Langkah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang dikabarkan berencana menurunkan suku bunga acuannya bulan ini, yang kemungkinan juga diikuti BI dengan menurunnya BI Rate, dinilai positif oleh hampir semua kalangan termasuk pelaku di industry fintech peer to peer lending/P2P lending atau pinjaman online (pinjol). Industri ini diperkirakan tumbuh nantinya seiring dengan makin diminatinya para lender dan para borrower. Menurunnya suku bunga tersebut akan membuat industry ini memiliki daya saing yang makin kompetitif dengan instrument investasi lainnya turun. “Ketika kejadian suku bunga acuan bank sentral turun, P2P lending jadi punya kesempatan bagus untuk bisa (memilih) bersaing dengan suku bunga manfaat yang lebih kompetitif. Suku bunga instrumen investasi bisa jadi akan turun, termasuk ke SBN,” kata Direktur Ekonomi Digital center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. (Yetede)

Sikap pelaku pasar yang memperkirakan akan terjadinya penurunan suku bunga acuan Bank Sentra Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR), berdampak positif terhadap masuknya aliran modal asing (capital inflow) ke pasar uang negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut turut meningkatkan kinerja cadangan devisa (cadev) Indonesia. BI mencatat posisi cadangan cadev Indonesia pada akhir Agustus 2024 sebesar US$ 150,2 miliar, meningkat dibanding pada posisi akhir Juli 2024 sebesar US$ 145,4 miliar. Dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada Agustus 2024, The Fed memutuskan suku bunga acuan bank sentral AS masih dikisaran 5,2% sampai 5,5%. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Edi Susianto menyatakan, adanya ekspektasi penurunan FFR akan berpotensi mendorong inflow dari investasi asing ke pasar uang Indonesia, sehingga dapat mendorong surplus dari neraca modal dan finansial. “Hal tersebut tentunya akan cukup kondusif bagi posisi cadangan devisa ke depan,” jelas Edi. (Yetede)

KOMISI Pemberantasan Korupsi berjanji akan konsisten menindak calon kepala daerah yang penanganan kasusnya ditunda sementara selama pergelaran pemilihan kepala daerah 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penundaan itu dilakukan tanpa adanya tekanan. “Apakah proses hukumnya akan dihentikan? Saya pastikan tidak mungkin kami hentikan,” katanya saat ditemui Tempo di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Alex—begitu Alexander Marwata disapa—menyatakan pihaknya telah merancang langkah kalaupun calon kepala daerah yang bermasalah itu terpilih. Menurut Alex, KPK nantinya mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mempertimbangkan agar si calon kepala daerah itu tidak dilantik. “Untuk penyidikan-penyidikan yang sedang berjalan, yang diduga kuat cukup buktinya, kami sampaikan ke KPU dan KPU daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan penundaan proses hukum terhadap para calon kepala daerah itu akan berjalan lebih-kurang tiga bulan, dari September hingga pencoblosan pada November mendatang. Tessa menyebutkan sikap KPK ini tidak berubah dibanding saat kontestasi pemilihan presiden 2024. (Yetede)

PEMERINTAH Indonesia menjadikan transisi energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembangunan hingga 2029. Dari sektor energi hingga transportasi akan mendapat percepatan. Terdengar menakjubkan. Tapi apakah hal tersebut realistis? Dalam beberapa catatan, upaya transisi energi ternyata masih menunjukkan pelbagai kendala. Selain masih banyak inkonsistensi dari pemerintah, masyarakat belum begitu memahami apa itu transisi energi.

Survei kami bersama tim Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan hanya 20,09 persen muslim Indonesia tahu tentang istilah tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penting bagi pemerintah untuk mendudukkan segala kebijakan yang selaras dengan alam pikir masyarakat beragama, terutama kebijakan transisi energi yang membutuhkan pelibatan masyarakat. Keselarasan penting agar transisi energi Indonesia mendapat dukungan dan partisipasi yang masif dari masyarakat.

