Anggaran pendidikan wajib minimal 20 % dari APBN tidak perlu lagi diutak-atik karena secara normatif sudah final dan menjadi komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, yang mendesak ialah membenahi pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk ”Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar Komisi X DPR dan Kemendikbudristek di Jakarta, Sabtu (7/9). Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam diskusi itu menyampaikan, anggaran negara terbatas, banyak kebutuhan lain yang juga menjadi prioritas. Karena itu, komitmen anggaran pendidikan minimal 20 % yang harus dipenuhi mesti dimanfaatkan secara efektif.

”Negara maju memprioritaskan pendidikan. Sebab, pendidikan untuk meningkatkan SDM. Meski anggaran penting, yang utama bukan anggaran dulu baru bikin program, tetapi harus tahu apa yang ingin dicapai. Selain itu, orang yang mengelola pendidikan juga harus tepat. Karena itu, yang harus dilakukan bagaimana menjamin efektivitas anggaran pendidikan yang ada, bukan menggugat anggaran,” tutur Kalla. Kalla menambahkan, Indonesia tidak perlu harus belajar dari Finlandia ataupun Singapura soal pendidikan. Sebab, jumlah penduduk negara tersebut sedikit dengan pendapatan per kapita yang besar.

”Kita harus belajar dari India, China, Jepang, atau Korsel. Terutama India, banyak warganya yang bisa jadi pemimpin perusahaan besar di dunia. China pun kini menjadi negara maju karena pendidikan. Jika studi banding, ya, ke negara-negara itu,” kata Kalla. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menuturkan, setelah 21 tahun, kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN perlu dievaluasi. ”Apalagi dengan praktik yang tidak sesuai kenyataan, anggaran pendidikan sudah 20 %, tapi pendidikan makin mahal. Jadi, banyak sekali masalah implementasi, bukan lagi soal normatif karena sudah selesai dan ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang,” papar Jimly. (Yoga)

Sampah atau limbah non-bahan berbahaya dan beracun kelompok kertas dan plastik masih diimpor banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasar Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), pada 2022, volume impor sampah plastik Indonesia lebih dari 194.000 ton. Laporan Global Initiative against Transnational Organized Crime tahun 2021 mencatat, impor sampah dari negara-negara Barat ke Asia dan Afrika telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi tujuan impor sampah terbesar dari Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Namun, banyak dari negara pengimpor sampah, yang mayoritas negara berkembang, hanya memiliki fasilitas daur ulang dasar. Selain itu tidak terdapat fasilitas pengolah sampah yang aman dan efektif.

Kondisi tersebut membuat negara tujuan impor sampah, termasuk Indonesia, tidak dapat mengolah limbah campuran ataupun bahan berbahaya dan beracun (B3) secara khusus. Laporan dan investigasi Yayasan Konservasi dan Lahan Basah (Ecoton) mengungkap, sebagian sampah yang diimpor ke Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Selain itu, negara pengekspor kerap menyelundupkan jenis sampah lain yang tidak sesuai perjanjian. Beberapa negara pengekspor masih menyisipkan sampah plastik, seperti bungkus makanan yang elastis, saat proses impor sampah kertas ke Indonesia. Pada akhirnya, sampah campuran plastik hasil impor dikelola dengan dibuang atau dibakar sehingga menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan bagi manusia.

Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini mengemukakan,”Industri kertas di Indonesia membutuhkan bahan baku sampah kertas 6 juta  ton dan 50 % masih disuplai oleh sampah impor,” tuturnya. Menurut Rini, Indonesia memiliki pasokan sampah melimpah, terutama jenis kertas dan plastik yang bisa didaur ulang. Pemerintah perlu lebih meningkatkan upaya pengumpulan sampah agar bisa menjangkau seluruh masyarakat. Sampah organik dan anorganik dipilah dari sumbernya atau dari rumah. Tujuannya, agar sampah organik tidak basah atau kotor sehingga bisa menyuplai kebutuhan industri daur ulang kertas dan plastik.

