Meningkatkan partisipasi kerja perempuan akan mengungkit perekonomian nasional. Laporan Bank Dunia bahwa Indonesia telah mencapai pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan yang signifikan dalam dua dekade terakhir membangun optimisme. Namun, angka partisipasi kerja perempuan Indonesia yang tak berubah, hanya 53 % dibanding laki-laki, di 81 %, menjadi tantangan (Kompas.id, 3/9/2024). Peningkatan pencapaian pendidikan dan tingkat kesuburan perempuan serta peluang ekonomi belum mampu meningkatkan angka partisipasi kerja perempuan Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, menurut laporan Bank Dunia, angka partisipasi kerja perempuan Indonesia tertinggal jauh dibanding Timor Leste (61 %), Singapura (63 %), Vietnam (69 %), dan Kamboja (70 %).

Tanggung jawab pengasuhan dan keluarga menjadi hambatan terbesar partisipasi kerja perempuan dalam perekonomian. Norma sosial di masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Besarnya beban kerja perawatan tidak berbayar yang ditanggung perempuan ini membatasi kemampuan perempuan berpartisipasi di dunia kerja. Kebijakan di tempat kerja yang tak peka terhadap peran perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi juga mempunyai andil. UU Perkawinan yang menyebut suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga menjadi  penghambat kesetaraan penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Terbatasnya masa cuti hamil dan melahirkan membuat tak sedikit perempuan meninggalkan dunia kerja.

Guna meningkatkan angka partisipasi kerja perempuan, pemerintah perlu berinvestasi lebih besar pada ekonomi perawatan. Apalagi, pemerintah mengakui pentingnya menguatkan ekonomi perawatan sebagai jalan menuju peningkatan angka partisipasi perempuan dalam perekonomian (Bank Dunia, 2024). Perlu perubahan regulasi, kebijakan, dan undang-undang untuk mendukungnya. UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang ditetapkan menjadi salah satu bagian dari upaya integrasi kebijakan untuk memperkuat ekonomi perawatan, masih jauh dari harapan. Perlu komitmen yang kuat untuk berinvestasi dalam ekonomi perawatan agar target 70 % angka partisipasi kerja perempuan dalam RPJMN 2025-2029 tercapai. Menurut kajian McKinsey Global Institute, kenaikan partisipasi kerja perempuan sebesar 3 %, menambah 135 miliar USD pada perekonomian Indonesia 2025. (Yoga)

Suasana sepi dan lengang terlihat di salah satu sudut Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Hari Rabu (4/9/2024). Deflasi 4 bulan terakhir ini ditengarai terjadi karena lemahnya daya beli masyarakat, yang tampak dari sepinya pasar dan pusat perbelanjaan di tanah air. (Yoga)

Indonesia membidik negara-negara berkembang sebagai target pemasaran pesawat serbaguna berbadan kecil. Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF MSP 2024 di Bali, Indonesia, menjadi platform untuk meningkatkan kerja sama di bidang penerbangan tersebut. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bentuk nyata pergeseran skema kerja sama selatan-selatan dan triangular, dari yang dulunya didominasi bantuan menjadi perdagangan dan investasi. Pergeseran skema ini menjadi salah satu kesepakatan yang dilahirkan HLF MSP 2024 di Bali. Selatan-selatan atau dunia selatan merupakan sebutan bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan. Adapun triangular merujuk pada kemitraan dua atau tiga negara selatan yang didukung negara maju atau organisasi multilateral.

Pada 3 September 2024, Dirut PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Gita Amperiawan menandatangani dokumen kontrak jual-beli lima pesawat N219 dengan CEO Setdco Group Setiawan Djody di Nusa Dua, Bali, disaksikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Gita menuturkan, Afrika memiliki potensi besar untuk pertumbuhan pasar penerbangan. Negara-negara di kawasan itu membutuhkan pesawat-pesawat regional yang mampu beroperasi di bandara-bandara dengan infrastruktur yang belum optimal. ”Pesawat N219 didesain khusus untuk penerbangan perintis di medan yang sulit sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan Afrika. Kami menargetkan pesawat N219 tidak hanya Untuk pasar domestik, tetapi juga untuk internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika,” ujarnya melalui siaran pers. (Yoga)

Arsimah, seorang petani, terlihat sedang menjemur gabah di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,  pada Hari Rabu (4/9/2024). Gabah kering panen ini adalah stok terakhir yang dijual seharga Rp 7.500 per kilogram. Sudah 3 bulan persawahan di kawasan tersebut mengalami kekeringan. Sehingga hasil panen tidak maksimal, padahal harga gabah kering panen sedang bagus. (Yoga)

