;

Tarif PPh Korporasi Terus Menyusut

Ayu Dewi 21 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Lembaga pengawas global,Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mencatat adanya tren penurunan tarif pajak penghasilan korporasi di berbagai negara dalam kurun waktu hampir 2 (dua) dekade.Laporan terbaru OECD bertajuk Corporate Tax Statistics itu menyoroti tarif PPh Badan yang dikenakan berbagai negara kepada korporasi rata-rata sebesar 21,4% sepanjang 2018 atau menurun dibandingkan pada tahun 2000 yang sebesar 28,6%. Indonesia saat ini masih mengenakan tarif PPh Badan sebesar 25%. Sedangkan kalangan dunia usaha meminta tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa institusinya masih mengkaji opsi untuk menurunkan tarif PPh Badan dari tarif yang berlaku saat ini. Dia mengatakan, pihaknya masih mendengar berbagai masukan dari dunia usaha untuk mewujudkan rencana tersebut. Direktur Center for Indonesia Taxaxion Analysis Yustinus Prastowo menilai opsi untuk menurunkan tarif PPh Badan memang penting untuk meningkatkan daya tarik investasi. Di samping itu penurunan tarif PPh diyakini dapat meningkatkan basis pajak. Meski demikian, Yustinus mengatakan bahwa kebijakan tersbut perlu diterapkan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian.

Penyedia <em>Marketplace</em> Tak Jadi Wapu

Ayu Dewi 21 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Polemik terkait aturan baru tentang perlakuan pajak e-commerce terus bergulir. Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa marketplace tidak akan menjadi wajib pajak pungut (wapu) atas penjualan barang milik pedagang atau penyedia jasa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan bahwa secara spesifik dalam PMK 210/2018 itu memang ada kalimat yang menyatakan bahwa marketplace sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPN. Namun, menurutnya ketentuan itu diterapkan bagi marketplace untuk memungut PPN atas penjualan barang milik sendiri atau milik marketplace bukan milik pelapak.

BGR Logistic Jalin Kerjasama dengan Inka

Leo Putra 21 Jan 2019 Investor Daily
BUMN penyedia jasa logistik, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics) bersinergi dengan PT Industri Kereta Api (Inka) untuk jasa logisktik yang akan memiliki layanan terintegrasi mulai dari distribusi, pergudangan, freigh forwarding, collateral management service, hingga jasa logistik limbah. Perjanjian ini diyakini akan mampu dimanfaatkan Inka untuk memberikan door to door service pengiriman jasa logistik, pengiriman barang dalam bentuk kontainer dalam pola station to station serta jasa pengurusan impor dan bongkar muat di pelabuhan.

Sistem Pembayaran LinkAja Siap Meluncur

Budi Suyanto 21 Jan 2019 Kontan
Menteri BUMN memastikan layanan dompet digital LinkAja bakal dirilis dalam waktu dekat. LinkAja bertujuan memudahkan transaksi pembayaran dalam satu wadah. Seluruh dompet digital milik bank BUMN akan secara langsung berganti nama ketika platform ini diluncurkan. Saldo pengguna lama akan tetap. Begitu juga mekanisme isi ulang (top up) tetap sama. Operasional dan pengelolaan LinkAja nantinya akan dikendalikan PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya).

Kenaikan Tarif PPh 22 Impor Bakal Diperlonggar

Budi Suyanto 19 Jan 2019 Kontan
Kemkeu akan merelaksasi kenaikan tarif PPh Pasal 22 impor atas 1.147 barang konsumsi. Kebijakan ini diambil lantara kenaikan tarif sebelumnya memberatkan pengusaha yang memproduksi barang konsumsi untuk diekspor kembali. Ini menghambat daya saing Indonesia, khususnya pengusaha di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Rencananya relaksasi ini hanya berlaku untuk pengusaha yang mengimpor untuk tujuan diekspor kembali.

