PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), mendirikan peruahaan finansial keuangan (Fintech) bernama PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Finarya sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 21 Januari 2019. Telkomsel mendirikan finarya sebagai bentuk strategi untuk mengembangkan ekosistem bisnis Fintech yang sudah ada di perusahaan.

PT Blue Bird Tbk membentuk usaha patungan (joint venture) yang bergerak di bidang lelang. Perusahaan tersebut dibentuk bersama dengan Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd dan PT Takari Kokoh Sejahtera. Perusahaan patungan tersebut bernama PT Balai Lelang Caready. Perusahaan ini telah dibentuk sejak 24 Januari 2019. Blue Bird memiliki 51% saham dengan nilai nominal Rp 11,73 miliar, 39% milik Mitsubishi UFJ senilai nominal Rp 8,97 miliar, dan 10% milik Takari senilai nominal Rp 2,3 miliar.

Kemkeu akan segera merevisi aturan main soal insentif PPh atas bunga deposito yang jadi tempat penyimpanan DHE. Tapi, perubahan peraturan itu tidak menurunkan tarif pajak. Kepala BKF mengungkapkan revisi PMK 26/2016 hanya berupa pelonggaran kebijakan insentif bagi eksportir yang memperpanjang jangka waktu penempatan DHE di perbankan dalam negeri, dan yang memindahkannya ke deposito bank lain di Indonesia.
Sementara itu, BI juga akan mengeluarkan aturan pelaksanaan terkait pemulangan DHE SDA ke dalam sistem keuangan dalam negeri.

Pemerintah berencana memacu ekspor lewat kebijakan penyederhanaan prosedur. Salah satunya dengan mengurangi jenis komoditas wajib Laporan Surveyor (LS). Pemerintah juga akan mengurangi jenis komoditas larangan terbatas (lartas) ekspor.
Ketua Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia (GPEI) berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mempermudah eksportir, tapi kebijakan tersebut tidak berlanjut. Seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor. Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasisnekspor.

Meskipun gagal mencapai target, kualitas kinerja DJP sepanjang tahun lalu meningkat. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKLP) oleh surveyor Universitas Gadjah Mada menunjukkan kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan Ditjen Pajak meningkat. Aspek layanan yang jadi objek survei meliputi kemudahan akses informasi, informasi layanan, kesesuaian prosedur, sikap pegawai, kemampuan pegawai, akses layanan, dan lainnya, mendapat indeks kepuasan di atas 4 dari skala 5.
Untuk meningkatkan layanan, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan layanan jemput bola khususnya NPWP dengan mobile tax unit dan mal pelayanan publik. Lalu peningkatan pelayanan mandiri di KPP, serta memperbanyak Pojok Pajak. Selain itu, DJP tengah menyiapkan Taxpayer Account (TPA), sehingga wajib pajak bisa mengakses dan memantau data-datanya terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya, termasuk memantau proses permohonan. Sementara itu, Direktur CITA menganggap proses keberatan perlu diperbaiki, karena hanya formalitas, keputusan yang diambil kurang adil.

Setelah 35 hari, pemerintah Amerika Serikat resmi mengakhiri government shutdown pada Jumat (25/1) lalu. Pemerintah akan kembali beroperasi dan membayarkan kompensasi kepada pekerja yang gajinya belum dibayarkan. Akibat shutdown, ekonomi AS kehilangan US$ 6 miliar. Angka tersebut adalah biaya hilangnya produktivitas akibat cuti pekerja.
Government shutdown berakhir setelah Presiden Trump menandatangani anggaran sementara yang disahkan kongres. Anggaran sementara itu tidak mencantumkan anggaran US$5,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun untuk pembangunan dinding perbatasan.

Tak memaksakan diri, Pemerintah Malaysia membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$ 20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co Ltd (CCCC). Alasannya, proyek tersebut sangat mahal.
Selain proyek kereta, pemerintah Malaysia juga membatalkan proyek lain yang didukung China, yaitu pipa gas alam di negara bagian Sabah. Sejak berkuasa Mei lalu, Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan ulang kesepakatan infrastruktur yang tidak adil dengan China.

oleh: Meidiawan Cesarian Syah (pegawai DJP)

Peresmian tujuah ruas tol TransJawa disambut gembira sekaligus pertanyaan miring. Pertama, jalan tol identik dengan orang berduit. Kedua, imbas bagi usaha kecil. Ketiga, keraguan tentang kemampuan Tol TransJawa mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah bisa membuat biaya jalan tol yang lebih tinggi untuk kendaraan golongan I dan II, lalu mengalokasikan kenaikannya untuk membayar subsidi moda kereta api. Hal ini akan mendorong pengemudi mobil pribadi berpindah ke sarana transportasi massal, yaitu bus dan kereta api. Selain itu, pelaku usaha juga akan terdorong memanfaatkan moda kereta api dalam pengiriman barang. Sehingga, biaya logistik akan lebih kecil dan harga barang kian terjangkau.
Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan BUMN untuk menawarkan warga sekita jalan tol memiliki kios di jalur tol. Hal ini lebih memberdayakan masyarakat dibandingkan dengan kesempatan kepada waralaba.
Pemerintah juga perlu mengimbangi keberadaan tol dengan aturan yang mengurangi biaya eksternalitas, misalnya tarif tol sesuai emisi karbon kendaraan.

Ombudsman menilai ada maladministrasi dalam proses lelang dua blok tambang, yaitu Blok Bahodopi Utara di Sulawesi Tengah dan Blok Matarape di Sulawesi Tenggara. Dirjen Minerba Kementerian ESDM menyatakan pihaknya masih melakukan evaluasi untuk menanggapi laporan Ombudsman RI.

Isu impor bahan pangan kembali mencuat. Adalah Faisal Basri yang mengungkap fakta, bahwa Indonesia saat ini menjadi importir gula mentah (raw sugar) terbesar di dunia. Pernyataan ini berangkat dari data Statista, portal statistik yang berbasis di Hamburg, Jerman. Indonesia menyalip China dan AS di posisi kedua dan ketiga.
Data tersebut sejalan dengan data BPS. BPS mencatat impor gula mentah dalam lima tahun terakhir terus menanjak. Dari hanya 2,96 juta ton pada 2014 menjadi 5,03 juta ton pada 2018. Untuk 2019, pemerintah baru mematok kuota impor 2,8 juta ton.
Sementara itu, produksi dalam negeri pada 2018 mulai meningkat menjadi 2,17 juta ton atau naik tipis 2,5% dari tahun 2017. Tapi, angka ini masih di bawah target Kementerian Pertanian 2,2 juta ton.