Sekitar 800 ribu pekerja pemerintah federal belum mendapatkan gaji. Tidak adanya kesepakatan antara kubu Presiden D. Trump dan Kubu Demokrat di Senat mengakibatkan terhentinya operasional pemerintah Amerika. Demokrat menyatakan bahwa mereka telah memasukkan draft anggaran yang tidak memasukkan unsur biaya pembangunan dinding seperti yang diinginkan oleh Presiden. Sedangkan Presiden mengatakan apabila tidak juga menyetujui usulan pembangunan tembok maka akan dideklarasikan status darurat nasional. Dampak kebuntuan itu sangat terasa di seluruh negeri, karena Trump menolak menandatangani anggaran pemerintah bagi departemen lain yang tidak terkait dengan sengketa.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyatakan bahwa sebaiknya pajak ditunda supaya lebih dapat berkembang sedangkan dari DJP Direktur P2 Humas menyatakan bahwa aturan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan usaha agar dapat taat pajak secara dini. Selain itu untuk menciptakan persaingan usaha yang setara antara pengusaha yang membayar pajak dan yang saat ini masih belum melaksanakan kewajibannya.

Ketua Asosiasi Petambak Garam Nasional Achmad Solechan mengatakan bahwa produksi petambak garam nasional tahun ini bisa mencapai 2 juta ton dari kebutuhan nasional sebanya 3,5 juta ton. Selisih inilah yang kemudian menjadi permainan untuk melakukan impor garam ke tanah air. Masalahnya karena patokan impor adalah standar kebutuhan industri maka petambak lokal akan sulit bersaing. Diharapkan bahwa dengan ditingkatkannya kualitas produksi garam nasional, maka ketergantungan pada impor akan semakin kecil.

Baru-baru ini, Go-Jek merilis kilas balik perusahaan selama 2018. Total uang tip yang diberikan pengguna kepada pengemudi mitra perusahaan teknologi itu sekitar Rp 105 miliar sepanjang 2018. Layanan pesan antar makanan Go-Food mengantar lebih dari 500 juta makanan dan minuman.
Sementara Bukalapak yang memasuki usia 9 tahun telah menggandeng 4 juta UMKM berdagang secara daring. Tahun lalu, total transaksi (gross merchandise value) Bukalapak rata-rata Rp 4 triliun per bulan. Berdasarkan data Google Temasek e-Conomy SEA pada 2018, nilai pasar ekonomi digital di Indonesia 27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 335 triliun untuk transaksi konsumen daring, sepert e-dagang.
Adapun menurut hasil riset Indef bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech, perusahaan-perusahaan tekfin pembiayaan yang terdaftar di OJK mampu meningkatkan PDB Rp 25,97 triliun dan konsumsi rumah tangga Rp 8,94 triliun.

Pemerintah menggarap pajak pada perdagangan elektronik. Pedagang dan penyedia jasa di platform e-dagang akan dikenai pajak penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 April 2019. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Secara umum, PMK itu mengatur tata cara pemungutan pajak untuk mempermudah administrasi dan mendorong kepatuhan pelaku e-dagang demi menciptakan keadilan dengan pelaku usaha konvensional. Oleh karena itu, tidak ada jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e- dagang.

Persaingan alat pembayaran digital dipastikan kian sengit. Pada saat platform pembayaran digital Go-Pay dan Ovo jorjoran menjadi yang terdepan, keduanya seakan adu cepat menggandeng restoran kenamaan untuk menawarkan diskon dan uang kembali (cashback) kepada konsumen. Persaingan berbuah promosi dua merek tersebut pun membuat gaya hidup tanpa uang tunai cashless society kian menjamur. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun tidak mau ketinggalan. Semula setiap bank pelat merah memiliki strategi masing-masing terkait pengembangan pembayaran uang elektronik berbasis server. Namun akhirnya empat bank milik pemerintah memutuskan menggabungkan bisnis alat pembayaran kode QR.
Bersaing dengan perusahaan teknologi berbasis finansial, seperti Go-Pay dan Ovo bukan perkara mudah. Selain faktor lebih dulu terjun pada bisnis alat pembayaran kode QR, strategi promo harga bukan hal baru bagi mereka. Saat pertama kali memperkenalkan ojek online secara masif beberapa tahun lalu, Go-Jek menawarkan tarif sangat murah. Perusahaan ini berani memanjakan konsumen dengan biaya perjalanan sepertiga atau malah setengah dari ongkos yang biasa dipatok ojek konvensional. Dengan demikian adu strategi 'bakar uang' sepertinya masih menjadi kunci memenangkan persaingan.

PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group) melakukan efisiensi dengan menutup 26 toko dan memulangkan 532 karyawan. Hal ini sebagai strategi yang mendukung keberlanjutan bisnis dengan memaksimalkan produktivitas kerja melalui proses efisiensi.

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menciptakan kesetaraan dalam berusaha antara pedagang daring dan luring, terutama dalam hal tata niaga. Pedagang luring dibebani kewajiban menjual 80% produk lokal, sertfikat SNI, sertifikasi BPOM, kartu garansi, dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Dalam PMK No 210/PMK.010/2018 diatur ketentuan perpajakan untuk pedagang daring yang menjual barangnya melalui media sosial dan saluran non-marketplace. dalam aturan itu , disebutkan bahwa perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait dengan PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, aturan tersebut sangat tepat lantaran selama ini pemerintah cenderung lebih fokus mengatur peritel luring dan marketplace. Padahal menurutnya, transaksi perdagangan daring yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook tanpa melalui marketplace sangat besar. Nilai transaksi di medsos sebenarnya cukup tinggi dan cukup banyak pula produk impor yang dijual via medsos dengan metode jasa titipan. Dan patut dicatat, mengawasi perdagangan online diluar marketplace bukan pekerjaan mudah. Maka dari itu perlu dibentuk tata niaga yang jelas untuk sektor daring.

OJK menerbitkan peraturan No. 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan aturan ini, perusahaan multifinance bisa menerapkan kebijakan DP 0%. Namun demikian, hanya perusahaan multifinance dengan rasio kredit bermasalah (NPF) di bawah 1% yang boleh menerapkan kebijakan ini.
Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan hanya sedikit perusahaan multifinance yang berani menerapkan beleid ini. Perusahaan multifinance hanya akan berani memberikan DP 0% kepada nasabah yang sudah dikenal. Misalnya pembiayaan untuk karyawan yang ada jaminan bisa potong gaji. Hal senada juga disampaikan Presdir Mandiri Utama Finance yang akan mengoptimalkan potensi nasabah dari perusahaan induk, yaitu Bank Mandiri.

Pelonggaran ini masuk dalam RUU Pertanahan yang sedang dibahas DPR. Menteri ATR menyebut pelonggaran ini menggairahkan investasi properti. Ia mengatakan tak takut beleid ini dicap pro asing. Faktanya, industri properti bisa membuat 160 industri pendukung lainnya seperti semen dan baja terangkat. Harapannya RUU Pertanahan ini bisa disahkan sebelum masa jabatan kabinet kerja berakhir Oktober 2019. Sekjen DPP REI mendukung langkah pemerintah ini. Di sisi lain, pakar hukum agraria UGM mengingatkan pemerintah harus memperhatikan kepemilikan rumah warga, khususnya kalangan bawah.