;

Geopolitik Global Menjadi Tantangan Rupiah

Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada Oktober 2024, dengan alasan utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi geopolitik global yang rentan. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan ini juga bertujuan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perry optimis bahwa nilai tukar rupiah dapat menguat meskipun saat ini terpengaruh oleh ketidakpastian global, terutama dari situasi di Timur Tengah.

Ekonom Myrdal Gunarto dari Maybank Indonesia memperkirakan bahwa rupiah dapat menguat menjadi Rp 15.348 per dolar AS pada November 2024 dan berlanjut hingga Rp 15.106 pada Desember 2024. Sementara itu, Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon juga memperkirakan penguatan nilai tukar rupiah hingga Rp 15.000 per dolar AS pada akhir tahun 2024. Myrdal menambahkan bahwa meskipun cadangan devisa BI mengalami penurunan, kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan masih ada di November dan Desember, yang akan mengurangi BI-Rate menjadi 5,50% pada akhir tahun.

Melirik Kembali Emiten Grup Bakrie

Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan
Grup Bakrie diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, menilai bahwa hubungan akrab antara Prabowo dan keluarga Bakrie dapat menjadi katalis untuk mendorong perkembangan di sektor energi, tambang, dan manufaktur, di mana Grup Bakrie memiliki pengaruh signifikan melalui anak perusahaannya seperti BUMI, ENRG, BRMS, dan BNBR. Dileep Srivastava dari Bumi Resources mengharapkan kebijakan yang lebih kondusif, meskipun ia enggan berspekulasi mengenai regulasi yang akan datang. Raden Bagus Bima, praktisi pasar modal, menyarankan investor untuk selektif dalam memilih saham Grup Bakrie, terutama mengingat adanya sentimen beragam dan beberapa emiten yang terjerat masalah, seperti VIVA. William Hartanto juga memperingatkan agar investor waspada terhadap spekulasi politik yang sifatnya sementara. Hendra merekomendasikan saham BUMI, BRMS, dan ENRG sebagai pilihan investasi dengan target harga tertentu.

Prospek Cerah Energi Baru Terbarukan

Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan
Prospek penawaran umum perdana saham (IPO) di sektor energi baru terbarukan (EBT) diprediksi akan tetap cerah pada tahun depan, didorong oleh minat tinggi investor di pasar modal Indonesia. Reuben Tirtawidjaja dari Ernst and Young (EY) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, IPO emiten EBT menunjukkan kinerja positif, termasuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang mengalami lonjakan harga saham 781,41% sejak IPO. Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas juga menyoroti bahwa keberhasilan IPO di sektor ini menciptakan peluang besar untuk perusahaan baru. Dukungan dari kebijakan pemerintah dalam transisi energi dan kesadaran masyarakat akan energi bersih semakin memperkuat prospek ini. Namun, Miftahul mengingatkan investor untuk lebih berhati-hati karena kenaikan saham EBT mungkin tidak secepat tahun lalu, dengan saham seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi pilihan menarik untuk trading.

Stimulus Tiongkok Memperkuat Prospek Timah

Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan
Prospek kinerja PT Timah Tbk (TINS) diperkirakan cemerlang seiring dengan ketatnya pasokan global dan peningkatan permintaan komoditas logam dasar, khususnya timah, akibat stimulus yang diberikan oleh China. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya, menyebut bahwa pengetatan pasokan dari berkurangnya ekspor bijih timah dari Myanmar akan mendorong harga timah. Meskipun harga rata-rata timah di pasar internasional turun 1,9% pada kuartal ketiga 2024, penjualan TINS diperkirakan meningkat sekitar 5% menjadi 5.000 ton, didorong oleh peningkatan produksi dan profitabilitas yang lebih kuat.

Thomas Radityo dari Ciptadana Sekuritas Asia juga sepakat bahwa permintaan timah akan meningkat, terutama setelah stimulus dari China, yang mendorong sektor perumahan dengan penurunan suku bunga hipotek. Dia memprediksi defisit di pasar timah untuk tahun 2024-2025 akibat penurunan produksi global. Dengan proyeksi laba yang meningkat untuk TINS, Thomas merevisi target harga saham TINS menjadi Rp 1.600 per saham.

Kiswoyo Adi Joe dari Nawasena Abhipraya Investama merekomendasikan beli saham TINS dengan target harga Rp 1.750, menilai prospek harga timah yang lebih baik. Secara keseluruhan, baik Timothy maupun Thomas menyarankan untuk membeli saham TINS, menunjukkan optimisme terhadap potensi kinerja perusahaan di tengah kondisi pasar yang menguntungkan.

