Tak memaksakan diri, Pemerintah Malaysia membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$ 20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co Ltd (CCCC). Alasannya, proyek tersebut sangat mahal.
Selain proyek kereta, pemerintah Malaysia juga membatalkan proyek lain yang didukung China, yaitu pipa gas alam di negara bagian Sabah. Sejak berkuasa Mei lalu, Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan ulang kesepakatan infrastruktur yang tidak adil dengan China.

oleh: Meidiawan Cesarian Syah (pegawai DJP)

Peresmian tujuah ruas tol TransJawa disambut gembira sekaligus pertanyaan miring. Pertama, jalan tol identik dengan orang berduit. Kedua, imbas bagi usaha kecil. Ketiga, keraguan tentang kemampuan Tol TransJawa mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah bisa membuat biaya jalan tol yang lebih tinggi untuk kendaraan golongan I dan II, lalu mengalokasikan kenaikannya untuk membayar subsidi moda kereta api. Hal ini akan mendorong pengemudi mobil pribadi berpindah ke sarana transportasi massal, yaitu bus dan kereta api. Selain itu, pelaku usaha juga akan terdorong memanfaatkan moda kereta api dalam pengiriman barang. Sehingga, biaya logistik akan lebih kecil dan harga barang kian terjangkau.
Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan BUMN untuk menawarkan warga sekita jalan tol memiliki kios di jalur tol. Hal ini lebih memberdayakan masyarakat dibandingkan dengan kesempatan kepada waralaba.
Pemerintah juga perlu mengimbangi keberadaan tol dengan aturan yang mengurangi biaya eksternalitas, misalnya tarif tol sesuai emisi karbon kendaraan.

Ombudsman menilai ada maladministrasi dalam proses lelang dua blok tambang, yaitu Blok Bahodopi Utara di Sulawesi Tengah dan Blok Matarape di Sulawesi Tenggara. Dirjen Minerba Kementerian ESDM menyatakan pihaknya masih melakukan evaluasi untuk menanggapi laporan Ombudsman RI.

Isu impor bahan pangan kembali mencuat. Adalah Faisal Basri yang mengungkap fakta, bahwa Indonesia saat ini menjadi importir gula mentah (raw sugar) terbesar di dunia. Pernyataan ini berangkat dari data Statista, portal statistik yang berbasis di Hamburg, Jerman. Indonesia menyalip China dan AS di posisi kedua dan ketiga.
Data tersebut sejalan dengan data BPS. BPS mencatat impor gula mentah dalam lima tahun terakhir terus menanjak. Dari hanya 2,96 juta ton pada 2014 menjadi 5,03 juta ton pada 2018. Untuk 2019, pemerintah baru mematok kuota impor 2,8 juta ton.
Sementara itu, produksi dalam negeri pada 2018 mulai meningkat menjadi 2,17 juta ton atau naik tipis 2,5% dari tahun 2017. Tapi, angka ini masih di bawah target Kementerian Pertanian 2,2 juta ton.

Adanya kasus penipuan oleh travel agent umroh beberapa waktu lalu, membuat masyarakat khawatir tertipu agen perjalanan umroh bodong. Peluang inilah yang diambil pebisnis untuk membuat aplikasi bagi calon jamaah umroh. Proses bisnisnya seperti pemesanan tiket kereta atau pesawat lewat gawai. Seperti perjalanan liburan lainnya, biayanya bisa dicicil.
Salah satu aplikasi dimaksud adalah pergiumroh.com (PT Upaya Global Optima). Setelah membuka akun, calon jamaah bisa memilih paket umroh karena terhubung dengan berbagai penawaran dari agen umroh. Ada berbagai informasi yang dijelaskan bagi calon jemaah, seperti fasilitas apa saja yang didapat, akomodasi dan rincian perjalanan. Informasi mengenai jarak hotel ke Masjidil Haram juga tersedia. Semua biaya dijelaskan secara transparan. Aplikasi sejenis, Ihram, berani menjamin lantaran mitra travel umroh telah memiliki izin penyelenggaraan umroh yang dikeluarkan oleh kementerian agama (PPIU).