Penurunan Laju Ekonomi Bisa Berlanjut Hingga 2024

Budi Suyanto 18 Jan 2019 Kontan
Pemerintah hanya mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6% di RPJMN 2020-2024. Sulitnya mencapai pertumbuhan di atas 6% karena Indonesia menghadapi permasalahan struktural, seperti produktivitas industri, khususnya manufaktur dan tenaga kerja. Industri manufaktur harus memberi nilai tambah value-added untuk mendorong daya saing.
Bappenas menyiapkan RPJMN memfasilitasi reformasi struktural 2020-2024 untuk meningkatkan produktivitas industri dan SDM. Fokus pemerintah di sektor ketenagakerjaan ialah mencetak mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi (high skill) dan spesifik melalui sistem vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0.

Tak Paksa Selebgram Bayar Pajak

Budi Suyanto 18 Jan 2019 Kontan
Profesi sebagai social media influencer seperti selebgram, youtuber, vlogger dan lainnya terbukti menghasilkan pendapatan yang besar. Namun DJP tidak tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengejar target pajak dari influencer. DJP lebih mengedepankan sosialisasi dan konsultasi untuk menumbuhkan kesadaran pajak masyarakat, termasuk influencer.
Penghasilan selebgram memang dasyat. Seperti contoh, youtuber Ria Ricis alias Ria Yunita bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan dari Youtube. Dari profesi yang digeluti sejak 2015, Ria mampu beli rumah mewah di Kebagusan, Jakarta Selatan.

<em>E-Commerce</em> Dukung Toko Fisik

Ayu Dewi 18 Jan 2019 Republika
Perusahaan e-commerce tak sepakat dianggap sebagai biang keladi atas tutupnya toko-toko ritel di Indonesia. Corporate Communication Manager Bukalapak Evi Andarini mengatakan bahwa keberadaan niaga daring bisa memudahkan toko konvesional untuk memperluas akses pasar. Bukalapak saat ini telah menjalin kerjasama dengan banyak jenama resmi. Produk-produk dari perusahaan ritel ternama dijual di BukaMall. Bagi pemilik produk bisa mendapatkan banyak pembeli karena ada lebih dari 50 juta pengguna Bukalapak. Direktur Shopee Indonesia Christin Djuarto menambahkan bahwa tantangan bagi pelaku industri yaitu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Pengelola ritel belanja Sogo (PT Panen Lestari Internusa) meminta pemerintah dapat memberikan perlakuan adil terhadap gerai ritel konvensional dan niaga daring. Terkait perhitungan pajak, peritel besar dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 20% di setiap meter persegi lahan toko. Dengan kontribusi besar menyediakan lapangan kerja, peritel justru mendapat sedikit perlindungan. Managing Director Panen Lestari Internusa, Handaka Santosa juga berharap pemerintah merevisi batas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund.

Gesekan Kartu Debit Diproyeksi Tidak Sebanyak Tahun Lalu

Budi Suyanto 18 Jan 2019 Kontan
Meski persaingan sistem pembayaran makin sengit, bankir masih optimistis transaksi menggunakan kartu debit masih bertumbuh pada tahun ini. Kondisi ekonomi dan maraknya pembayaran via digital menekan transaksi debit di mesin EDC. Meskipun demikian, data transaksi berbagai bank meunjukkan pertumbuhan transaksi debit, terutama untuk transaksi e-commerce.

Pasar Ekonomi DIgital, Aplikasi Semakin Seksi

B. Wiyono 18 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Penetrasi ponsel pintar yang semakin luas membuat penduduk Indonesia semakin rajin mengunduh aplikasi digital. Perubahan gaya hidup ini mendorong kelahiran bisnis berbasis aplikasi di Tanah Air dan menciptakan perusahaan-perusahaan digital bervaluasi miliaran dolar yang biasa disebut unicorn. Dua aplikasi asli milik dua perusahaan teknologi dengan valuasi paling tinggi di Tanah Air yakni Gojek dan Tokopedia berhasil menembus 10 besar aplikasi, dengan jumlah pengguna bulanan paling tinggi. Saat ini, perkembangan bisnis berbasis aplikasi di Indonesia sangat pesat, ditandai dengan kelahiran empat perusahaan teknologi bervaluasi di atas US$1 miliar yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.

Pilihan Editor