KENDATI mendapat gaji, tunjangan, dan insentif yang besar, sejumlah hakim agung tetap tak tahan dengan godaan korupsi. Contohnya Gazalba Saleh, hakim agung yang dinonaktifkan setelah terjerat dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang penanganan perkara di Mahkamah Agung. Pada Kamis, 5 September 2024, Gazalba Saleh dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan. Ia diduga menerima suap sebanyak Rp 37 miliar untuk perkara peninjauan kembali Jafar Abdul Gaffar. Ia juga diduga menerima gratifikasi sebesar S$ 18 ribu serta penerimaan lain senilai S$ 1,12 juta, US$ 181 ribu, dan Rp 9,42 miliar.

Selain Gazalba, ada Sudrajad Dimyati, hakim agung pertama yang dipidana karena menerima suap sebesar US$ 80 ribu dalam mengadili perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Pada 30 Mei 2023, hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada Sudrajad pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 3 bulan. Pidana penjaranya kemudian dikurangi setahun oleh hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani menyebutkan perbuatan korupsi tak pernah ada kaitannya dengan gaji ataupun kemiskinan. Menurut dia, tindakan lancung tersebut sudah menjadi karakter manusia, terutama pada birokrat. (Yetede)

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mendesak agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk keramik homogenous tiles asal China segera diterbitkan. Hal ini dikarenakan impor ubin keramik asal China yang diduga melakukan dumping telah menurunkan kinerja industri keramik nasional, dengan tingkat utilisasi yang hanya mencapai 62% pada semester I 2024, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Edy menekankan bahwa lambatnya penerbitan PMK BMAD memberikan peluang bagi importir untuk memperbesar volume impor sebelum BMAD diberlakukan, sehingga kebijakan tersebut bisa menjadi kurang efektif. Jika BMAD segera diterbitkan, Asaki optimistis bahwa tingkat utilisasi industri keramik nasional dapat meningkat menjadi 65%—67% pada tahun ini dan terus membaik hingga 80% pada 2025.

Investor asal Korea Selatan melalui Incheon International Airport Corporation (IIAC) tertarik mengembangkan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, setelah Konsorsium PT Cardig Aero Service Tbk. dan Changi Airport International gagal menjadi operator bandara tersebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya serius mencari investor luar negeri untuk pengembangan terminal internasional Bandara Komodo, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Budi Karya menyatakan, “Kami menggandeng swasta, tapi nanti akan datang investor luar untuk mengembangkan Bandara Komodo.”

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, Ceppy Triono, juga menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan terkait minat dari Korea Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dari 1.432 bakal calon kepala daerah, 107 di antaranya belum melengkapi berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK mendesak agar para bakal calon segera melengkapi dokumen LHKPN yang menjadi syarat penting dalam pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK menegaskan bahwa LHKPN tidak hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan para penyelenggara negara. Anggota tim juru bicara Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengemukakan, dari total 1.432 bakal calon kepala daerah, ada 1.325 bakal calon kepala daerah yang berkas LHKPN-nya dinyatakan lengkap, sementara 107 bakal calon sisanya masih belum lengkap. “Kami menghimbau kepada semua bakal calon kepala daerah untuk segera melengkapi berkas LHKPN,” tutur Budi Prasetyo, anggota tim juru bicara KPK.

Pemerintah Singapura memperkirakan bahwa pembangunan Terminal 5 (T5) di Bandara Changi akan selesai pada pertengahan 2030. Terminal baru ini akan meningkatkan kapasitas bandara hingga 50 juta penumpang tambahan, menjadikan total kapasitas mencapai 90 juta penumpang per tahun. Selain itu, jumlah tujuan penerbangan akan bertambah dari 150 menjadi 200 destinasi. Proyek besar ini merupakan upaya untuk mempertahankan posisi Changi sebagai bandara tersibuk di Asia Tenggara dan mempersiapkan diri menghadapi pertumbuhan lalu lintas penumpang global yang diperkirakan akan berlipat ganda hingga 2042. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, "Kami akan melakukan groundbreaking untuk memulai pembangunan T5 pada semester pertama tahun depan," menggarisbawahi pentingnya proyek ini dalam mendukung pertumbuhan kapasitas penumpang dan tujuan penerbangan.

PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) atau Grup MAP menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 20% pada 2024, yang berpotensi mendorong kinerja sahamnya. Meskipun laba bersih MAPI turun 11,4% secara tahunan pada semester pertama 2024, perusahaan mencatat peningkatan pendapatan bersih sebesar 15,38% dari Rp15,59 triliun menjadi Rp17,99 triliun. Analis Bahana Sekuritas, Christine Natasya, menilai panduan pertumbuhan MAPI pada 2024 yang mencapai 18-20% menunjukkan potensi kinerja yang melampaui ekspektasi analis.

Analis lain, Christofer Kojongian dari Sucor Sekuritas, melihat harapan perbaikan kinerja MAPI pada akhir 2024, didorong oleh efisiensi biaya dan perluasan jaringan yang lebih terkendali. Wakil Presiden Direktur MAPI, Virendra Prakash Sharma, menegaskan bahwa perusahaan akan fokus pada empat strategi utama untuk mencapai target tersebut, yaitu peningkatan belanja konsumen, akselerasi penjualan merek regional, transformasi digital, dan akuisisi atau kemitraan strategis. Sharma mengatakan, “Ketika melihat pipeline merek baru dan toko yang kami buka di Indonesia dan pasar negara lain, kami percaya bisa mencapai pertumbuhan top line 20%.” Grup MAP juga mengalokasikan belanja modal sebesar Rp2 triliun untuk mendukung pertumbuhan, termasuk penambahan gerai baru.

Sinyal meredupnya perekonomian nasional semakin nyata. Saat daya beli masyarakat kelas menengah terus melemah dan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) menanjak, pemerintah harus segera mengucurkan insentif, termasuk pajak. Jika pelemahan daya beli tak cepat diperbaiki, bukan hanya menekan ekonomi, tapi bisa merembet ke dampak sosial. Data terbaru Mandiri Spending Index (MPI) memperlihatkan, masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan barang tahan lama, seperti fesyen. Mereka memilih irit dan menjaga tabungan sekaligus mendahulukan kebutuhan primer. Hal ini mengindikasikan daya beli kelas menengah sedang tertahan. Data itu diperkuat angka pendapatan riil atau disposable income masyarakat yang tak kunjung membaik. Dalam 10 tahun terakhir, porsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia bergerak menurun. Pada 2014, angkanya di level 76,6% dan pada 2023 menyusut menjadi 72,7%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Bappenas menyebut, sepanjang 2010 hingga 2023, porsi pendapatan individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menurun. Ini bisa saja karena ada penurunan pendapatan riil masyarakat yang memang dipengaruhi kenaikan kebutuhan hidup.   

"Penurunan pendapatan riil ini menjadi salah satu tantangan pembangunan yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk menyusun rencana kerja," terang Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN atau Bappenas Scenaider C.H. Siahaan di hadapan Komite IV DPD RI, belum lama ini. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, masyarakat kelas menengah yang semula lebih sejahtera kini masuk kategori rentan miskin. Hal itu lantaran pendapatan mereka tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jika itu dibiarkan terus-menerus, bisa mengarah kepada tingkat kriminalitas jika terjebak utang, terutama yang tak mampu membayar," kata dia, kemarin. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin bilang, warga kelas menengah melek dan aktif secara politik. Mereka mendominasi media sosial. Jika situasi ini tak diperbaiki dan dikelola dengan baik, bisa memantik dinamika yang berujung pada krisis politik.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini diprediksi masih akan tumbuh, meski belum stabil. Data terbaru memperlihatkan, konsumsi rumah tangga cenderung stagnan. Hal tersebut lantaran tak ada momentum yang bisa mengerek konsumsi selama periode Juli hingga September tahun ini. Data Mandiri Spending Index (MSI) memperlihatkan, indeks nilai belanja pada 25 Agustus tercatat sebesar 208,2. Indeks nilai belanja tersebut hanya naik tipis dibandingkan posisi Juli 2024 sebesar 205,8. Pada Agustus tahun ini, MSI tumbuh 45,5% year on year (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada bulan Juli yang sebesar 40,5% yoy. Tipisnya kenaikan nilai belanja pada Agustus seirama dengan penurunan optimisme masyarakat kelas bawah. Sementara warga kelas menengah dan kelas atas cenderung lebih stabil. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat, belanja masyarakat secara umum pada Agustus tahun ini stagnan, meski ada perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Terlebih, belanja masyarakat di Jawa lebih lambat dibandingkan pulau lain, yang sejalan dengan penurunan kinerja manufaktur hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, "Faktanya Jawa menyumbang porsi terbesar belanja dan penduduk nasional," kata dia kepada KONTAN, Minggu (8/9). 

