Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan nasional, termasuk beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, gula, dan minyak goreng, masih aman hingga akhir 2024, meskipun beberapa harga komoditas naik. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa stok beras diproyeksikan mencapai 8,13 juta ton, didukung oleh impor yang telah mencapai 2,75 juta ton. Namun, BUMN Pangan masih kesulitan intervensi harga karena keterbatasan modal, sehingga Bapanas mengusulkan subsidi murah ke Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, menyoroti kenaikan harga minyak goreng kemasan MinyaKita yang seharusnya lebih terjangkau, tetapi justru ikut naik, bertentangan dengan harapan pemerintah. Pemerintah terus mendorong konsumsi minyak goreng kemasan, meskipun harga MinyaKita kini lebih tinggi daripada minyak goreng curah.

Kota Parepare di Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi pusat niaga baru untuk mengurangi beban Kota Makassar dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Zudan Arif Fakrulloh, Penjabat Gubernur Sulsel, mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, pelabuhan, dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan Parepare sebagai kota niaga.

Proyek Parepare Mall Apartment and Hotel (P’Mart) direncanakan oleh Pemkot Parepare untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. St. Rahmah Amir, Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Parepare, menjelaskan bahwa proyek ini akan menjadi simbol pembangunan komersial dan hunian, dengan potensi besar bagi berbagai sektor bisnis seperti properti, ritel, hiburan, dan pariwisata.

Selain itu, Akbar Ali, Penjabat Wali Kota Parepare, menyebut bahwa pengoperasian kapal kargo di Pelabuhan Parepare diharapkan bisa menghemat biaya distribusi dan memperkuat konektivitas perdagangan. Menurut Muhammad Yusri Zamhu-ri, ekonom dari Universitas Hasanuddin, Parepare sedang mengubah citranya menjadi destinasi utama, dan infrastruktur yang terintegrasi akan menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan wilayah pesisir.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melihat penerapan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendorong besar bagi empat sektor utama di Indonesia, yaitu keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kemenkominfo, Wijaya Kusumawardhana, menyebut bahwa sektor keuangan akan mendapatkan manfaat terbesar dari AI, terutama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia seiring pertumbuhan ekonomi digital.

Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga diharapkan menerima dampak positif dari AI. Kemenkominfo bahkan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengembangkan teknologi pendidikan (edutech) yang berbasis AI, mengingat potensi besar di bidang ini. Di sektor pertanian, AI bisa digunakan melalui teknologi drone dan sensor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian.

Wijaya Kusumawardhana menekankan bahwa AI adalah alat yang dapat membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara lain, terutama dengan memanfaatkan potensi generasi muda yang mencapai sekitar 105 juta orang. Berdasarkan data McKinsey & Company (2022), sekitar 35% perusahaan global telah menggunakan AI, dan 79% masyarakat telah terekspos teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet zaken, yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menekankan bahwa meskipun beberapa menteri mungkin berasal dari partai politik, mereka akan dipilih karena keahlian di bidang yang relevan. Muzani juga menyebut bahwa Partai Gerindra belum tentu mendapatkan kursi terbanyak dalam kabinet, dan jumlahnya masih dihitung oleh Prabowo dan Gibran.

Selain itu, beberapa partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengajukan nama calon menteri, namun keputusan akhir akan dibuat oleh Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kemungkinan bergabungnya Partai PDIP dalam koalisi KIM dengan menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan progresif.

Rights issue, atau Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menerbitkan saham baru yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal tambahan yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, atau memenuhi peraturan keuangan.

Perusahaan lebih memilih rights issue dibandingkan menjual saham baru kepada investor baru untuk melindungi kepemilikan pemegang saham lama, mencegah terjadinya dilusi. Langkah ini juga membantu perusahaan menghindari meminjam dana dari pihak ketiga, sehingga mengurangi beban bunga dan utang.

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) sedang fokus memperluas pasar di kawasan Asia Tenggara melalui penambahan produk baru dan kemitraan strategis. Hari Nugroho, Corporate External Communication PT Kalbe Farma, menyebut bahwa Kalbe berupaya memperkuat ekspor, termasuk ke negara seperti Thailand, Sri Lanka, Timur Tengah, dan Afrika. Saat ini, ekspor berkontribusi sekitar 5%–6% dari total penjualan Kalbe.

Maria Teresa Fabiola, Corporate Secretary KLBF, menambahkan bahwa produk Kalbe telah tersedia di lebih dari 40 negara, menjadikan perusahaan ini kompetitif di pasar internasional. Pertumbuhan laba bersih Kalbe pada semester pertama mencapai 18,4%, didukung oleh kinerja yang kuat di seluruh segmen bisnis, pengelolaan biaya operasional yang baik, dan kemitraan strategis, termasuk dengan perusahaan dari Thailand dan China untuk pengembangan bahan baku obat.