Kelas menengah tengah gelisah. Gegabah sedikit soal alokasi belanja, seketika mereka bisa terperosok ke kelas bawah. Apalagi, kondisi ekonomi makro juga sedang lesu. Mereka pun bersiasat jitu agar hidup bisa terus maju. Akhir Juli lalu, Abidzar (27) menemukan lubang di bagian kelingking kaki kanan sepatunya. Karyawan pemasaran mobil ini sadar harus segera menutup lubang itu agar tetap tampil rapi dan profesional demi menarik pembeli. Namun, saat pergi ke tukang reparasi sepatu, ongkos perbaikannya Rp 200.000 atau separuh harga sepatu baru serupa. Menurut dia, lebih baik beli sepatu baru saja. Irina (26), istrinya yang juga karyawan, mengingatkan agar tidak lantas membeli sepatu baru, karena gaji mereka berdua pas-pasan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

”Ada biaya KPR, makan, listrik, internet, bensin kendaraan, dan pulsa, belum biaya susu dan perlengkapan bayi kami yang baru berusia 1 tahun. Semua harus dihitung betul kalau ada biaya tambahan,” ujar Irina, Selasa (3/9). Irina lalu berselancar di toko daring. Pada 8 Agustus, 2 pekan setelah kejadian itu, ada periode diskon 8.8 di toko daring. Besaran diskonnya beragam, mulai 8 % hingga 50 %. Akhirnya, Irina dan Abidzar menemukan sepatu berwarna coklat gelap merek lokal seharga Rp 400.000. Namun, karena ada periode diskon 8.8, mereka memperoleh diskon 50 % sehingga harga sepatu itu menjadi Rp 200.000, sama dengan biaya reparasi sepatu lamanya. ”Kami menyebutnya ini taktik belanja cerdas,” ujar Irina.

Mengejar potongan harga juga dilakukan Ria (32) dengan belanja bulanan di pasar swalayan di Pondok Aren, Tangsel, yang memberi harga lebih murah 10-30 % disbanding swalayan lainnya. Toko tersebut juga kerap memberi promo beli 1 gratis 1 lagi untuk berbagai produk. Tak heran, hampir setiap hari, apalagi akhir pekan, pasar swalayan itu disesaki konsumen. Saking ramainya, Ria dan Beni, suaminya, kerap kali harus mengantre hingga 30 menit hanya untuk mendapat parkir mobil. Mereka juga harus berebut troli belanja dengan konsumen lainnya. ”Tetapi, saat membaca tulisan ’Anda telah berhemat Rp 100.000 atau Rp 200.000 atau Rp 300.000’ di struk, rasanya senang sekali,” ujar karyawan swasta bidang keuangan itu.

Baik Ria maupun Irina mengatakan, setiap bulan mereka harus bersiasat menganggarkan belanja bulanan. Sebab, kenaikan gaji mereka tak secepat kenaikan harga barang/jasa. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budihardjo Iduansjah mengatakan, kecenderungan konsumen mal saat ini memang menahan belanja, khususnya untuk merek global. Biasanya mereka membeli barang saat diskon. Pasangan Irina-Abidzar dan Ria-Beni adalah gambaran kelas menengah Indonesia yang kini tengah goyah. Kendati keduanya bekerja di sektor formal dan sudah memiliki mobil, mereka harus bersiasat karena pendapatan yang stagnan. (Yoga)

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di DI Yogyakarta terus bergulir. Dari puluhan bidang tanah, terdapat satu bidang lahan yang dibebaskan dengan luasan hanya 0,75 meter persegi. Hal itu terungkap saat pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi II dilaksanakan di Kantor Desa Sendangadi, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (3/9). Hari itu, sebanyak 52 bidang tanah menerima pembayaran ganti rugi senilai total Rp 88 miliar. Salah satu bidang tanah yang dibayarkan ganti ruginya adalah tanah warisan orangtua Heru (50) di Dusun Ngemplak, Desa Sendangadi.

Tak seperti pemilik lahan lain yang dibayar ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah, keluarga Heru harus puas dengan nilai ganti rugi terendah, yakni Rp 5,4 juta. Luas lahan yang dibebaskan hanya 0,75 meter persegi. ”Waktu tahu yang kena pembebasan seluas itu, saya juga tertawa. Tidak sampai 1 meter persegi,” ujar Heru di rumahnya di Jombor, Sleman. Secuil tanah yang kena pembebasan proyek tol itu masih berstatus milik orangtuanya yang diwariskan kepada delapan anak, termasuk Heru sebagai anak keenam, dengan total luas tanah 640 meter persegi. ”Waktu mengurus pengukuran tanah untuk pembagian warisan, diblokir BPN karena akan dibebaskan untuk pembangunan tol. Jadi, tanah tidak bisa dibagi dulu,” ujarnya.