Meski demikian, lanjut Rini, daur ulang sampah, terutama jenis sampah plastik, masih memiliki risiko karena mengandung senyawa kimia berbahaya. Proses daur ulang sampah plastik tidak boleh sembarangan dan membutuhkan dukungan teknologi serta proses yang kompleks.Salah satu upaya meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya dilakukan melalui optimalisasi bank sampah. Nantinya, sampah yang telah dipilah dari bank sampah akan disalurkan ke perusahaan daur ulang. Karena itu, sampah yang terkumpul dari bank sampah harus terjaga dari aspek kuantitas dan kualitasnya. (Yoga)

Kabar menarik muncul di awal September 2024. Biro Statistik Tenaga Kerja AS, Jumat (6/9) melaporkan 142.000 pekerjaan baru tercipta pada Agustus 2024. Rata-rata upah pekerja menguat di atas ekspektasi dan tingkat pengangguran turun dari 4,3 % pada Juli ke 4,2 % pada Agustus. Data sejumlah indikator ekonomi ini akan menjadi landasan kebijakan moneter yang akan diputuskan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) alias Dewan Gubernur Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) pada 17-18 September 2024. Artikel The New York Times berjudul ”US Jobs Report Shows Hiring Has Shifted Into Lower Gear”, 6 September 2024, menyebutkan, inflasi telah turun drastis. Karena itu, The Fed mulai mengalihkan perhatian ke variabel kesehatan pasar tenaga kerja sebagai pertimbangan memutuskan suku bunga acuan ke depan.

Lauren Goodwin dari New York Life Investments memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan tipis-tipis dulu, yaitu 25 basis poin. Pertimbangannya, penurunan terlalu besar dapat menakut-nakuti pasar. ”Pada titik ini, risiko terbesar terhadap perekonomian, yang dikhawatirkan The Fed, adalah pasar itu sendiri,” ujarnya, di The New York Times. Mengutip Reuters, Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams, Jumat (6/9), mengatakan, perekonomian yang lebih seimbang telah membuka pintu bagi penurunan suku bunga The Fed. ”Dengan kondisi perekonomian yang seimbang dan inflasi berada di jalur menuju 2 %, sudah sepantasnya kita mengurangi tingkat pembatasan kebijakan dengan mengurangi kisaran target suku bunga dana federal,” kata Williams.

Dewan Gubernur Bank Sentral AS akan menggelar pertemuan di Washington DC pada 17-18 September 2024. Di tanggal yang sama, Dewan Gubernur BI juga akan menggelar pertemuan di Jakarta. Sebagai negara yang dianggap menjadi salah satu tujuan investasi paling aman di dunia, kebijakan moneter AS menjadi rujukan sekaligus memengaruhi perekonomian berbagai negara. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali selama Maret 2022 hingga Juli 2023. Linier dengan kebijakan dan periode itu, BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak 8 kali, dari 3,50 % menjadi 6,25 %. Dengan logika yang sama, jika The Fed menurunkan suku bunga acuan, BI pun juga akan menurunkan suku bunga acuannya. (Yoga)

Deretan karung yang berisi berbagai jenis beras terlihat ditawarkan oleh salah satu toko di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (7/9/2024). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) merevisi potensi produksi beras dunia pada 2024/2025 sebesar 536,9 juta ton. Volume produksi itu lebih tinggi 1,8 juta ton ketimbang proyeksi FAO pada 7 Juli 2024 yang sebanyak 535,1 juta ton, yang artinya terjadi kenaikan produksi beras dunia. (Yoga)

Di tengah munculnya berbagai profesi baru yang dipicu perkembangan teknologi, profesi pegawai negeri sipil masih diminati para pencari kerja. Hal ini ditunjukkan dengan angka pendaftar seleksi calon PNS 2024 yang jumlahnya berlipat kali jumlahposisi yang dibutuhkan. Di Kemenperin, jumlah PNS yang dibutuhkan 971 orang. Rinciannya, 925 tenaga teknis, 43 tenaga guru, dan 3 tenaga kesehatan. Hingga 6 September 2024, jumlah pendaftar mencapai 12.666 aplikasi atau 13 kali lipat kebutuhan. Mereka terjaring dalam pendaftaran yang dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September yang kemudian diperpanjang hingga 10 September 2024.

”Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apa pun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Sekjen Kemenperin, Eko SA Cahyanto, Minggu (8/9). Di Kementerian PUPR, jumlah kebutuhan pegawai baru untuk jabatan fungsional 2024 mencapai 6.388 orang. Rinciannya, 6.385 tenaga teknis dan 3 tenaga kesehatan. Hingga 4 September 2024, jumlah pendaftar 7.317 aplikasi. Mereka terjaring dari pendaftaran yang dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Pendaftaran CPNS di Kementerian PUPR diperpanjang hingga 10 September 2024. Kementerian PUPR membuka lowongan untuk dua jenis kebutuhan, yakni umum dan khusus. Lowongan umum untuk calon PNS reguler, sedang khusus meliputi penyandang disabilitas, diaspora, putra/putri Papua, dan putra/putri Kalimantan. Alokasi diaspora dimaksudkan untuk menarik pulang diaspora. Putra/putri Papua diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan keturunan Papua. Sementara putra/putri Kalimantan khusus bagi pelamar ber-KTP kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Mereka diproyeksi bekerja di unit yang diprioritaskan pindah ke IKN. (Yoga)

Pasar ekspor ikan hidup terbuka seiring tren permintaan dunia terhadap komoditas ikan premium. Produk ikan air laut ataupun air tawar hidup kian digemari dan bernilai tinggi. Indonesia punya potensi menggarap segmen tersebut meski tak semudah membalik telapak tangan. Pendiri dan Direktur PT Mina Jaya Wysia, Udin, mengungkapkan, selama 24 tahun menjalankan bisnis pemasaran ikan, muncul tren konsumsi ikan hidup di pasar luar negeri. Tren ini terus meningkat. Pengiriman ekspor ikan hidup sempat tertahan selama masa pandemi Covid-19, tapi saat ini berangsur pulih. Ekspor komoditas ikan hidup itu didominasi lobster konsumsi 70 %, 20 % berupa ikan jenis lainnya, dan 10 % berupa kerang-kerangan.

Setiap hari, pihaknya mengirim ikan hidup ke luar negeri rata-rata 1-2 ton dengan tujuan utama pasar China, Hong Kong, dan Korsel. Komoditas ikan hidup yang mendominasi pasar ekspor, di antaranya, kerapu, udang ronggeng, kerang, sidat, dan lobster. Semua komoditas itu merupakan hasil tangkapan alam. ”Pasar luar negeri lebih suka ikan hasil tangkapan alam karena tekstur lebih kenyal dan cita rasanya lebih enak. Berapa pun (ikan hidup) yang ada kami kirim. Permintaan ekspor bahkan mengikuti stok karena kekurangan pasokan ikan hidup,” ujar Udin, akhir Agustus 2024. Guna memenuhi permintaan pasar ekspor ikan hidup itu, ia bermitra dengan 160 pengepul ikan dan nelayan dari sejumlah daerah.

Sebagian ekspor ikan-ikan hidup langsung mengisi kebutuhan hotel, restoran, hingga katering. Kegemaran orang menyantap masakan segar mendorong kebutuhan penyediaan ikan hidup. Pasokannya yang terbatas mendongkrak harga, contohnya, harga ekspor udang ronggeng hidup Rp 800.000-Rp 1 juta per kg. Padahal, bobot tiap ekor udang ronggeng 100 gram atau maksimal 10 ekor per kg. Harga bawal, mencapai Rp 400.000 per kg atau lima kali lipat dibanding harga ikan bawal beku berkisar Rp 60.000-Rp 80.000 per kg. Permintaan lobster pasir hidup ukuran konsumsi ke pasar China juga terus mengalir dengan harga sekitar Rp 400.000 per kg atau dua kali lipat harga lobster segar Rp 200.000 per kg.

