Penurunan Produksi Beras Dipicu Oleh Kekeringan
Yoga
17 Oct 2024 Kompas
Jawa Tengah disebut Badan Pusat Statistik menjadi salah satu daerah yang berpotensi mengalami penurunan produksi beras paling besar ketiga secara nasional sepanjang 2024. Petani menilai merosotnya produksi beras di Jateng terjadi karena kekeringan yang melanda daerah tersebut. Mengacu pada Kerangka Sampel Area (KSA) Padi, BPS memperkirakan total produksi beras nasional pada Januari-Desember 2024 sebesar 30,34 juta ton. Volume produksi beras itu turun 760.000 ton atau sekitar 2,43 persen dibandingkan dengan realisasi produksi beras tahun lalu yang sebesar 31,1 juta ton (Kompas.id, 15/11/2024). Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, daerah dengan potensi penurunan produksi beras tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, masing-masing 361.140 ton, 279.660 ton, dan 146.040 ton.
Selain itu, ada Banten dan Sumatera Barat yang turun masing-masing 92.340 ton dan 75.520 ton. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jateng Hardiono mengatakan, penurunan produksi beras di wilayahnya terjadi akibat kekeringan yang melanda lahan-lahan pertanian. Kekeringan karena dampak kemarau itu bahkan disebut memicu gagal panen padi. ”Penurunan hasil panen padi karena kemarau ini rata-rata mencapai 50 persen. Bahkan, di beberapa wilayah sampai menyebabkan gagal panen,” kata Hardiono saat dihubungi Hardiono menyebut, normalnya, pada musim tanam pertama atau Oktober-Maret, rata-rata hasil panen padi mencapai 8-9 ton per hektar. Pada musim tanam kedua Maret-Agustus, hasil panen mencapai 6-7 ton per hektar.
Penurunan hasil produksi padi yang terjadi tahun ini, khususnya pada musim tanam kedua, menurut dia, merupakan yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan produksi akibat kekeringan maksimal 30 persen dari hasil panen normal. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu petani dalam menghadapi dampak kemarau. Di Jateng, misalnya, Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 5.134 unit pompa air ke tiap-tiap kabupaten/kota. Namun, bantuan itu dinilai Hardiono tidak efektif. ”Yang dibutuhkan bukan pompa, melainkan air. Teman-teman kelompok tani itu sudah punya banyak pompa tetapi airnya yang tidak ada,” ujarnya. Hardiono menilai solusi yang tepat untuk mengatasi penurunan produksi beras akibat kemarau adalah dengan membuat sumur dalam. Cara itu efektif untuk mengatasi kekeringan di Sragen. (Yoga)
Pemerintah Melakukan Transformasi Digital di Sektor Kesehatan
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Investor Daily (H)
Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga melakukan transformasi digital di sektor kesehatan. Pada periode ini, pemerintah menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan akses layanan publik. Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi PeduliLindungi berperan penting dalam memantau dan mengontol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. Kebijakan penerapan aplikasi PeduliLingungi ini mendapatkan respon positif dari warga saat itu. Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. (Yetede)
Membentuk Sistem Kesehatan yang Solid
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Investor Daily (H)
Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi berhasil diciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Sejumlah keberhasilan ditorehkan, di antaranya revitalisasi pelayanan kesehatan dan suksesnya penanganan Covid-19. Tercatat, selama satu dekade terakhir, sebanyak 10.000 puskesmas telah direvitalisasi. Tak hanya puskesmas, tetapi puskesmas pembantu dan posyandu juga alami peningkatan. Sebanyak 85.00 pembantu telah direvitalisasi dan juga 300.000 psoyandu. Revitalisasi dilakukan karena kapasitas pelayanan puskesmas sebelumnya berbeda-beda, sehingga perlu standarisasi. Layanan kesehatan tidak hanya fokus pada ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup hingga lansia dan semua data terdigitalisasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan satu keberhasilan dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan mengutamakan langkah promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat. (Yetede)
Prabowo Memberi Arahan Kepada Calon Menteri Mengenai Ketahanan Pangan
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Investor Daily (H)
Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan kepada calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10/2024), diantaranya mengenai kemandirian dan ketahanan pangan. "Hal yang juga terkesan adalah pengarahan dari Presiden Terpilih menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kemandirian atau ketahanan pangan," ungkap Supratman Andi Agtas, kader Partai Gerindra yang merupakan salah satu calon menteri dan saat ini menjabat menteri Hukum dan HAM. Selain itu, kata dia, Prabowo memberikan pembekalan tugas pada para calon menteri mengenai cara mengelola energi dan air. "Karena itu, presiden terpilih menanyakan apapun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," kata Supratman. Para calon menteri juga diminta menggunakan APBN agar tepat sasaran ketika telah ditetapkan sebagai menteri. Meski begitu, hingga akhir acara pembekalan, Prabowo belum menentukan setiap tokoh yang hadir bakal menempati posisi manteri yang mana saja. (Yetede)