Meski begitu, tren belanja yang lebih sekunder pada kelompok masyarakat ini, yang meliputi gaya hidup hiburan, hobi, olahraga dan handphone juga mengalami peningkatan. "Ada tren baru di kelas menengah, mereka mengimbangi antara pemenuhan kebutuhan dasar yang memang semakin dominan, namun tetap mempertahankan belanja yang terkait gaya hidup," tambah Andry. Secara umum, Andry masih mengharapkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal kedua, konsumsi rumah tangga hanya tercatat sebesar 4,93% yoy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegaramemproyeksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini masih tumbuh di rentang 4,95% hingga 5% yoy. Namun dia melihat adanya tekanan konsumsi masyarakat di Pulau Jawa karena berkaitan dengan kontraksi sektor manufaktur. Di sisi lain, konsumsi masyarakat di luar Jawa perlu diperhatikan efek dari rebound harga komoditas yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan pungutan pajak sebesar Rp 150.000 bagi wisatawan asing atau turis asing yang berlibur ke Bali sejak 14 Februari 2024. Hal ini diatur Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjokorda Bagus Pemayun menyampaikan bahwa hingga saat ini dana yang terkumpul dari pungutan wisatawan asing tersebut baru mencapai Rp 211,8 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut masih belum optimal lantaran dari total jumlah turis asing yang berwisata ke Bali, baru 40% yang membayar kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Perda Bali Nomor 6/2023. "Sebanyak 80% hingga 90% pembayaran dilakukan sebelum mereka berangkat ke Bali. Ini artinya sosialisasi kita sebenarnya sudah cukup berhasil," ujar Tjok Bagus dalam keterangan resminya, Jumat (5/9). Ia menambahkan, belum optimalnya realisasi pungutan turis asing tersebut karena tidak adanya alat auto scanner gate di area bandara.

Emiten pertambangan emas memoles prospek bisnisnya melalui ekspansi dan penambahan cadangan. Bersamaan, para emiten ingin mendongkrak penjualan di tengah momentum tren harga komoditas emas yang masih tinggi. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) misalnya, tengah mengejar target penjualan 37 ton emas. Meningkat sekitar 30% dari realisasi tahun lalu. Hingga semester I-2024, ANTM mencetak penjualan produk emas sebesar 16 ton, naik 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan volume terjadi ketika harga jual rata-rata di semester pertama menanjak 14% year on year (yoy). "Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan modal kerja, serta mengurangi risiko valuta asing," ujar Sekretaris Perusahaan ANTM Syarif Faisal Alkadrie, Jumat (6/9). 

PT United Tractors Tbk (UNTR) tak mau ketinggalan. UNTR membidik penjualan emas sekitar 235.000 ons pada tahun 2024. Sampai dengan Juli 2024, UNTR telah menjual 128.000 ons dari PT Agincourt Resources. Penjualan emas UNTR pada semester II-2024 bakal terdongkrak oleh kontribusi dari PT Sumbawa Jutaraya (SJR) dengan estimasi volume 15.000 ons. Sekretaris Perusahaan UNTR Sara K. Loebis mengatakan, SJR akan mencatatkan penjualan emas pada kuartal ketiga ini. Head of Corporate Communications PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Tom Malik juga optimistis harga emas yang sudah menembus level US$ 2.500 per troi ons akan membawa dampak positif. 

Saat ini, MDKA sedang ekspansi pada pengembangan proyek emas Pani. Belum lama ini, MDKA telah menambah dana pembiayaan kepada perusahaan pengelola proyek emas Pani, PT Pani Bersama Jaya (PBJ) sampai dengan US$ 135 juta. Sehingga meningkat jadi US$ 260 juta dari sebelumnya US$ 125 juta, untuk pengembangan Fase 1. Research Analyst Stocknow.id Emil Fajrizki mengatakan, posisi harga emas yang masih di level tinggi sekitar US$ 2.400 - US$ 2.500 per troi ons akan memperbaiki margin keuntungan emiten.