SENIN malam, 14 Oktober 2024, Sri Mulyani Indrawati mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hampir tiga jam mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berdiskusi dengan Prabowo ihwal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penguatan Kementerian Keuangan, serta pengelolaan penerimaan negara.  Sri Mulyani mengungkapkan, Prabowo meminta dia kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan mendatang. Prabowo juga berpesan untuk menggenjot penerimaan negara. "Kami membicarakan langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan agar bisa mendukung program-program beliau," tutur Sri Mulyani. 

Sinyal Sri Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan menguat. Sejumlah ekonom dan pengusaha menyambut positif kabar tersebut. Namun ada berbagai catatan merah atas kebijakannya selama menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono berpendapat Sri Mulyani adalah figur dengan integritas dan kredibilitas yang baik sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari pelaku pasar. Kedekatan Sri Mulyani dengan lembaga keuangan multilateral juga dianggap memudahkan Indonesia diterima oleh komunitas keuangan internasional. (Yetede)

FENOMENA gig economy (ekonomi serabutan) banyak disebut tengah menjadi tren ketenagakerjaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam fenomena ini, perusahaan cenderung memilih untuk merekrut pekerja lepas atau independen ketimbang karyawan tetap. Jenis pekerjaan serabutan atau paruh waktu itu makin luas dengan adanya platform digital.  Pada prinsipnya, gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang memungkinkan perusahaan merekrut pekerja secara sementara atau kontrak jangka pendek. Pekerja dalam konsep ekonomi serabutan ini tidak terikat dengan kontrak permanen dan tidak bekerja secara konvensional, seperti bekerja di kantor dari pagi hingga sore dan mendapatkan gaji bulanan. Contoh pekerjaan yang termasuk dalam gig economy adalah pekerja lepas (freelancer), kontraktor independen, tenaga kerja berbasis proyek, kreator konten, seniman, dan lain-lain.

Konsep ekonomi serabutan sebenarnya sudah digagas sejak lama. Hadirnya inovasi platform digital mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serabutan dan terus merambah berbagai sektor ketenagakerjaan, lalu menjungkirbalikkan peraturan ketenagakerjaan yang telah ada. Gig economy merupakan hasrat liar rezim fleksibilitas ketenagakerjaan. Ironisnya, dalam menghadapi fenomena ekonomi serabutan ini, pemerintah menutup telinga dan menghibur diri. Pemerintah menganggap jumlah pekerja serabutan atau gig worker di negeri ini tidak banyak dan sudah ada peraturan yang mengakui keberadaannya. Besaran persentase pekerja serabutan di Indonesia, berdasarkan penelitian kami, tidak jauh berbeda dengan estimasi pekerja serabutan penuh waktu di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris yang berada di angka 0,5-5 persen dari angkatan kerja. Namun jumlah ini diprediksi cepat meningkat jika makin banyak perusahaan yang memakai platform digital dalam operasinya. (Yetede)

PERTUMBUHAN populasi manusia sedang melambat—fase yang sebelumnya dianggap mustahil. Laju pertumbuhan populasi penduduk dunia ada kemungkinan memuncak lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan—sebanyak 10 miliar jiwa pada 2060-an—lalu mulai menurun. Di negara-negara kaya, tren ini sedang berlangsung. Populasi penduduk Jepang, misalnya, menurun tajam, dengan angka kehilangan penduduk bersih atau net loss—setelah dikurangi angka kelahiran—sebesar 100 jiwa setiap jam. Di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, angka kelahiran menurun drastis. Tren serupa berpeluang terjadi di banyak negara berpendapatan menengah, bahkan rendah.

Perubahan ini sungguh luar biasa. Sepuluh tahun lalu, para ahli demografi memperkirakan jumlah penduduk global dapat menyentuh 12,3 miliar jiwa, naik pesat dari 8 miliar pada tahun ini. Selama 50 tahun, beberapa pegiat lingkungan mencoba langkah-langkah pelestarian dengan memangkas pertumbuhan populasi global. Pada 1968, buku The Population Bomb menaksir kelaparan massal akan terjadi, sekaligus menuntut upaya pengendalian kelahiran berskala besar. Kini, kita menghadapi realitas yang berbeda. Pertumbuhan populasi justru melambat, tanpa upaya-upaya pengendalian, dan populasi negara maju menurun. Tren ini memicu upaya memancing warga untuk memiliki lebih banyak anak—yang tergesa-gesa, tapi tak efektif. (Yetede)

SEJAK awal, tekad presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken hanyalah tebu di bibir. Alih-alih menempatkan para ahli untuk mengisi sebagian besar posisi di kabinetnya, Prabowo justru bakal memilih para politikus dan orang yang miskin kompetensi. Amburadulnya sejumlah kementerian kelak sudah bisa diperkirakan sejak sekarang. Melihat sekilas saja kita bisa paham bahwa kabinet ini bertujuan mengakomodasi kepentingan politik. Wakil partai politik memenuhi kursi menteri dan wakil menteri ketimbang para teknokrat. Kompensasi politik Prabowo kepada pendukungnya ini akan berakibat buruk. Wakil partai yang duduk di kabinet tidak akan berfokus membantu presiden karena sarat konflik kepentingan. Mereka tidak hanya bekerja menjalankan perintah presiden, tapi juga memikirkan kepentingan partai.

