;

Vera Nofita, Menukar Emas dengan Sampah

Yoga 07 Sep 2024 Kompas (H)

Vera Nofita (48) mengelola Bank Sampah Gunung Emas karena ingin hidupnya berguna bagi orang lain. Konsistensinya membuat ibu-ibu anggota bank sampah sukses mengonversi sampah menjadi 1,8 kg emas dalam tiga tahun. Sepuluh tahun lalu, ibu dua anak itu bekerja sebagai penyiar radio di Bekasi, Jabar. Dalam wawancara dengan AB Susanto, begawan konsultan bisnis keluarga. AB Susanto berujar yang mengenai relung hatinya, ”Kita harus melakukan sesuatu yang punya dampak kepada orang lain. Mereka tahu kita dan paling tidak, ketika kita tidak ada di dunia (meninggal), mereka akan berpikir dan berdoa untuk kita,” tutur Vera mengulang perkataan AB Susanto kepadanya, Kamis (22/8). Semula, ia menginisiasi tabungan khusus ibu rumah tangga di Kampung Pulo Kambing, Jatinegara, Jaktim, pada 2013.

Tetangganya, para ibu rumah tangga kelas menengah ke bawah, diajak menabung Rp 500 hingga Rp 2.000 dari uang sisa pemberian suami, untuk keperluan mendadak di waktu yang akan datang. ”Intinya mengajak ibu-ibu supaya punya tabungan untuk masa depan. Mereka tabung sedikit demi sedikit sehingga bermanfaat nantinya,” ujarnya. Seiring waktu datang seorang ibu yang ingin punya tabungan. Namun, tak punya sisa uang karena pemberian suaminya hanya Rp 50.000. Ia menyarankan tukar sampah jadi uang. Saran ini menjadi pembuka jalan terbentuknya Bank Sampah Gunung Emas pada 2014. Vera lantas mempelajari apa itu bank sampai dan bagaimana manajemennya dari kenalan di LBH APIK, APK Foundation. Setahun pertama terlewati berkat kegigihan Vera dan konsistensi ibu-ibu memilah sampah.

Dengan tekad bulat, dia menyurati PT Antam Tbk, meminta dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk program Nyimas atau Nyimpan Sampah Jadi Emas. Dalam tiga tahun, dari 2015 sampai 2018, mereka sukses mengonversi sampah jadi 1,8 kg emas. Program Nyimas mengantar Vera meraih penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. ”Setelah CSR selesai, Nyimas tidak sekencang dulu karena biaya mengenalkan program ini mahal. Kami harus punya modal untuk membeli emas dalam jumlah tertentu,” ucapnya. Vera tidak patah semangat. Pengelola bank sampah mesti mandiri dan konsisten menjalankan tukar sampah menjadi uang, menguatkan relasi ataupun inovasi.

Bank Sampah Gunung Emas bertahan dari hantaman pandemi Covid-19. Padahal, saat itu, ia dan teman-teman hanya menawarkan kelas hidroponik dengan tarif Rp 10.000 per orang sebagai ganti terbatasnya tukar sampah. ”Siapa sangka kelas ini laris  manis. Pembelinya sampai 60.000 orang,” tuturnya. Alhasil, pada 2023, KLHK mengganjarnya sebagai satu dari 10 bank sampah dengan kinerja terbaik. Pada tahun yang sama, PT Pegadaian (Persero) memberi penghargaan kepada Vera dan teman-teman sebagai satu dari 10 pengelola bank sampah binaan baru terbaik nasional dalam program Clean & Gold Movement, bagian dari The Gade Clean & Gold atau menukar sampah jadi tabungan emas sesuai harga setiap hari. Kini, sudah 120 warga yang membuka tabungan emas melalui Bank Sampah Gunung Emas. Bank sampah itu juga bisa menyewa bangunan seluas 100 meter persegi di Pulogadung dengan biaya Rp 45 juta per tahun berikut satu pikap dan motor pengangkut sampah untuk operasional. (Yoga)


Subsidi Energi Yang Sesuai Mekanisme

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah dan badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) berencana memenangkan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp1,1 triliun, menjadi Rp203,4 triliun. Penyusuran subsidi energi tahun mendatang tersebut diyakini akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan, dengan menggunakan mekanisme yang sesuai. Salah satu mekanisme yang tengah disiapkan untuk penyaluran BBM adalah melalui pembatasan yang hingga saat ini dalam proses penggodokan. Anggaran subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis bahan bakar tertentu sebesar Rp26,7 triliun atau tetap, subsidi LPG 3 kg Rp 87 triliun, turun dari Rp90,2 triliun. Namun, pemerintah menyatakan penurunan alokasi untuk subsidi BBM disebabkan oleh perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 dari Rp 16.100 ke Rp16 ribu per dolar AS. “Dari pada menaikkan harga, dampaknya akan lebih besar. Maka yang harus ditempuh adalah pembatasan, hingga subsidi benar-benar tepat sasaran. Yang behak mendapatkan subsidi akan tetap memperoleh subsidi,” kata Pengamat Ekonomi dari UGM. (Yetede)