Konsumsi LPG tabung 3 kg bersubsidi terus melonjak. Pada 2014 pemakaian LPG 3 kg mencapai 4,99 juta ton, naik menjadi 6,29 juta ton pada 2017, naik lagi menjadi 6,50 juta ton pada 2018. Dan d tahun 2019, pemerintah menambah kuota menjadi 6,97 juta ton.
Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk mengendalikannya. Pertama, Kementerian ESDM mendorong penggunaan kompor listrik. Hanya saja, konsumsi daya kompor listrik cukup besar, 1.000 watt. Kedua, mengupayakan penyaluran LPG tabung 3 kg lebih tepat sasaran, distribusi dilakukan secara tertutup. Maksudnya hanya masyarakat miskin yang benar-benar boleh menggunakannya. Skema yang sedang dikaji ialah dengan menggunakan kartu atau barcode.

Tren penurunan tarif PPh badan dan usaha di tingkat global menjadi perhatian pemerintah. Namun, penurunan tarif PPh badan di Indonesia butuh proses panjang. Dirjen Pajak mengatakan pihaknya sedang mengkaji perhitungan dan dampaknya. Namun, kajian ini belum menentukan berapa besaran penurunan tarif. Kajian masih sebatas untuk melihat apakah pemerintah perlu atau tidak mengikuti tren penurunan tarif.
Saat ini, pemerintah sedang fokus pada revisi UU KUP, sebelum membahas revisi UU PPh. Pemerintah perlu berhati-hati mengubah kebijakan PPh badan karena kontribusinya sangat besar terhadap penerimaan negara. Menurut penelitian OECD, meskipun tren tarif mengalami penurunan, penerimaan pajak negara-negara dunia justru meningkat.
Direktur CITA menilai isu kompetisi tarif dengan negara-negara tetangga maupun negara lain tak relevan untuk dijadikan alasan menurunkan tarif PPh Badan. Sebab, penurunan tarif hanya mungkin dilakukan jika basis pajak dan kepatuhan meningkat.

Pemerintah menjanjikan insentif perpajakan untuk mendorong pertumbuhan industri properti. Janji yang diberikan adalah pengenaan ambang batas pengenaan PPnBM untuk properti mewah menjadi Rp 30 miliar dari sebelumnya Rp 20 miliar. Selain itu, ada pemangkasan PPh Pasal 22 atas pembelian properti dari 5% menjadi 1%.
Pemberian insentif akan mendorong masyarakat membeli properti mewah dengan nilai Rp 5 miliar. Selama ini banyak orang enggan membeli hunian dengan nilai RP 5 miliar karena tidak mau terkena PPh tambahan 5%. Alhasil banyak yang mengecilkan luas dan lain-lain. Secara terpisah, Kepala SubBidang Primer BKF memastikan lahirnya insentif pajak untuk sektor properti.

Wacana pengenaan cukai minuman berkarbonasi sangat menarik. Konsumsi minuman berkarbonasi mencapai 3,75 kiloliter setiap tahuan. Jika pemerintah mengenakan cukai Rp 3.000 per liter saja, sekurangnya Rp 11,24 triliun masuk pendapatan negara.
Cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Minuman berkarbonasi memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan penelitian, minuman soda lebih banyak mengandung bahaya bagi kesehatan, seperti kalori tinggi tanpa nutrisi, kelebihan gula, osteoporosis, hingga mengandung zat aditif, serta menimbulkan kecanduan. Oleh karena itu, pengenaan cukai atas minuman berkarbonasi cukup realistis diberlakukan. oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF

Perbankan menyiapkan capital expenditure cukup besar untuk mengembangkan teknologi informasi (TI). BRI menganggarkan capex sebesar Rp 3,7 triliun. Sementara BNI menyiapkan capex sebesar Rp 1,6 triliun, sekitar Rp 1 triliun diantaranya akan dipakai untuk belanja TI. BTN menganggarkan sekitar Rp 500 miliar tahun ini.