PT Kereta Commuter Indonesia akan mengoperasikan 1.048 perjalanan kereta rel listrik pada Sabtu (19/10/2024) dan Minggu (20/10) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-GibranRakabuming Raka. Jumlah pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek diperkirakan meningkat hingga 45 persen dalam dua hari itu. Vice President Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia Joni Martinus mengatakan, jumlah perjalanan kereta tersebutlebihbanyak dibandingkandenganoperasional akhir pekan pada umumnya, yakni 962 perjalanan. Sebab, total pengguna Commuter Line Jabodetabek diprediksi menembus 1 juta lebih orang dalam satu hari. Adapun rata-rata volume penumpang pada akhir pekan 613.677 orang. ”Kami menambah armada karena kemungkinan jumlah penumpang meningkat 45 persen dibandingkan dengan rata-rata pengguna pada hari Minggu biasanya.

Untuk menuju kawasan Sudirman atau Bundaran HI bisa memilih Stasiun Cikini, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Karet, dan Stasiun Gondangdia yang berjarak 1,5-2 kilometer sebagai alternatif jika Stasiun Sudirman dan Stasiun BNI City padat penumpang. KAI Commuter akan menambah petugas pengamanan dari petugas internal ataupun TNI-Polri di stasiun di sekitar pusat perayaan tersebut. KAI Commuter juga akan membuka loket portabel dan memberlakukan sistem buka tutup antrean pengguna yang akan masuk ke area peron stasiun jika keadaan sudah ramai. Pihaknya juga mengatur rekayasa operasional kereta api jarak jauh. Pada Minggu (20/10), 27 kereta keberangkatan dan 5 kedatangan di Stasiun Gambir akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara untuk proses naik-turun penumpang. Public Relations Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anne Purba mengatakan, LRT Jabodebek akan menambah 104 perjalanan. LRT Jabodebek akan mengoperasikan 364 perjalanan dari biasanya 260 perjalanan. (Yoga)

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto mendatang berencana memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi empat kementerian. Keempatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, serta Kementerian Kebudayaan.  Keberadaan Kementerian Riset tersebut bakal mengambil alih sebagian tugas serta kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga yang terbentuk pada 2021. Para peneliti berharap Kementerian Riset betul-betul terbentuk dan keberadaannya dapat menjadi solusi atas berbagai kekacauan di lingkup internal BRIN. Kekacauan tersebut terjadi akibat proses peleburan semua lembaga riset ke BRIN.

Selama ini para peneliti mengeluh karena BRIN mewajibkan secara bertahap semua anggotanya berkantor di kantor pusat BRIN di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Keharusan itu membuat kegiatan penelitian di daerah bakal mandek.  Masalah lain sudah bermunculan sebelum keharusan pindah berkantor di Cibinong tersebut. Para peneliti kesulitan melakukan riset di gedung penelitian di daerah karena aset-aset penelitian diboyong ke Cibinong. Saat BRIN terbentuk, sederet proyek riset strategis nasional juga terbengkalai. Bagaimana keberadaan Kementerian Riset nantinya dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut? (Yetede)

DEMOKRASI  memerlukan oposisi. Meskipun kalimat ini terkesan sederhana, pemahaman dan penerapannya sering kali menjadi tantangan bagi banyak pihak. Berbagai faktor, seperti kekuasaan, uang, dan nasionalisme, kerap kali menjadi alasan di balik kurangnya dukungan terhadap keberadaan oposisi. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok yang berkuasa mungkin merasa terancam oleh suara-suara yang berbeda, sehingga mereka berusaha membungkam oposisi demi mempertahankan posisinya. Hal ini menciptakan lingkungan yang menganggap kritik dan perbedaan pendapat sebagai ancaman, bukan bagian integral dari proses demokratis yang sehat. ?Dalam konteks politik Indonesia, pernyataan ini makin relevan.

PARA koruptor makin dimanjakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka makin leluasa menilap uang negara. Setelah ketahuan pun, vonisnya ringan. Laporan Indonesia Corruption Watch menunjukkan, pada 2023, dari 1.718 terdakwa korupsi, hukumannya rata-rata 3 tahun 4 bulan penjara. Denda untuk para koruptor juga rendah. ICW menghitung rata-rata denda untuk koruptor hanya Rp 180 juta. Sebanyak 48 koruptor bebas dan 11 terdakwa lepas karena jaksa salah memakai pasal tuntutan. Padahal nilai uang yang terbukti dikorupsi mencapai Rp 28,4 triliun pada 2023 dan Rp 42,7 triliun tahun sebelumnya.

