Dengan berlinang air mata, Ana Nur Awaliyah menyampaikan kalimat pengantar saat pertemuan Paus Fransiskus dengan pelajar dan anak-anak muda lintas iman di Grha Pemuda, Kompleks Katedral Jakarta, Rabu (4/9). Ana merupakan guru, dosen, dan fasilitator anak di Buton, Sultra. Ia menyampaikan pentingnya edukasi sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Ana juga anggota tim dalam Scholas Occurrentes, gerakan pendidikan internasional yang diluncurkan pada 2013 oleh Paus Fransiskus. Gerakan kaum muda untuk merealisasi perubahan sosial melalui pendidikan ini diinisiasi Paus Fransiskus jauh sebelum dia diangkat sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Ana tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan keindahan praktik toleransi antarumat beragama di Indonesia. Salah satunya ditunjukkan dengan berdirinya dua rumah ibadah bagi umat Katolik dan Islam yang saling berdampingan, yakni Katedral dan Masjid Istiqlal.

”Untuk pertama kali dalam hidup, saya mengunjungi, masuk, dan menjadi bagian dalam Gereja Katedral. Gereja Katedral disucikan oleh umat Katolik dan tepat di depan saya, berdiri pula tempat biasanya saya beribadah,” ujarnya sembari menahan tangis. Menurut Ana, dua rumah ibadah yang saling berdampingan ini merupakan sebuah simbol toleransi, di mana sebuah perbedaan seharusnya dihadapi dan dijembatani. Ia juga mendapat pelajaran toleransi ini lewat Islam dan gerakan Scholas Occurrentes. Dalam kurikulumnya, Scholas Occurrentes melatih Ana untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota yang harusnya disekolahkan. Hal lain yang ditekankan adalah menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Sebagai seorang guru, Ana melihat kurikulum Scholas memiliki visi misi yang sama dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, dibutuhkan tim kerja untuk menciptakan generasi muda dan guru yang tak hanya cerdas, tapi juga bahagia. Setelah dua tahun berproses dan terjun langsung di Italia, Liberia, dan Afrika, Ana masih terkoneksi secara intens dengan Scholas. ”Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala perbedaan menjadi satu,” katanya. Bryan Davis, pelajar SMAN 27 Jakarta, menyebut, Indonesia memiliki praktik hidup yang kompak satu sama lain meski berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Namun, kekompakan ini dapat terancam akibat diskriminasi dan perundungan, termasuk di media sosial. (Yoga)

Pelaksanaan rangkaian Forum Indonesia Afrika atau IAF 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF MSP di Nusa Dua, Bali, sukses besar dalam meraih kerja sama dengan potensi nilai puluhan triliun rupiah. Tapi, ajang yang digelar pada 1-3 September 2024 ini menyisakan pekerjaan rumah jika Indonesia serius menyasar Afrika sebagai pasar baru. Sejumlah “PR” itu dari sisi diplomasi berkesinambungan dan sisi keuangan. Dari sisi diplomasi, persyaratan visa untuk sejumlah negara Afrika perlu dipermudah tanpa melonggarkan pengawasan. Selain itu, minimnya jumlah kedubes di Afrika perlu menjadi perhatian jika Indonesia betul-betul ingin hadir di sana.

Saat ini, dari 54 negara di Afrika, Indonesia baru hadir di 16 negara. Dubes RI untuk Nigeria, yang juga membawahkan 12 negara lain, Usra Hendra Harahap mengatakan, untuk Liberia, saat ini Indonesia masih memberlakukan kebijakan calling visa. Calling visa membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Ini menghambat kerja sama. Setiap pengajuan calling visa harus diperiksa di sembilan lembaga negara. ”Bagaimana kita mau menjalin kerja sama kalau pebisnis mereka sulit masuk ke sini?” kata Usra, Selasa (3/9). Menurut Usra, kebijakan ini seharusnya dievaluasi. Ia menyarankan pemeriksaan cukup di Kamar Dagang Liberia.

