;

Berbagai Hambatan Menuju Program Prioritas

Yuniati Turjandini 06 Sep 2024 Investor Daily (H)
Sejumlah kementerian/lembaga ramai-ramai meminta tambahan anggaran tahun 2025 demi menjalankan program prioritas, setelah sebelumnya dipangkas Kementerian Keuangan. Namun permintaan ini menghadapi tantangan berat dari terbatasnya kemampuan fiskal akibat besarnya hutang dan bunga jatuh tempo pada 2025-2026. Seiring dengan itu, sejumlah kalangan khawatir sejumlah program prioritas kementerian terancam tersendat, jika penambahan anggaran tidak terpenuhi. Ini akan merugikan Indonesia ditengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Prabowo Subianto, Presiden Terpilih memasang target pertumbuhan ekonomi ambisius, yakni 8% per tahun, agar Indonesia menjadi negara maju. Target ini membutuhkan sokongan kuat dari sisi fiskal, kebijakan, hingga dunia usaha. Akan tetapi, jika penambahan anggaran disetujui, ruang fiskal penambahan baru akan makin sempit. Selain itu, defisit APBN bisa semakin membengkak, jika penambahan anggaran tidak diimbangi pendapatan negara atau realokasi pagu dari K/L lain. (Yetede)

Pengembangan Energi Nuklir di Indonesia Sudah di Ambang Pintu

Yuniati Turjandini 06 Sep 2024 Investor Daily (H)
Pengembangan energi nuklir di Indonesia sudah di ambang pintu. Hal ini seiring dengan disahkannya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemerintah dan DPR telah mencapai kata mufakat dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN. Dalam PP 79/2014 disebutkan energi pengembangan nuklir  merupakan pilihan terakhir. Artiannya nuklir mulai dimanfaatkan  jika pengembangan seluruh potensi  energi terbarukan masih belum cukup dalam pemenuhan  kebutuhan energi nasional. Dalam pengembangan KEN usulan pemerintah disebuttkan, PLTN mulai dibangun pada 2032 dengan kapasitas 250 megawatt (MW). Naskah revisi KEN versi pemerintah itu menekankan energi nuklir sebagai penyeimbang yang perlu dimanfaatkan. (Yetede)

Program Restrukturisasi Perbankan

Yuniati Turjandini 06 Sep 2024 Investor Daily

Pada Januari 2025, program restrukturisasi perbankan (PRP) mulai berjalan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Perbankan juga akan membayar premi PRP kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjalankan program tersebut. Nantinya perbankan membayar premi PRP dua kali dalam satu tahun setiap awal semester. Pada periode Januari-Juni akan dibayar pada Januari, lalu periode Juli-Desember akan dibayar pada Juli.

Besaran premi juga tidak sama, akan tergantung peringkat kompositnya, mulai dari 0,0% sampai dengan 0,0065%. Aturan ini resmi diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah  No 34/2023 tentang Besaran Bagian Premi atau Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, premi tersebut diperlukan sekali ketika sistem keuangan terguncang, sehingga industri perbankan tidak meminjam uang pemerintah tetapi menggunakan uangnya industri perbankan sendiri dari premi PRP tersebut ketika bank mengalami kejatuhan. (Yetede)

Penerbangan Internasional Langsung Ke Belitung Akan Menarik Investor

Yuniati Turjandini 06 Sep 2024 Investor Daily
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengupayakan penerbangan internasional lansung ke Belitung, Bangka Belitung (Babel), untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah ini. "Kami akan berusaha membantu penerbangan internasional dapat masuk ke Belitung, karena ingin menarik banyak wisatawan dan investasi kesini. Kita ingin lebih banyak penerbangan lebih banyak ke sini," Kata Sandiaga. Menurut dia, sudah ada dua negara yang tertarik atau berniat untuk membuka penerbangan langsung ke Belitung. yakni dari Singapura dan Malaysia (kuala Lumpur). "Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, Bapak Menteri Perhubungan mendukung, Bapak Presiden juga mendukung," ujar dia. Ia mengatakan, dengan adanya penerbangan langsung dari Singapura dan Malaysia akan menarik Investor untuk berinvestasi di kawasan KEK. (Yetede)

