Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun ini menargetkan dana kelolaan sebesar Rp 121 triliun. Rinciannya, 50% untuk disimpan di perbankan syariah, 30% di surat berharga syariah negara (SBSN) dan 20% untuk investasi langsung serta investasi lainnya. Rencananya Rp 18,15 triliun akan dialokasikan untuk investasi langsung di Arab Saudi. Adapun sektor yang akan diinvetasikan seputar kebutuhan jamaah haji seperti katering, hotel, dan penerbangan.
Pengamat mengingatkan agar investasi hotel mempertimbangkan jarak hotel atau pemondokan tempat penginapan jemaah haji. Selain itu, BPKH juga harus menghitung dengan tepat return on investment (ROI) yang dihasilkan dari investasi langsung tersebut.

Pemerintah menyiapkan aturan turunan PP No.1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mengatur insentif atas penempatan DHE SDA di dalam perbankan Tanah Air. Dalam aturan tersebut, devisa ekspor yang ditempatkan dalam bentuk deposito berdenominasi dolar AS di bank dalam negeri memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak tersebut merujuk pada periode penempatan devisa di dalam deposito. Semakin lama periode penempatan dana, semakin rendah tarif pajak penghasilan yang dikenakan terhadap bunga deposito devisa hasil ekspor tersebut. Adapun daftar komoditas ekspor yang devisanya wajib dibawa pulang ke dalam negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengungkapkan bahwa penetapan daftar komoditas tersebut akan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan yang segera diterbitkan. Aturan penempatan DHE tersebut mengatur penempatan dana melalui rekening khusus bank devisa dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Prospek penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diproyeksikan ikut tertekan seiring dengan meningkatnya risiko perekonomian baik dari domestik maupun global. Kondisi ini diperburuk dengan gap yang masih cukup lebar dalam pemungutan PPN. Dengan proyeksi PDB 2018 sebesar Rp14.735,8 triliun dan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp538,2 triliun, value added tax (VAT) ratio 2018 hanya 3,6% dari PDB. Angka 3,6% dari PDB bukan angka yang ideal. Apalagi umumnya rata-rata VAT ratio di berbagai negara berada pada kisaran 4%-6% dari PDB. Meski demikian, angka yang dihasilkan dari VAT ratio bukan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk menghitung efektivitas pemungutan PPN. Dalam beberapa aspek, efektivitas pemungutan PPN juga bisa dihitung dengan indikator lainnya, misalnya VAT efficency ratio atau VAT gross collection ratio.
Banyak kalangan menilai, belum optimalnya pemungutan pemungutan PPN disebabkan oleh berbagai macam. Pertama, kebijakan tax exemption terhadap sejumlah komoditas. Meski skema pembebasan PPN ini tercantum dalam Undang-Undang PPN, tetapi kebijakan ini mau tak mau ikut menggerus efektivitas pemungutan PPN. Kedua, besarnya porsi under-ground economy dalam PDB Indonesia.

Kementerian Perindustrian mengklaim bahwa terdapat beberapa investor China yang bakal menanamkan modal senilai Rp10 triliun di sektor industri tekstil pada tahun ini. Menteri Perindustrian, menuturkan bahwa beberapa perusahaan asal Negeri Panda ingin memindahkan basis produksinya ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi yang dikenakan Amerika Serikat, terutama yang bergerak di industri tekstil dan alas kaki. Investasi ini mengarah kepada pengembangan sektor menengah atau midstream, seperti bidang pemintalan, penenunan, pencelupan, dan pencetakan.
Senada, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menuturkan, saat ini terdapat perusahaan tekstil ketiga terbesar di China yang sedang mematangkan rencana investasi di sektor kain dan pencelupan di Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan produsen kain dengan kualitas tinggi, terutama untuk kemeja merek-merek premium, seperti Hugo Boss. Industri alas kaki nasional juga dilirik investor asing. Setelah komitmen penanaman modal dari dua perusahaan asal Korea Selatan beberapa waktu lalu, produsen asal China juga menambah investasinya di sektor ini.

