Bank Mandiri telah meluncurkan inovasi terbaru untuk platform Kopra by Mandiri, memperkuat fungsionalitas dan antarmuka demi memenuhi kebutuhan nasabah wholesale. Dalam perayaan HUT ke-26, Direktur Utama Darmawan Junaidi menyatakan bahwa pengembangan ini bertujuan agar Bank Mandiri tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan kebutuhan korporasi. Kopra kini dilengkapi dengan dashboard yang dapat disesuaikan dan fitur transaksi digital yang memudahkan pengelolaan likuiditas serta pembayaran hingga 50.000 transaksi dalam satu unggah. Integrasi dengan Livin’ by Mandiri mempercepat proses pembayaran dan mendukung ekosistem bisnis, menciptakan nilai transaksi yang tumbuh 13% year-on-year hingga mencapai Rp15.000 triliun pada September 2024. Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar di sektor wholesale dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6% serta suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing di 5,25% dan 6,75%. Keputusan ini diambil dalam konteks transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang meningkat.

Gubernur Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 2% terhadap dolar AS, serta menghadapi risiko pelarian modal akibat ketidakpastian global. Suku bunga yang dipertahankan bertujuan untuk mencegah depresiasi lebih lanjut dari rupiah dan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Meskipun pelonggaran moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, BI memutuskan untuk menunggu dan mengamati perkembangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak kebijakan moneter AS terhadap ekonomi domestik.

Pengoperasian Tol Indrapura—Kisaran di Sumatra Utara, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, diharapkan akan memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah tersebut. Dengan panjang total 47,5 kilometer, tol ini dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan secara signifikan, misalnya dari Medan ke Kisaran yang sebelumnya memakan waktu sekitar 5 jam kini hanya menjadi 1,5 jam.

Direktur Hutama Karya, Budi Harto, menyatakan bahwa keberadaan tol ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan sektor pariwisata di Danau Toba. Budi optimis bahwa tol ini akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat distribusi logistik, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode masih meninggalkan tantangan signifikan bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam hal kepastian hukum yang menjadi perhatian utama pelaku industri. Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), menyoroti bahwa kepastian hukum yang tidak konsisten menjadi hambatan bagi investasi, yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Danang Girindrawardana dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga menekankan perlunya peninjauan ulang regulasi yang memberatkan industri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Andi Rizaldi, mengakui adanya pekerjaan rumah yang mendesak untuk mendukung pemulihan sektor manufaktur. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat merumuskan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk dalam sektor otomotif, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.