;
Teknologi ...

Rupiah Berpotensi Melemah
Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan
Rupiah mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu, 16 Oktober 2024, dengan nilai tukar spot mencapai Rp 15.510 per dolar AS, naik 0,5% dari hari sebelumnya. Menurut pengamat mata uang dan komoditas, Lukman Leong, penguatan ini dipengaruhi oleh keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6%, yang mencerminkan prioritas BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, Lukman juga mengingatkan bahwa penguatan rupiah masih akan mengalami kesulitan karena faktor eksternal, seperti ketegangan di Timur Tengah yang menguntungkan posisi dolar AS. Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, memperkirakan bahwa meskipun ada fluktuasi, rupiah akan tetap berada di kisaran Rp 15.410 hingga Rp 15.530 per dolar AS pada 17 Oktober, sementara Lukman memproyeksikan tekanan akan membuat rupiah bergerak di antara Rp 15.475 dan Rp 15.600 per dolar AS.

Secara keseluruhan, meskipun ada penguatan, tantangan dari dinamika global tetap memengaruhi prospek rupiah.
Teknologi ...

Laju Kredit Perbankan Melambat
Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan

Meskipun pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia menunjukkan perlambatan, para bankir tetap optimis bahwa penyaluran kredit akan meningkat menjelang akhir tahun 2024. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa per September 2024, kredit perbankan tumbuh 10,85% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 11,4%. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kredit padat modal, terutama di sektor pertambangan yang tumbuh 26,7%.

Juda menyarankan perlunya insentif untuk sektor padat karya, yang mengalami pertumbuhan lebih lambat, seperti sektor pertanian yang hanya tumbuh 7,4%. Meski demikian, ia optimis pertumbuhan kredit bisa mencapai batas atas proyeksi BI di 12% pada akhir tahun.

Welly Yandoko, EVP Consumer Loan Bank Central Asia (BCA), dan Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, juga mengekspresikan optimisme yang sama. Welly mencatat bahwa perpanjangan program PPN DTP dan penurunan bunga acuan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kredit, terutama di sektor properti dan KPR. Lani menyoroti fokus CIMB Niaga pada kredit UKM dan ritel, yang diperkirakan dapat tumbuh lebih baik, mencapai 6,5% pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pertumbuhan kredit, berbagai inisiatif dan penyesuaian strategi diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit yang lebih baik di sisa tahun ini.

Teknologi ...

Agenda Utama Ketua Baru MA untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan menjadi salah satu agenda utama Ketua Mahkamah Agung terpilih Sunarto dalam mengemban jabatannya selama lima tahun ke depan, 2024-2029. Ia mengajak semua pemimpin pengadilan di setiap tingkatan untuk menjaga hal ini mengingat pentingnya kepercayaan para pencari keadilan ”Public trust itu penting karena bagaimanapun, sebaik apa pun putusan yang kami berikan, tanpa dibarengi kepercayaan dari pencari keadilan, akan sia-sia putusan kami,” kata Sunarto dalam sambutan setelah ditetapkan sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Sunarto terpilih dalam satu putaran. Ia berhasil memperoleh dukungan 30 hakim agung dari total 44 suara hakim agung.

Total hakim agung di MA sebanyak 46 orang. Namun, salah seorang hakim agung, yakni Salman Luthan, tidak hadir dalam pemilihan ketua karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu, Ketua MA Syarifuddin menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun posisi kedua ditempati oleh Ketua Kamar Tata Usaha MA Yulius dengan tujuh suara, disusul Hakim Agung Haswandi dengan empat suara dan Hakim Agung Soesilo dengan satu suara. Sunarto akan memimpin 7.971 hakim, 10.729 tenaga teknis, 14.202 pegawai, dan 10.000 tenaga honorer. Para personel itu tersebar di MA dan badan peradilan di 923 satuan kerja di seluruh Indonesia. Seusai terpilih menjadi ketua periode 2024-2029, Sunarto mengungkapkan program 100 hari kerja yang akan segera dilaksanakan.

