USD per orang dari setiap kunjungan, setara Rp 24,4 juta dengan kurs Rp 16.286 per USD. Ia berharap, suatu kebijakan perlu memperhitungkan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari sebuah ekosistem. Meski demikian, Sandiaga mengutarakan, Indonesia memang membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas. Namun, pemberian cukai tiket konser pada saat ini dinilai kurang tepat. Semestinya ada diskusi yang lebih teknokratis dan mendalam sehingga jangan sampai merugikan pariwisata Indonesia. (Yoga)

Buruh lepas tampak sedang beristirahat di sela-sela membongkar bawang putih impor yang baru tiba di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (28/7/2024). Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih impor tetap bertahan stabil di kisaran Rp 40.000 per kilogram. (Yoga)

Siluet para penumpang nampak saat meninggalkan terminal kedatangan di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/7/2024). Tiket penerbangan domestik untuk beberapa kota tujuan di Indonesia masih dikeluhkan masyarakat karena harganya relatif tinggi. Pemerintah saat ini berupaya melakukan efisiensi biaya penerbangan. Antara lain dengan membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Salah satu faktor penyebab biaya penerbangan melonjak adalah biaya operasional bandara serta biaya operasional dan non-operasional yang ditanggung  maskapai seperti avtur. Transportasi udara menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena lebih menghemat waktu. (Yoga)

Baru saja menikmati lonjakan harga, petani di Sumsel kini dibayangi kecemasan karena harga kopi robusta yang berangsur turun dalam sepekan terakhir. Tidak sedikit petani buru-buru menjual stok kopi yang disimpannya karena takut harga terus merosot. ”Seminggu terakhir, harga kopi anjlok. Banyak petani yang kena prank (tipu) isu harga bakal terus naik. Sekarang, harga kopi justru turun di kisaran Rp 2.000-Rp 5.000 per kg,” ujar petani kopi asal Sindang Danau, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Setia Budi (38) Senin (29/7).

Budi mengatakan, sejak Senin (22/7), harga biji kopi robusta dari petik buah asalan turun dari Rp 70.000-Rp 71.000 per kg menjadi Rp 68.000 per kg. Selanjutnya, harga terus turun Rp 1.000-Rp 1.500 per kg setiap hari hingga sekarang berada di angka Rp 63.000 per kg. ”Terakhir kali harga kopi Rp 63.000 per kg terjadi pada akhir April sampai Mei lalu,” katanya. Banyak petani kecewa dengan penurunan harga itu. Sebab, tak sedikit petani menyimpan hasil panen atau tak langsung menjualnya saat harga kopi Rp 70.000 per kg.

Mereka telanjur percaya spekulasi bahwa harga akan terus naik hingga di atas Rp 80.000 per kg. Namun, kini yang terjadi justru sebaliknya. Harga bukannya terus naik, melainkan merosot. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka himpun, penurunan harga itu karena gudang besar di Bakauheni, Lampung, penuh dan masih menunggu pengiriman ke negara-negara tujuan ekspor. Basis harga di Lampung turun, tetapi tidak signifikan. ”Jadi, ada kemungkinan penurunan harga drastis di tingkat petani karena ada permainan tengkulak. Mereka coba mengambil kesempatan di tengah basis harga yang sedang turun,” ujarnya. (Yoga)