Rupiah Berpotensi Melemah

Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan
Rupiah mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu, 16 Oktober 2024, dengan nilai tukar spot mencapai Rp 15.510 per dolar AS, naik 0,5% dari hari sebelumnya. Menurut pengamat mata uang dan komoditas, Lukman Leong, penguatan ini dipengaruhi oleh keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6%, yang mencerminkan prioritas BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, Lukman juga mengingatkan bahwa penguatan rupiah masih akan mengalami kesulitan karena faktor eksternal, seperti ketegangan di Timur Tengah yang menguntungkan posisi dolar AS. Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, memperkirakan bahwa meskipun ada fluktuasi, rupiah akan tetap berada di kisaran Rp 15.410 hingga Rp 15.530 per dolar AS pada 17 Oktober, sementara Lukman memproyeksikan tekanan akan membuat rupiah bergerak di antara Rp 15.475 dan Rp 15.600 per dolar AS.

Secara keseluruhan, meskipun ada penguatan, tantangan dari dinamika global tetap memengaruhi prospek rupiah.

Laju Kredit Perbankan Melambat

Hairul Rizal 17 Oct 2024 Kontan

Meskipun pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia menunjukkan perlambatan, para bankir tetap optimis bahwa penyaluran kredit akan meningkat menjelang akhir tahun 2024. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa per September 2024, kredit perbankan tumbuh 10,85% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 11,4%. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kredit padat modal, terutama di sektor pertambangan yang tumbuh 26,7%.

Juda menyarankan perlunya insentif untuk sektor padat karya, yang mengalami pertumbuhan lebih lambat, seperti sektor pertanian yang hanya tumbuh 7,4%. Meski demikian, ia optimis pertumbuhan kredit bisa mencapai batas atas proyeksi BI di 12% pada akhir tahun.

Welly Yandoko, EVP Consumer Loan Bank Central Asia (BCA), dan Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, juga mengekspresikan optimisme yang sama. Welly mencatat bahwa perpanjangan program PPN DTP dan penurunan bunga acuan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kredit, terutama di sektor properti dan KPR. Lani menyoroti fokus CIMB Niaga pada kredit UKM dan ritel, yang diperkirakan dapat tumbuh lebih baik, mencapai 6,5% pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pertumbuhan kredit, berbagai inisiatif dan penyesuaian strategi diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit yang lebih baik di sisa tahun ini.

Agenda Utama Ketua Baru MA untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan menjadi salah satu agenda utama Ketua Mahkamah Agung terpilih Sunarto dalam mengemban jabatannya selama lima tahun ke depan, 2024-2029. Ia mengajak semua pemimpin pengadilan di setiap tingkatan untuk menjaga hal ini mengingat pentingnya kepercayaan para pencari keadilan ”Public trust itu penting karena bagaimanapun, sebaik apa pun putusan yang kami berikan, tanpa dibarengi kepercayaan dari pencari keadilan, akan sia-sia putusan kami,” kata Sunarto dalam sambutan setelah ditetapkan sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Sunarto terpilih dalam satu putaran. Ia berhasil memperoleh dukungan 30 hakim agung dari total 44 suara hakim agung.

Total hakim agung di MA sebanyak 46 orang. Namun, salah seorang hakim agung, yakni Salman Luthan, tidak hadir dalam pemilihan ketua karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu, Ketua MA Syarifuddin menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun posisi kedua ditempati oleh Ketua Kamar Tata Usaha MA Yulius dengan tujuh suara, disusul Hakim Agung Haswandi dengan empat suara dan Hakim Agung Soesilo dengan satu suara. Sunarto akan memimpin 7.971 hakim, 10.729 tenaga teknis, 14.202 pegawai, dan 10.000 tenaga honorer. Para personel itu tersebar di MA dan badan peradilan di 923 satuan kerja di seluruh Indonesia. Seusai terpilih menjadi ketua periode 2024-2029, Sunarto mengungkapkan program 100 hari kerja yang akan segera dilaksanakan.