IHSG Menuju 8.000 di Akhir Tahun

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Investor Daily (H)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus menunjukkan performa impresif selama 2024 dan diproyeksikan menguat hingga level 8000 pada akhir tahun ini. Pencapaian rekor baru alias all time high (ATH) ke-10 di level 7.721 menjadi bukti kuatnya sentimen positif yang mendominasi pasar. Konsensus analisis optimistis, tren penguatan ini akan terus berlanjut seiring dengan kombinasi faktor domestik dan global yang mendukung pasar modal Indonesia. Founder Stocknow.id Hendra Wardana menyebutkan, penguatan IHSG didorong oleh perkembangan di pasar internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Perkembangan ini di antaranya pasar tenaga kerja Amerika yang melemah, sebagaimana tercermin dari data JOLTS yang mencapai titik terendah dalam 3,5 tahun terakhir. “Ini memicu perlambatan ekonomi AS. Ini memberikan sinyal kuat bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga, yang membuat investasi berbasis dolar menjadi kurang menarik,” kata Hendar. (Yetede)


BUMN Capai MRA Dengan total Nilai Rp29,25 Triliun

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Investor Daily (H)

Ramai-ramai Perusahaan BUMN mencapai master restructuring agreement (MRA) pada kuartal III tahun ini. Capaian tersebut sesuai dengan target Kementerian BUMN dan akan menjadi peninggalan (legacy) Erick Thohir menjelang transisi pemerintahan baru. Beberapa Perusahaan pelat merah yang sudah berhasil meraih kesepakatan MRA Bersama kreditur yaitu PT Waksita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). BUMN lain yang ditargetkan mencapai MRA dalam waktu dekat adalah Holding Bio Frama. Waskita sukses menandatangani MRA Bersama 21 kreditur perbankan yang terdiri dari Himbara dan swasta dengan total nilai outstanding sebesar Rp26,3 triliun. MRA ini merupakan penyempurnaan dari MRA yang diteken pada 2021 dengan total nilai Rp29,25 triliun. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, WSKT sudah mampu melunasi sebesar Rp3 triliun. (Yetede)


Suku Bunga Menurun, Fintech Makin Diminati

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Investor Daily (H)

Langkah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang dikabarkan berencana menurunkan suku bunga acuannya bulan ini, yang kemungkinan juga diikuti BI dengan menurunnya BI Rate, dinilai positif oleh hampir semua kalangan termasuk pelaku di industry fintech peer to peer lending/P2P lending atau pinjaman online (pinjol). Industri ini diperkirakan tumbuh nantinya seiring dengan makin diminatinya para lender dan para borrower. Menurunnya suku bunga tersebut akan membuat industry ini memiliki daya saing yang makin kompetitif dengan instrument investasi lainnya turun. “Ketika kejadian suku bunga acuan bank sentral turun, P2P lending jadi punya kesempatan bagus untuk bisa (memilih) bersaing dengan suku bunga manfaat yang lebih kompetitif. Suku bunga instrumen investasi bisa jadi akan turun, termasuk ke SBN,” kata Direktur Ekonomi Digital center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. (Yetede)


Meningkatkan Kinerja Cadev Indonesia

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Investor Daily

Sikap pelaku pasar yang memperkirakan akan terjadinya penurunan suku bunga acuan Bank Sentra Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR), berdampak positif terhadap masuknya aliran modal asing (capital inflow) ke pasar uang negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut turut meningkatkan kinerja cadangan devisa (cadev) Indonesia. BI mencatat posisi cadangan cadev Indonesia pada akhir Agustus 2024 sebesar US$ 150,2 miliar, meningkat dibanding pada posisi akhir Juli 2024 sebesar US$ 145,4 miliar. Dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada Agustus 2024, The Fed memutuskan suku bunga acuan bank sentral AS masih dikisaran 5,2% sampai 5,5%. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Edi Susianto menyatakan, adanya ekspektasi penurunan FFR akan berpotensi mendorong inflow dari investasi asing ke pasar uang Indonesia, sehingga dapat mendorong surplus dari neraca modal dan finansial. “Hal tersebut tentunya akan cukup kondusif bagi posisi cadangan devisa ke depan,” jelas Edi. (Yetede)


KPK Akan Konsisten Menindak Calon Kepala Daerah

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Tempo

KOMISI Pemberantasan Korupsi berjanji akan konsisten menindak calon kepala daerah yang penanganan kasusnya ditunda sementara selama pergelaran pemilihan kepala daerah 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penundaan itu dilakukan tanpa adanya tekanan. “Apakah proses hukumnya akan dihentikan? Saya pastikan tidak mungkin kami hentikan,” katanya saat ditemui Tempo di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Alex—begitu Alexander Marwata disapa—menyatakan pihaknya telah merancang langkah kalaupun calon kepala daerah yang bermasalah itu terpilih. Menurut Alex, KPK nantinya mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mempertimbangkan agar si calon kepala daerah itu tidak dilantik. “Untuk penyidikan-penyidikan yang sedang berjalan, yang diduga kuat cukup buktinya, kami sampaikan ke KPU dan KPU daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan penundaan proses hukum terhadap para calon kepala daerah itu akan berjalan lebih-kurang tiga bulan, dari September hingga pencoblosan pada November mendatang. Tessa menyebutkan sikap KPK ini tidak berubah dibanding saat kontestasi pemilihan presiden 2024. (Yetede)