Kami mensurvei 3.045 responden muslim berusia 15 tahun ke atas dari semua provinsi di Indonesia seputar pemahaman mereka terhadap isu lingkungan dan perilaku ramah lingkungan, termasuk transisi energi. Survei ini memiliki margin kesalahan 2-4 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Melalui survei ini, kami menemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang transisi energi ternyata tidak menjamin pemahaman yang benar perihal konsep tersebut. Mereka yang menjawab, “Ya, tahu transisi energi”, ternyata tidak sepenuhnya memahami konsep transisi energi. (Yetede)

Latvia menyatakan siap memasok susu bubuk bagi program makan gratis pemerintahan presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. Riga dan Jakarta juga ingin kerja sama lebih erat di sektor ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Menlu Latvia, Baiba Braze menyampaikan kesiapan selepas diterima Menlu RI Retno Marsudi. Dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (5/9), Retno dan Braze membahas kerja sama politik hingga budaya. ”Latvia adalah salah satu mitra dagang kita yang paling besar di kawasan Baltik,” kata Retno. Meski belum besar, perdagangan Indonesia-Latvia terus tumbuh. Tahun lalu, volumenya 83,4 juta USD. ”Meski secara geografis Indonesia dan Latvia terpisah oleh jarak, kita memiliki nilai-nilai dan aspirasi yang sama untuk perdamaian dan stabilitas global serta kemakmuran kedua bangsa kita,” ujar Retno. Braze mengatakan, Latvia mengekspor sejumlah komoditas barang dan jasa.

Mikrotik merupakan perusahaan terbesar Latvia di Indonesia. Perusahaan itu salah satu produsen utama router global. Melalui negara ketiga, Latvia memasok susu bubuk ke Indonesia. Latvia siap meningkatkan pasokan jika Indonesia membutuhkan. ”Banyak susu Latvia dikirim ke Indonesia. Bagus untuk anak-anak,” ucap Braze. Ia sudah mendengar rencana program makan gratis Indonesia. ”Setiap negara punya program serupa. Latvia punya,” kata mantan Asisten Sekjen NATO itu. Di Latvia, makan gratis terbagi beberapa jenis. Ada untuk orang tidak mampu, ada untuk anak sekolah. Murid bisa mendapat makan gratis beberapa kali sehari. Di sekolah yang tidak tersedia makan gratis, ada subsidi. Dengan demikian, harga makanan di kantin tetap murah dan terjangkau pelajar. Dalam konteks Indonesia, jika dibutuhkan, Latvia siap terlibat. Latvia juga siap bekerja sama dalam berbagai sektor dengan Indonesia. (Yoga)

Kegusaran Paus Fransiskus terhadap sistem ekonomi saat ini yang menurut dia hanya didasarkan pada motif mencari keuntungan, yang meminggirkan warga masyarakat miskin, perusakan lingkungan, serta menyebabkan kesenjangan dan segresi sosial, mendorongnya menyerukan perbaikan rumah ekonomi bersama, yang disampaikan dalam berbagai dokumen, seperti Evangelii Gaudium (2013), Laudato Si (2015), Querida Amazonia (2020), termasuk dalam dokumen pesan Paus Fransiskus kepada peserta pertemuan bertajuk Economy of Francesco pada tahun 2020 silam. Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi yang memengaruhi nasib mayoritas warga bumi saat ini sungguh merupakan model ekonomi yang membunuh (Evangelii Gaudium, 53). Ciri utamanya adalah adanya pengucilan dan ketidaksetaraan.

Sistem ekonomi itu, menurut Paus Fransiskus, membenarkan ”fetisisme uang” (Evangelii Gaudium, 55) dan pada dasarnya tidak adil dari akarnya (Evangelii Gaudium, 59) karena sistem tersebut membiarkan dan mempertahankan otonomi absolut pasar dan spekulasi uang (Evangelii Gaudium, 56; 202). Kelompok rentan terasing dari masyarakatnya, berada di pinggiran, dan hak-haknya tercabut (Evangelii Gaudium, 53). Dominasi dan penyingkiran tersebut amat kuat terjadi terhadap masyarakat adat di negara-negara berkembang. Paus Fransiskus menilai, sistem ekonomi saat ini telah menjadi instrumen baru kolonialisasi di mana kepentingan akumulasi ekonomi dari mereka yang kuat dan berkuasa terus memperluas, sekaligus mengusir serta meminggirkan penduduk asli dan masyarakat adat (Querida Amazonia, 9).