Eksportir SDA wajib membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri resmi seiring berlakunya PP Nomor 1/2019 tanggal 10 Jaanuari 2019. Tak hanya wajib membawa pulang duit hasil ekspor, aturan ini juga disertai sanksi bagi eksportir yang melanggar kewajiban tersebut. Sanksi berupa denda administratif, tidak boleh melakukan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.
Sanksi diberikan kepada pelanggar dengan tiga kriteria. Pertama, para eksportir tidak membawa pulang DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kedua, eksportir menggunakan DHE SDA di luar ketentuan yang diperbolehkan. Ketiga, eksportir tidak membuat maupun memindahkan escrow account dari luar negeri ke dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan insentif PPh final atas bunga deposito DHE. Insentif ini akan diberikan melalui revisi PMK Nomor 26/2016. DHE SDA harus dibawa pulang pada bulan ketiga setelah keluarnya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Aturan ini diprotes Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) disebabkan beberapa perusahaan sudah terikat perjanjian dengan pembeli untuk menempatkan dana di bank yang sudah disepakati bersama.

Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia tetap masuk dalam radar para investor global. Kabar terakhir, produsen ban asal Perancis, Michelin, mengakuisisi 80% saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA). Michelin juga membeli 20% saham PT Penta Artha Impressi.
Sebelum Michelin, investor besar lainnya juga masuk Indonesia, yakni Pegatron Corporation. Wakil Kadin Bidang Hubungan Internasional menyatakan secara umum Indonesia masih menarik di mata pemodal asing. Hanya saja, perlu diantisipasi agar efek global tak berpengaruh ke investasi yang masuk Indonesia.

Kemkeu mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 423,05 triliun dibandingkan posisi 2017. Penambahan utang terbesar dari penerbitan surat berharga negara (SBN).
Menkeu menilai utang pemerintah dalam kondisi sehat. Rasio utang terhadap PDB tahun 2018 sebesar 29,98%. Tahun ini pemerintah berupaya mengurangi pembiayaan dari utang , terutama ketergantungan terhadap utang valas melalui SBN. Pemerintah akan mengutamakan penerbitan SBN rupiah, terutama SBN ritel.
Berdasarkan catatan Kemkeu, utang yang akan jatuh tempo 2019 sekitar Rp 355 triliun. Sebagian besar utang dari SBN. Sementara untuk utang luar negeri, US$ 45 miliar milik swasta, pemerintah US$8,5 miliar dan BI US$ 250 juta.

Kemkeu mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 423,05 triliun dibandingkan posisi 2017. Penambahan utang terbesar dari penerbitan surat berharga negara (SBN).
Menkeu menilai utang pemerintah dalam kondisi sehat. Rasio utang terhadap PDB tahun 2018 sebesar 29,98%. Tahun ini pemerintah berupaya mengurangi pembiayaan dari utang , terutama ketergantungan terhadap utang valas melalui SBN. Pemerintah akan mengutamakan penerbitan SBN rupiah, terutama SBN ritel.
Berdasarkan catatan Kemkeu, utang yang akan jatuh tempo 2019 sekitar Rp 355 triliun. Sebagian besar utang dari SBN. Sementara untuk utang luar negeri, US$ 45 miliar milik swasta, pemerintah US$8,5 miliar dan BI US$ 250 juta.

IMF memprediksi laju perekonomian global tertekan dari proyeksi awal 3,7% menjadi 3,5%. Kinerja industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan diprediksi juga akan melambat. Pemerintah perlu mewaspadai tren penurunan harga komoditas. Penerimaan pajak dipastikan ikut mengalami penurunan karena lemahnya harga komoditas, terutama sawit dan karet. Meskipun demikian, Direktur Jenderal Pajak tidak khawatir penerimaan pajak akan turun. Bahkan, Dirjen Pajak tidak menyiapkan strategi khusus sebagai langkah antisipasi.

Pemangkasan target pertumbuhan ekonomi oleh IMF memang menimbulkan kekhawatiran. Namun ekonomi global tahun ini tidak akan sampai jatuh dalam resesi ekonomi. Hal ini diungkapkan sejumlah investor, bankir, dan mantan pembuat kebijakan yang menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Hal ini didasarkan bahwa indikator fundamental ekonomi seperti data pekerjaan, upah, dan pembelian rumah yang masih bagus.
Memang kekhawatiran utama saat ini adalah perlambatan ekonomi China terendah sejak 1990. Ini karena China berusaha mengurangi ketergantungan pada investasi dan utang sambil mengisolasi dampak permintaan yang terancam perand dagang.