Soal denda memang bikin miris. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengatur denda maksimal Rp 1 miliar, berapa pun nilai korupsinya. Sementara itu, hukuman bui bervariasi, dari 1 tahun penjara hingga hukuman mati. Lembeknya hukum dan pertimbangan hakim yang menjatuhkan vonis rendah membuat pemberantasan korupsi tak memberikan efek jera. Pada 2019, jumlah kasus korupsi sebanyak 271 perkara, sedangkan pada 2023 melonjak menjadi 791, dengan kenaikan kasus korupsi rata-rata 22 persen.

Selain kerugian negara yang jomplang dengan denda, biaya penanganan kasus korupsi dari penyelidikan hingga tuntas pun tak sedikit. Di Kejaksaan Agung, penanganan satu perkara menghabiskan Rp 200 juta, sementara di Komisi Pemberantasan Korupsi rata-rata Rp 1 miliar per kasus. Maka, jika tahun lalu ada 791 kasus, KPK menghabiskan biaya Rp 791 miliar untuk menangani korupsi. Dengan angka-angka itu, tak mengherankan jika indeks persepsi korupsi Indonesia tahun lalu anjlok ke posisi 115 dari sebelumnya 110. Pemberantasan korupsi tidak efektif membuat kapok dan tak efisien karena jumlah pengembalian uang kerugian negara jauh lebih kecil dibanding biayanya. (Yetede)

Memasuki usia 50 tahun kerap dijadikan acuan sebagai puncak tertinggi dalam kurva produktivitas seseorang. Secara umum, kondisi keuangan rumah tangga diharapkan sudah mapan dan berhasil mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Ketika salah satu bagian hidup tidak seimbang, kemungkinan besar seorang karyawan akan merasa tidak tenang, berpotensi insomnia, rendahnya energi, dan mengalami stres. Sayangnya, penelitian terbaru mengungkap bahwa pascapandemi, orang dewasa rawan terkena tiga keresahan finansial, yakni ketidakpastian cara memenuhi kebutuhan masa depan, bagaimana bertahan hidup dengan kondisi saat ini, dan bagaimana memenuhi kebutuhan pengeluaran biaya kesehatan di masa nanti. Lantas apa saja tahapan yang akan dilalui sebelum akhirnya mencapai level sejahtera finansial?

Kesejahteraan finansial atau financial well-being adalah keadaan sejahtera ketika seseorang memiliki pola pikir positif tentang kehidupan finansialnya. Dalam kerangka berpikir ini, seorang karyawan memiliki rasa keamanan finansial dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapaitujuan keuangan. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti tersedianya dana darurat, tabungan pensiun, rasio utang terhadap pendapatan yang terkendali, sertakemampuan berinvestasi untuk masa depan finansial. Untuk memahami prioritasnya, maka Hierarki Kebutuhan Maslow kerap saya gunakan sebagai perencana keuangan. Teori ini menyatakan bahwa setiap kebutuhan yang berada di bagian bawah piramida harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan apa pun yang berada di bagian atas piramida. Pada tingkat paling dasar, seseorang menukar waktu, keterampilan, pengalaman, energi, dan kreativitas dengan uang.

Seperti makanan, seni merupakan kebutuhan dasar manusia. Seni budaya yang bergizi dan berkualitas perlu hadir di Taman Ismail Marzuki sebagai tempat untuk membangun peradaban kota dan manusianya. Di salah satu sudut ruang di Taman Ismail Marzuki, Haikal Ilmi Akbar (26), koreografer dari komunitas teater keliling, memberi instruksi kepada Kirana (12) agar bergerak menyesuaikan tempo menari. Sesekali Haikal memperbaiki gerakan Kirana yang kurang tepat. Pada saat bersamaan, Deddy Andrianto (25) menyesuaikan gerakan Kirana yang mulai mendapatkan ritmenya. Haikal pun meminta mereka bersama-sama terus mengulang agar setiap gerakan semakin padu. Latihan pada Selasa (15/10/2024) malam itu tak berlangsung satu arah. Kirana dan Deddy diberi kebebasan berkreasi menciptakan gerakan yang sesuai naskah dan lagu.

