;

Zulhas: Hak Prabowo Berapa Jumlah Menteri yang akan Diberikan kepada PAN

Yuniati Turjandini 12 Sep 2024 Investor Daily (H)
Menteri perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)  Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa jumlah menteri akan bertambah didalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, dia mengetahui jumlah kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Penambahan iya. Mungkin sekitar itu, (jadi 44 menteri)," kata Zulhas. Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan segalanya kepada Prabowo  terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. "Kita tahu itu hak nya Bapak presiden," kata dia. Adapun kini Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementrian negara untuk dibawa ke rapat paripurna selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. (Yetede)

Paylater Terdepan Bisa Jadi Ancaman Kredit Macet

Yuniati Turjandini 12 Sep 2024 Investor Daily
Outstanding pembiayaan untuk transaksi beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh pesat. Kondisi yang sama juga terjadi pada industri perbankan. OJK menyatakan, per Juli 2024 outstanding pembiayaan untuk BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 73,55% year on year (yoy) menjadi Rp7,81 triliun. "Angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman baru-baru ini. Adapun porsi produk kredit BNPL perbankan sebesar 0,24% namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Per Juli 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66% yoy menjadi Rp18,01 triliun, dengan total jumlah rekening 17,90 juta. Resiko kredit untuk BNPL perbankan turun ke level 2,24%. (Yetede)

ICW: Dominasi Calon Pimpinan KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan akan Pengaruhi Kinerja

Yuniati Turjandini 12 Sep 2024 Tempo
PANITIA seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan nama-nama yang lolos 20 besar calon pemimpin KPK periode 2024-2029. Ke-20 nama calon pimpinan KPK tersebut masih didominasi figur berlatar belakang anggota kepolisian, kejaksaan, ataupun auditor. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Diky Anandya, mengatakan dominasi calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian dan kejaksaan tersebut akan mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan. Sebab, meski nantinya berstatus sebagai pemimpin KPK, bukan tidak mungkin mereka tetap memiliki jiwa korsa terhadap institusi induknya. Konflik kepentingan seperti ini pernah terjadi pada KPK periode sebelumnya, salah satunya dalam perkara rusaknya “buku merah” yang mengaitkan nama petinggi Polri.

Bekas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai komposisi ideal untuk mengisi struktural pimpinan KPK semestinya diisi kalangan independen dari unsur akademikus dan masyarakat sipil. Ia juga menilai masih ada orang-orang bermasalah dalam nama calon pimpinan KPK yang lolos 20 besar tersebut. Salah satunya Wakil Ketua KPK saat ini, Johanis Tanak. Tanak pernah diperiksa Dewan Pengawas KPK karena bertemu dengan pihak beperkara di KPK.  Dari 20 nama tersebut sudah bisa digambarkan wajah KPK mendatang. Presiden Joko Widodo akan mengirim sepuluh nama dari mereka ke DPR untuk dipilih lima orang di antaranya menjadi pemimpin KPK periode 2024-2029 pada awal Oktober mendatang. (Yetede)

Rencana Pemerintah Mewajibkan Iuran Pensiun Bukan Kebijakan yang Solutif

Yuniati Turjandini 12 Sep 2024 Tempo
RENCANA pemerintah mewajibkan iuran dana pensiun tambahan bagi pekerja bisa menjadi kebijakan kontraproduktif. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang rapuh saat ini, pemotongan gaji pekerja untuk iuran dana pensiun tambahan dapat menggerus daya beli masyarakat. Pemerintah berencana mengeluarkan peraturan baru perihal dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah pekerja. Pemerintah berdalih regulasi tersebut bertujuan meningkatkan akumulasi dana pensiun agar mencapai 20 persen dari total produk domestik bruto.