Dengan begitu, pengawasan penerbitan visa tetap ketat walau lebih mudah. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN / Bappenas, Bogat Widyatmoko mengatakan, tantangan di bidang keuangan terdapat pajak ganda dalam perdagangan dan investasi serta kendala dalam sistem pembayaran global. Untuk menyikapinya, sejumlah langkah akan diambil, termasuk mengkaji alat pembayaran di luar mata uang dollar AS yang bisa diterima negara Selatan-Selatan, merumuskan pembiayaan inovatif, serta menggalang kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan. (Yoga)

Kenaikan inflasi Agustus 2024 akibat biaya pendidikan yang dilaporkan BPS perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan. Komersialisasi pendidikan belum dibarengi kebijakan berkeadilan. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, di Jakarta, Rabu (4/9) menegaskan, biaya pendidikan dasar masyarakat mestinya ditanggung negara sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945. Konstitusi menjamin tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ”Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa pendidikan dasar yang mestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah, kok, malah jadi penyumbang inflasi terbesar,” kata Ubaid.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/9), Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengumumkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12 % secara tahunan atau 0,87 % secara kalender berjalan. Secara bulanan terjadi deflasi 0,03 %. Pada bulan Agustus 2024, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,65 %, lebih rendah dibanding tingkat inflasi Juli 2024, tetapi kelompok ini memberi andil inflasi 0,04 % terhadap inflasi umum. Tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya SD, di 1,59 %, diikuti biaya SMP 0,78 %, biaya SMA 0,36 %, serta biaya akademi atau perguruan tinggi 0,46 %. Menurut Pudji, inflasi pada kelompok pendidikan disebabkan kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan uang kuliah tunggal (UKT) pada sejumlah perguruan tinggi.

Bahkan, kenaikan UKT menjadi faktor utama dalam kenaikan inflasi karena naik 0,46 %. ”Jadi, ini kami mencatat kalau untuk uang sekolah itu, khususnya di sekolah swasta, dan kalau perguruan tinggi, ya, kalau memang menerapkan UKT, berarti ini karena kenaikan UKT,” ujarnya. Data BPS ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang mewah dan berdampak pada keberlanjutan sekolah anak. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 menunjukkan hanya 10,15 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. (Yoga)

Generasi muda berkesadaran lingkungan dan aktif menciptakan masa depan berkelanjutan makin dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, beasiswa pendidikan disediakan untuk menyiapkan generasi muda agar peduli terhadap isu keberlanjutan dan ekonomi hijau. Terkait hal itu, Kedubes Australia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia meluncurkan Beasiswa LPDP-Australia Awards, yang disediakan bagi 50 orang untuk studi tingkat master di Australia tahun 2025, menyasar program studi yang relevan dengan ekonomi biru, energi hijau/terbarukan, dan teknologi digital/informasi. Pendaftaran dibuka hingga 13 September 2024 melalui https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id.

”LPDP senang dapat bermitra dengan Australia Awards untuk mewujudkan visi para pemimpin kita dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Australia,” kata Dirut LPDP Andin Hadiyanto di Jakarta, Rabu (4/9). Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM mengutarakan, program beasiswa Australia di Indonesia berlangsung lebih dari 70 tahun. ”Kami bangga bekerja sama dengan LPDP menawarkan lebih banyak peluang bagi pelajar Indonesia mendapat pendidikan Australia berkelas dunia,” tuturnya. Dukungan bagi generasi muda berpola pikir lingkungan (green generation) juga menjadi tema program beasiswa SCG, ”Sharing the Dream”, tahun 2024 untuk 400 siswa sekolah menengah atas (SMA) sederajat dan 10 mahasiswa S-1 di Indonesia. (Yoga)

Meningkatkan partisipasi kerja perempuan akan mengungkit perekonomian nasional. Laporan Bank Dunia bahwa Indonesia telah mencapai pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan yang signifikan dalam dua dekade terakhir membangun optimisme. Namun, angka partisipasi kerja perempuan Indonesia yang tak berubah, hanya 53 % dibanding laki-laki, di 81 %, menjadi tantangan (Kompas.id, 3/9/2024). Peningkatan pencapaian pendidikan dan tingkat kesuburan perempuan serta peluang ekonomi belum mampu meningkatkan angka partisipasi kerja perempuan Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, menurut laporan Bank Dunia, angka partisipasi kerja perempuan Indonesia tertinggal jauh dibanding Timor Leste (61 %), Singapura (63 %), Vietnam (69 %), dan Kamboja (70 %).

Tanggung jawab pengasuhan dan keluarga menjadi hambatan terbesar partisipasi kerja perempuan dalam perekonomian. Norma sosial di masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Besarnya beban kerja perawatan tidak berbayar yang ditanggung perempuan ini membatasi kemampuan perempuan berpartisipasi di dunia kerja. Kebijakan di tempat kerja yang tak peka terhadap peran perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi juga mempunyai andil. UU Perkawinan yang menyebut suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga menjadi  penghambat kesetaraan penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Terbatasnya masa cuti hamil dan melahirkan membuat tak sedikit perempuan meninggalkan dunia kerja.