Survei PPIM UIN Hanya 20,09% Muslim Yang Memahami Transisi Energi

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Tempo

PEMERINTAH Indonesia menjadikan transisi energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembangunan hingga 2029. Dari sektor energi hingga transportasi akan mendapat percepatan. Terdengar menakjubkan. Tapi apakah hal tersebut realistis? Dalam beberapa catatan, upaya transisi energi ternyata masih menunjukkan pelbagai kendala. Selain masih banyak inkonsistensi dari pemerintah, masyarakat belum begitu memahami apa itu transisi energi.

Survei kami bersama tim Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan hanya 20,09 persen muslim Indonesia tahu tentang istilah tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penting bagi pemerintah untuk mendudukkan segala kebijakan yang selaras dengan alam pikir masyarakat beragama, terutama kebijakan transisi energi yang membutuhkan pelibatan masyarakat. Keselarasan penting agar transisi energi Indonesia mendapat dukungan dan partisipasi yang masif dari masyarakat.

Kami mensurvei 3.045 responden muslim berusia 15 tahun ke atas dari semua provinsi di Indonesia seputar pemahaman mereka terhadap isu lingkungan dan perilaku ramah lingkungan, termasuk transisi energi. Survei ini memiliki margin kesalahan 2-4 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Melalui survei ini, kami menemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang transisi energi ternyata tidak menjamin pemahaman yang benar perihal konsep tersebut. Mereka yang menjawab, “Ya, tahu transisi energi”, ternyata tidak sepenuhnya memahami konsep transisi energi. (Yetede)

Rapat Dadakan BKN Tersebab CPNS

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Tempo
RAPAT mendadak digelar di Badan Kepegawaian Negara pada Kamis malam, 5 September 2024. Dalam rapat hibrida itu, pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto bersama pejabat eselon I berkumpul di ruang rapat. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas serta Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Dwina Septiani Wijaya bergabung dari jarak jauh melalui konferensi video.

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, yang mengetahui rapat tersebut, menuturkan rapat berlangsung lebih-kurang 30 menit. Mereka membahas pencarian solusi setelah adanya kendala dalam pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Kendala itu adalah gagalnya pembelian dan pengaplikasian meterai berbasis elektronik atau e-meterai yang disediakan Peruri. Server dari berbagai layanan penyedia jasa penjualan e-meterai mengalami overload atau kelebihan muatan sehingga tidak dapat diakses. 

Meterai berbasis elektronik ini sejatinya merupakan syarat yang harus dibubuhkan dalam berkas dokumen pendaftaran calon yang diunggah di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id/. "Hasil rapat mempersilakan para pendaftar menggunakan meterai konvensional,” ujar Suharmen kepada Tempo, Jumat, 6 September 2024. (Yetede)

KPK Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Yuniati Turjandini 07 Sep 2024 Tempo
KOMISI Pemberantasan Korupsi memutuskan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa penundaan ini berlaku bagi calon kepala daerah yang diduga memiliki kasus hukum, tapi surat perintah penyidikan (sprindik) belum terbit. “Sepanjang belum terbit sprindik dan yang bersangkutan sudah dicalonkan, sudah mendaftar, oke kami tunda. Belum ada sprindik, nih,” ujar Alexander saat ditemui Tempo di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Alex—sapaan akrab Alexander—menyebutkan KPK tidak pernah menunda perkara hukum calon kepala daerah yang sedang berjalan. Dia berujar, apabila perkara calon kepala daerah sudah naik ke tahap penyidikan, proses hukumnya tetap dilanjutkan karena sudah cukup bukti. Mantan hakim itu juga menekankan bahwa penundaan dilakukan apabila sprindik untuk calon kepala daerah peserta pilkada 2024 belum diterbitkan. Namun, apabila yang bersangkutan tertangkap tangan, komisi antirasuah tetap akan menindaknya. “Kalau tertangkap tangan, apa lagi yang hendak ditunda? Buktinya ada semua. Dulu juga seperti itu,” ujarnya.

Alex menepis kekhawatiran bahwa penundaan proses hukum ini akan menjadi celah bagi calon kepala daerah yang bermasalah menghilangkan barang bukti hingga mengintervensi pihak-pihak yang berpotensi menjadi saksi. Sebab, KPK memiliki mekanisme dalam pelaksanaan penindakan.  Selain itu, pemimpin komisi antirasuah ini menyebutkan penundaan proses hukum bertujuan mencegah persepsi masyarakat bahwa KPK bermain politik. Sebab, apabila proses hukum dilakukan sebelum pemilihan, akan muncul fenomena calon tunggal melawan kotak kosong. “Ini kan soal kepastian hukum. Jangan sampai kemudian, kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, lawannya nanti kotak kosong, dong. Kan gitu. Nah, kami, KPK, (dicap) main politik. Makanya itu kami sangat hindari,” ucap Alexander. (Yetede)

Pilihan Editor