Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak sejumlah aturan yang berlaku di ritel modern diterapkan juga ke perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce). Hal ini untuk mencegah berlanjutnya penutupan gerai modern. Menurut Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta, toko ritel modern diharuskan memenuhi berbagai persyaratan perpajakan untuk menjual produknya kepada konsumen namun persyaratan tersebut belum diwajibkan untuk e-commerce sehingga harga produk e-commerce bisa lebih bersaing.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memastikan studi kelayakan (feasibility study/FS) atas dua proyek hilir batu bara perseroan yakni di Peranap dan Tanjung Enim (Sumatera Selatan) selesai pada awal Maret 2019. Khusus proyek di Peranap, perseroan akan mendirikan perusahaan patungan (joint venture/JV) pada Maret-April 2019 dan pabriknya ditargetkan rampung pada 2021. Adapun rekanan Bukit Asam untuk proyek hilir batu bara di Peranap adalah PT Pertamina dan Air Product and Chemical Inc. Sementara untuk proyek hilir batu bara di Tanjung Enim, Bukit Asam juga menggandeng PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

BPS mencatat defisit neraca perdagangan 2018 sebesar US$ 8,57 miliar terbesar sepanjang sejarah RI. Biang kerok defisit neraca perdagangan adalah defisit neraca perdagangan migas yang mencapai US$ 12,4 miliar. Di sisi lain, laju ekspor sepanjang 2018 tak mampu menutup meskipun ekspor non migas naik 6%. Apalagi, pertumbuhan impor non migas naik 19,7%.

Menko Perekonomian mengatakan pemerintah masih kesulitan untuk menekan impor migas. Untuk menekan laju impor migas, ia berharap pada kebijakan B20. Apalagi pemerintah memperluas mandatori pencampuran menjadi 30%. Kebijakan pemerintah menaikkan PPh Pasal 22 impor atas 1.147 barang juga belum membuahkan hasil.

Darmin mengklaim, kenaikan impor menandakan perekonomian Indonesia tumbuh. Meski begitu, pemerintah tidak akan tinggal diam membiarkan defisit neraca perdagangan.

Produsen otomotif nasional memilih menahan harga jual mobil. Awal 2019, dua ATPM Toyota dan Daihatsu meluncurkan low-multi purpose vehicle (LMPV) andalan masing-masing, yakni Avanza dan Xenia.

Kementerian Keuangan menyatakan, para pedagang maupun penyedia jasa e-commerce yang berjualan melalui platform marketplace tidak lagi wajib mempunyai NPWP seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018. Meski tidak wajib menyertakan NPWP, para pedagang dan penyedia jasa tersebut dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform. Hal ini ditujukan untuk membangun ekosistem dan basis data yang lebih komprehensif serta bermanfaat untuk penentuan kebijakan pengembangan bisnis di masa depan.

Impor minyak dan gas yang melonjak tahun lalu membuat kinerja perdagangan Indonesia mencatatkan defisit tahunan pertama kali sejak 2014. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan strategis di sektor migas baik di hulu dan hilir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia 2018 tercatat defisit sebesar US$8,57 miliar. Defisit ini disebabkan oleh defisit migas yang mencapai US$12,4 miliar. Pemerintah terbilang terlambat mengeksekusi sejumlah kebijakan pengendali impor maupun pendongkrak ekspor. Seperti mandatori B20 dan PPh Pasal 22 yang baru dieksekusi semester II/2018. Padahal tanda-tanda tekanan dari sisi global sebenarnya sudah kelihatan sejak tahun lalu.

Ketentuan perlakuan perpajakan bagi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yakni PMK-210/PMK.010/2018 berpotensi melangkahi UU PPN dan bertabrakan dengan aturan setingkat menteri lainnya. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, mengakui bahwa Pasal 3 ayat 3 dan 5 PMK tersebut yang mewajibkan pemilik platform menjadi PKP meski termasuk pengusaha kecil, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPN, walaupun kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Selain itu, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang dinilai menambah beban administrasi.

Industri sepeda motor menutup 2018 dengan sejumlah capaian positif: pasar domestik bertumbuh, dan ekspor yang melejit. Tahun ini, penjualan diproyeksi masih melanjutkan pertumbuhan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor di pasar domestik pada 2018 tumbuh 9% menjadi 6,8 juta unit. Sedangkan untuk ekspor sepeda motor dari Indonesia melejit 46,3% menjadi 575.000 unit, yan mana Yamaha memberikan kotnribusi sebesar 54,1%, disusul Honda, Suzuki, TVS dan Kawasaki.

Perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 20% (B-20) untuk bahan bakar sektor pelayanan publik (PSO) dan non-PSO telah dilaksanakan sejak September 2018. Pelaksanaan kebijakan B-20 itu membuat penyerapan atau penyaluran FAME cukup signifikan tahun lalu. Apabila kebijakan B-20 diberlakukan secara penuh tahun ini, minyak sawit atau FAME yang diserap bisa mencapai 6,7 juta kiloliter. Angka ini dihitung dari 20 persen rata-rata kebutuhan solar setahun yang mencapai 33,6 juta kiloliter. Dengan demikian, impor solar bisa dikurangi secara drastis. Impor solar diperkirakan mencapai 9,64 juta kiloliter per tahun dengan nilai lebih kurang 5,5 miliar dollar AS. Dengan mengganti sebagian kebutuhan solar dengan 6,7 juta kiloliter minyak sawit, devisa yang bisa dihemat bisa mencapai 4 miliar dollar AS per tahun. Penghematan devisa akan makin besar jika pemerintah menerapkan kebijakan B-30 mulai tahun ini.

DJP mengaku tidak khawatir adanya kemungkinan dana repatriasi yang keluar negeri seiring akan berakhirnya masa tahan (holding period) dana repatriasi pada September 2019. Optimisme ini didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang baik. Menurut Direktur P2Humas DJP, Hestu Yoga Saksama pihaknya bisa memantau dana yang keluar melalui pertukaran data pajak otomatis dengan ratusan negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa dana repatriasi memang kemungkinan dapat keluar tetapi bisa juga bertahan. Jika kondisi politik di Indonesia dalam keadaan stabil maka dana tersebut akan tetap di aset keuangan Indonesia. Menurut Yustinus, perilaku wajib pajak yang sudah mau merepatriasikan dananya secara transparan maka secara bisnis kemungkinan lebih memilih untuk menaruh dananya di Indonesia.