Diskusi menghiasi latihan mereka untuk pementasan di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Februari 2025. Sebagai pelaku seni, bagi Haikal dan teman-teman, kawasan TIM yang memiliki banyak ruang terbuka layaknya rumah yang nyaman untuk berkarya. Dukungan berupa kebebasan akses di TIM ini pula yang membuat pelaku seni, terutama anak-anak muda, bisa dan memiliki ruang untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan karya yang bisa dinikmati masyarakat luas. Meski demikian, mereka sadar untuk menjaga ruang publik ini tetap bersih serta tidak mengganggu aktivitas pengunjung dan pelaku atau komunitas seni lain. ”Gratis pastinya, juga friendly community. Memilih latihan di sini juga karena ada di tengah kota yang mudah diakses dan kawasannya luas. Ruang publik yang paling nyaman dan kondusif untuk berkarya. Saat ini susah mencari tempat latihan karena banyak yang sudah berbayar,” tutur Haikal.

Menurut dia, selain sebagai ruang publik sekaligus ruang kreasi, TIM harus bisa menjadi ruang apresiasi. Oleh karena itu, Haikal berharap pemerintah dan pemangku kebijakan bisa memfasilitasi sejumlah pergelaran seni dan budaya. ”Secara umum, saat ini ada kekhawatiran siapa yang akan menonton dan menikmati karya kami. Untuk menghidupi seni budaya Indonesia ternyata butuh modal yang sangat besar sehingga berdampak pada tiket yang mahal. Ujung-ujungnya, hanya segelintir yang bisa menonton,” kata Haikal. ”Rumah” berbagai kalangan Tak hanya menjadi ruang berekspresi bagi pelaku seni dan budaya, TIM juga menjadi ”rumah” bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satunya dirasakan Oktavia (38) yang mengunjungi TIM pada Rabu (16/10). Warga Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, ini menghadiri Festival Literasi Jakarta 2024. Festival yang diadakan untuk menyambut bulan sastra dan bahasa ini digelar hingga Minggu (20/10). (Yoga)

Sempat menderita cukup parah lantaran dihajar Topan Yagi, kinerja ekonomi Vietnam segera pulih kembali. Bahkan, Vietnam diprakirakan tetap mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi mereka tahun ini. Keyakinan itu dikatakan Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam Dao Minh Tu dalam jumpa pers yang digelar pada Kamis (17/10/2024) di Hanoi, Vietnam. Dalam jumpa pers itu, Tu mengatakan bahwa aktivitas bisnis dan manufaktur mulai pulih. ”Bank sentral akan terus menjalankan kebijakan moneter yang mendukung selama sisa tahun ini,” kata Tu. ”Kami akan mempertahankan suku bunga kebijakan setidaknya pada level saat ini, dan terbuka pada kemungkinan penurunan suku bunga lebih lanjut.” Bank Negara Vietnam mencatat, hingga 30 September lalu pinjaman bank meningkat hingga 9 persen.

Peningkatan tersebut memberi indikasi positif pada laju pertumbuhan ekonomi Vietnam yang antara lain ditopang pinjaman bank. Sebagai catatan, produk domestik bruto (PDB) Vietnam pada kuartal ketiga tercatat naik 7,4 persen atau laju terkuat dalam 2 tahun terakhir. Pertumbuhan itu ditopang oleh ekspor, produksi industri, dan investasi asing.  Dengan kebijakan negara yang konsisten dan fokus pada pengembangan potensi perdagangan, Vietnam—merujuk Vietnam Investment Review, media propaganda Kementerian Perencanaan dan Investasi—dapat mencatatkan diri mereka sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat pada 2035. Media itu mengacu pada laporan yang dikeluarkan lembaga survei internasional S&P Global pada Rabu (16/10).