Saat mengetahui luasan yang kena pembebasan hanya 0,75 meter persegi, pihak keluarga berniat mengikhlaskan tanah tersebut agar pembagian tanah warisan bisa dilanjutkan. Meskipun begitu, hal itu tak dimungkinkan sehingga pihak keluarga, yang diwakili kakak tertua Heru, mengikuti prosedur ganti rugi tersebut. Tanah yang terkena proyek tol itu hanya terpotong sedikit di bagian pojok karena masuk dalam ruang udara tol layang (elevated) yang akan dibangun melintasi wilayah tersebut. Sebagian konstruksi Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di wilayah DIY memang dibangun melayang. Nasib berbeda dialami Maryadi (74) yang menerima ganti rugi terbesar, yakni Rp 4,1 miliar dengan total lahan 565 meter persegi. ”Nilai ganti rugi memuaskan karena di atas harga pasaran di lokasi tersebut, alhamdulillah,” ujar Maryadi. (Yoga)

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati postur sementara APBN tahun Anggaran 2025 dengan belanja pemerintah pusat naik hingga 8,26% triliun menjadi Rp 2.701,4 triliun. Perubahan komposisi postur belanja pemerintah  pusat itu dilakukan untuk mengakomodir  sejumlah program quick win pemerintah baru yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L). Guna menutupi pembengkakan itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2025 dinaikkan dengan besaran yang sama, yakni Rp8,26 trliun, menjadi Rp 513,6 triliun. Dari total penaikan PNBP tersebut, Rp 4 triliun diantaranya atau sekitar 48% ditutup melalui penambahan target setoran dividen BUMN. Sedangkan Rp 4,26 triliun sisanya berasal dari beberapa K/L penting yang selama ini menjadi penyumbang PNBP. (Yetede)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden AS tinggal sekitar dua bulan lagi, namun sejumlah pengamat terus mengamati perkembangan politik di AS untuk dapat memperkirakan dampaknya pada perdagangan dan perekonomian dunia. Pada 1 September 2024 sebuah website yang dikelola oleh jaringan ABC News bersama 538 yang memusatkan kegiatannya pada analisa jajak-pendapat nasional di bidang politik, ekonomi dan olahraga di AS menyajikan data terbaru tingkat keberterimaan (endorsement) Calon Presiden (Capres) Donald Trump dari Partai Republik dan Capres Kamala Harris dari Partai Demokrat. Dilaporkan bahwa Kamala Harris unggul 3,2 poin dari Donald Trump, atau tepatnya 47,1% untuk Harris dan 43,8% untuk Trump. Angka ini tentu masih akan berubah terutama di negara-bagian seperti Ohio, Florida, Virginia, Wisconsin, Pennsyvanisa, North Carolina, Iowa dan New Hampshire yang merupakan swinf satates pada masa pemilu kali ini. (Yetede)

Pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih berada di level 7%. Untuk itu, OJK menargetkan pangsa pasar bisa meningkat menjadi 10% pada 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan syariah diharapkan  dapat meningkatkan value bagi individu bank dan  juga  keseluruhan sistem perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. "Sekarang market share perbankan syariah 7,29%, daro 5% ke 7,29% ini lama sekali. Jadi target kami tidak muluk-muluk, mudah-mudahan di 2027 market share bisa mencapai 10%, itu juga bagus," kata Dian. Untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, OJK coba dengan mendorong konsolidasi. Namun, tidak dengan pendekatan memaksa, namun lebih menekankan pada inisiatif bank sendiri. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi aset finansial luar negeri (AFLN) Indonesia meningkat didorong oleh peningkatan investasi penduduk pada berbagai intrusmen finansial luar negeri. Posisi AFLN pada akhir triwulan II-2024 US$ 491,5 miliar, naik 1,2% secara quarter to quarter (qtq) dari US$ 485,7 miliar pada akhir triwulan I-2024 sebesar US$ 253,9 miliar. Penurunan kewajiban neto itu bersumber dari peningkatan posisi AFLN dan penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN). Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan posisi AFLN Indonesia tersebut bersumber dari kenaikan  penempatan pada pada hampir seluruh komponen AFLN, terutama dalam bentuk intrusmen utang. Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya terkait kenaikan beberapa aset finansial luar negeri. (Yetede)