Pertama, memberi kewenangan atau otoritas kepada hakim agung menjadi pengawas daerah untuk turut menyosialisasikan kebijakan atau regulasi MA ataupun temuan-temuan teknis. Sunarto menyadari, tugasnya sebagai Ketua MA adalah melaksanakan visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Hal itu dicapai melalui empat misi yang sudah diterjemahkan. Dia pun menggarisbawahi pentingnya setiap pemimpin pengadilan di semua tingkatan untuk menjaga kepercayaan publik. Hal penting lain adalah meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan. Personel di pengadilan, baik hakim maupun aparatur peradilan, harus dalam kondisi ideal untuk dapat melayani serta melaksanakan fungsi pengadilan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, Ketua MA terpilih itu menyadari pentingnya kolaborasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif agar mereka juga memikirkan kemajuan MA ke depan. (Yetede)

Sistem Politik dan Pertumbuhan Ekonomi

Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Pentingnya kelembagaan yang inklusif dan keterkaitan kuat antara sistem politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi tema penting yang diangkat trio peraih Nobel Ekonomi 2024. Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A Robinson lewat sejumlah artikel dan juga buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty yang ditulis Acemoglu dan Robinson menjawab pertanyaan penting mengapa ada negara yang sukses dan sebaliknya ada yang gagal. Juga mengapa beberapa negara lebih maju daripada yang lain. Karya mereka yang didasarkan pada penelitian terhadap data statistik 500 tahun terakhir dinilai relevan dan berkontribusi besar dalam menjelaskan bagaimana kualitas kelembagaan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan di suatu negara. Juga bagaimana demokrasi membuka peluang lebih besar bagi suatu bangsa untuk lebih sejahtera.

Kesenjangan yang terus melebar dan sudah menjadi fenomena global jadi salah satu tantangan terbesar dunia yang kita hadapi abad ini. Nilai kekayaan 20 persen negara terkaya melampaui 30 kali kekayaan 20 persen negara termiskin. Kian membengkaknya beban utang 26 negara termiskin yang menjadi rumah bagi 40 persen penduduk paling miskin dunia, menurut Bank Dunia, juga menjadi bukti kemunduran besar dalam perang global melawan kemiskinan. Acemoglu dan kawan-kawan menyoroti bagaimana negara, melalui institusi ekstraktif yang dikendalikan sekelompok elite dan menguntungkan segelintir orang, dengan mengeksploitasi masyarakat dan kekayaan negara, justru jadi penghambat utama kemajuan dan kian mempertajam kesenjangan. Tesis Acemoglu, Johnson, dan Robinson tentang penyebab ketimpangan antarnegara serta korelasi institusi politik, pertumbuhan, dan kesejahteraan jadi relevan di tengah kemerosotan demokrasi, ketidakpastian geopolitik, dan krisis multidimensi yang mengancam dunia. Termasuk Indonesia, dimana absennya tata kelola yang baik, inklusif, dan bebas korupsi membuat perekonomian tak mampu berlari kencang, upaya mengatasi kemiskinan jalan di tempat, jurang ketimpangan kian menganga.

Demokrasi dan kelembagaan yang inklusif digerogoti dari dalam justru oleh kekuatan politik dan institusi pemerintahan yang seharusnya menjadi pengawalnya. Trio ini memang bukan yang pertama meneliti ketimpangan antarnegara dan pentingnya kelembagaan. Adam Smith (AnInquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) dan ekonom lain setelahnya, beberapa di antaranya juga peraih Nobel Ekonomi, jauh hari sudah lebih dulu menelitinya. Bedanya, Acemoglu dan kawan-kawan lebih dalam masuk kehubungan sebab akibat antara kelembagaan dan pertumbuhan. Mereka juga mengaitkan institusi dan kolonisasi: bagaimana sistem politik dan ekonomi ala negara-negara penjajah berperan penting dalam kesenjangan global.
Kritik lain, tesis mereka dinilai gagal menjelaskan apa yang terjadi di China dan India. Mengapa dengan rezim otoriter, China mampu tumbuh di atas dua digit per tahun selama hampir tiga dekade. Sebaliknya, India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia tertinggal dalam pertumbuhan. (Yoga)

Menurunkan Angka Kemiskinan

Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Salah satu sasaran utama dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tersurat dalam UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045 dari 7-8 persen sebagai baseline di 2025. Statistik yang menjadi baseline (angka dasar) tingkat kemiskinan tahun 2025 merupakan proyeksi target. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan bulan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Apakah mungkin dalam waktu satu tahun, kemiskinan turun 1-2 persen? Sebagai perbandingan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen poin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membutuhkan waktu 3-4 tahun. Oleh karena itu, angka kemiskinan baseline tahun 2025 tersebut perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak membebani pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Jika tidak, target penurunan kemiskinan akan sulit tercapai, setidaknya bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

Penurunan yang diharapkan jika menggunakan tingkat kemiskinan baseline di RPJPN, maka untuk mencapai sasaran di tahun 2045, diharapkan tingkat kemiskinan secara rata-rata turun sebesar 0,375-0,41 persen poin per tahun. Target penurunan per tahun ini tentu harus lebih tinggi jika pada tahun  2025 tingkat kemiskinan yang sesungguhnya lebih tinggi daripada baseline. Tidak berlebihan jika ada yang pesimistis akan tercapainya kecepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan. Jika becermin pada pemerintahan Jokowi-Amin, statistik menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, kita ”hanya” mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,22 persen poin, dari 11,25 persen tahun 2014 menjadi 9,03  tahun 2024. Secara rata-rata ”hanya” turun 0,222 persen per tahun. Pandemi Covid-19 memang dapat dituding sebagai penyebab lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, penurunan tingkat kemiskinan juga relatif tidak cepat. 

