Pemerintah meresmikan merger BUMN pengelolan bandara PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Perusahaan hasil merger AP I dan II menjadi operator bandara terbesar kelima dunia. Peresmian tersebut disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Donny Oskaria, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto.

Erick Thohir mengatakan, integrasi atau penggabungan Angkasa Pura  mengacu pada penggabungan Angkasa Pura pengacu pada pengalaman pemerintah yang menyatukan BUMN Pelindo Meliputi Pelindo I, II, III, dan Pelinco IV tanpa masalah berarti. "Hal ini menjadi hari bersejarah, di mana saya dan Pak Budi Karya punya komitmen memastikan bagaimana Indonesia bisa bersaing di kancah yang lebih besar melalui pengelolaan bandara. Kita punya sejarah menyatukan Pelindo tanpa ada isu seperti  lay off dan lainnya. (Yetede)

Industri multifinance hingga 20 Juli 2024 mencatatkan kinerja yang positif dengan piutang pembiayaan tumbuh 10,53% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 494,10 triliun. Di tegah kondisi ekonomi yang menantang saat ini, perusahaan pembiayaan masih optimistis dapat memacu pertumbuhan kinerja. Pertumbuhan pembiayaan per Juli 2024 sedikit melambat dibandingkan dengan posisi Juni yang meningkat 10,27,72% (yoy), bahkan jauh lebih rendah dari Juli 2023 sebesar 16,22% (yoy).

OJK mencatat, pembiayaan modal kerja menjadi penopang pertumbuhan kinerja industri multifinance per Juli dengan peningkatan sebesar 9,43% (yoy), meskipun lebih lambat dari Juni 2024 yang naik 11,46% (yoy). Meskipun saat ini terjadi perlambatan konsumsi kelas menengah, kinerja PT CIMB Niaga Auto Finance  (CNAF) masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. "Dimana pertumbuhan piutang pembayaran sebesar 38,28% (Agustus Rp10,29 triliun) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 7,44 triliun," kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman. (Yetede)

Pemerintah membuka wacana untuk membentuk Komite Penanganan Hal Tagih Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2025, untuk mengejar obligator yang belum menunaikan kewajiban mereka mengembalikan dana yang diterima melalui BLBI. Adapun pemerintah sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang sudah berjalan sejak tahun 2021. Sayangnya tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024. Padahal upaya mengumpulkan dana dari obligator BLBI masih jauh panggang dari api. Satgas BLBI bertugas untuk mendapatkan pembeli kompensasi dari Rp 110,45 triliun, termasuk melakukan ambil alih aset yang dimiliki obligator. Pengambilalihan dan pemulihan itu  sebagian nanti adalah mengalihnamakan aset tersebut menjadi aset negara. Hingga 5 September 2024 Satgas BLBI baru mengumpulkan Rp38,8  triliun dari obligator. (Yetede)

Momentum penurunan suku bunga the Federal Reserve (Fed funds rate/FFR) yang bakal diikuti pemotongan suku bunga BI, sudah didepan mata. Kian dekatnya pemangkasan suku bunga tersebut, akan menjadi sentimen kuat penggerak saham perbankan seiring ekspekstasi membaiknya kinerja perusahaan. Saham bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pun dipercaya masih menyimpan potensi gain hingga double digit.

"Dengan estimasi the fed memangkas suku bunga sebesar 25 basispoin (bp) di bulan September (dan 50bp untuk full year 2024/FY24), kami memperkirakan BI mengikuti langkah tersebut dengan penurunan suku bunga sebanyak 50bp. Kami berpendapat, BBRI menjadi bank yang paling diuntungkan dari skenario suku bunga ini. Bank BUMN tersebut juga akan mendapatkan dampak ganda yang menguntungkan selama siklus suku bunga rendah," kata Analis Indo Premier Sekuritas Jovent Muliadi dan Anthony dalam riset terbarunya yang dikutip Senin (9/9/2024). (Yetede)

Generasi Z dan Milenial, yang merupakan masa depan ekonomi Indonesia, menghadapi risiko finansial yang serius akibat penggunaan layanan pinjaman online (pinjol). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir 40% kredit macet dari pinjol berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Pinjaman yang awalnya mempermudah akses ke pembiayaan justru menjadi jerat bagi mereka yang kurang memahami risiko keuangan, terutama dalam penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kemampuan membayar.

Pada tahun 2023, kredit macet dari kelompok ini naik menjadi 38%, dan diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah ini, OJK mendorong penerapan credit scoring, sebuah sistem penilaian kredit yang bisa mendeteksi risiko sejak awal. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa credit scoring berbasis data dapat membantu mengurangi kredit macet.

Tokoh penting seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kominfo juga berperan penting dalam edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pesantren, serta platform digital yang sering digunakan oleh generasi muda. Edukasi ini perlu ditingkatkan karena survei OJK menunjukkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi Z dan Milenial harus dibekali dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak terjebak dalam utang. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh secara finansial.