Inefisiensi modal dan suku bunga tinggi yang berlangsung lama menjadi tantangan yang berisiko membatasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. Tak ayal, baik pemerintah maupun pelaku usaha pun siap bermanuver guna merespons kondisi tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan incremental capital output ratio(ICOR) yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit beranjak dari kisaran 5%. ICOR merupakan sebuah ukuran inefi siensi penggunaan modal. Makin tinggi ICOR, makin rendah produktivitas modal. Adapun, ICOR Indonesia masih terlampau tinggi, yakni 6,8. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB 6,8%. Menurutnya, kondisi investasi Indonesia belum kompetitif dengan level ICOR tersebut. Dia menyebut rata-rata Asean memiliki nilai ICOR di level 3,7%-4,5%. Perihal pembiayaan, Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) sekaligus Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin dalam kesempatan yang sama mengatakan suku bunga tinggi masih menjadi tantangan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan pinjaman, meskipun kegiatan seperti pameran otomotif mampu mengerem perlambatan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aktivitas konsumsi di Amerika Serikat yang tampaknya sudah mencapai puncaknya, memunculkan harapan tentang penurunan suku bunga di Negeri Paman Sam, yang dapat berdampak pada kebijakan suku bunga Indonesia, yang selanjutnya berimpak ke penyaluran kredit. Menurutnya, penyaluran kredit per Juni meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month). Adapun, secara tahunan, kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% menjadi Rp7.478,4 triliun. Sementara itu, menjawab tantangan produktivitas modal yang rendah, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024. Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat. Salah satu hal yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan OSS RBA versi 2 adalah revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Upaya lainnya adalah optimalisasi pelacakan proses perizinan sehingga dapat dipantau real time.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) men catatkan kinerja positif sepanjang Semester I/2024 dengan raihan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp4,4 triliun. Angka ini naik 5,8% year-on-year dan menghasilkan earnings per share sebesar Rp135,64. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan aset produktif, eisiensi operasional, dan pen cadangan yang baik. Dia menambahkan CIMB Niaga menjaga kualitas aset dengan rasio grossnon-performing loan(NPL) sebesar 2,1%. CIMB Niaga mencatat posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 22,7% dan loan to deposit ratio(LDR) sebesar 85,7%. Total aset konsolidasian per 30 Juni 2024 adalah Rp346,7 triliun, menempatkan CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp249,8 triliun dengan pertumbuhan current account and savings account (CASA) sebesar 7,4% secara tahunan menjadi Rp162,9 triliun. 

Seiring dengan capaian ini, rasio CASA menjadi sebesar 65,2%. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga, atau CIMB Niaga Syariah, berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS ter besar di Indonesia dengan total pembiayaan Rp58,1 triliun atau tumbuh 11,6% year-on-year dan DPK sebesar Rp48,1 triliun atau tumbuh 8,1% year-on-year per 30 Juni 2024. Pertumbuhan signiikan ini didorong oleh segmen ritel. CIMB Niaga terus mengembangkan produk digital untuk melengkapi layanan kantor cabang seperti OCTO Mobile dan OCTO Clicks. OCTO Mobile menjadi fokus digitalisasi bank, menyediakan itur inovatif untuk transaksi, investasi, dan layanan lainnya. CIMB Niaga juga terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip environment, social, and governance (ESG). Pada Semester I/2024, hampir 26% dari total pembiayaan CIMB Niaga (Rp56,4 triliun) mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). CIMB Niaga juga akan terus melakukan berbagai inisiatif yang komprehensif dalam isu sustainability, seperti The Cooler Earth Sustainability Series.

Sejumlah lembaga keuangan multilateral memproyeksikan perekonomian Indonesia bakal melambat pada 2024, seiring dengan tren suku bunga tinggi yang berlangsung lebih panjang dari ekspektasi semula. Asian Development Bank dan International Monetary Fund, misalnya, memperkirakan laju produk domestik bruto Indonesia tahun ini 5%, lebih lambat dari ekspansi ekonomi pada 2022 dan 2023. Pemerintah Indonesia sendiri juga memperhitungkan risiko pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dengan memasang outlook 5%—5,2% dari semula 5,2%, karena faktor geopolitik, higher for longer suku bunga, perlambatan China, dan volatilitas harga komoditas, dan volatilitas rupiah. Adapun, Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dirilis Bank Indonesia juga melihat potensi perlambatan investasi pada semester II/2024 karena faktor perizinan, suku bunga, dan infrastruktur. Pada saat bersamaan, pelemahan ekspor akibat penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan dari pasar utama membatasi pertumbuhan ekonomi tahun ini. 

Akibatnya, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh secara moderat di saat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sebagai catatan, investasi langsung—yang menyumbang sekitar 30% produk domestik bruto—cukup tangguh di tengah transisi pemerintahan. Penanaman modal pada semester I/2024 tumbuh 22,5% year-on-year, lebih cepat dari periode sama tahun lalu. Konsumsi masyarakat juga masih kuat kendati ada tanda-tanda perlambatan dengan indeks keyakinan konsumen yang menurun dalam dua bulan hingga Juni. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus bahkan selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Memang nilai surplus perdagangan terus menciut. Surplus dagang juga dapat menstimulasi ekonomi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Ekspor juga membuat industri domestik makin berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.