Pertama, memberi kewenangan atau otoritas kepada hakim agung menjadi pengawas daerah untuk turut menyosialisasikan kebijakan atau regulasi MA ataupun temuan-temuan teknis. Sunarto menyadari, tugasnya sebagai Ketua MA adalah melaksanakan visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Hal itu dicapai melalui empat misi yang sudah diterjemahkan. Dia pun menggarisbawahi pentingnya setiap pemimpin pengadilan di semua tingkatan untuk menjaga kepercayaan publik. Hal penting lain adalah meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan. Personel di pengadilan, baik hakim maupun aparatur peradilan, harus dalam kondisi ideal untuk dapat melayani serta melaksanakan fungsi pengadilan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, Ketua MA terpilih itu menyadari pentingnya kolaborasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif agar mereka juga memikirkan kemajuan MA ke depan. (Yetede)
Teknologi ...

Sistem Politik dan Pertumbuhan Ekonomi
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Pentingnya kelembagaan yang inklusif dan keterkaitan kuat antara sistem politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi tema penting yang diangkat trio peraih Nobel Ekonomi 2024. Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A Robinson lewat sejumlah artikel dan juga buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty yang ditulis Acemoglu dan Robinson menjawab pertanyaan penting mengapa ada negara yang sukses dan sebaliknya ada yang gagal. Juga mengapa beberapa negara lebih maju daripada yang lain. Karya mereka yang didasarkan pada penelitian terhadap data statistik 500 tahun terakhir dinilai relevan dan berkontribusi besar dalam menjelaskan bagaimana kualitas kelembagaan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan di suatu negara. Juga bagaimana demokrasi membuka peluang lebih besar bagi suatu bangsa untuk lebih sejahtera.

Kesenjangan yang terus melebar dan sudah menjadi fenomena global jadi salah satu tantangan terbesar dunia yang kita hadapi abad ini. Nilai kekayaan 20 persen negara terkaya melampaui 30 kali kekayaan 20 persen negara termiskin. Kian membengkaknya beban utang 26 negara termiskin yang menjadi rumah bagi 40 persen penduduk paling miskin dunia, menurut Bank Dunia, juga menjadi bukti kemunduran besar dalam perang global melawan kemiskinan. Acemoglu dan kawan-kawan menyoroti bagaimana negara, melalui institusi ekstraktif yang dikendalikan sekelompok elite dan menguntungkan segelintir orang, dengan mengeksploitasi masyarakat dan kekayaan negara, justru jadi penghambat utama kemajuan dan kian mempertajam kesenjangan. Tesis Acemoglu, Johnson, dan Robinson tentang penyebab ketimpangan antarnegara serta korelasi institusi politik, pertumbuhan, dan kesejahteraan jadi relevan di tengah kemerosotan demokrasi, ketidakpastian geopolitik, dan krisis multidimensi yang mengancam dunia. Termasuk Indonesia, dimana absennya tata kelola yang baik, inklusif, dan bebas korupsi membuat perekonomian tak mampu berlari kencang, upaya mengatasi kemiskinan jalan di tempat, jurang ketimpangan kian menganga.

Demokrasi dan kelembagaan yang inklusif digerogoti dari dalam justru oleh kekuatan politik dan institusi pemerintahan yang seharusnya menjadi pengawalnya. Trio ini memang bukan yang pertama meneliti ketimpangan antarnegara dan pentingnya kelembagaan. Adam Smith (AnInquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) dan ekonom lain setelahnya, beberapa di antaranya juga peraih Nobel Ekonomi, jauh hari sudah lebih dulu menelitinya. Bedanya, Acemoglu dan kawan-kawan lebih dalam masuk kehubungan sebab akibat antara kelembagaan dan pertumbuhan. Mereka juga mengaitkan institusi dan kolonisasi: bagaimana sistem politik dan ekonomi ala negara-negara penjajah berperan penting dalam kesenjangan global.
Kritik lain, tesis mereka dinilai gagal menjelaskan apa yang terjadi di China dan India. Mengapa dengan rezim otoriter, China mampu tumbuh di atas dua digit per tahun selama hampir tiga dekade. Sebaliknya, India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia tertinggal dalam pertumbuhan. (Yoga)
Teknologi ...

