Tantangan Meningkatkan Penerimaan Negara
Investasi Jangka Panjang Tidak Lagi Jadi Andalan
Bisnis Telkom (TLKM) Menerima Sentimen Positif
Menantikan Data Baru dari Amerika Serikat
Penetrasi Asuransi Menurun, Banyak PR yang Menunggu
DMAS Tambah Cadangan Lahan
Kopra by Mandiri: Solusi untuk Bisnis Wholesale
Bank Mandiri telah meluncurkan inovasi terbaru untuk platform Kopra by Mandiri, memperkuat fungsionalitas dan antarmuka demi memenuhi kebutuhan nasabah wholesale. Dalam perayaan HUT ke-26, Direktur Utama Darmawan Junaidi menyatakan bahwa pengembangan ini bertujuan agar Bank Mandiri tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan kebutuhan korporasi. Kopra kini dilengkapi dengan dashboard yang dapat disesuaikan dan fitur transaksi digital yang memudahkan pengelolaan likuiditas serta pembayaran hingga 50.000 transaksi dalam satu unggah. Integrasi dengan Livin’ by Mandiri mempercepat proses pembayaran dan mendukung ekosistem bisnis, menciptakan nilai transaksi yang tumbuh 13% year-on-year hingga mencapai Rp15.000 triliun pada September 2024. Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar di sektor wholesale dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Stabilitas di Masa Transisi
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6% serta suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing di 5,25% dan 6,75%. Keputusan ini diambil dalam konteks transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang meningkat.
Gubernur Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 2% terhadap dolar AS, serta menghadapi risiko pelarian modal akibat ketidakpastian global. Suku bunga yang dipertahankan bertujuan untuk mencegah depresiasi lebih lanjut dari rupiah dan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Meskipun pelonggaran moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, BI memutuskan untuk menunggu dan mengamati perkembangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak kebijakan moneter AS terhadap ekonomi domestik.
Efek Program Prabowo: Peluang di Emiten Unggas
Saham emiten unggas mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir, dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 10,62% menjadi Rp1.615, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) naik 4,12% menjadi Rp5.050, dan PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) naik 7,89% menjadi Rp820. Menurut analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, kenaikan ini didorong oleh prospek program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang diperkirakan akan meningkatkan konsumsi unggas.
Meskipun ada tantangan, seperti kenaikan harga jagung akibat musim hujan, prospek positif untuk sektor ini tetap ada. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas K. Saragih, dan Christine Natasya dari Bahana Sekuritas juga menyampaikan optimisme tentang kinerja emiten unggas. Mereka merekomendasikan saham JPFA dan CPIN untuk dibeli, dengan target harga masing-masing Rp1.740 dan Rp5.900. Secara keseluruhan, konsensus dari 16 sekuritas menunjukkan rekomendasi beli untuk JPFA, menegaskan potensi pertumbuhan di sektor unggas menjelang pelaksanaan program pemerintah yang mendukung peningkatan konsumsi.
Proyek Kilang Tuban Masih Menemui Tantangan
PT Kilang Pertamina Internasional masih berupaya menyelesaikan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, yang menghadapi tantangan akibat sanksi yang dikenakan pada mitra Rusia, Rosneft. Proyek senilai US$13,5 miliar ini masih dalam tahap pengambilan keputusan akhir investasi (FID), dan Pertamina berusaha melakukan kegiatan engineering, procurement, and construction (EPC) secara bersamaan dengan penyelesaian FID.
Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional, Hermansyah Y. Nasroen, menyatakan bahwa hingga kini belum ada kepastian mengenai target penyelesaian FID, meskipun sebelumnya diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun ini. Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, mengungkapkan bahwa pemerintah mendukung Pertamina dalam mencari mitra strategis untuk teknologi dan pembiayaan proyek tersebut.
Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman, menambahkan bahwa penambahan mitra baru diperlukan untuk mengimbangi dampak sanksi yang diterima Rosneft. Meskipun Kementerian ESDM telah memberikan tambahan waktu hingga 2024 untuk kepastian investasi, proses penyelesaian FID masih mengalami kemunduran. Pertamina juga mengharapkan dukungan infrastruktur dan insentif fiskal untuk meningkatkan keberlanjutan proyek GRR Tuban.