Guna meningkatkan angka partisipasi kerja perempuan, pemerintah perlu berinvestasi lebih besar pada ekonomi perawatan. Apalagi, pemerintah mengakui pentingnya menguatkan ekonomi perawatan sebagai jalan menuju peningkatan angka partisipasi perempuan dalam perekonomian (Bank Dunia, 2024). Perlu perubahan regulasi, kebijakan, dan undang-undang untuk mendukungnya. UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang ditetapkan menjadi salah satu bagian dari upaya integrasi kebijakan untuk memperkuat ekonomi perawatan, masih jauh dari harapan. Perlu komitmen yang kuat untuk berinvestasi dalam ekonomi perawatan agar target 70 % angka partisipasi kerja perempuan dalam RPJMN 2025-2029 tercapai. Menurut kajian McKinsey Global Institute, kenaikan partisipasi kerja perempuan sebesar 3 %, menambah 135 miliar USD pada perekonomian Indonesia 2025. (Yoga)

Suasana sepi dan lengang terlihat di salah satu sudut Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Hari Rabu (4/9/2024). Deflasi 4 bulan terakhir ini ditengarai terjadi karena lemahnya daya beli masyarakat, yang tampak dari sepinya pasar dan pusat perbelanjaan di tanah air. (Yoga)

Indonesia membidik negara-negara berkembang sebagai target pemasaran pesawat serbaguna berbadan kecil. Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF MSP 2024 di Bali, Indonesia, menjadi platform untuk meningkatkan kerja sama di bidang penerbangan tersebut. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bentuk nyata pergeseran skema kerja sama selatan-selatan dan triangular, dari yang dulunya didominasi bantuan menjadi perdagangan dan investasi. Pergeseran skema ini menjadi salah satu kesepakatan yang dilahirkan HLF MSP 2024 di Bali. Selatan-selatan atau dunia selatan merupakan sebutan bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan. Adapun triangular merujuk pada kemitraan dua atau tiga negara selatan yang didukung negara maju atau organisasi multilateral.

Pada 3 September 2024, Dirut PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Gita Amperiawan menandatangani dokumen kontrak jual-beli lima pesawat N219 dengan CEO Setdco Group Setiawan Djody di Nusa Dua, Bali, disaksikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Gita menuturkan, Afrika memiliki potensi besar untuk pertumbuhan pasar penerbangan. Negara-negara di kawasan itu membutuhkan pesawat-pesawat regional yang mampu beroperasi di bandara-bandara dengan infrastruktur yang belum optimal. ”Pesawat N219 didesain khusus untuk penerbangan perintis di medan yang sulit sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan Afrika. Kami menargetkan pesawat N219 tidak hanya Untuk pasar domestik, tetapi juga untuk internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika,” ujarnya melalui siaran pers. (Yoga)

Arsimah, seorang petani, terlihat sedang menjemur gabah di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,  pada Hari Rabu (4/9/2024). Gabah kering panen ini adalah stok terakhir yang dijual seharga Rp 7.500 per kilogram. Sudah 3 bulan persawahan di kawasan tersebut mengalami kekeringan. Sehingga hasil panen tidak maksimal, padahal harga gabah kering panen sedang bagus. (Yoga)

Kelas menengah tengah gelisah. Gegabah sedikit soal alokasi belanja, seketika mereka bisa terperosok ke kelas bawah. Apalagi, kondisi ekonomi makro juga sedang lesu. Mereka pun bersiasat jitu agar hidup bisa terus maju. Akhir Juli lalu, Abidzar (27) menemukan lubang di bagian kelingking kaki kanan sepatunya. Karyawan pemasaran mobil ini sadar harus segera menutup lubang itu agar tetap tampil rapi dan profesional demi menarik pembeli. Namun, saat pergi ke tukang reparasi sepatu, ongkos perbaikannya Rp 200.000 atau separuh harga sepatu baru serupa. Menurut dia, lebih baik beli sepatu baru saja. Irina (26), istrinya yang juga karyawan, mengingatkan agar tidak lantas membeli sepatu baru, karena gaji mereka berdua pas-pasan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

”Ada biaya KPR, makan, listrik, internet, bensin kendaraan, dan pulsa, belum biaya susu dan perlengkapan bayi kami yang baru berusia 1 tahun. Semua harus dihitung betul kalau ada biaya tambahan,” ujar Irina, Selasa (3/9). Irina lalu berselancar di toko daring. Pada 8 Agustus, 2 pekan setelah kejadian itu, ada periode diskon 8.8 di toko daring. Besaran diskonnya beragam, mulai 8 % hingga 50 %. Akhirnya, Irina dan Abidzar menemukan sepatu berwarna coklat gelap merek lokal seharga Rp 400.000. Namun, karena ada periode diskon 8.8, mereka memperoleh diskon 50 % sehingga harga sepatu itu menjadi Rp 200.000, sama dengan biaya reparasi sepatu lamanya. ”Kami menyebutnya ini taktik belanja cerdas,” ujar Irina.