Argumentasi pemerintah jelas mengada-ada. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan mencatat manfaat yang diterima para pensiunan saat ini masih relatif kecil, yaitu 10-15 persen dari gaji terakhir mereka. Padahal standar ideal untuk perlindungan hari tua berdasarkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah 40 persen. Tujuan iuran pensiun tambahan wajib ini memang mulia, yakni untuk jaminan hari tua. Namun pemerintah seolah-olah tutup mata dengan situasi ekonomi saat ini yang sedang lesu. Dengan demikian, memaksakan penerapan kebijakan tersebut tidaklah tepat. 

Kondisi ekonomi kita sedang terpuruk yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Terjadi deflasi—penurunan harga-harga barang dan jasa—dalam empat bulan berturut-turut pada 2024. Lalu data terbaru yang dilansir Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 9 juta orang dari kelas menengah, yang ada kemungkinan menjadi target kebijakan iuran pensiun tambahan wajib ini, sedang mengalami tekanan yang mengakibatkan turun kelas dalam lima tahun terakhir. (Yetede)


Kenapa Erick Thohir Merombak Jajaran Direksi Bulog?

Yuniati Turjandini 12 Sep 2024 Tempo
SEBULAN menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak jajaran direksi Perusahaan Umum Bulog. Erick melantik Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Bulog menggantikan Bayu Krisnamurthi. Tidak hanya mengganti Wahyu, Erick juga mengangkat Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital. Erick pun menambah jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama Bulog. Posisi ini diisi oleh Marga Taufiq. Pria 60 tahun tersebut sempat menjadi Ketua Pembina Tim Kemenangan Daerah Prabowo Subianto-Gibran Sulawesi Selatan. Dia juga sempat menjadi Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, Wahyu sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pria 64 tahun ini bukan orang baru di Bulog. Pada 2015-2017, dia menduduki posisi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Bulog. Perombakan direksi Bulog yang dilakukan Erick tergolong mendadak. Sebab, Bayu Krisnamurthi baru sembilan bulan menjabat. Bayu ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog pada 1 Desember 2023 menggantikan Budi Waseso, yang telah memimpin Bulog sekitar lima tahun.

Kementerian BUMN tidak menjelaskan secara rinci alasan penunjukan tiga pejabat baru Bulog tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan akan ada perubahan fungsi atau peran dari BUMN pangan tersebut ke depan. Karena itu, perlu ada penyelarasan dari sisi kelembagaan. “Jadi Pak Wahyu ditugaskan untuk ke sana,” ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, 11 September 2024. Kartika tidak menjelaskan perubahan peran Bulog. Ia hanya mengatakan pola kelembagaan baru Bulog sedang digagas. Bekas Direktur Bank Mandiri itu juga enggan menanggapi pertanyaan mengapa perombakan terjadi begitu cepat. (Yetede)

Calon KPK Menu Pilihan istana

Yuniati Turjandini 12 Sep 2024 Tempo
PANITIA seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 20 nama calon pemimpin KPK 2024-2029 yang lolos tahap profile assessment. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Namun calon pimpinan KPK itu lebih banyak berasal dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Mereka yang berasal dari kepolisian seperti Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Sang Made Mahendra Jaya, dan Setyo Budiyanto. Lalu calon pimpinan KPK yang berasal dari kejaksaan antara lain Fitroh Rohcayanto, Harli Siregar, Johanis Tanak, Muhammad Yusuf, dan Sugeng Purnomo. Meski berasal dari berbagai kalangan, sebagian dari 20 nama yang lolos seleksi calon pemimpin KPK tersebut bertugas atau pernah bertugas di komisi antirasuah. Misalnya Didik Agung Widjanarko, Fitroh Rohcayanto, Johanis Tanak, Johan Budi Sapto Pribowo, Pahala Nainggolan, dan Wawan Wardiana.  (Yetede)

Meraup Miliaran Rupiah dengan Mengakali Cukai Rokok

Yoga 12 Sep 2024 Kompas (H)