Kesan bahwa Prabowo sedang membalas budi pun terlihat dari latar belakang para calon menteri dan wakil menteri. Sebagian tak punya riwayat yang meyakinkan untuk memimpin kementerian. Ketimbang mengurus negara, mereka mungkin akan lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Alasan Prabowo membentuk kabinet besar agar para menteri fokus bekerja diragukan bakal tercapai. Alih-alih sukses menjalankan program, kabinet besar sudah barang tentu akan memboroskan anggaran. Masih mending jika penambahan anggaran tersebut untuk program yang berguna bagi rakyat. Penambahan jumlah anggaran yang nyata justru untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. (Yetede)

DUKUNGAN Partai NasDem terhadap pemerintahan Prabowo Subianto memicu kontroversi. Elite partai politik yang didirikan oleh Surya Paloh pada 2011 itu memilih tak masuk kabinet Prabowo, tapi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dalam lima tahun ke depan.Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan keputusan NasDem tidak masuk kabinet Prabowo bukan karena kekecewaan akibat tak mendapat posisi strategis di kabinet. "Jadi, bukan karena, misalnya, portofolionya enggak pas. Itu enggak ada sama sekali," kata Saan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024.Bagi-bagi Jatah Menteri Kabinet Besar Saan berdalih, partainya merasa tahu diri.

NasDem bukan pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Dalam pemilihan itu, NasDem mengusung Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun jagoan NasDem kalah oleh Prabowo-Gibran. Setelah pemilihan presiden, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan partainya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Paloh dan Prabowo juga berkali-kali bertemu untuk membahas dukungan NasDem. Sejak berdiri, NasDem selalu berada dalam barisan pendukung pemerintah. Partai ini mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Jokowi dua kali memenangi pemilihan presiden tersebut. Partai NasDem pun setia mendukung pemerintahan Jokowi hingga ujung masa jabatan mantan Wali Kota Solo tersebut. (Yetede)

Dengan kreativitas dan keberanian, Lanny, Susilaningsih, dan Mujiati berhasil mengubah sambal tradisional menjadi komoditas bernilai tinggi yang mampu menembus pasar internasional. Selain menciptakan lapangan kerja, usaha ini juga mendukung petani lokal dengan meningkatkan permintaan cabai dan bawang. Dengan kualitas, cita rasa otentik, dan inovasi, sejumlah produk sambal asal Indonesia telah membuktikan diri sebagai produk unggulan yang bisa bersaing di kancah global. Berkat ketekunan dan kreativitas mereka, merek sambal seperti Bu Rudy, DD1 Dede Satoe, dan CUK! kini tersedia di sejumlah negara, mulai dari Asia hingga Amerika. Ketiga perempuan pengusaha itu seolah ”menunggangi” gelombang permintaan global akan cabai serta bumbu dan saus yang tumbuh beberapa tahun terakhir.

Perusahaan riset pasar IMARC Group menyebutkan, pasar cabai global mencapai 1,42 miliar dollarAS pada 2023. Pada 2032, angkanya diperkirakan naik menjadi 2,34 miliar dollar AS dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) mencapai 5,7 persen selama 2023-2032. Peningkatan permintaan itu dinilai turut didorong oleh tren orang-orang yang makin menyukai masakan pedas. Cabai banyak digunakan untuk memenuhi permintaan rasa pedas dalam berbagai masakan. Selain itu, peningkatan juga terjadi karena sifat cabai yang serbaguna, yang membuatnya cocok untuk saus, salsa, bumbu dapur, dan bumbu rendaman. Para koki dan produsen makanan terus berinovasi dengan produk berbasis cabai untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Data dari perusahaan data dan analitik Global Data menunjukkan tren serupa.