Di tengah tumpukan utang yang menggunung, pemerintah nampaknya perlu mencari dana untuk membayar utang. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) jadi pilihan. Terbaru, pemerintah mengeluarkan SUB dalam denominasi mata uang asing ( dual currency ) yakni dolar AS (USD) dan SUN Sustainable Development Goals (SDG) dalam euro (EUR) Rabu (4/9) lalu. Nilai penerbitan masing-masing US$ 1,8 miliar dan 750 juta. Dalam rupiah, total nilai penerbitan sekitar Rp 40 triliun. Global bond itu tiga tenor, yakni 8 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Masing-masing kuponnya 3,65%, 4,75% dan 5,15%. Catatan Kementerian, posisi utang pemerintah di era Jokowi mencapai Rp 8.502,69 triliun pada akhir Juli 2024. Adapun total utang jatuh tempo di 2025 Rp 800,33 triliun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual mencermati penerbitan surat utang di tengah kenaikan utang memang berisiko. Salah satunya risiko refinancing. Jika dibandingkan dengan negara peers seperti Malaysia dan Thailand, secara historis negara-negara itu menawarkan yield yang lebih rendah dari Indonesia. Adapun SUN tenor 10 tahun, David memprediksi akan ada di kisaran 6,2%-7% di akhir 2024. 

"Secara keseluruhan profil utang masih cukup aman seiring dengan kondisi ekonomi yang cukup terjaga, tercerminkan dari penilaian S&P dan Fitch yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan outlook stabil," kata David kepada KONTAN, Senin (9/9). Sementara itu Direktur & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra, Nazula mengatakan, dengan ekspektasi pemangkasan Fed rate akan mendorong imbal penurunan hasil US Treasury. "Kondisi ini menjadi sentimen positif untuk global bond Indonesia, terbukti dari orderbook yang oversubscribe ," kata Ezra, Senin (9/9). Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, total order book surat utang pemerintah itu mencapai US$ 8,5 miliar dan 3 miliar. Chief Dealer Fixed Income & Derivatives Bank Negara Indonesia (BNI) Fudji Rahardjo juga mengatakan, penerbitan global bond ini menjadi menarik karena arah suku bunga ke depan diproyeksi akan turun.

Pemerintah diminta melanjutkan dan memperluas sejumlah insentif pajak yang akan berakhir pada tahun ini. Kucuran insentif pajak dinilai bisa menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya kelas menengah. Sedikitnya ada tiga insentif pajak yang akan berakhir tahun ini. Pertama, insentif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5%, khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang telah dimanfaatkan sejak 2018. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Kedua, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti. Mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 7/2024, PPN DTP 50% berlaku untuk pembelian properti Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar periode 1 Juli-31 Desember 2024. Ketiga, diskon PPN sebesar 10% untuk mobil listrik yang juga akan berakhir tahun ini. Insentif itu tertuang dalam PMK No 8/2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengatakan pihaknya akan mengevaluasi insentif PPh final UMKM 0,5%. Evaluasi itu untuk melihat kembali apakah insentif pajak UMKM yang sudah dimanfaatkan sejak 2018 perlu dilanjutkan atau tidak. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah memang perlu mengevaluasi sejumlah insentif pajak yang diberikan. Namun evaluasi itu dalam konteks memperkuat dukungan kepada masyarakat. Dia menyarankan, pertama, pemerintah memperbesar insentif PPh final UMKM dari saat ini 0,5% menjadi hanya 0,1%. Kedua, memberikan insentif PPh 21 DTP untuk karyawan. Harapannya, insentif ini bisa mendorong konsumsi rumah tangga yang saat ini belum stabil. Ketiga, memperpanjang kembali insentif PPN DTP sektor properti. Ini lantaran sektor properti sangat sensitif terhadap penurunan jumlah warga kelas menengah. Terkait insentif PPh final UMKM, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, pemerintah berharap pelaku usaha mikro kecil bisa naik kelas. Tidak hanya skala usahanya, tetapi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kondisi belanja rumah tangga belum kembali ke kondisi sebelum pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah, mengingat konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada kuartal I-2024 misalnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% year on year (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,11% yoy. Di kuartal II-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,93% yoy, juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di periode itu yang sebesar 5,05% yoy. Tanda pelemahan belanja rumah tangga berpotensi berlanjut. Sebab, dari hasil Survei Konsumen oleh Bank Indonesia (BI), proporsi pengeluaran konsumen untuk konsumsi Agustus hanya 73,5%, turun dari Juli sebesar 75,8%. Di Juli, proporsi pengeluaran untuk konsumsi juga turun dari Juni yang tercatat 73,9%. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 60% PDB. "Di kuartal I dan II saat ada siklus puasa dan Lebaran tetapi [konsumsi] enggak nendang. Padahal yang mudik banyak dan ada pemilu," tutur dia, Senin (9/9). BPS sebelumnya mencatat masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta pada 2019. 

Angka ini terus menurun dalam lima tahun terakhir, hingga menjadi 47,85 juta pada 2024, atau turun 9,48 juta orang. Eko menduga, konsumsi rumah tangga hingga akhir 2024 tak mengalami perbaikan. Sebenarnya perbaikan bisa saja terjadi, dengan syarat, proses Pilkada 2024 berjalan lancar dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin marak. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, menurunnya porsi pengeluaran konsumen untuk konsumsi karena mereka berhati-hati menggunakan uangnya. "Kami melihat masih ada momentum untuk mendorong konsumsi seperti efek musiman perayaan Natal dan Tahun Baru hingga pemotongan suku bunga acuan BI yang mendorong konsumsi barang tahan lama," kata Josua.