Berbeda dengan ikan hidup, ikan segar adalah ikan yang mati tidak lama setelah dipanen, tetapi belum mengalami pembekuan. Ikan hanya bertahan dalam waktu singkat. Terkait pengemasan dan pengiriman ikan hidup disesuaikan dengan jenis ikan dan daya tahan hidup selama waktu pengiriman. Contoh, ikan sidat yang dikemas dengan kantong berisi air dan oksigen mampu bertahan hidup 25-30 jam dalam perjalanan. Sementara, lobster konsumsi yang dikemas tanpa air dalam kondisi tubuh lemas atau ”pingsan” hanya mampu bertahan maksimal 20 jam perjalanan. Sementara udang ronggeng yang dikemas pada wadah kering beroksigen hanya bertahan hidup 18-20 jam. Meski demikian, tidak semua ikan hidup untuk konsumsi bebas ditangkap di alam. (Yoga)

Rencana pemerintah memberi subsidi bagi penumpang KRL Jabodetabek berbasis NIK menuai pro dan kontra. Berikut tanggapan dari pengguna; “Saya sehari-hari berangkat kerja dan pulang menumpang kereta komuter Jabodetabek dari Stasiun Bojong Gede ke Stasiun Pasar Minggu dengan tarif Rp 6.000. Saya tak setuju kalau ada kenaikan tarif, apalagi pakai sistem segmentasi NIK karena saya sebagai kelas menengah merasa dirugikan banget. Gue lagi yang kudu bayar mahal. Padahal, yang paling banyak bayar pajak kelas menengah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah transportasi yang lebih bagus dan aman buat pengguna,” ujar Resti Hastarini (29) karyawan swasta, Jakarta.

Rully R Ramli (27) karyawan swasta, Bekasi, berkata, “Seharusnya pemerintah mendorong masyarakat naik transportasi umum dengan memberi subsidi biar tarifnya terjangkau. Kalau pertimbangannya beban belanja pemerintah makin berat, mengapa tidak memotong belanja yang tidak penting lainnya. Saya tidak menentang penyesuaian tarif KRL selama besarannya masih terjangkau, tetapi kalau lihat kondisi ekonomi sekarang, belum waktunya. Kalau tarif KRL naik, beda tarifnya tipis dengan LRT, mending naik LRT saja".

“Kenaikan tarif KRL akibat perubahan skema subsidi menjadi berbasis NIK wajib diimbangi perbaikan layanan, fasilitas, dan kenyamanan. Kerap terjadi, fasilitas di stasiun tidak berfungsi sehingga mengganggu kenyamanan penumpang. Misalnya, eskalator mati saat peak hour sehingga penumpang menumpuk dan berdesak-desakan yang berakibat membahayakan keselamatan. Selain itu, problem teknis operasional kereta, seperti kereta mogok atau jalur rel bermasalah, juga kerap tidak diinformasikan pada penumpang,” ujar Konstantina Galuh (46) karyawan swasta, Jakpus. (Yoga)

Adopsi ilegal sudah terjadi sejak lama. Namun, seiring perkembangan zaman, rasa belas kasihan yang dulu disebut mendominasi kini perlahan bergeser menjadi motivasi bisnis. Sindikat melakoni bisnis jual beli bayi untuk meraup keuntungan. Bahkan, penawaran bayi sudah terbuka menggunakan media sosial sebagai sarana transaksi. DN (59) bercerita, dirinya mengadopsi bayi secara illegal 25 tahun lalu. Kala itu, asisten rumah tangganya meminta tolong agar DN mengadopsi bayinya yang merupakan hasil hubungan gelap. Sang ART memilih untuk memberi bayinya kepada DN karena tidak mampu membayar persalinan dan berencana bekerja ke tempat lain. ”Ibu ini takut ketika ia bekerja di luar kota, bayi yang ia lahirkan tak terurus dengan baik,” kata DN, Sabtu (7/9). Atas rasa belas kasihan, DN melunasi biaya persalinan dan memberi sejumlah uang untuk bekal ibu bayi melanjutkan rencananya bekerja di luar kota.