Laporan ini khusus membahas mengenai berbagai pasar baru dan berkembang di dunia, diantaranya Vietnam, India, Filipina, dan China. Negara-negara perekonomian baru ini akan menyumbang 65 persen dari pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut kaji S&P Global pada 2035, negara-negara maju memiliki rata-rata pertumbuhan PDB 1,59 persen. Adapun Vietnam ditaksir pertumbuhan PDB sampai dengan 4,06 persen. Kunci dari pertumbuhan negara-negara ekonomi baru ini adalah rantai pasok. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi ceruk yang menguntungkan. Hal ini terbukti untuk kasus Vietnam. Sejak AS menerapkan tarif tinggi untuk semua produk China pada 2018, ekspor Vietnam ke AS meningkat empat kali lipat. Per 2023, Vietnam menempati peringkat ketujuh negara pemasok komoditas ke AS. (Yoga)

Indonesia telah berkomitmen mengatasi perubahan iklim dengan berbagai upaya, salah satunya melalui akselerasi transisi energi kotor ke energi yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini diperlukan karena sebagai negara yang tengah gencar melakukan pembangunan, sektor energi berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca nasional. Upaya setiap negara dalam melakukan transisi energi akan mencakup dua aspek. Di satu sisi, negara tersebut harus menghentikan penggunaan energi kotor, seperti batubara. Kemudian, di sisi lain, diperlukan juga upaya akselerasi penggunaan energi baru terbarukan. Direktur Eksekutif Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia) Tata Mustasya menilai, transisi energi yang dilakukan Indonesia selama satu dekade terakhir cenderung masih lambat dan tertinggal.

Bahkan, komitmen transisi energi ini juga patut dipertanyakan karena Indonesia masih terus meningkatkan produksi batubara sebagai energi kotor. ”Target energi terbarukan Indonesia yakni 23 persen dari total bauran energi pada tahun 2025 dan ini hampir tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, pemerintah mau merevisi target energi terbarukan satu tahun sebelum deadline. Masih banyak kontradiksi lain di sektor energi yang menjadi salah satu sektor terpenting,” ujarnya, Rabu (16/10/2024). Berdasarkan data Ember Climate 2023, pembangkitan listrik Indonesia dari bahan bakar fosil meningkat 50 persen dalam satu dekade terakhir dari 190 terawatt (TWh) pada tahun 2013 menjadi 285 TWh pada tahun 2023. Selama periode yang sama, pembangkitan listrik dari energi terbarukan hanya meningkat dari 36 TWh menjadi 65 TWh. Analisis Ember Climate juga menyebut, secara umum negara-negara G20 sudah mengalami pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang negatif.

Namun, kapasitas PLTU di Indonesia masih tumbuh positif. Bahkan, pertumbuhan kapasitas PLTU di Indonesia tertinggi dibandingkan negara G20 lainnya. Kemudian, data International Renewable Energy Agency (Irena) tahun 2022 juga menyebut, Indonesia kembali menjadi negara yang paling tertinggal dalam akselerasi energi dari semua negara G20. Padahal, mayoritas negara G20 lainnya telah mengalami peningkatan rasio kapasitas energi terbarukan yang signifikan dibandingkan dengan total kapasitas energi. Menurut Tata, selama sepuluh tahun terakhir, dan juga janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto, fokus masih pada pengembangan sumber energi alternatif yang memiliki dampak lingkungan besar, seperti deforestasi. Salah satu program pengembangan bioenergi adalah co-firing atau pembakaran bersama biomassa pelet kayu dan batubara. Potensi deforestasi dari pengembangan bioenergi ini juga telah ditunjukkan melalui hasil kajian Trend Asia tentang co-firing biomassa khusus dari kayu terhadap 52 PLTU yang ada selama 2021-Mei 2022. (Yoga)

Krisis iklim mengancam ketahanan pangan dan sistem pertanian global. Cuaca dan iklim ekstrem mengakibatkan produktivitas tanaman menurun. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyebutkan, 733 juta orang di dunia mengalami kelaparan, sementara 55 persen produksi pangan dunia berada di daerah yang dilanda kekeringan. Laporan Krisis Pangan Global 2024 yang diterbitkan World Food Programme menunjukkan 282 juta orang di 59 negara pada 2023 memerlukan tindakan segera demi mengatasi kesenjangan konsumsi pangan. Selain itu, ada 36 juta orang berada dalam kondisi darurat rawan pangan. Penurunan produksi sektor pertanian dan perikanan sebagai akibat krisis iklim turut memengaruhi krisis pangan di sejumlah negara. Sektor pertanian menjadi korban iklim, tetapi juga kontributor emisi gas rumah kaca antara lain karena alih fungsi lahan serta pemakaian pupuk kimia.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi padi 1,13 juta-1,89 juta ton. Lahan pertanian seluas 2.256 hektar pun terancam kekeringan. Dari hasil kerangka sampel area padi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras nasional Januari-Desember 2024 sebesar 30,34 juta ton, turun 760.000 ton atau 2,43 persen dibandingkan tahun lalu. Potensi penurunan produksi beras tertinggi terutama terjadi di sentra pertanian nasional, yakni Jawa Barat yang turun 361.140 ton, Jawa Timur turun 279.660 ton, dan Jawa Tengah berkurang 146.040 ton (Kompas.id, 15/10/2024). Penurunan produksi beras ini terjadi akibat mundurnya musim tanam yang dipicu fenomena El Nino. Pengaruh perubahan iklim pada sektor pertanian bersifat multidimensi, mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, sistem produksi, hingga ketahanan pangan.