Rokok ilegal termasuk bisnis kotor yang menggiurkan. Produsen, distributor, hingga pengecer meraup untung besar. Pemilik warung rokok di Duren Sawit, Jaktim, menjual rokok ilegal bermerek Luxio dan Dubai. Harganya Rp 13.000 per bungkus. ”Ini pas lagi ada, tadinya, kosong,” kata pemilik warung yang lokasinya tersuruk dari jalan raya ini, Minggu (18/8). Luxio dan Dubai disimpan dalam kardus, tidak terpajang di etalase seperti rokok resmi. Rokok tanpa pita cukai ini tak terlihat dari depan warung. Jika pemilik warung membeli dari distributor, margin yang diperolehnya Rp 4.500 per bungkus. Ini tergambar dari katalog harga rokok yang didapat dari distributor rokok ilegal, Sinar Bintang, yang berlokasi di Jepara, Jateng. Di katalog tertulis harga Dubai dan Luxio Rp 85.000 per slof atau Rp 8.500 per bungkus.

Status Sinar Bintang sebagai distributor rokok ilegal sudah terverifikasi. Kompas pernah membeli dua slof rokok ilegal merek Saga Bold dari Sinar Bintang dan barangnya tiba dengan selamat di Jakarta. Si pemilik warung bisa lebih besar keuntungannya jika membeli langsung dari produsen di Jatim atau Jateng. Berdasar penelusuran di Pamekasan, Madura, Jatim, harga rokok di sana Rp 5.000-Rp 7.000 per bungkus. Jojo, nama samaran, bos rokok ilegal di Pamekasan, melepas produknya Rp 1,05 juta per bal (200 bungkus). Biaya produksi Rp 750.000. Terdiri dari bahan baku, sewa mesin, dan upah pengemasan. Jadi, setiap bal ia untung Rp 300.000. Dalam sebulan, dia memproduksi 120 bal dengan untung Rp 36 juta. Sebagai catatan, Jojo baru bos rokok ilegal skala ”cilik” di Pamekasan. Ia baru memulai bisnis 7 bulan lalu.

Jojo belum punya pabrik. Untuk membuat rokok, ia menyewa mesin milik pabrik, mirip seperti petani yang membawa padi ke penggilingan. ”Kapasitas produksi saya hanya untuk memasok satu pelanggan (distributor) di Tangerang, Banten. Kalau sudah banyak pelanggan, tidak cukup segitu,” kata Jojo di rumahnya akhir Juli 2024 lalu. Cuan lebih besar tergambar dari distributor besar seperti LB (32) di NTT. Lebih dari 5 tahun pria ini memasarkan rokok ilegal di dua kabupaten di NTT. Saat ini, ia menjual sebuah rokok sigaret kretek mesin (SKM) warna putih dengan klaim rasanya menyerupai salah satu rokok resmi yang sangat populer di masyarakat, yakni Sampoerna A Mild. Rokok yang dijual LB dibuat sebuah pabrik di Jepara.

Kompas kemudian meminta seseorang di NTT untuk membeli rokok yang dijual LB dan mengirimnya ke Jakarta. Setelah dicoba, rasanya memang mendekati Sampoerna A Mild. Rokok ilegal milik LB dijual Rp 15.000, sedangkan rokok resmi Sampoerna A Mild rerata Rp 35.000 per bungkus. Rasa nyaris sama, tapi harganya beda jauh. Karena pasarnya tersebar di dua kabupaten, LB bisa menjual 500 karton per bulan. Jumlah ini setara 2.000 bal atau 400.000 bungkus. Untuk 500 karton, ia membayar ke pabrik Rp 2 miliar lalu mendapat untung Rp 1 miliar. Bagi pedagang eceran, keuntungan penjualan rokok illegal lebih besar dibanding rokok resmi. Pengecer hanya mendapat selisih Rp 1.000-Rp 2.000 per bungkus untuk rokok resmi. Sementara rokok ilegal marginnya bisa mencapai Rp 5.000. (Yoga)