Memindahkan Impor ke wilayah Indonesia Timur Bukan Solusi Efektif

Yuniati Turjandini 06 Sep 2024 Investor Daily

Rencana pemerintah untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur dinilai bukan sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi industri dan ritel nasional dalam bentuk tambahan biaya  logistik yang harus ditanggung. "Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan terdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ujar Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Hippindo menawarkan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal yaitu dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia. Peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal sangat dibutuhkan. Asosiasipun mendorong pemerintah untuk memperbanyak produksi dalam negeri. (Yetede)

Antrean IPO Menyusut di Tengah Skandal

Hairul Rizal 06 Sep 2024 Kontan (H)

Hajatan initial public offering (IPO) saham sepi. Sudah sebulan terakhir, belum ada calon emiten baru yang melakukan penawaran umum saham perdana. Bahkan, jumlah emiten dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) menciut. Tercatat, ada lima calon emiten yang mundur dari rencana IPO di bursa. Penurunan jumlah pipeline IPO ini terjadi di tengah kasus suap IPO yang melibatkan karyawan BEI. Per 30 Agustus 2024 lalu, BEI mencatat, hanya ada 23 calon emiten yang berada dalam antrean IPO. Sebanyak 17 di antaranya, merupakan perusahaan skala menengah dengan nilai aset Rp 50 miliar hingga senilai Rp 250 miliar. Sedangkan lima perusahaan lainnya berskala besar, dengan aset di atas Rp 250 miliar, dan hanya ada hanya ada satu calon emiten dengan skala kecil yang memiliki nilai aset di bawah Rp 50 miliar. Pencatatan saham IPO terakhir kali dilakukan pada 8 Agustus 2024, yakni IPO saham PT Esta Indonesia Tbk (NEST). NEST menjadi emiten ke 34 yang listing pada tahun 2024 ini. Jumlah nilai emisi yang dikantongi emiten saham baru dari IPO ini sebesar Rp 5,15 triliun. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI mengatakan, menyusutnya jumlah pipeline IPO disebabkan ada keputusan internal perusahaan-perusahaan tersebut untuk menunda maupun berdasarkan evaluasi manajemen bursa. Nyoman menampik mundurnya calon emiten dari rencana IPO berkaitan dengan isu skandal gratifikasi yang masih diselidiki lebih lanjut. 

Di sisi lain, Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Keuangan dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, sepinya hajatan penawaran umum perdana saham tak bisa dipungkiri disebabkan oleh mencuatnya dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oknum karyawan BEI. Seperti diketahui. BEI dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lima karyawannya. Ini merupakan buntut pelanggan oknum karyawan yang meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten. Adapun kelimanya merupakan karyawan pada divisi penilaian perusahaan. Divisi ini bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten saham. Kuat dugaan kelima karyawan tersebut meminta sejumlah uang imbalan kepada calon emiten. Komisi XI DPR pun berencana segera memanggil otoritas pasar modal untuk mendalami kasus tersebut. Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo mengatakan, sebenarnya minat perusahaan untuk melakukan IPO di bursa saham masih banyak. Di sisi lain, para investor menginginkan IPO yang bagus. Sementara analis Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus mengatakan, sebaiknya BEI memang lebih selektif dalam menyaring saham-saham yang baru IPO tersebut. "Ini agar investor tidak dirugikan," tandasnya.

Beban Bank Berpotensi Naik Tahun Depan

Hairul Rizal 06 Sep 2024 Kontan

Biaya yang akan ditanggung perbankan untuk menunaikan kewajiban kepada regulator akan bertambah tahun depan. Pasalnya, program premi restrukturisasi (PRP) akan diberlakukan mulai Januari 2025. Bank-bank wajib membayar PRP kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan besaran hingga 0,055% dari nilai aset. Besar premi tergantung dari nilai aset dan tingkat komposit risiko bank terkait. Para bankir mengakui iuran tersebut akan membuat beban perbankan tambah bengkak tahun depan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beban non operasional bank umum pada semester I-2024 mencapai Rp 32,6 triliun, meningkat 26,6% secara tahunan dari Rp 25,7 triliun di paruh pertama 2023. Direktur Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan, pihaknya tetap siap menjalankan kewajiban itu. Namun, perseroan ini harus melakukan perencanaan alokasi dana dan memastikan kecukupan likuiditas untuk membayar premi sesuai jadwal, tanpa mengganggu arah dan rencana bisnis bank ke depannya. 