Dalam laporan ”Indonesia Seasonings, Dressing, and Sauce-Market Assessment and Forecasts to 2024”, Global Data menyebut, sektor bumbu, saus, dan dressing di Indonesia diperkirakan tumbuh dari Rp 48,2 triliun pada 2019 menjadi Rp 70,5 triliun pada 2024. CAGR mencapai 7,9 persen. Menurut laporan ”Food Out look” dari FAO, permintaan cabai global terus meningkat seiring dengan berkembangnya tren konsumsi makanan pedas di sejumlah negara. Selain kebutuhan konsumen rumah tangga, permintaan ini juga didorong oleh sektor makanan dan minuman serta industri farmasi dan kosmetik. Pertumbuhan permintaan tidak hanya terjadi di negara-negara pengonsumsi cabai tradisional, seperti India dan Thailand, tetapi juga di Amerika Utara dan Eropa, tempat makanan pedas semakin populer. (Yoga)

Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan segala bentuk suap, sogokan, ataupun imbalan untuk memperoleh suara adalah haram. Praktik politik uang dalam pemilu akan merusak integritas demokrasi dan mendorong korupsi. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, di Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) siang. Hadir sebagai narasumber Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid Syamsul Anwar; Ketua PP Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas; Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas; serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi. Hamim menjelaskan, fatwa ini merupakan pandangan keagamaan di Muhammadiyah untuk memperbaiki keadaan saat ini yang banyak dilanda korupsi.

Politik uang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi. ”Berdasarkan Al Quran dan Hadits, politik uang atau risywah itu haram, baik yang memberi maupun menerima,” ujar Hamim. Dampak politik uang, kata Hamim, akan membuat pemimpin yang terpilih hanyalah yang memberi uang. ”Kalau terus-menerus menjadi pola, Indonesia bisa dijual karena yang memenangi pemilihan adalah orang yang bisa membayar pemilih,” katanya. Busyro Muqoddas mengatakan, PP Muhammadiyah prihatin dengan politik uang yang masih marak ditemukan dalam setiap momen pemilu, termasuk pilkada. Birokrasi dari hasil pilkada yang dimenangi melalui  politik uang akan menjadi rawan korupsi. Oleh karena itu, Busyro pun menganjurkan kepada masyarakat agar menolak segala bentuk politik uang dalam pilkada serentak nanti. Hal ini sebagai upaya menyelamatkan bangsa, negara, dan umat dari ancaman kleptokrasi atau birokrasi yang korup. ”Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang cerdas, jujur, dan rekam jejak jelas," ucap Busyro.

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia pada September 2024 turun di tengah pelemahan kinerja industri manufaktur di sejumlah negara mitra dagang utama. Penurunan itu disebabkan penurunan ekspor sektor industri manufaktur dan pertambangan. Namun, penurunan ekspor nonmigas itu tertopang kenaikan ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (15/10/2024), merilis, total ekspor nonmigas Indonesia pada September 2024 senilai 20,91 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326,21 triliun. Nilai ekspor tersebut turun 5,96 persen secara bulanan. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan nilai ekspor nonmigas itu disebabkan penurunan ekspor sektor industri manufaktur dan pertambangan. Pada September 2024, nilai ekspor industri manufaktur dan pertambangan turun masing-masing 6,38 persen dan 5,36 persen secara bulanan.

Komoditas di kedua sektor tersebut yang mengalami penurunan nilai ekspor adalah minyak sawit, logam dasar mulia, pakaian jadi, dan bijih tembaga. Ekspor minyak sawit dan produk turunannya, misalnya, nilainya turun 21,46 persen dari 1,77 miliar dollar AS pada Agustus 2024 menjadi 1,38 miliar dollar AS pada September 2024. Di tengah penurunan ekspor kedua sektor itu, lanjut Amalia, nilai ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru naik 2,95 persen. Sejumlah komoditas yang berkontribusi besar terhadap kenaikan ekspor sektor tersebut adalah lada hitam, pisang, kelapa, manggis, udang tangkap, dan mutiara budidaya. ”Bahkan, sepanjang Januari-September 2024, nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh paling tinggi, yakni 38,76 persen secara tahunan. Sementara ekspor sektor industri pengolahan dan pertambangan turun masing-masing 7,11 persen dan 9,03 persen,” ujarnya.

Menurut Amalia, penurunan ekspor nonmigas itu tidak terlepas dari pengaruh pelemahan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia. Pada September 2024, (PMII) manufaktur Kinerja tur China, Amerika Serikat, dan Jepang berada di zona kontraksi, yakni masing-masing 49,3, 47,3, dan 49,7. Meskipun demikian, BPS mencatat, neraca perdagangan nonmigas Indonesia pada September 2024 masih surplus 4,61 miliar dollar AS. Indonesia telah membukukan surplus neraca perdagangan nonmigas secara berturut-turut selama 53 bulan sejak Mei 2020. Neraca perdagangan nonmigas Indonesia pada Januari-September 2024 juga surplus 37,02 miliar dollar AS. Dalam Forum Pangan Dunia yang digelar Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma, Italia, 14 Oktober 2024 WTO menyeruan peran penting perdagangan di sektor pertanian  dan ketahanan pangan. (Yoga)

