Pariwisata Bali, Alipay Garap Pasar Turis China
B. Wiyono
29 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Bali tidak hanya menarik bagi wisatawan, sejumlah perusahaan teknologi pun menjadikan pulau ini pasar potensial. Setelah WeChat dipastikan berinvestasi di Bali tahun ini, kini giliran Alibaba Group mengutarakan niat yang sama. Jika sebelumnya 80% wisatawan China menggunakan biro perjalanan wisata dan group, dalam 3 tahun belakangan sudah banyak terjadi perubahan. Saat ini, jumlah wisatawan mandiri dari China meningkat 50%, sehingga kebutuhan akan aplikasi pemandu dinilai penting. Alibaba yang memiliki salah satu produk unggulan berupa sistem pembayaran nontunai melalui mobile payment dinilai akan membantu wisatawan China selama berlibur di Bali. Namun, Alibaba tidak serta merta ingin membantu wisatawan China dengan membuat aplikasi panduan wisata selama di Bali, melainkan menginginkan sistem mobile payment tersebut diterapkan beriringan dengan aplikasi tersebut.
Sedangkan saat ini, menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali IB Agung Parta, WeChat yang santer terdengar di Bali pada tahun 2018 bukan sistem pembayaran yang akan diterapkan, melainkan hanya aplikasi chating. Pihaknya belum berniat untuk memanfaatkan WeChat Pay karena belum memiliki regulasi yang jelas. Hanya aplikasi chating milik WeChat yang akan dimanfaatkan untuk memamerkan destinasi milik Bali.
Jika ditelusuri lebih jauh, platform pembayaran asal China tersebut (WeChat) telah lama beroperasi di Bali. Berdasarkan survei Bank Indonesia Perwakilan Bali, paling tidak ada 2.000 merchant yang menawarkan platform tersebut dengan didominasi WeChat Pay. Sistem pembayaran tersebut hadir di destinasi populer Bali, seperti Ubud, Kuta, dan Nusa Dua. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Causa Iman Karana mengatakan, walaupun telah beroperasi lama, platform pembayaran asal China tersebut masih dalam tahap uji coba.
Sedangkan saat ini, menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali IB Agung Parta, WeChat yang santer terdengar di Bali pada tahun 2018 bukan sistem pembayaran yang akan diterapkan, melainkan hanya aplikasi chating. Pihaknya belum berniat untuk memanfaatkan WeChat Pay karena belum memiliki regulasi yang jelas. Hanya aplikasi chating milik WeChat yang akan dimanfaatkan untuk memamerkan destinasi milik Bali.
Jika ditelusuri lebih jauh, platform pembayaran asal China tersebut (WeChat) telah lama beroperasi di Bali. Berdasarkan survei Bank Indonesia Perwakilan Bali, paling tidak ada 2.000 merchant yang menawarkan platform tersebut dengan didominasi WeChat Pay. Sistem pembayaran tersebut hadir di destinasi populer Bali, seperti Ubud, Kuta, dan Nusa Dua. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Causa Iman Karana mengatakan, walaupun telah beroperasi lama, platform pembayaran asal China tersebut masih dalam tahap uji coba.
Rencana Investasi Coca Cola, Bisnis Pengolahan Kopi Makin Seksi
B. Wiyono
29 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Industri pengolahan kopi dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal itu mendorong salah satu produsen minuman dunia Coc-Cola COmpany untuk menjajaki ekspansi di segmen ini. Hingga saat ini, Coca-Cola Amatil Indonesia telah menyerap tenaga kerja lebih dari 11.000 orang dengan nilai investasi selama 5 tahun 92012-2017) mencapai US$445 juta. Perusahaan ini juga berencana meningkatkan investasinya hingga US$300 juta sampai dengan 2020. Menurut Moelyono Soesilo, Ketua Departemen Specialty & Industry BPP Asoiasi Eksportor dan Industri Kopi Indonesia, dalam 4 tahun terakhir perkembangan kafe, kedai kopi, dan restoran masih kuat. Serapan pasar domestik untuk biji kopi lebih besar dibandingkan dengan pasar ekspor. Sepanjang 2018, dari produksi 600.000 ton, sebesar 360.000 ton diserap oleh pasar lokal.
Produksi Perikanan Tangkap akan Naik 16%
Ayu Dewi
29 Jan 2019 Investor Daily
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan tangkap tahun ini mencapai 8,40 juta ton atau naik 16,67% dari realisasi 2018 sebanyak 7,20 juta ton. Untuk memenuhi target tersebut, upaya yang dilakukan KPP diantaranya dengan mengharuskan para pelaku usaha atau pemilik kapal memperbaiki laporan kegiatan usaha atau kegiatan penangkapan (LKU/LKP) sehingga seluruh produksi perikanan tangkap nasional tercatat dengan baik oleh pemerintah.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, pembenahan data terus dilakukan mulai dari pelaksanaan e-log book penangkapan ikan, pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan (observer on board),hingga pembenahan data statistik yang dilakukan melalui program one data Pusdatin KKP. Contohnya : peningkatan pencatatan produksi secara elektronik yang menjamin kecepatan, ketepatan dan keakuratan data.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, pembenahan data terus dilakukan mulai dari pelaksanaan e-log book penangkapan ikan, pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan (observer on board),hingga pembenahan data statistik yang dilakukan melalui program one data Pusdatin KKP. Contohnya : peningkatan pencatatan produksi secara elektronik yang menjamin kecepatan, ketepatan dan keakuratan data.
Go-Jek Raih Pendanaan US$ 920 Juta
Leo Putra
28 Jan 2019 Investor Daily
Go-jek, berhasil mengumpulkan pendanaan dari investor eksisting termasuk Google, Tencent, dan JD.com senilai US$ 920 Juta, atau sekitar Rp 12,73 triliun. Kesepakatan itu kemungkinan akan diumumkan pekan ini sehingga Go-Jek akan mempunyai valuasi nilai perusahaan sekitar US$ 9,5 miliar ke depan.