Karena itu, Hari Pangan Sedunia 2024, yang diperingati pada 16 Oktober, mengambil tema ”Hak atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan Lebih Baik”. Selaras dengan tema ini, menurut FAO, pangan harus beragam, bernutrisi, terjangkau, mudah diakses, dan aman. Indonesia telah merancang strategi jangka panjang untukketahanan iklim dan rendah karbon 2050. Di sektor pertanian, strategi yang diterapkan meliputi pengembangan irigasi, adopsi teknologi pertanian cerdas iklim, dan praktik pertanian berkelanjutan. Strategi ini tak menekankan mencetak sawah baru sebagai solusi atas krisis iklim. Program cetak sawah baru berpotensi menambah emisi gas rumah kaca akibat perubahan tata guna lahan. Proses ini juga kerap terkait deforestasi yang memperburuk krisis iklim. Maka, sistem pangan Nusantara perlu dibangun berdasarkan keberagaman sumber dan budaya pangan lokal. Penerapan strategi ini menjadi kunci guna mewujudkan ketahanan pangan yang bergizi dan mudah diakses warga. (Yoga)

Sosok Anggito Abimanyu yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan III sudah tidak asing di dunia ekonomi. Selain dikenal sebagai ekonom dari Universitas Gadjah Mada, ia juga pernah berkiprah di Kementerian Keuangan. Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anggito pernah hampir menjadi wakil menteri keuangan. Penunjukan Anggito sebagai Wamenkeu III terungkap saat ekonom tersebut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Selasa  (15/10/2024), bersamaan dengan figur calon wakil menteri lainnya. Sebelumnya, nama Anggito sempat beredar sebagai calon pemimpin Badan Penerimaan Negara (BPN), lembaga baru yang direncanakan akan dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo. BPN adalah institusi hasil pemecahan Kementerian Keuangan yang khusus mengurusi penerimaan negara, dari pajak, bea dan cukai, sampai non pajak.

Namun, tiga hari menjelang Prabowo dilantik sebagai presiden ke-8 RI alias pada 20 Oktober 2024 mendatang, kepastian berdirinya BPN masih menggantung, bahkan dicurigai batal. Alih-alih menjadi Kepala BPN, Anggito ditunjuk menjadi Wamenkeu III, bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat Wamenkeu I dan II. Ketiganya akan bertugas sebagai ”trio wamenkeu”, mendampingi Sri Mulyani yang diminta Prabowo kembali menjadi Menteri Keuangan. ”Kami ini 3 in 1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara,” kata Anggito seusai dipanggil Prabowo, Selasa. ”Pulang” ke Kemenkeu Penunjukan Anggito itu sekaligus ”memulangkan” Anggito ke lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal  (BKF) Kementerian Keuangan untuk waktu yang lama, selama periode 2003-2010.

Ia bahkan hampir menjadi wakil menteri keuangan pada era SBY, tepatnya pada 2010. Namun, pelantikannya batal dan ditunda di ”detik-detik terakhir” akibat masalah kelengkapan administrasi, hanya beberapa jam sebelum upacara pelantikan di Istana Negara digelar. Mengutip arsip pemberitaan Kompas sepanjang Januari 2010, Anggito batal dilantik sebagai Wamenkeu karena ia tidak berstatus pejabat karier tingkat eselon IA di Kemenkeu. Selain Anggito, ada juga Fahmi Idris yang batal dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Anggito, yang kala itu masih menjabat Kepala BKF di Kemenkeu, masih berstatus eselon IB. Sementara itu, Pasal 70 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara saat itu menyebutkan, wakil menteri mesti berstatus pejabat karier, yakni pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon IA. Pemerintahan SBY sempat mendapat kritik yang cukup luas dari publik akibat kejadian itu. (Yoga)