Pada pekan ini, tepatnya 16 Oktober 2024, pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ditutup. Persoalannya, hingga saat ini hanya ada lima perusahaan yang secara resmi mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketatnya ketentuan yang wajib dipatuhi dituding sebagai penyebab sulitnya pedagang fisik mendapatkan izin dari Bappebti. Padahal, jumlah PFAK diyakini memengaruhi nilai transaksi perdagangan kripto yang menyusut dari level puncak pada 2021 silam. Pelaku usaha pun berharap adanya stimulus sebagai kompensasi atas beratnya upaya untuk memenuhi ketentuan tersebut. Harapan besar ditempatkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengambil alih fungsi pengawasan Bursa Kripto dari Bappebti mulai Januari 2025.

Sejak diakui sebagai aset komoditi bursa berjangka pada 2018, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal regulasi dan partisipasi pasar. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai memperketat aturan dengan mensyaratkan izin bagi pedagang fisik aset kripto pada 2021, sehingga hanya pedagang resmi yang dapat memperdagangkan aset kripto. Ini dilakukan seiring peningkatan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 dengan 11 juta investor, meskipun isu keamanan dana nasabah masih menjadi sorotan.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 diterapkan untuk memperkuat ekosistem kripto, dengan menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring untuk perdagangan aset kripto. Pada Mei 2022, pemerintah mulai memungut pajak dari transaksi kripto, dengan tarif PPh 0,1% untuk penjual dan PPN 0,11% untuk pembeli. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memastikan transparansi dalam ekosistem kripto.

Regulasi pajak yang ketat juga mencakup tarif lebih tinggi bagi pedagang tidak resmi. Hingga saat ini, hanya ada 5 pedagang fisik kripto yang terdaftar di Bappebti, sementara 30 calon lainnya masih memenuhi persyaratan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Ke depannya, kewenangan pengaturan aset kripto akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan membawa ekosistem kripto yang lebih aman, teratur, dan inklusif bagi investor dan pelaku pasar.

Fujifilm, yang dikenal sebagai perusahaan fotografi sejak berdiri pada tahun 1934, telah bertransformasi menjadi perusahaan multisektor dengan fokus utama di bidang kesehatan. Di bawah kepemimpinan Presiden dan CEO Teiichi Goto, Fujifilm mengusung group purpose “Giving our world more smiles” sebagai komitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat global. Transformasi ini melibatkan Fujifilm dalam berbagai inisiatif kesehatan, termasuk mengembangkan peralatan diagnostik canggih dan teknologi kesehatan yang terjangkau.

Salah satu upaya signifikan Fujifilm adalah penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui inovasi teknologi, seperti sistem X-ray portabel dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi dini TB, yang membantu meningkatkan efisiensi diagnosis di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Di Indonesia, Fujifilm bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Zero TB Yogyakarta dalam program “jemput bola” untuk meningkatkan skrining TB secara masif, serta menyediakan alat diagnostik cepat TB LAM, yang efektif mendeteksi TB pada penderita HIV dan anak-anak dengan keterbatasan pengumpulan sampel dahak.

Komitmen Fujifilm dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam visi menciptakan dunia yang lebih bahagia dan sehat. Dengan teknologi canggih dan dedikasi terhadap kesejahteraan global, Fujifilm mewujudkan visi “more smiles” melalui setiap diagnosis yang tepat waktu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan jaminan kepada pelaku industri dan investor aset kripto mengenai stabilitas regulasi saat mengambil alih pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai Januari 2025. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan substansial dalam regulasi yang akan mempengaruhi pelaku industri. Robby, Ketua Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), juga menyatakan keyakinan bahwa peralihan pengawasan akan berjalan lancar, namun ia menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap mekanisme perpajakan yang dinilai kurang kompetitif.

Di sisi lain, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, melaporkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari transaksi kripto. Para pengamat, seperti Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyoroti pentingnya OJK untuk melakukan sosialisasi agar transaksi di bursa kripto meningkat, serta memperkuat penegakan hukum untuk mencegah perpindahan pengguna ke platform ilegal. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak dan perkembangan pasar kripto di Indonesia.

Otoritas Energi Nasional telah mengubah regulasi terkait pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Agus Chayono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa perubahan ini mencakup pencabutan status sembilan perusahaan industri yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pengguna gas bumi tertentu, serta penambahan empat perusahaan baru yang akan diakui sebagai pengguna.

Pemerintah masih menetapkan tujuh sektor industri yang membutuhkan stimulus harga gas, termasuk industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Perubahan regulasi ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024, yang merupakan revisi dari keputusan sebelumnya. Agus menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan yang terus berubah di sektor industri.

mengungkap proyeksi pertumbuhan pasar kecerdasan buatan (AI) global yang akan meningkat secara signifikan dari US$621 miliar pada 2024 menjadi US$2,7 triliun pada 2032, menurut laporan Fortune Business Insights. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi AI, sektor-sektor seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan manufaktur diharapkan akan terdampak secara besar-besaran. Momentum ini menjadi sorotan utama dalam GITEX Global 2024, sebuah acara teknologi dan startup terbesar di dunia yang berlangsung di Dubai World Trade Centre (DWTC) pada 14-18 Oktober 2024.

Trixie Loh Mirmand, Wakil Presiden Eksekutif DWTC, menekankan bahwa ambisi besar global untuk ekonomi AI akan terlihat melalui kolaborasi intensif selama GITEX, yang mencatat kenaikan 40% dalam partisipasi internasional dibandingkan tahun sebelumnya. GITEX juga berbarengan dengan acara Expand North Star, yang berfokus pada startup dan investasi dengan partisipasi lebih dari 6.500 perusahaan dan 1.800 startup dari 180 negara. Kedua acara ini diharapkan menjadi landasan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi AI global dan memperkuat posisi Dubai sebagai pusat teknologi dan AI dunia.

Rencana partai politik pendukung pasangan calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos dan Sarbin Sehe, untuk mengusulkan nama pengganti setelah kematian tragis Benny Laos akibat insiden kebakaran speedboat Bella 72 saat kampanye di Pulau Taliabu. Muksin Amrin, juru bicara pasangan tersebut, mengungkapkan bahwa nama-nama pengganti akan dibawa ke Jakarta untuk disetujui oleh istri almarhum, Sherly Tjoanda, dan keluarga.

Menurut Muksin, usulan nama pengganti harus disampaikan sebelum 27 Oktober 2024 agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Benny Laos, yang merupakan kader Partai Demokrat, didukung oleh delapan partai koalisi, termasuk PKB, PAN, dan Partai NasDem. Selain itu, jenazah Benny yang berusia 52 tahun telah diterbangkan dari Luwuk, Sulawesi Tengah, menuju Jakarta untuk dikebumikan. Kepergian Benny Laos menjadi kehilangan besar bagi komunitas politik Maluku Utara, mengingat dedikasi dan perannya sebagai mantan Bupati Pulau Morotai.