Mengejar potongan harga juga dilakukan Ria (32) dengan belanja bulanan di pasar swalayan di Pondok Aren, Tangsel, yang memberi harga lebih murah 10-30 % disbanding swalayan lainnya. Toko tersebut juga kerap memberi promo beli 1 gratis 1 lagi untuk berbagai produk. Tak heran, hampir setiap hari, apalagi akhir pekan, pasar swalayan itu disesaki konsumen. Saking ramainya, Ria dan Beni, suaminya, kerap kali harus mengantre hingga 30 menit hanya untuk mendapat parkir mobil. Mereka juga harus berebut troli belanja dengan konsumen lainnya. ”Tetapi, saat membaca tulisan ’Anda telah berhemat Rp 100.000 atau Rp 200.000 atau Rp 300.000’ di struk, rasanya senang sekali,” ujar karyawan swasta bidang keuangan itu.

Baik Ria maupun Irina mengatakan, setiap bulan mereka harus bersiasat menganggarkan belanja bulanan. Sebab, kenaikan gaji mereka tak secepat kenaikan harga barang/jasa. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budihardjo Iduansjah mengatakan, kecenderungan konsumen mal saat ini memang menahan belanja, khususnya untuk merek global. Biasanya mereka membeli barang saat diskon. Pasangan Irina-Abidzar dan Ria-Beni adalah gambaran kelas menengah Indonesia yang kini tengah goyah. Kendati keduanya bekerja di sektor formal dan sudah memiliki mobil, mereka harus bersiasat karena pendapatan yang stagnan. (Yoga)

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di DI Yogyakarta terus bergulir. Dari puluhan bidang tanah, terdapat satu bidang lahan yang dibebaskan dengan luasan hanya 0,75 meter persegi. Hal itu terungkap saat pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi II dilaksanakan di Kantor Desa Sendangadi, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (3/9). Hari itu, sebanyak 52 bidang tanah menerima pembayaran ganti rugi senilai total Rp 88 miliar. Salah satu bidang tanah yang dibayarkan ganti ruginya adalah tanah warisan orangtua Heru (50) di Dusun Ngemplak, Desa Sendangadi.

Tak seperti pemilik lahan lain yang dibayar ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah, keluarga Heru harus puas dengan nilai ganti rugi terendah, yakni Rp 5,4 juta. Luas lahan yang dibebaskan hanya 0,75 meter persegi. ”Waktu tahu yang kena pembebasan seluas itu, saya juga tertawa. Tidak sampai 1 meter persegi,” ujar Heru di rumahnya di Jombor, Sleman. Secuil tanah yang kena pembebasan proyek tol itu masih berstatus milik orangtuanya yang diwariskan kepada delapan anak, termasuk Heru sebagai anak keenam, dengan total luas tanah 640 meter persegi. ”Waktu mengurus pengukuran tanah untuk pembagian warisan, diblokir BPN karena akan dibebaskan untuk pembangunan tol. Jadi, tanah tidak bisa dibagi dulu,” ujarnya.

Saat mengetahui luasan yang kena pembebasan hanya 0,75 meter persegi, pihak keluarga berniat mengikhlaskan tanah tersebut agar pembagian tanah warisan bisa dilanjutkan. Meskipun begitu, hal itu tak dimungkinkan sehingga pihak keluarga, yang diwakili kakak tertua Heru, mengikuti prosedur ganti rugi tersebut. Tanah yang terkena proyek tol itu hanya terpotong sedikit di bagian pojok karena masuk dalam ruang udara tol layang (elevated) yang akan dibangun melintasi wilayah tersebut. Sebagian konstruksi Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di wilayah DIY memang dibangun melayang. Nasib berbeda dialami Maryadi (74) yang menerima ganti rugi terbesar, yakni Rp 4,1 miliar dengan total lahan 565 meter persegi. ”Nilai ganti rugi memuaskan karena di atas harga pasaran di lokasi tersebut, alhamdulillah,” ujar Maryadi. (Yoga)