Menurunkan Angka Kemiskinan
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Salah satu sasaran utama dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tersurat dalam UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045 dari 7-8 persen sebagai baseline di 2025. Statistik yang menjadi baseline (angka dasar) tingkat kemiskinan tahun 2025 merupakan proyeksi target. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan bulan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Apakah mungkin dalam waktu satu tahun, kemiskinan turun 1-2 persen? Sebagai perbandingan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen poin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membutuhkan waktu 3-4 tahun. Oleh karena itu, angka kemiskinan baseline tahun 2025 tersebut perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak membebani pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Jika tidak, target penurunan kemiskinan akan sulit tercapai, setidaknya bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

Penurunan yang diharapkan jika menggunakan tingkat kemiskinan baseline di RPJPN, maka untuk mencapai sasaran di tahun 2045, diharapkan tingkat kemiskinan secara rata-rata turun sebesar 0,375-0,41 persen poin per tahun. Target penurunan per tahun ini tentu harus lebih tinggi jika pada tahun  2025 tingkat kemiskinan yang sesungguhnya lebih tinggi daripada baseline. Tidak berlebihan jika ada yang pesimistis akan tercapainya kecepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan. Jika becermin pada pemerintahan Jokowi-Amin, statistik menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, kita ”hanya” mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,22 persen poin, dari 11,25 persen tahun 2014 menjadi 9,03  tahun 2024. Secara rata-rata ”hanya” turun 0,222 persen per tahun. Pandemi Covid-19 memang dapat dituding sebagai penyebab lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, penurunan tingkat kemiskinan juga relatif tidak cepat. 

Pada 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,41 persen. Hal ini berarti selama lima tahun (2014-2019) ”hanya” turun 1,84 persen atau 0,368 persen poin per tahun. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penurunan yang diharapkan untuk mencapai sasaran di tahun 2045, sekalipun didasari oleh tingkat kemiskinan baseline. Meskipun demikian, tidak salah pula jika tetap optimistis, sebab Indonesia juga punya sejarah yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tingkat kemiskinan Indonesia turun 5,41 persen poin atau rata-rata turun 0,541 persen poin per tahun, dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 11,25 tahun 2014. Data historis ini setidaknya memberi keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat. Berubah kelas Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi yang cukup baik, yaitu sekitar 5 persen per tahun, ternyata hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan 0,222 persen poin per tahun. Berarti, untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Yoga)

Teknologi ...

Tulang Punggung Ketahanan Pangan adalah Peladang Tradisional
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Program lumbung pangan pemerintah dinilai bukan jawaban atas keresahan ketahanan pangan Indonesia. Di Kalimantan Tengah, salah satu daerah yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan, masyarakat masih begitu bergantung dengan metode ladang tradisional. RK Maladi (47),warga Desa Kubung, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, baru saja menanam padi lokal dengan cara tradisional di atas lahan seluas 1 hektar. Dia bisa mendapat 3 ton saat panen setahun sekali.Maladi yakin proses yang dalam bahasa Dayak disebut menugal, itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya hingga setahun ke depan. Menugal dilakukan setelah berbagai proses persiapan lahan dilakukan, yang diakhiri dengan membakar sisa tebasan tanaman. ”Semua warga di sini mata pencarian utamanya, ya, berladang ini, bahkan anak-anak kami bisa kuliah, ya, dari ladang seperti ini,” ungkap Maladi, Rabu (16/10/2024).