Akibatnya, para penduduk asli harus bermigrasi ke bagian periferi perkotaan, bahkan sampai ke luar negeri, tanpa kecukupan pengetahuan dan keterampilan. Di sana mereka tidak mengalami pembebasan atas masalah yang dihadapi, tetapi malah mengalami perbudakan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Situasi ekonomi politik dunia yang sungguh predatoris dan membunuh itu mendorong Paus Fransiskus mengadakan pertemuan bertema Economy of Francesco pada 19-21 November 2020, yang mengundang dan melibatkan 20 negara, dari semua belahan dunia. Paus Fransiskus mengeluarkan pesan apostolik yang sangat menginspirasi. Paus Fransiskus merancang dan menyerukan suatu model dan tata ekonomi baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta dijalin dalam dialog lintas batas.

Ia menegaskan agar umat beragama zaman ini untuk secara aktif membangun dan memperjuangkan norma baru untuk tata kelola politik dan ekonomi yang lebih baik (Economy of Francesco, 2020), juga untuk melawan ”ekonomi eksklusi dan ketidaksetaraan” (Evangelii Gaudium, 53). Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi dan politik yang baik tak tunduk pada hasrat paradigma efisiensi teknokratis, tetapi mesti mengabdi kepentingan umum, terutama melayani umat manusia (Laudato Si, 169). Oleh karena itu, sistem ekonomi politik mesti mengarah pada upaya meminimalisasi kesenjangan, serta menghapus diskriminasi dan memerdekakan umat manusia dari aneka jenis perbudakan,pemiskinan, kesenjangan, dan polarisasi. (Yoga)

Forum Indonesia Afrika (IAF) 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) di Bali, 1-3 September 2024, berjalan baik. Berbagai nota kesepahaman kerjasama dihasilkan dengan nilai miliaran USD atau puluhan triliun rupiah. Seperti diberitakan Kompas.id, bidang kerja sama yang disepakati Indonesia dan sejumlah negara Afrika, mulai dari kesehatan, infrastruktur, perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan. Beberapa pemimpin negara Afrika datang bersama delegasi mereka. Tak hanya oleh Indonesia, pengerahan sumber daya untuk membangun kerja sama dengan negara-negara Afrika juga dilakukan China.

Dari sisi perdagangan, dari 1 miliar USD pada 1980, perdagangan China dengan negara-negara Afrika melonjak menjadi 10 miliar USD pada tahun 2000 serta 282 miliar USD pada 2023. Dalam kondisi kompetitif itu, peluang tetap terbuka bagi Indonesia. Dengan porsi penduduk muda yang besar serta tingginya potensi ekonomi, Afrika memerlukan mitra erat selain China. Indonesia harus bisa mengisinya. Segenap sumber daya harus kita kerahkan, termasuk sumber daya diplomasi, antara lain, dengan menambah jumlah perwakilan RI di Afrika. (Yoga)

Pemerintah dan DPR mengangkat wacana untuk mengubah ketentuan alokasi wajib anggaran pendidikan. Dana pendidikan yang selama ini mengacu pada belanja negara ingin diubah menjadi mengacu pada pendapatan. Implikasinya, nilai anggaran pendidikan dalam APBN berpotensi menjadi lebih kecil. Wacana itu tiba-tiba mencuat dalam raker pembahasan RAPBN 2025 antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9). Usulan itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani menjelang akhir rapat.

Menurut dia, pemerintah saat ini sedang membahas cara untuk mengantisipasi risiko belanja wajib (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan, agar tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah. Selama ini, anggaran pendidikan diwajibkan 20 % dari total belanja di APBN. Hal itu diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Menurut Sri Mulyani, penggunaan nilai belanja negara sebagai penentu 20 % anggaran pendidikan selama ini berpotensi menyulitkan pengelolaan keuangan negara. Sebab, nilai belanja negara berpotensi menjadi fluktuatif seiring dinamika kondisi perekonomian.

Contohnya, ketika terjadi peningkatan harga minyak dunia dan penurunan kurs rupiah pada 2022, anggaran subsidi energi membengkak hingga Rp 200 triliun sehingga total belanja negara ikut naik. Konsekuensinya, anggaran pendidikan harus naik demi konsisten dengan aturan 20 % dari total belanja ”Bagaimana APBN terjaga, defisit terjaga di bawah 3 %, tapi kepatuhan terhadap aturan 20 % anggaran pendidikan itu tetap kita jaga,” ucapnya. Ekonom Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto mengingatkan, langkah itu berpotensi menurunkan anggaran pendidikan hingga Rp 120 triliun-Rp 125 triliun. Karena itu, pemerintah perlu hati-hati mengkajinya agar tidak menimbulkan kegaduhan. (Yoga)