Grup Telkom Dirikan Perusahaan Fintech Baru
Leo Putra
28 Jan 2019 Investor Daily
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), mendirikan peruahaan finansial keuangan (Fintech) bernama PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Finarya sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 21 Januari 2019. Telkomsel mendirikan finarya sebagai bentuk strategi untuk mengembangkan ekosistem bisnis Fintech yang sudah ada di perusahaan.
Blue Bird Bentuk Perusahaan Lelang
Leo Putra
28 Jan 2019 Investor Daily
PT Blue Bird Tbk membentuk usaha patungan (joint venture) yang bergerak di bidang lelang. Perusahaan tersebut dibentuk bersama dengan Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd dan PT Takari Kokoh Sejahtera. Perusahaan patungan tersebut bernama PT Balai Lelang Caready. Perusahaan ini telah dibentuk sejak 24 Januari 2019. Blue Bird memiliki 51% saham dengan nilai nominal Rp 11,73 miliar, 39% milik Mitsubishi UFJ senilai nominal Rp 8,97 miliar, dan 10% milik Takari senilai nominal Rp 2,3 miliar.
Tarif Pajak atas Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor Tetap
Budi Suyanto
28 Jan 2019 Kontan
Kemkeu akan segera merevisi aturan main soal insentif PPh atas bunga deposito yang jadi tempat penyimpanan DHE. Tapi, perubahan peraturan itu tidak menurunkan tarif pajak. Kepala BKF mengungkapkan revisi PMK 26/2016 hanya berupa pelonggaran kebijakan insentif bagi eksportir yang memperpanjang jangka waktu penempatan DHE di perbankan dalam negeri, dan yang memindahkannya ke deposito bank lain di Indonesia.
Sementara itu, BI juga akan mengeluarkan aturan pelaksanaan terkait pemulangan DHE SDA ke dalam sistem keuangan dalam negeri.
Sementara itu, BI juga akan mengeluarkan aturan pelaksanaan terkait pemulangan DHE SDA ke dalam sistem keuangan dalam negeri.
Eksportir Membutuhkan Akses Pasar
Budi Suyanto
28 Jan 2019 Kontan
Pemerintah berencana memacu ekspor lewat kebijakan penyederhanaan prosedur. Salah satunya dengan mengurangi jenis komoditas wajib Laporan Surveyor (LS). Pemerintah juga akan mengurangi jenis komoditas larangan terbatas (lartas) ekspor.
Ketua Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia (GPEI) berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mempermudah eksportir, tapi kebijakan tersebut tidak berlanjut. Seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor. Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasisnekspor.
Ketua Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia (GPEI) berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mempermudah eksportir, tapi kebijakan tersebut tidak berlanjut. Seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor. Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasisnekspor.
Reformasi Perpajakan Dongkrak Kualitas Pelayanan Pajak
Budi Suyanto
28 Jan 2019 Kontan
Meskipun gagal mencapai target, kualitas kinerja DJP sepanjang tahun lalu meningkat. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKLP) oleh surveyor Universitas Gadjah Mada menunjukkan kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan Ditjen Pajak meningkat. Aspek layanan yang jadi objek survei meliputi kemudahan akses informasi, informasi layanan, kesesuaian prosedur, sikap pegawai, kemampuan pegawai, akses layanan, dan lainnya, mendapat indeks kepuasan di atas 4 dari skala 5.
Untuk meningkatkan layanan, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan layanan jemput bola khususnya NPWP dengan mobile tax unit dan mal pelayanan publik. Lalu peningkatan pelayanan mandiri di KPP, serta memperbanyak Pojok Pajak. Selain itu, DJP tengah menyiapkan Taxpayer Account (TPA), sehingga wajib pajak bisa mengakses dan memantau data-datanya terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya, termasuk memantau proses permohonan. Sementara itu, Direktur CITA menganggap proses keberatan perlu diperbaiki, karena hanya formalitas, keputusan yang diambil kurang adil.
Untuk meningkatkan layanan, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan layanan jemput bola khususnya NPWP dengan mobile tax unit dan mal pelayanan publik. Lalu peningkatan pelayanan mandiri di KPP, serta memperbanyak Pojok Pajak. Selain itu, DJP tengah menyiapkan Taxpayer Account (TPA), sehingga wajib pajak bisa mengakses dan memantau data-datanya terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya, termasuk memantau proses permohonan. Sementara itu, Direktur CITA menganggap proses keberatan perlu diperbaiki, karena hanya formalitas, keputusan yang diambil kurang adil.
Ekonomi AS Kehilangan US$ 6 Miliar
Budi Suyanto
28 Jan 2019 Kontan
Setelah 35 hari, pemerintah Amerika Serikat resmi mengakhiri government shutdown pada Jumat (25/1) lalu. Pemerintah akan kembali beroperasi dan membayarkan kompensasi kepada pekerja yang gajinya belum dibayarkan. Akibat shutdown, ekonomi AS kehilangan US$ 6 miliar. Angka tersebut adalah biaya hilangnya produktivitas akibat cuti pekerja.
Government shutdown berakhir setelah Presiden Trump menandatangani anggaran sementara yang disahkan kongres. Anggaran sementara itu tidak mencantumkan anggaran US$5,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun untuk pembangunan dinding perbatasan.
Government shutdown berakhir setelah Presiden Trump menandatangani anggaran sementara yang disahkan kongres. Anggaran sementara itu tidak mencantumkan anggaran US$5,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun untuk pembangunan dinding perbatasan.