Maladi menyadari, di beberapa daerah ada kebijakan larangan membakar. Namun, kebijakan itu tidak memengaruh aktivitas mereka di ladang. ”Terus, (bila dilarang), kami mau makan apa? Bagaimana kami sekolahkan anak kalau enggak boleh berladang?” ungkapnya. Maladi hanya satu dari belasan ribu peladang tradisional di KalimantanTengah yang masih menjalankan tradisi berladang dari nenek moyang mereka. Selain menugal, ada juga warga yang masih menjalankan pola ladang berpindah atau gilir balik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng pada 2014 menyebut ada 12.905 rumah tangga di sekitar kawasan hutan menerapkan pola ladang berpindah. Namun, dalam Sensus Pertanian 2023, data peladang tradisional tidak ada lagi. Sebagai gantinya adalah petani milenial sebanyak 21.300 rumah tangga. BPS juga menghapus indikator produktivitas padi ladang sejak 2015. Tahun itu, pemerintah mengeluarkan larangan membakar.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalteng Sunarti mengungkapkan, lumbung pangan merupakan tawaran pemerintah menghadapi larangan membakar lahan. Program itu sebelumnya bernama food estate lalu kini menjadi optimasi lahan dan cetak sawah. Sunarti mengungkapkan, banyak kendala di lapangan, terutama soal penggarap lahan. Kalteng memiliki potensi lahan yang besar tetapi penggarap masih minim. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi soal Lumbung Pangan di Kalteng bersama Save Our Borneo (SOB). Direktur SOB Muhammad Habibi mengungkapkan, terkait proyek yang sudah berjalan perlu evaluasi, khususnya soal kondisi aktual di lapangan dan kesesuaian lahan. ”Saat ini luas lahan pangan kita terus menurun, lalu produksi padi petani terus turun. Bagaimana kondisi petani kita hari ini? Seberapa besar dukungan pemerintah kepada mereka, baik dukungan kebijakan, modal, sarana produksi, maupun akses ke pasar yang lebih baik,” kata Habibi. (Yoga)

Teknologi ...

Negara Terbebani Kabinet Gemuk
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024),  presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.

Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)
Teknologi ...

Sri Mulyani Tetap Menteri Keuangan
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan. Ini bakal membuatnya jadi Menteri Keuangan pertama dalam sejarah Indonesia yang berbakti di bawah tiga presiden berbeda. Seiring kembalinya Sri Mulyani, rencana pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara ditengarai batal. Sri Mulyani dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengatakan, dirinya kembali diminta menjadi Menkeu di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo, menurut Sri Mulyani, memberi perhatian besar pada dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap masyarakat.

”Itu menjadi tekanan beliau. Kami diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Oleh karena itu, saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali,” ujarnya. Kembalinya Sri Mulyani membuatnya bakal jadi Menkeu pertama yang berbakti di bawah tiga presiden berbeda. Ia sudah pernah jadi Menkeu di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2005-2010 dan Presiden Joko Widodo pada periode 2016-2024. Kembalinya perempuan kelahiran 1962 itu sebagai Menkeu mendapat tanggapan beragam dari publik. Di satu sisi, Sri Mulyani adalah sosok yang masih dipercaya dunia usaha dan pasar, domestik atau internasional, untuk menahkodai keuangan Indonesia. Ia punya reputasi sebagai bendahara negara yang disiplin sehingga kerap disebut pelit.

Di sisi lain, kembalinya Sri Mulyani cukup mengejutkan bagi sebagian pihak. Sebab, sebelum ini, Sri Mulyani sudah sempat beberapa kali melempar sinyal dan kode bahwa ia tidak akan lanjut sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo. Meski tidak secara tegas menyatakan hal itu, ada sejumlah momen dalam 10 bulan terakhir ini yang membuat publik menilai Sri Mulyani akan menyudahi sepak terjangnya sebagai bendahara negara. Dari kode-kode air mata, pilihan lagu, dan celetukan Sri Mulyani yang penuh isyarat di depan publik. Perbedaan visi Bukan hanya dari sinyal dan kode itu, dari aspek visi-misi dan kebijakan, banyak yang menduga Sri Mulyani tidak akan lanjut karena pandangannya tentang fiskal sebenarnya cukup berbeda dari Prabowo. Salah satunya soal pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN adalah salah satu program utama Prabowo saat kampanye pilpres selain program makan bergizi gratis. Pembentukan badan baru ini bahkan tertuang dalam daftar program prioritas Prabowo-Gibran alias Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Asta Cita). (Yoga)
Teknologi ...

Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Suku Bunga Acuan Ditahan Tetap 6 Persen
Yoga 17 Oct 2024 Kompas

Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di angka 6 persen. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi risiko dari ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik geopolitik, memperkuat stabilitas nilai tukar, dan menjaga inflasi dalam sasaran yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024). BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility 5,25 persen dan lending facility di 6,75 persen. Perry menjelaskan, kebijakan ini konsisten dengan tujuan menjaga inflasi dalam kisaran 1,5-3,5 persen pada 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perry menambahkan, kebijakan makroprudensial longgar tetap diterapkan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor-sektor prioritas demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sistem pembayaran pun diarahkan untuk mempercepat digitalisasi dan memperluas akseptasi di berbagai lapisan masyarakat.

