Potong Gaji untuk Iuran Dana Pensiun Menjadi Beban Bukan Solusi
Akselerasi Kredit Korporasi Menuju Pertumbuhan
Perubahan strategi perbankan Indonesia, terutama bank pelat merah, yang mengalihkan fokus sementara dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke sektor korporasi. Tokoh penting dalam perubahan ini adalah Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang menjelaskan bahwa BRI mengurangi porsi kredit untuk UMKM dan beralih ke sektor korporasi untuk menjaga kualitas kredit di tengah meningkatnya risiko kredit macet (NPL) pada UMKM. BRI tetap selektif dengan memilih korporasi yang terhubung dengan rantai pasokan UMKM.
Novita Widya Anggraini, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), juga menyatakan bahwa BNI mulai fokus pada kredit korporasi, meskipun tetap berkomitmen untuk memperbaiki segmen UMKM dengan penguatan credit scoring. Sementara itu, Yuddy Renaldi, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BPD Jabar Banten), menyebutkan bahwa meski UMKM sering kali berisiko, sektor ini masih menjanjikan jika dikelola dengan selektif.
Di sisi lain, Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, justru melihat segmen UMKM masih menarik, dengan pertumbuhan kredit UMKM hampir 10% YoY dan kualitas kredit yang membaik. Pendapat ini didukung oleh Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk, yang menganggap UMKM sebagai pasar strategis dengan potensi pertumbuhan besar.
Meskipun ada pergeseran fokus ke korporasi, beberapa bank swasta tetap melihat UMKM sebagai segmen yang menjanjikan, sementara bank pelat merah lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko kredit macet yang tinggi di sektor ini.
Bisnis UMKM: Jangan Lupakan Segmen 'Wong Cilik'
Pandemi Covid-19 membawa tantangan berat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, yang sempat terhenti aktivitasnya. Meskipun stimulus pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantu meringankan UMKM dengan kebijakan restrukturisasi kredit, kondisi bisnis mereka masih belum pulih sepenuhnya.
Stimulus Pemerintah: Stimulus tersebut mencakup perpanjangan tenor dan diskon suku bunga yang membantu bank mempertahankan laba positif, meskipun kredit macet meningkat. Namun, dengan berakhirnya kebijakan relaksasi ini pada tahun 2024, bank kini harus menambah pencadangan akibat naiknya rasio kredit bermasalah (NPL), yang tercermin dari NPL gross sebesar 2,27% pada Juli 2024.
OJK menolak perpanjangan kebijakan relaksasi kredit bermasalah kecuali untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun ada desakan dari bank pelat merah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Akibatnya, bank-bank besar mulai mengalihkan fokus mereka dari UMKM ke sektor korporasi yang dianggap lebih rendah risikonya.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam memberikan stimulus lebih lanjut dan memperkuat UMKM. Selain itu, bank harus berperan dalam mendampingi UMKM agar mereka dapat kembali pulih, bukan hanya mengambil keuntungan saat sektor ini menguntungkan.
Jerat Pinjaman Online: Ancaman Bagi Generasi Muda
Generasi Z dan Milenial, yang merupakan masa depan ekonomi Indonesia, menghadapi risiko finansial yang serius akibat penggunaan layanan pinjaman online (pinjol). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir 40% kredit macet dari pinjol berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Pinjaman yang awalnya mempermudah akses ke pembiayaan justru menjadi jerat bagi mereka yang kurang memahami risiko keuangan, terutama dalam penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kemampuan membayar.
Pada tahun 2023, kredit macet dari kelompok ini naik menjadi 38%, dan diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah ini, OJK mendorong penerapan credit scoring, sebuah sistem penilaian kredit yang bisa mendeteksi risiko sejak awal. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa credit scoring berbasis data dapat membantu mengurangi kredit macet.
Tokoh penting seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kominfo juga berperan penting dalam edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pesantren, serta platform digital yang sering digunakan oleh generasi muda. Edukasi ini perlu ditingkatkan karena survei OJK menunjukkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi Z dan Milenial harus dibekali dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak terjebak dalam utang. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh secara finansial.
Revisi UU Kementerian: Fleksibilitas Jumlah Kementerian
Revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara akan menghilangkan batasan jumlah kementerian, memungkinkan presiden membentuk kementerian sesuai kebutuhan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi (Awiek), menyatakan perubahan ini bertujuan mempermudah kinerja presiden dalam melaksanakan visi-misinya. Salah satu perubahan besar adalah pasal yang memberi presiden kewenangan memecah organisasi kementerian tertentu. Ini memungkinkan presiden merombak struktur kementerian, seperti memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan.
Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk badan-badan baru seperti Badan Penerimaan Negara (BPN) dan Badan Gizi Nasional. Revisi UU ini dianggap penting untuk mendukung fleksibilitas presiden dalam mencapai visi-misi, terutama terkait program-program baru.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menambahkan bahwa revisi ini juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan posisi wakil menteri, dan menekankan bahwa pembentukan kementerian harus sejalan dengan strategi pencapaian visi presiden.
Stok Pangan Nasional: Antara Produksi Lokal dan Impor
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan nasional, termasuk beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, gula, dan minyak goreng, masih aman hingga akhir 2024, meskipun beberapa harga komoditas naik. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa stok beras diproyeksikan mencapai 8,13 juta ton, didukung oleh impor yang telah mencapai 2,75 juta ton. Namun, BUMN Pangan masih kesulitan intervensi harga karena keterbatasan modal, sehingga Bapanas mengusulkan subsidi murah ke Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, menyoroti kenaikan harga minyak goreng kemasan MinyaKita yang seharusnya lebih terjangkau, tetapi justru ikut naik, bertentangan dengan harapan pemerintah. Pemerintah terus mendorong konsumsi minyak goreng kemasan, meskipun harga MinyaKita kini lebih tinggi daripada minyak goreng curah.
Parepare: Kawasan Niaga dengan Wajah Baru
Kota Parepare di Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi pusat niaga baru untuk mengurangi beban Kota Makassar dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Zudan Arif Fakrulloh, Penjabat Gubernur Sulsel, mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, pelabuhan, dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan Parepare sebagai kota niaga.
Proyek Parepare Mall Apartment and Hotel (P’Mart) direncanakan oleh Pemkot Parepare untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. St. Rahmah Amir, Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Parepare, menjelaskan bahwa proyek ini akan menjadi simbol pembangunan komersial dan hunian, dengan potensi besar bagi berbagai sektor bisnis seperti properti, ritel, hiburan, dan pariwisata.
Selain itu, Akbar Ali, Penjabat Wali Kota Parepare, menyebut bahwa pengoperasian kapal kargo di Pelabuhan Parepare diharapkan bisa menghemat biaya distribusi dan memperkuat konektivitas perdagangan. Menurut Muhammad Yusri Zamhu-ri, ekonom dari Universitas Hasanuddin, Parepare sedang mengubah citranya menjadi destinasi utama, dan infrastruktur yang terintegrasi akan menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan wilayah pesisir.
Empat Sektor Ekonomi Diuntungkan Oleh Kecerdasan Buatan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melihat penerapan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendorong besar bagi empat sektor utama di Indonesia, yaitu keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kemenkominfo, Wijaya Kusumawardhana, menyebut bahwa sektor keuangan akan mendapatkan manfaat terbesar dari AI, terutama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia seiring pertumbuhan ekonomi digital.
Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga diharapkan menerima dampak positif dari AI. Kemenkominfo bahkan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengembangkan teknologi pendidikan (edutech) yang berbasis AI, mengingat potensi besar di bidang ini. Di sektor pertanian, AI bisa digunakan melalui teknologi drone dan sensor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian.
Wijaya Kusumawardhana menekankan bahwa AI adalah alat yang dapat membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara lain, terutama dengan memanfaatkan potensi generasi muda yang mencapai sekitar 105 juta orang. Berdasarkan data McKinsey & Company (2022), sekitar 35% perusahaan global telah menggunakan AI, dan 79% masyarakat telah terekspos teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari.
Kabinet Ahli: Prabowo Siapkan Tim Pemerintahan Baru
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet zaken, yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menekankan bahwa meskipun beberapa menteri mungkin berasal dari partai politik, mereka akan dipilih karena keahlian di bidang yang relevan. Muzani juga menyebut bahwa Partai Gerindra belum tentu mendapatkan kursi terbanyak dalam kabinet, dan jumlahnya masih dihitung oleh Prabowo dan Gibran.
Selain itu, beberapa partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengajukan nama calon menteri, namun keputusan akhir akan dibuat oleh Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kemungkinan bergabungnya Partai PDIP dalam koalisi KIM dengan menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan progresif.
Memahami Rights Issue dan Dampaknya di Pasar Saham
Rights issue, atau Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menerbitkan saham baru yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal tambahan yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, atau memenuhi peraturan keuangan.
Perusahaan lebih memilih rights issue dibandingkan menjual saham baru kepada investor baru untuk melindungi kepemilikan pemegang saham lama, mencegah terjadinya dilusi. Langkah ini juga membantu perusahaan menghindari meminjam dana dari pihak ketiga, sehingga mengurangi beban bunga dan utang.