Penjual Rokok Ilegal Bersiasat agar Selamat

Yoga 12 Sep 2024 Kompas

Para penjual rokok ilegal gencar menawarkan produk-produknya di media sosial, seperti Facebook, terutama di grup-grup berunsur rokok. Mereka tidak bersedia untuk COD atau pembayaran di tempat. Pengiriman dilakukan melalui ekspedisi dan akan diinfokan nomor resinya setelah pembayaran selesai. Di grup komunitas Rokok Sidoarjo, akun Msd Msd mengingatkan selalu waspada agar transaksi jual-beli tidak dilakukan di luar aplikasi resmi dan tidak mudah tergiur dengan harga murah. Dalam unggahan itu disertakan tangkapan layar obrolan bahwa penjual menolak melakukan transaksi COD. Transaksi COD baru bisa dilakukan setelah transaksi pembelian kedua.

Artinya, pada transaksi pembelian pertama, penjual hanya akan mengirimkan rokok ilegal melalui pihak ekspedisi tanpa bertatap muka. ”Untuk orderan di awal, saya belum bisa COD full, Mas. Orderan selanjutnya baru bisa COD full.  Saling jaga amanahnya aja,” tulis penjual dalam tangkapan layar obrolan itu. Penjual takut keberadaannya terlacak pembeli jika COD yang ditangani penjual langsung. Alternatif lainnya, pembeli bisa melakukan COD melalui lokapasar, seperti Tokopedia atau Shopee. Dengan demikian, yang bertatapan langsung dengan pembeli adalah kurir ekspedisi sehingga penjual tidak terlacak. Mereka juga berbagi pengalaman di grup.

Akun Facebook Khanifudin mengunggah informasi di grup Rokok Legal dan Ilegal Jawa, kalimat pembukanya, ”Sekadar sharing sesama pemain kita ya….” Akun Khanifudin menceritakan dirinya pernah tertipu pembeli nakal yang membawa kabur produk rokok ilegal miliknya. Ada 3 slof (30 bungkus) rokok yang tak dibayar pembeli. Sejak itu dia enggan menerima pelanggan baru tanpa membayar lunas di depan. Selain berbagi pengalaman, di grup itu juga banyak penjual rokok ilegal yang menawarkan produknya. Mayoritas penjual menyertakan informasi bahwa rokok ilegal bisa dibeli setelah pembeli mengirim pesan ke Whatsapp penjualnya. Penjual akan mengirimkan pranala lokapasar agar pembeli bisa bertransaksi.

Kompas menelusuri pranala https://tokopedia.link/majumakmurrr yang dibagikan akun Zian di grup rokok ilegal dan legal pada 3 Agustus 2024. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, toko MajuMakmurrr yang berlokasi di Kabupaten Sampang, Madura, telah beroperasi sejak Januari 2024. Ada 183 jenis rokok ilegal berbagai merek yang dijual. Rokok ilegal ditulis dengan keterangan nama produk lain, yakni android, bumbu-bumbu, dan sepeda. Jika dilihat dari testimoni pembeli, produk yang dikirim adalah bungkusan rokok. Seribu cara akan ditempuh penjual rokok ilegal demi mendapatkan cuan. Siasat yang dibagikan mungkin menjadi jitu tapi juga diketahui pihak lain. (Yoga)


Memacu Produksi Vaksin Dalam Negeri

Yoga 12 Sep 2024 Kompas

Kemandirian bangsa akan produk farmasi, termasuk produk biofarmasi, seperti vaksin, merupakan keniscayaan. Kebutuhan masyarakat akan produk tersebut makin besar. Maka, penelitian dan produksi vaksin dalam negeri perlu terus didorong. Hal ini diutarakan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, di Bogor, Jabar, Rabu (11/9). Industri farmasi harus terus berkembang sehingga percepatan akan kemandirian bangsa terhadap produk farmasi, khususnya produk vaksin, bisa terwujud. ”Ke depan, saya harap (penelitian vaksin) yang dikembangkan tidak hanya terkait infectious disease (penyakit menular), tetapi juga vaksin untuk sistem imun,” ucapnya. Menurut Budi, keberadaan fasilitas produksi vaksin yang dikembangkan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia menjadi bukti bahwa industri farmasi nasional semakin berkembang.

Hal itu turut mendukung transformasi sistem kesehatan dari pemerintah. Budi menambahkan, produksi vaksin diharapkan bisa berkembang tidak hanya satu jenis vaksin. Berbagai pathogen yang berisiko menjadi penyakit dan wabah di masyarakat perlu diatasi dengan baik melalui pencegahan dengan pemberian vaksin. Dirut PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia FX Sudirman menyatakan, PT Biotis bekerja sama dengan Universitas Airlangga dalam penelitian dan pengembangan vaksin yang dibutuhkan masyarakat. Sebelumnya, PT Biotis juga memproduksi vaksin Merah Putih atau Inavac yang digunakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Vaksin tersebut merupakan hasil nyata dari kerja sama antara industri, yakni PT Biotis, dengan akademisi dan peneliti dari Universitas Airlangga.

”Masa depan Indonesia akan lebih baik karena vaksin Merah Putih menginspirasi banyak peneliti,” ungkapnya. Sudirman menuturkan, selama ini kerja sama juga sudah dilakukan dengan berbagai pihak terkait dengan produksi vaksin dalam negeri. Salah satunya adalah kerja sama dengan India dalam memproduksi vaksin pentavalen untuk mencegah penyakit difteri. Selain itu, PT Biotis juga bekerja sama dengan Beijing Minhai Biotechnology Co Ltd (Minhai), China, dalam produksi vaksin PCV-13 yang digunakan untuk mencegah penyakit pneumonia pada anak. Ada pula kerja sama dengan Indian Immunologicals Ltd (IIL) dalam pengembangan vaksin hepatitis B. (Yoga)

Menggantikan Susu Sapi dengan Susu Ikan

Yoga 12 Sep 2024 Kompas

Penggunaan susu ikan sebagai alternatif dari susu sapi yang diberikan dalam program makan siang bergizi pemerintahan Prabowo-Gibran mencuat baru-baru ini. Susu ikan ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan terbatasnya produksi susu sapi di Indonesia. Mengutip dari rilis yang diterbitkan KKP pada 24 Agustus 2023, susu ikan merupakan produk inovasi yang menggabungkan manfaat protein ikan dengan diversifikasi produk olahan dari ikan. Produk tersebut diproses dengan bahan baku ikan yang kemudian diolah dengan teknologi modern, hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan sebagai bahan baku susu ikan. Susu ikan diklaim mengandung asam lemak EPA (eicosapentaenoic acid), DHA (docosahexaenoic acid), dan omega 3 yang tinggi.

Selain itu, susu ini juga diklaim bebas alergen dan mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, ikan yang digunakan pun diproses dari ikan dalam negeri. Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (Aipgi) Hardinsyah, Rabu (11/9), menuturkan, berdasar definisi BPOM, susu ialah cairan dari ambing (kelenjar dalam payudara yang mengeluarkan air susu) sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lain. Jadi, produk yang diolah dari kedelai atau almond bukan susu. ”Jadi, susu ikan lebih tepat disebut sari ikan atau susu ikan analog,” kata Hardinsyah.

Terkait kandungan sari ikan, Hardinsyah menilai, zat gizi makro yang terkandung mungkin bisa menggantikan zat gizi makro yang terdapat pada susu sapi. Namun, kandungan gizi mikro di dalamnya bisa berbeda. Keberlanjutan produk sari ikan juga masih dipertanyakan. Sebab, membutuhkan banyak ikan untuk menghasilkan jumlah sari ikan yang diperlukan. Hal ini perlu mempertimbangkan proses pengemasan dan penjaminan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. ”Jangan karena banyak ikan yang digunakan nantinya akan berdampak pada harga jual ikan di pasaran. Jika harga ikan mahal, itu akan membuat daya beli di masyarakat turun sehingga konsumsi ikan juga turun di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)


Pilihan Editor