Efdinal berujar, kewajiban PRP ini akan berdampak terhadap profitabilitas ke depan. Sebab, sebagian dana dari likuiditas bank harus disisihkan membayar kewajiban itu. Direktur Keuangan Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, pembayaran premi PRP akan membuat biaya bank membengkak. Hanya saja, ia mengakui program tersebut diperlukan. Program ini akan menjaga keberlanjutan bank ke depan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sistem perbankan. "Program ini membangun kredibilitas juga, karena orang akan melihat bank punya pertahanan," ujar Edi. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai program PRP tak akan memberatkan perbankan. Iurannya tidak sebesar premi penjaminan simpanan.

ANTM Pacu Kinerja di Paruh Kedua

Hairul Rizal 06 Sep 2024 Kontan

Emiten pertambangan, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) fokus mengoptimalisasi kinerja produksi dan penjualan komoditas inti perusahaan di sisa tahun ini. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan, ANTM konsisten mengimplementasikan kebijakan strategis dalam pengelolaan biaya yang tepat dan efisien, guna memaksimalkan kinerja komoditas nikel, emas, dan bauksit. ANTM menargetkan, volume produksi dan penjualan di tahun 2024 masing-masing sebesar 22.464 ton nikel dalam feronikel (TNi). Target itu tumbuh 5% dari capaian produksi tahun 2023 sebesar 21.473 TNi, dan tumbuh 12% dari capaian penjualan feronikel tahun 2023 yang sebesar 20.138 TNi. Untuk komoditas bijih nikel, ANTM menargetkan total produksi bijih nikel konsolidasian yang digunakan sebagai bahan baku pabrik feronikel ANTM dan penjualan ke pelanggan domestik sebesar 20,58 juta wet metric ton (wmt), meningkat 53% dari capaian produksi bijih nikel tahun 2023 yang sebesar 13,45 juta wmt. Terkait dengan komoditas emas, Perusahaan menargetkan produksi emas tahun 2024 yang berasal dari tambang emas Perusahaan sebesar 958 kg (30.800 troy oz). Sedangkan, untuk penjualan emas pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 37.354 kg (1.200.959 troy oz), meningkat 43% dari capaian penjualan emas tahun 2023 yang sebesar 26.129 kg (840.067 troy oz). 

Untuk mencapai target tersebut, Antam fokus melakukan pengembangan basis pelanggan domestik untuk produk emas, bijih nikel, dan bauksit. Beberapa strategi yang dilakukan adalah fokus melakukan inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan cadangan dan sumber daya melalui eksplorasi. ANTM juga berkomitmen untuk mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV Battery) di Indonesia bersama mitra strategisnya. Terkait pencapaian kinerja sepanjang semester I-2024, Antam berhasil membukukan kenaikan penjualan sebesar 7%, yakni dari Rp 21,66 triliun pada semester I-2023 menjadi Rp 23,18 triliun. Kendati penjualan meningkat, tapi perolehan laba bersih ANTM mengalami penurunan 17,55% secara tahunan (year on year/yoy). Yakni, menjadi Rp 1,55 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1,88 triliun.