”Fokus kebijakan moneter jangka pendek adalah stabilitas nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian pasar keuangan global,” ujar Perry. Ia menyoroti ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menambah ketidakpastian, sementara pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada 2024 dengan proyeksi 3,2 persen. Meski demikian, tren penurunan inflasi global telah memicu konvergensi pelonggaran kebijakan moneter di negara maju. Penurunan suku bunga negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), diperkirakan terus berlanjut meskipun ketegang geopolitik perlu terus diwaspadai. Dalam merespons dinamika global ini, Perry menekankan pentingnya kebijakan yang berhati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan aliran modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam negeri, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat 1,84 persen secara tahunan dengan inflasi inti mencapai 2,09 persen. Inflasi harga bergejolak berada pada 1,43 persen. Semua masih dalam rentang sasaran BI sebesar 1,5-3,5 persen.

Nilai tukar rupiah pada 15 Oktober 2024 mencapai Rp 15.555 per dollar AS, terdepresiasi 2,82 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian global akibat ketegangan di Timur Tengah. Jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023, depresiasi rupiah 1,17 persen.  BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 4,7-5,5 persen dengan proyeksi peningkatan pada 2025. Untuk mencapai target tersebut diperlukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan memperkuat bauran kebijakan moneter ”BI akan terus mencermati potensi penurunan suku bunga dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Perry. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesi (LPEM FEB UI), Teuku Riefki berpendapat, stabilitas nilai tukar yang memberikan sinyal positif terhadap kebijakan moneter. Menurut dia, BI bisa saja memangkas suku bunga acuan di akhir tahun guna mendorong permintaan di sektor riil, terutama jika tren deflasi berlanjut. (Yoga)

Teknologi ...

Sentimen Positif Pasar Modal dari Pemanggilan Menteri Ekonomi
Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Indeks Harga Saham Gabungan kembali bergairah awal pekan ini menyambut beberapa peristiwa di dalam negeri. Peristiwa ini mulai dari pelantikan presiden dan pembentukan kabinet hingga Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dana investor asing juga berkontribusi pada bangkitnya kinerja pasar modal pada produk surat utang. Sejalan dengan beberapa peristiwa itu, dana asing masuk ke pasar modal. Pada Selasa (15/10/2024), menurut RTI Business, investor asing mencatatkan net buy atau nilai pembelian bersih di pasar modal Rp 339 miliar. Kondisi ini menyokong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,89 persen ke level 7.626. Pada akhir perdagangan Rabu (16/10), IHSG ditutup menguat 0,29 persen di level 7.648.

Pengamat pasar modal, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada, menilai bahwa sentimen pemerintahan baru di Indonesia ikut memberikan dampak positif di pasar modal. Sejak Senin (14/10), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil puluhan tokoh yang diyakini akan mengisi jabatan kementerian dan lembaga di pemerintahannya. Para tokoh itu akan dilantik setelah Prabowo Subianto dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Reza menilai, pasar melihat nama-nama tokoh lama yang muncul. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah pejabat yang sudah menduduki posisi di sektor perekonomian di periode pemerintahan sebelumnya.

”(Situasi) ini tampaknya cukup memberikan sentimen positif. Pelaku pasar bisa jadi memiliki persepsi bahwa program-program pemerintahan sebelumya yang sudah berjalan baik akan dilanjutkan kembali,” ujarnya di Jakarta. Selain isu terkait pembentukan kabinet pemerintahan baru, pasar juga mengapresiasi surplus perdagangan ekspor-impor Indonesia yang bertahan selama 53 bulan sejak Mei 2020. Pada pekan ini, pasar juga menanti kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur strategi moneter setelah menurunkan suku bunga 25 basis poin pada September 2024. Mengutip analisis Phintraco Sekuritas, pasar memperkirakan BI masih menahan suku bunga 6 persen bulan ini meski ke depan ada peluang BI melanjutkan penurunan suku bunga. Pasar juga masih memantau kebijakan ekonomi di luar negeri. Positifnya bursa regional Asia menyambut laporan kinerja keuangan triwulan III juga menjadi penguat bagi IHSG. (Yoga)

Pilihan Editor