Presiden Joko Widodo optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Kepala Negara menyatakan, pemerintah memang melakukan pembangunan Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur secara masif, sehingga ada potensi yang tak diinginkan turut membersamai seperti potensi penyebaran penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). “Pembangunan ini [IKN] kan berpengaruh pada wilayah sekitarnya. Terakhir setahu saya [pertumbuhan ekonomi] sudah di atas 7% lebih sedikit,” tuturnya saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Istana Garuda, Senin (29/7). Sejauh ini, Otorita IKN melalui Kedeputian Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas), berupaya mencegah penyebaran penyakit ISPA di tengah masyarakat dan pekerja di wilayah IKN. Saat ini, terdapat ribuan orang melakukan pekerjaan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Presiden tidak ingin kehadirannya mengganggu progres pembangunan yang sedang berjalan. “Saya tidak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya tidak terhambat karena kedatangan saya,” ungkapnya. Meski pembangunan masih berjalan, Presiden telah bekerja di Kantor Presiden kawasan IKN, mulai dari menerima tamu hingga menggelar rapat. 

“Hari ini [kemarin] saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini,” ucapnya. Dari Jakarta, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan, mencatat Kalimantan Timur masuk ke dalam lima besar wilayah dengan investasi jumbo setelah ada proyek IKN. Untuk daftar lima besar lokasi realisasi investasi PMDN sepanjang semester I/2024 di antaranya DKI Jakarta sebesar Rp69,3 triliun, Jawa Barat sebesar Rp49,2 triliun, Jawa Timur Rp44,1 triliun, Riau Rp40,3 triliun, dan Kalimantan Timur Rp24,4 triliun. Adapun, lokasi investasi yang paling banyak disasar oleh investor asing sepanjang semester I/2024 ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai US$5,3 miliar atau senilai Rp86,32 triliun (asumsi kurs: Rp16.272). Kedua, Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi US$3,9 miliar Rp63,4 triliun, DKI Jakarta sebesar US$3,4 miliar (Rp55,32 trililun), Maluku Utara US$2,8 miliar (Rp45,56 triliun), dan Banten US$2,4 miliar (Rp39,05 triliun). “Konstruksi [investasi asing] saya pikir setelah Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kami akan bangun terlebih dulu. Kemarin Pak Basuki [Menteri PUPR] menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan sesai pada September, Oktober, dan November,” tuturnya.

Warga Indonesia sepertinya semakin makmur. Ini terlihat dari peningkatan nominal simpanan nasabah di perbankan. Di saat yang sama, porsi ritel di sejumlah instrumen pasar modal juga menunjukkan peningkatan. Jumlah investor pasar modal terus mencatatkan peningkatan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal dalam negeri sudah mencapai 12,07 juta per Juni 2024, naik 7,47% dari akhir 2023. Sekitar 99,67% merupakan investor individu. Kepemilikan investor individu pada obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) juga meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan individu pada surat utang negara per Jumat (26/7) mencapai Rp 504,55 triliun, setara 8,69% terhadap total SBN. Bulan sebelumnya, kepemilikan individu di SBN baru mencapai Rp 498,13 triliun, atau sebesar 8,59% dari total SBN beredar. Adapun porsi kepemilikan individu pada Januari lalu baru 7,72% atau sebesar Rp 440,65 triliun. 

Di saat yang sama, simpanan nasabah di perbankan naik. Menilik data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan nasabah di perbankan mencapai sekitar Rp 8.766,6 triliun, naik 8,4% secara tahunan dan naik 3% sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai, masyarakat mulai beralih ke obligasi negara karena imbal hasilnya di atas produk bank. Imbal hasil SBN mencapai 6%-7% per tahun. Bunga deposito bank umum saat ini hanya 2%-4%. Faktor lain, lanjut Bhima, penempatan dana di SBN meningkat karena orang-orang kaya sebelumnya mengantisipasi faktor pemilu, sehingga menempatkan uang di instrumen yang lebih aman. Kini, setelah pemilu usai, nasabah berani berinvestasi lagi di instrumen yang lebih berisiko. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menndaskan bahwa saat ini SBN lebih menarik dari produk bank, karena bunganya lebih tinggi. "Ini berarti inklusi keuangan dan produk pasar modal telah meningkat. Bunga deposito sekitar 4%-5% dan kena PPh 20%. Sementara SBN apalagi SRBI bisa 7,25% dengan PPh 10%," ungkapnya.

Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional.