Salah satu sasaran utama dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tersurat dalam UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045 dari 7-8 persen sebagai baseline di 2025. Statistik yang menjadi baseline (angka dasar) tingkat kemiskinan tahun 2025 merupakan proyeksi target. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan bulan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Apakah mungkin dalam waktu satu tahun, kemiskinan turun 1-2 persen? Sebagai perbandingan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen poin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membutuhkan waktu 3-4 tahun. Oleh karena itu, angka kemiskinan baseline tahun 2025 tersebut perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak membebani pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Jika tidak, target penurunan kemiskinan akan sulit tercapai, setidaknya bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

Penurunan yang diharapkan jika menggunakan tingkat kemiskinan baseline di RPJPN, maka untuk mencapai sasaran di tahun 2045, diharapkan tingkat kemiskinan secara rata-rata turun sebesar 0,375-0,41 persen poin per tahun. Target penurunan per tahun ini tentu harus lebih tinggi jika pada tahun  2025 tingkat kemiskinan yang sesungguhnya lebih tinggi daripada baseline. Tidak berlebihan jika ada yang pesimistis akan tercapainya kecepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan. Jika becermin pada pemerintahan Jokowi-Amin, statistik menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, kita ”hanya” mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,22 persen poin, dari 11,25 persen tahun 2014 menjadi 9,03  tahun 2024. Secara rata-rata ”hanya” turun 0,222 persen per tahun. Pandemi Covid-19 memang dapat dituding sebagai penyebab lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, penurunan tingkat kemiskinan juga relatif tidak cepat. 

Program lumbung pangan pemerintah dinilai bukan jawaban atas keresahan ketahanan pangan Indonesia. Di Kalimantan Tengah, salah satu daerah yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan, masyarakat masih begitu bergantung dengan metode ladang tradisional. RK Maladi (47),warga Desa Kubung, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, baru saja menanam padi lokal dengan cara tradisional di atas lahan seluas 1 hektar. Dia bisa mendapat 3 ton saat panen setahun sekali.Maladi yakin proses yang dalam bahasa Dayak disebut menugal, itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya hingga setahun ke depan. Menugal dilakukan setelah berbagai proses persiapan lahan dilakukan, yang diakhiri dengan membakar sisa tebasan tanaman. ”Semua warga di sini mata pencarian utamanya, ya, berladang ini, bahkan anak-anak kami bisa kuliah, ya, dari ladang seperti ini,” ungkap Maladi, Rabu (16/10/2024).

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalteng Sunarti mengungkapkan, lumbung pangan merupakan tawaran pemerintah menghadapi larangan membakar lahan. Program itu sebelumnya bernama food estate lalu kini menjadi optimasi lahan dan cetak sawah. Sunarti mengungkapkan, banyak kendala di lapangan, terutama soal penggarap lahan. Kalteng memiliki potensi lahan yang besar tetapi penggarap masih minim. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi soal Lumbung Pangan di Kalteng bersama Save Our Borneo (SOB). Direktur SOB Muhammad Habibi mengungkapkan, terkait proyek yang sudah berjalan perlu evaluasi, khususnya soal kondisi aktual di lapangan dan kesesuaian lahan. ”Saat ini luas lahan pangan kita terus menurun, lalu produksi padi petani terus turun. Bagaimana kondisi petani kita hari ini? Seberapa besar dukungan pemerintah kepada mereka, baik dukungan kebijakan, modal, sarana produksi, maupun akses ke pasar yang lebih baik,” kata Habibi. (Yoga)

Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024),  presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.

Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)

Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan. Ini bakal membuatnya jadi Menteri Keuangan pertama dalam sejarah Indonesia yang berbakti di bawah tiga presiden berbeda. Seiring kembalinya Sri Mulyani, rencana pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara ditengarai batal. Sri Mulyani dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengatakan, dirinya kembali diminta menjadi Menkeu di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo, menurut Sri Mulyani, memberi perhatian besar pada dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap masyarakat.

”Itu menjadi tekanan beliau. Kami diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Oleh karena itu, saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali,” ujarnya. Kembalinya Sri Mulyani membuatnya bakal jadi Menkeu pertama yang berbakti di bawah tiga presiden berbeda. Ia sudah pernah jadi Menkeu di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2005-2010 dan Presiden Joko Widodo pada periode 2016-2024. Kembalinya perempuan kelahiran 1962 itu sebagai Menkeu mendapat tanggapan beragam dari publik. Di satu sisi, Sri Mulyani adalah sosok yang masih dipercaya dunia usaha dan pasar, domestik atau internasional, untuk menahkodai keuangan Indonesia. Ia punya reputasi sebagai bendahara negara yang disiplin sehingga kerap disebut pelit.

Di sisi lain, kembalinya Sri Mulyani cukup mengejutkan bagi sebagian pihak. Sebab, sebelum ini, Sri Mulyani sudah sempat beberapa kali melempar sinyal dan kode bahwa ia tidak akan lanjut sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo. Meski tidak secara tegas menyatakan hal itu, ada sejumlah momen dalam 10 bulan terakhir ini yang membuat publik menilai Sri Mulyani akan menyudahi sepak terjangnya sebagai bendahara negara. Dari kode-kode air mata, pilihan lagu, dan celetukan Sri Mulyani yang penuh isyarat di depan publik. Perbedaan visi Bukan hanya dari sinyal dan kode itu, dari aspek visi-misi dan kebijakan, banyak yang menduga Sri Mulyani tidak akan lanjut karena pandangannya tentang fiskal sebenarnya cukup berbeda dari Prabowo. Salah satunya soal pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN adalah salah satu program utama Prabowo saat kampanye pilpres selain program makan bergizi gratis. Pembentukan badan baru ini bahkan tertuang dalam daftar program prioritas Prabowo-Gibran alias Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Asta Cita). (Yoga)

Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di angka 6 persen. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi risiko dari ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik geopolitik, memperkuat stabilitas nilai tukar, dan menjaga inflasi dalam sasaran yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024). BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility 5,25 persen dan lending facility di 6,75 persen. Perry menjelaskan, kebijakan ini konsisten dengan tujuan menjaga inflasi dalam kisaran 1,5-3,5 persen pada 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perry menambahkan, kebijakan makroprudensial longgar tetap diterapkan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor-sektor prioritas demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sistem pembayaran pun diarahkan untuk mempercepat digitalisasi dan memperluas akseptasi di berbagai lapisan masyarakat.

”Fokus kebijakan moneter jangka pendek adalah stabilitas nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian pasar keuangan global,” ujar Perry. Ia menyoroti ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menambah ketidakpastian, sementara pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada 2024 dengan proyeksi 3,2 persen. Meski demikian, tren penurunan inflasi global telah memicu konvergensi pelonggaran kebijakan moneter di negara maju. Penurunan suku bunga negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), diperkirakan terus berlanjut meskipun ketegang geopolitik perlu terus diwaspadai. Dalam merespons dinamika global ini, Perry menekankan pentingnya kebijakan yang berhati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan aliran modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam negeri, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat 1,84 persen secara tahunan dengan inflasi inti mencapai 2,09 persen. Inflasi harga bergejolak berada pada 1,43 persen. Semua masih dalam rentang sasaran BI sebesar 1,5-3,5 persen.

Nilai tukar rupiah pada 15 Oktober 2024 mencapai Rp 15.555 per dollar AS, terdepresiasi 2,82 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian global akibat ketegangan di Timur Tengah. Jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023, depresiasi rupiah 1,17 persen.  BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 4,7-5,5 persen dengan proyeksi peningkatan pada 2025. Untuk mencapai target tersebut diperlukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan memperkuat bauran kebijakan moneter ”BI akan terus mencermati potensi penurunan suku bunga dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Perry. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesi (LPEM FEB UI), Teuku Riefki berpendapat, stabilitas nilai tukar yang memberikan sinyal positif terhadap kebijakan moneter. Menurut dia, BI bisa saja memangkas suku bunga acuan di akhir tahun guna mendorong permintaan di sektor riil, terutama jika tren deflasi berlanjut. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan kembali bergairah awal pekan ini menyambut beberapa peristiwa di dalam negeri. Peristiwa ini mulai dari pelantikan presiden dan pembentukan kabinet hingga Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dana investor asing juga berkontribusi pada bangkitnya kinerja pasar modal pada produk surat utang. Sejalan dengan beberapa peristiwa itu, dana asing masuk ke pasar modal. Pada Selasa (15/10/2024), menurut RTI Business, investor asing mencatatkan net buy atau nilai pembelian bersih di pasar modal Rp 339 miliar. Kondisi ini menyokong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,89 persen ke level 7.626. Pada akhir perdagangan Rabu (16/10), IHSG ditutup menguat 0,29 persen di level 7.648.

Pengamat pasar modal, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada, menilai bahwa sentimen pemerintahan baru di Indonesia ikut memberikan dampak positif di pasar modal. Sejak Senin (14/10), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil puluhan tokoh yang diyakini akan mengisi jabatan kementerian dan lembaga di pemerintahannya. Para tokoh itu akan dilantik setelah Prabowo Subianto dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Reza menilai, pasar melihat nama-nama tokoh lama yang muncul. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah pejabat yang sudah menduduki posisi di sektor perekonomian di periode pemerintahan sebelumnya.

”(Situasi) ini tampaknya cukup memberikan sentimen positif. Pelaku pasar bisa jadi memiliki persepsi bahwa program-program pemerintahan sebelumya yang sudah berjalan baik akan dilanjutkan kembali,” ujarnya di Jakarta. Selain isu terkait pembentukan kabinet pemerintahan baru, pasar juga mengapresiasi surplus perdagangan ekspor-impor Indonesia yang bertahan selama 53 bulan sejak Mei 2020. Pada pekan ini, pasar juga menanti kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur strategi moneter setelah menurunkan suku bunga 25 basis poin pada September 2024. Mengutip analisis Phintraco Sekuritas, pasar memperkirakan BI masih menahan suku bunga 6 persen bulan ini meski ke depan ada peluang BI melanjutkan penurunan suku bunga. Pasar juga masih memantau kebijakan ekonomi di luar negeri. Positifnya bursa regional Asia menyambut laporan kinerja keuangan triwulan III juga menjadi penguat bagi IHSG. (Yoga)

Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga melakukan transformasi digital di sektor kesehatan. Pada periode ini, pemerintah menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan akses layanan publik. Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi PeduliLindungi berperan penting dalam memantau dan mengontol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah  dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat  untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. Kebijakan penerapan aplikasi PeduliLingungi ini mendapatkan respon positif  dari warga saat itu. Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan  aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. (Yetede)

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan kepada calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10/2024), diantaranya mengenai kemandirian dan ketahanan pangan. "Hal yang juga terkesan adalah pengarahan dari Presiden Terpilih menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kemandirian atau ketahanan pangan," ungkap Supratman Andi Agtas, kader Partai Gerindra yang merupakan salah satu calon menteri dan saat ini menjabat menteri Hukum dan HAM. Selain itu, kata dia, Prabowo memberikan pembekalan tugas pada para calon menteri mengenai cara mengelola energi dan  air. "Karena itu, presiden terpilih menanyakan apapun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua  untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," kata Supratman. Para calon menteri juga diminta menggunakan  APBN agar tepat sasaran ketika telah ditetapkan sebagai menteri. Meski begitu, hingga akhir acara pembekalan, Prabowo belum menentukan setiap tokoh yang hadir bakal menempati posisi manteri yang mana saja. (Yetede)