Pertumbuhan Kredit September Menukik ke Tempat Terendah Sepanjang 2024
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Investor Daily (H)
Industri perbankan mencatatatkan kinerja yang posiitif hingga kuartal III02024, dimana kredit perbankan tumbuh 10,85% secara (year on year/yoy) meskipun masih tumbuh dua digit, namun pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah sepanjang Januari-September tahun ini. Apabila dirinci, melambatnya pertumbuhan kredit perbankan nasional juga sejalan dengan kredit UMKM yang juga terus melandai sejak awal tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun dari BI, kredit industri perbankan per Januari 2024 tumbuh 11,83% (yoy), kemudian pada Februari naik 11,28% (yoy), dan mulai mengalami peningkatan menjadi 12,4% (yoy) per Maret 2024. Perbaikan kembali terjadi per April 2024, dimana kredit meningkat menjadi 12,4% (yoy) per maret 2024. Perbaikan kembali terjadi per April 2024, dimana kredit meningkat 13,09% (yoy) dan menjadi pertumbuhan kredit meningkat 13,09% (yoy) dan menjadi pertumbuhan kredit tinggi sepanjang tahun ini. Namun, perbaikan tersebut tidak berlanjut, sebaliknya kredit kembali melambat dengan pertumbuhan 12,15% (yoy) per mei 2024. Lalu naik sedikit per Juni dengan pertumbuhan 12,36% (yoy). (Yetede)
Ekspor Alas kaki Tumbuh Pesat
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Investor Daily
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan ekspor alas kaki Indonesia tumbuh 64,5% selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. "Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, alas kaki Indonesia meningkat pesat, sebesar 64,5%, meskipun seharusnya bisa mencapai dua kali lipat," ujar Eddy. Keyakinan itu, kata dia, tercermin pada pertumbuhan ekspor yang sempat menyentuh US$ 7,7 miliar pada 2022. Angka ini melejit, 88% dibandingkan dengan kondisi awal Presiden Jokowi kali pertama menjabat dengan nilai ekspor US$ 4,1 miliar pada 2014. Eddy mengatakan, ekspor alas kaki bisa meningkat dua kali lipat apabila tidak terjadi penurunan permintaan global akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina pada 2022. Menurutnya, tahun ini ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil. "Estimasi Aprisindo pada tahun 2024 ekspor akan mencapai US$ 6,7 miliar atau tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023," kata dia. (Yetede)
Debut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Tempo
SENIN malam, 14 Oktober 2024, Sri Mulyani Indrawati mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hampir tiga jam mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berdiskusi dengan Prabowo ihwal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penguatan Kementerian Keuangan, serta pengelolaan penerimaan negara. Sri Mulyani mengungkapkan, Prabowo meminta dia kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan mendatang. Prabowo juga berpesan untuk menggenjot penerimaan negara. "Kami membicarakan langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan agar bisa mendukung program-program beliau," tutur Sri Mulyani.
Sinyal Sri Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan menguat. Sejumlah ekonom dan pengusaha menyambut positif kabar tersebut. Namun ada berbagai catatan merah atas kebijakannya selama menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono berpendapat Sri Mulyani adalah figur dengan integritas dan kredibilitas yang baik sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari pelaku pasar. Kedekatan Sri Mulyani dengan lembaga keuangan multilateral juga dianggap memudahkan Indonesia diterima oleh komunitas keuangan internasional. (Yetede)
Pemerintah Menutup Mata pada Gig Economy
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Tempo
FENOMENA gig economy (ekonomi serabutan) banyak disebut tengah menjadi tren ketenagakerjaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam fenomena ini, perusahaan cenderung memilih untuk merekrut pekerja lepas atau independen ketimbang karyawan tetap. Jenis pekerjaan serabutan atau paruh waktu itu makin luas dengan adanya platform digital. Pada prinsipnya, gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang memungkinkan perusahaan merekrut pekerja secara sementara atau kontrak jangka pendek. Pekerja dalam konsep ekonomi serabutan ini tidak terikat dengan kontrak permanen dan tidak bekerja secara konvensional, seperti bekerja di kantor dari pagi hingga sore dan mendapatkan gaji bulanan. Contoh pekerjaan yang termasuk dalam gig economy adalah pekerja lepas (freelancer), kontraktor independen, tenaga kerja berbasis proyek, kreator konten, seniman, dan lain-lain.