Keduanya sepakat merahasiakan ini dan berjanji tidak pernah bertemu lagi dengan sang anak apa pun kondisinya. DN memberikan nama bayi itu AC yang memiliki arti malaikat perempuan. Walau merahasiakan ini kepada orang banyak, dia tetap memberikan penjelasan kepada keluarga dan keluarga besarnya. Sebelum mengadopsi AC, DN sudah memiliki satu anak. Keluarga besar memahami situasi yang dialami DN. Sampai sekarang, tidak ada satu pun keluarga yang membocorkan asal-usul AC hingga dia dewasa. Walau hanya anak angkat, DN sangat mengasihi AC seperti anak kandungnya. Sekarang AC tumbuh menjadi perempuan yang pintar dan berprofesi sebagai guru. Kisah tersebut menjadi bukti jika praktik adopsi illegal sudah terjadi sejak lama.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menuturkan, mungkin banyak orang yang menganggap adopsi ilegal bayi ini sudah menjadi hal lumrah. Tapi, seiring perkembangan zaman, adopsi illegal yang didominasi motif ekonomi dibandingkan upaya melindungi si bayi makin menjadi. Praktik melanggar hukum ini termasuk dalam perdagangan manusia. Bahkan, Ai menuturkan, hampir setiap tahun KPAI menangani kasus jual beli bayi. Untuk tahun 2021, ada 71 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bayi, pada 2022 turun menjadi 60 kasus TPPO bayi dan pada 2023 menjadi 59 kasus TPPO bayi. Meskipun mengalami penurunan, bukan berarti kasus ini berhenti. Justru kasus yang terungkap disebut bagai fenomena gunung es. Artinya, yang tidak terungkap lebih banyak.

”Dulu adopsi ilegal mungkin dilakukan atas dasar belas kasihan, tetapi sekarang sudah berubah motif, yakni sekadar mencari keuntungan,” ucap Ai. Semakin tak masuk akal lagi ketika, tanpa malu, sindikat ini mengumbar praktik ilegal secara terbuka di media sosial. Praktik ini diungkap Polres Metro Depok ketika sindikat yang berkedok di balik yayasan ilegal menampung para ibu hamil dengan maksud membiayai persalinan. Setelah sang bayi lahir, sindikat ini memberikannya kepada orang lain yang sudah melakukan pemesanan sebelumnya. ”Bayi dijual Rp 45 juta dan orangtua sang bayi memperoleh Rp 10 juta (sisanya untuk sindikat),” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana. Dalam pengungkapannya, polisi menangkap delapan tersangka, terdiri dari orangtua, pelaksana di lapangan, hingga aktor intelektual yang merupakan warga Tabanan, Bali. Bayi membutuhkan kasih sayang, bukan untuk diperdagangkan. (Yoga)

Tidak hanya meneguhkan  peran sebagai perekonomian nasional, dialihkannya fungsi sebagai ibu kota negara ke IKN telah ditetapkan sebagai momentum mewujudkan Jakarta sebagai ibu kota global (global city). Karena itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dinilai menjadi agenda strategis untuk melahirkan gubernur dan wakil gubernur yang memiliki kepasitas maupun kapabilitas guna mewujudkan visi baru tersebut. Status dan visi baru Jakarta kedepan telah dikukuhkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus (DK), UU yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan pada 25 April silam itu memberikan kewenangan khusus kepada Jakarta terkait dengan pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Pengamat tata kota dari Universitas Nirwono Joga mengatakan, sudah sangat jelas bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024, visi Jakarta adalah menjadi kota global. (Yetede)39358

Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Sabtu (07/09/2024) berusaha meyakinkan rakyat AS bahwa ekonomi negara tetap kuat. Sekalipun di lapangan, laporan pasar tenaga kerja beberapa bulan terakhir  yang lemah tengah mengguncang investor dan pasar saham. “Kami liat ada kurang geliat dalam hal perekrutan dan lowongan pekerjaan. Tetapi kami melihat banyak PHK,” kata Yellen. Pemerintah, tambah dia, terus memperhatikan risiko penurunan di pasar tenaga kerja. Tetapi untuk saat ini ekonomi akan tetap solid. “Saya memperhatikan risiko penurunan di pasar tenaga kerja. Tapi dari apa yang kami lihat sekarang dan kami harap akan terus kami lihat seperti itu, ekonomi akan tetap baik dan solid,” tambah Yellen. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan lapangan kerja telah melambat dibandingkan maraknya perekrutan setelah ekonomi AS dibuka kembali pascapandemi Covid-19. Namun begitu, ujar dia, ekonomi AS tetap di jalur pemulihan dan pada dasarnya beroperasi pada kondisi penyerapan penuh lapangan kerja. (Yetede)