Khotbah Paus Fransiskus : Jangan Lelah Bermimpi

Yoga 06 Sep 2024 Kompas (H)

Misa kudus di kompleks Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik, Kamis (5/9) menjadi puncak kunjungan Paus Fransiskus di Tanah Air. Selain berpakaian adat, sejumlah petugas misa juga penyandang disabilitas. ”Saya berkata kepada Anda, kepada bangsa ini, kepada Nusantara yang mengagumkan dan beraneka ragam ini: jangan lelah berlayar dan menebarkan jalamu, jangan lelah bermimpi dan membangun lagi sebuah peradaban perdamaian! Beranilah selalu untuk memimpikan persaudaraan!” kata Paus dalam khotbahnya yang disampaikan dalam bahasa Italia. Paus tiba di kompleks GBK untuk memimpin misa, pukul 16.00 WIB. Presiden Jokowi turut menyambut kedatangan Paus. Dengan naik Maung MV3 Pope Mobile berwarna putih dan didampingi Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, Paus lalu menuju Stadion Madya GBK untuk menyapa umat yang hadir.

Pada pukul 16.20 WIB, Paus keluar dari Stadion Madya menuju Stadion Utama GBK. Kedatangan Paus di Stadion Utama GBK disambut tepuk tangan umat yang kemudian menyanyikan lagu ”Viva Il Papa, Viva Papa Francesco”. Dalam misa ini, bacaan pertama dibaca oleh Benediktus Dustin. Dengan teks huruf braille, ia membacakan Injil dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saat pembacaan doa umat, sejumlah orang berpakaian adat naik ke panggung, dari pakaian adat Papua hingga Jawa, bergantian memanjatkan doa dengan bahasa daerah masing-masing, antara lain, bahasa Jawa, Toraja, Manggarai (NTT), Batak Toba, Dayak Kanayatn, dan Malind (Merauke, Papua).

Doa dipanjatkan, untuk para pemimpin negeri supaya dalam pengambilan keputusan dapat senantiasa memperjuangkan kebaikan, keadilan, dan kedamaian bangsa. Ada pula doa untuk mereka yang sedang sakit, terkena bencana, dan lanjut usia agar penderitaan mereka bisa diringankan. Paus Fransiskus, dalam khotbahnya, menyampaikan, kita kadang merasa tak mampu, merasakan beratnya komitmen yang begitu besar. Manusia kadang merasa tak selalu mendapat hasil yang diharapkan. Meski demikian, Paus mengajak semua orang untuk tidak menjadi tawanan kegagalan. ”Kita perlu yakin dan percaya pada Tuhan dan penyelenggaraan-Nya,” ujar Paus. (Yoga)


Mengutak-Atik Anggaran Demi Program Prioritas

Hairul Rizal 05 Sep 2024 Kontan (H)

Pemerintah dan parlemen sepakat menambah dan menggeser beberapa alokasi dana belanja pada tahun depan. Keputusan ini untuk memuluskan langkah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalani sederet program unggulan yang sudah dijanjikan saat kampanye pilpres lalu. Kegiatan yang disebut-sebut sebagai program percepatan (quick win) tersebut masuk dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiobal (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bank Indonesia, Rabu (4/9), disepakati anggaran program quick win mencapai Rp 113 triliun. Duit tersebut untuk enam program Program utama adalah makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Rp 3,2 triliun. Total anggaran program quick win masuk alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam postur sementara APBN 2025. Konsekuensinya, ada sejumlah anggaran yang digeser. Misalnya cadangan anggaran pendidikan dipangkas dari sebelumnya Rp 107,86 triliun menjadi Rp 41,01 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tambahan anggaran tersebut berasal dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) dan kenaikan PNBP K/L dengan total Rp 8,26 triliun. Juga pengurangan sejumlah anggaran belanja non K/L, yakni cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah Rp 14,38 triliun. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pihaknya akan sepenuhnya membantu pelaksanaan program tersebut melalui kewenangan Banggar. "Saat ini, sedang kami bahas bersama di panja (panitia kerja). Nanti kami sepakati bersama dengan pemerintah," kata Said kepada KONTAN, kemarin. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LEPM) Universitas Indonesia Teuku Riefky melihat, berbagai program itu, khususnya makan bergizi gratis, tak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan. Direktur Eksekuitf Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berharap program quick win ini memicu perputaran konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Termasuk, program makan gratis yang membutuhkan distribusi logistik, bahan pangan, hingga usaha mikro kecil menengah.

Pilihan Editor