Konsep ekonomi serabutan sebenarnya sudah digagas sejak lama. Hadirnya inovasi platform digital mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serabutan dan terus merambah berbagai sektor ketenagakerjaan, lalu menjungkirbalikkan peraturan ketenagakerjaan yang telah ada. Gig economy merupakan hasrat liar rezim fleksibilitas ketenagakerjaan. Ironisnya, dalam menghadapi fenomena ekonomi serabutan ini, pemerintah menutup telinga dan menghibur diri. Pemerintah menganggap jumlah pekerja serabutan atau gig worker di negeri ini tidak banyak dan sudah ada peraturan yang mengakui keberadaannya. Besaran persentase pekerja serabutan di Indonesia, berdasarkan penelitian kami, tidak jauh berbeda dengan estimasi pekerja serabutan penuh waktu di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris yang berada di angka 0,5-5 persen dari angkatan kerja. Namun jumlah ini diprediksi cepat meningkat jika makin banyak perusahaan yang memakai platform digital dalam operasinya. (Yetede)
Pertumbuhan Populasi Dunia, Penting bagi Lingkungan Sosial
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Tempo
PERTUMBUHAN populasi manusia sedang melambat—fase yang sebelumnya dianggap mustahil. Laju pertumbuhan populasi penduduk dunia ada kemungkinan memuncak lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan—sebanyak 10 miliar jiwa pada 2060-an—lalu mulai menurun. Di negara-negara kaya, tren ini sedang berlangsung. Populasi penduduk Jepang, misalnya, menurun tajam, dengan angka kehilangan penduduk bersih atau net loss—setelah dikurangi angka kelahiran—sebesar 100 jiwa setiap jam. Di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, angka kelahiran menurun drastis. Tren serupa berpeluang terjadi di banyak negara berpendapatan menengah, bahkan rendah.
Perubahan ini sungguh luar biasa. Sepuluh tahun lalu, para ahli demografi memperkirakan jumlah penduduk global dapat menyentuh 12,3 miliar jiwa, naik pesat dari 8 miliar pada tahun ini. Selama 50 tahun, beberapa pegiat lingkungan mencoba langkah-langkah pelestarian dengan memangkas pertumbuhan populasi global. Pada 1968, buku The Population Bomb menaksir kelaparan massal akan terjadi, sekaligus menuntut upaya pengendalian kelahiran berskala besar. Kini, kita menghadapi realitas yang berbeda. Pertumbuhan populasi justru melambat, tanpa upaya-upaya pengendalian, dan populasi negara maju menurun. Tren ini memicu upaya memancing warga untuk memiliki lebih banyak anak—yang tergesa-gesa, tapi tak efektif. (Yetede)
Beban Besar Kabinet Besar yang Miskin Kompetensi
Yuniati Turjandini
17 Oct 2024 Tempo
SEJAK awal, tekad presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken hanyalah tebu di bibir. Alih-alih menempatkan para ahli untuk mengisi sebagian besar posisi di kabinetnya, Prabowo justru bakal memilih para politikus dan orang yang miskin kompetensi. Amburadulnya sejumlah kementerian kelak sudah bisa diperkirakan sejak sekarang. Melihat sekilas saja kita bisa paham bahwa kabinet ini bertujuan mengakomodasi kepentingan politik. Wakil partai politik memenuhi kursi menteri dan wakil menteri ketimbang para teknokrat. Kompensasi politik Prabowo kepada pendukungnya ini akan berakibat buruk. Wakil partai yang duduk di kabinet tidak akan berfokus membantu presiden karena sarat konflik kepentingan. Mereka tidak hanya bekerja menjalankan perintah presiden, tapi juga memikirkan kepentingan partai.
Kesan bahwa Prabowo sedang membalas budi pun terlihat dari latar belakang para calon menteri dan wakil menteri. Sebagian tak punya riwayat yang meyakinkan untuk memimpin kementerian. Ketimbang mengurus negara, mereka mungkin akan lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Alasan Prabowo membentuk kabinet besar agar para menteri fokus bekerja diragukan bakal tercapai. Alih-alih sukses menjalankan program, kabinet besar sudah barang tentu akan memboroskan anggaran. Masih mending jika penambahan anggaran tersebut untuk program yang berguna bagi rakyat. Penambahan jumlah anggaran yang nyata justru untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. (Yetede)