Orang yang paling memahami seluk-beluk pertanian adalah petani itu sendiri. Double combo. Mereka sudah terjepit dampak perubahan iklim, ditambah tersisihkan oleh proyek food estate. Proyek lumbung pangan nasional (food estate) terus menjadi sorotan publik. Lumbung pangan sudah terbukti gagal dari masa ke masa,tetapi pemerintah terus coba melanjutkannya. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya lumbung pangan, antara lain kurangnya perencanaan dan riset, hanya menguntungkan kroni, tak melibatkan masyarakat, dan yang terpenting menihilkan peran penting pelaku utama: petani. Tak heran, Hari Tani Nasional yang dirayakan setiap 24 September menjadi angin lalu di tengah silang pendapat lumbung pangan. Di akhir masa jabatannya, Presiden JokoWidodo (Jokowi) mengatakan, pemerintahan yang akan datang hendak fokus meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Pernyataan itu sudah jelas menjadi dasar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek lumbung pangan nasional. Sebagai ancang-ancang, Jokowi menugasi Kementerian Pertahanan menjadi leading sector dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui program food estate pada 9 Juli 2020. Jadilah food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek food estate tersebut digarap di sejumlah provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Selatan. Hampir empat tahun berjalan, proyek food estate di Kalimantan, Sumatera Utara, dan NTT dianggap gagal. Megaproyek pun diarahkan ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ada dua proyek lumbung pangan yang digarap di Merauke. Keduanya adalah cetak sawah yang diampu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan perkebunan tebu terpadu yan diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kedua megaproyek lumbung pangan itu digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektar. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektar lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunantebu terpadu, mulai dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sementara 1,18 juta hektar lahan lainnya digunakan untuk cetak sawah padi. Pemerintah mengklaim bahwa food estate akan mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian. Pelajaran dari kegagalan MIFEE Merauke sebenarnya pernah menjadi wilayah lumbung pangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dilaksanakan pada periode 2006-2011. Merauke digadang-gadang sebagai perkebunan komersial yang luas dan menjadi bagian dari visi Presiden Yudhoyono untuk feed Indonesia, feed the world. Sejalannya waktu, program MIFEE tidak berjalan dengan baik sehingga dihentikan. MIFEE gagal karena proyek ini dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat asli Papua, yang telah tinggal selama berabad-abad di sana. (Yoga)

Porsi anggaran lembaga peradilan belum dikunci secara definitif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga setiap tahun pembahasan anggaran sangat dinamis dan upaya bernegosiasi antarpintu kekuasaan lumrah terjadi karena relasi politik kelembagaan masih memungkinkan praktik tersebut. Selain sensitif, pembahasan anggaran dapat menjadi komoditas politik yang pragmatis karena menyangkut isi perut dan dompet aparatur peradilan yang seksi ”dipermainkan”. Pembahasan anggaran yang idealnya mengedepankan asas proporsionalitas dan transparansi justru lebih mengakomodasi kepentingan segelintir elite penguasa. Selain itu, pembahasan anggaran lintas kekuasaan bisa jadi instrumen tekanan (instrument of power pressure) untuk menunjukkan kekuasaan tiap-tiap lembaga, siapa paling berkuasa dan berpengaruh sehingga antarkekuasaan saling menyandera.

Tarik ulur kepentingan yang menyimpang dari tujuan semula. Sisi positifnya, pembahasan anggaran lintas kekuasaan jadi instrumen pengawasan antarlembaga sehingga tak terjadi sentralisasi kekuasaan. Karena itu, pembahasan isu terkait independensi anggaran lembaga peradilan menjadi strategis dan niscaya demi menatap masa depan peradilan yang profesional dan bermartabat. Regulasi anggaran peradilan Anggaran peradilan adalah rencana keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program peradilan. Anggaran peradilan biasanya disusun dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA). RKA berisi rencana pendapatan, belanja, pembiayaan, dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Lazimnya, penyusunan anggaran memperhatikan kebutuhan dan rencana yang hendak dicapai beberapa tahun ke depan.

Dalam Pasal 81A Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) disebutkan, anggaran MA dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan ketentuan ini, MA menyusun kegiatan dan anggaran tahunan, termasuk anggaran untuk penyelenggaraan tugas kepaniteraan. Kemandirian anggaran di sini adalah persentase anggaran MA serta badan peradilan di bawahnya yang ditetapkan secara definitif dalam UUD 1945 dan regulasi di bawahnya, dari total APBN yang ada. Berbicara independensi finansial, maka kita berbicara tentang sejarah penyatuatapan kekuasaan kehakiman dari bilik eksekutif ke dalam yudikatif. Penyatuatapan merupakan salah satu strategi konstitusional agar hakim ketika menjalankan tugas fungsi yudisial dan administrasinya terbebas dari berbagai intervensi dan konflik kepentingan sehingga ia benar-benar merdeka dari berbagai pengaruh kekuasaan lainnya. (Yoga)