Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada empat sektor digital yang berkembang pesat di Indonesia yakni financial technology (fintech); e-commerce; on-demand services; dan, Internet of Things (IoT). Perkembangan keempatnya diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2020. "Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia hingga saat ini. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar pada 2020," ujarnya dalam acara GovPay GovNext di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (22/1). Proyeksi itu pun baru mengukur potensi dari e-commerce. Data Asosiasi E- Commerce Indonesia (idEA) menyebutkan, potensi transaksi di Indonesia terus meningkat dari US$ 8 miliar di 2013 menjadi US$ 20 miliar pada 2016, dan diproyeksi mencapai US$ 130 miliar atau sekitar Rp 1.700 triliun pada 2020. Menurut laporan Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia diprediksi akan tumbuh tiga kali lipat menjadi US$ 240 miliar pada 2025. "Ini potensi yang luar biasa untuk meningkatkan taraf hidup sekitar 30 juta penduduk Indonesia di bidang e-commerce," ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan adanya kartel kenaikan harga tiket pesawat dan jasa kargo udara. Penelitian ini merupakan inisiatif KPPU setelah mendengar indikasi informasi yang beredar di masyarakat. Sorotan terutama ke maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, dan Citilink. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan, Kemenhub sudah memeriksa keadaan sebenarnya terkait pelayanan penumpang, termasuk soal harga tiket. Selain itu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Inaca) juga telah menurunkan harga tiket pesawat dengan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Polana menuturkan, sampai saat ini belum ada aturan yang dilanggar oleh maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat (masih sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 14 Tahun 2016).

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menilai tersendatnya rencana pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap komponen pembuatan kapal dapat menghambat pertumbuhan industri galangan kapal. Menurut Eddy Kurniawan, Ketua Umum Iperindo, permohonan tersebut saat ini terganjal di Biro Hukum Kementerian Perindustrian karena masih tersendat tidak adanya titik temu dari pemilihan jenis komponen yang dibebaskan perlakuannya. Jika hal ini terus dibiarkan maka tentu akan makin memperburuk kondisi industri galangan kapal dalam negeri yang tengah lesu.

DJBC menyebut bahwa implementasi PMK.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang kebijakan perpajakan bagi e-commerce memudahkan bagi pelaku usaha. Dalam ketentuan tersebut terdapat kewajiban bagi penyedia plaform marketplace untuk menggunakan skema delivery duty paid (DDP). DDP sendiri diartikan sebagai penyerahan dilakukan di negara yang melakukan impor, tetapi bea masuk sudah dibayar dan diselesaikan, dengan begitu penjual wajib memikul semua biaya dan risiko sampai dengan barang tiba di tujuan. Maka dari itu, Pemerintah akan mendapatkan kepastian dari aspek pajak. Penyedia platform e-commerce wajib menyediakan skema DDP tersebut. Jika tidak menyediakan skema DDP maka, Kepala Kantor Kepabeanan dapat mencabut persetujuan pendaftaran penyedia platform marketplace.

PT Pertamina (Persero) masih terus mencari peluang untuk menambah aset blok migasnya di negara lain, sejak terakhir mengakuisisi perusahaan migas Perancis pada 2016. Untuk itu, Pertamina menganggarkan dana investasi sebesar US$ 174 juta, naik dari tahun lalu US$ 110 juta, dan pendapatan ditargetkan sebesar US$ 1,4 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengeboran 28 sumur dan pelaksanaan kerja ulang di 66 sumur. Saat ini, Pertamina telah memiliki sejumlah blok migas di 12 negara.

Sebanyak 26 orang terkaya di dunia saat ini menguasai kekayaan separuh umat manusia yang paling miskin. Untuk mengatasi jurang yang semakin lebar dan dalam antara kaya dan miskin ini, organisasi nirlaba internasional asal Inggris, Oxfam, mendesak pemerintah di seluruh dunia menaikan pajak untuk orang-orang kaya. Menurut Oxfam, jumlah kesenjangan antara si kaya dan si miskin juga sangat kontras. Laporan Oxfam menyebutkan antara 1980 dan 2016 sekitar separuh dari manusia termiskin hanya mengantongi uang 12 sen dolar AS dari setiap dolar AS pertumbuhan pendapatan global. Sedangkan yang dikantongi orang kaya sebanyak 27 sen dolar.
Oxfam mengingatkan, kebijakan pemerintah masing-masing negara turut memperburuk ketidaksetaraan. Indikasinya, anggaran untuk layanan publik berkurang dan pada saat yang sama pajak yang dipungut dari orang-orang kaya terus-terusan tidak sesuai dengan porsinya. Oxam menemukan bahwa meminta orang terkaya untuk membayar pajak tambahan hanya 0,5% dari kekayaan mereka dapat meningkatkan jumlah uang lebih banyak daripada biaya untuk mendidik 262 juta anak putus sekolah dan menyediakan perawatan kesehatan yang akan menyelamatkan nyawa 3,3 juta orang.

BPS mencatat nilai ekspor 2018 US$ 180,06 miliar dan impor US$ 188,63 miliar, sehingga neraca perdagangan defisit US$ 8,75 miliar. Impor barang konsumsi melonjak 20,03%, bahan baku naik 20,06%, dan barang modal 19,54%. Sayangnya, laju pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal tidak paralel dengan pertumbuhan industri manufaktur. Salah satu penyebabnya adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, industri jasa sedang tumbuh.
Semestinya pemerintah bisa mendorong masuknya investasi yang bergerak pada industri bahan baku dan barang modal. Untuk tahun 2019, pemerintah fokus pada peningkatan daya saing, salah satunya dengan perbaikan usaha melalui OSS, insentif perpajakan dan pengembangan program vokasi untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, perbaikan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor, memilij komoditas sektor unggulan, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM tetap akan diupayakan pemerintah.

Penjualan kendaraan roda empat tumbuh 7% pada 2018. Analis memperkirakan penjualan otomotif tahun ini tumbuh berkat kebijakan DP 0%. Namun demikian, beberapa analis memprediksi produsen mobil akan mengerek harga jual produknya.

Industri film semakin berkembang seiring lepasnya film dari daftar negatif investasi sesuai revisi Perpres 44/2016. Tahun ini Bekraf memproyeksikan penambahan 2.400 layar. Data per 12 September 2018 sebanyak 681 layar dengan total 312 bioskop. Pemain industri bioskop terus berkspansi, seperti PT Graha Layar Prima (BLTZ), CGV Cinemas, FLIX Cinema, dan Lotte Sinema.

Eropa sepakat pungut pajak lebih tinggi bagi Google, Facebook dan sebagainya. Aturan ini mencegah raksasa digital menghindar dari pajak di Eropa.