Pada 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,41 persen. Hal ini berarti selama lima tahun (2014-2019) ”hanya” turun 1,84 persen atau 0,368 persen poin per tahun. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penurunan yang diharapkan untuk mencapai sasaran di tahun 2045, sekalipun didasari oleh tingkat kemiskinan baseline. Meskipun demikian, tidak salah pula jika tetap optimistis, sebab Indonesia juga punya sejarah yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tingkat kemiskinan Indonesia turun 5,41 persen poin atau rata-rata turun 0,541 persen poin per tahun, dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 11,25 tahun 2014. Data historis ini setidaknya memberi keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat. Berubah kelas Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi yang cukup baik, yaitu sekitar 5 persen per tahun, ternyata hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan 0,222 persen poin per tahun. Berarti, untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Yoga)

Tulang Punggung Ketahanan Pangan adalah Peladang Tradisional

Yoga 17 Oct 2024 Kompas
Program lumbung pangan pemerintah dinilai bukan jawaban atas keresahan ketahanan pangan Indonesia. Di Kalimantan Tengah, salah satu daerah yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan, masyarakat masih begitu bergantung dengan metode ladang tradisional. RK Maladi (47),warga Desa Kubung, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, baru saja menanam padi lokal dengan cara tradisional di atas lahan seluas 1 hektar. Dia bisa mendapat 3 ton saat panen setahun sekali.Maladi yakin proses yang dalam bahasa Dayak disebut menugal, itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya hingga setahun ke depan. Menugal dilakukan setelah berbagai proses persiapan lahan dilakukan, yang diakhiri dengan membakar sisa tebasan tanaman. ”Semua warga di sini mata pencarian utamanya, ya, berladang ini, bahkan anak-anak kami bisa kuliah, ya, dari ladang seperti ini,” ungkap Maladi, Rabu (16/10/2024).

Maladi menyadari, di beberapa daerah ada kebijakan larangan membakar. Namun, kebijakan itu tidak memengaruh aktivitas mereka di ladang. ”Terus, (bila dilarang), kami mau makan apa? Bagaimana kami sekolahkan anak kalau enggak boleh berladang?” ungkapnya. Maladi hanya satu dari belasan ribu peladang tradisional di KalimantanTengah yang masih menjalankan tradisi berladang dari nenek moyang mereka. Selain menugal, ada juga warga yang masih menjalankan pola ladang berpindah atau gilir balik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng pada 2014 menyebut ada 12.905 rumah tangga di sekitar kawasan hutan menerapkan pola ladang berpindah. Namun, dalam Sensus Pertanian 2023, data peladang tradisional tidak ada lagi. Sebagai gantinya adalah petani milenial sebanyak 21.300 rumah tangga. BPS juga menghapus indikator produktivitas padi ladang sejak 2015. Tahun itu, pemerintah mengeluarkan larangan membakar.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalteng Sunarti mengungkapkan, lumbung pangan merupakan tawaran pemerintah menghadapi larangan membakar lahan. Program itu sebelumnya bernama food estate lalu kini menjadi optimasi lahan dan cetak sawah. Sunarti mengungkapkan, banyak kendala di lapangan, terutama soal penggarap lahan. Kalteng memiliki potensi lahan yang besar tetapi penggarap masih minim. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi soal Lumbung Pangan di Kalteng bersama Save Our Borneo (SOB). Direktur SOB Muhammad Habibi mengungkapkan, terkait proyek yang sudah berjalan perlu evaluasi, khususnya soal kondisi aktual di lapangan dan kesesuaian lahan. ”Saat ini luas lahan pangan kita terus menurun, lalu produksi padi petani terus turun. Bagaimana kondisi petani kita hari ini? Seberapa besar dukungan pemerintah kepada mereka, baik dukungan kebijakan, modal, sarana produksi, maupun akses ke pasar yang lebih baik,” kata Habibi. (Yoga)

Pilihan Editor