Kebijakan pemerintah menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5% efektif menambah jumlah wajib pajak. Selain itu, meski tarif turun, penerimaan pajak meningkat. DJP mencatat, hingga 7 Desember 2018, jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,69 juta wajib pajak dengan nominal penerimaan sebesar Rp5,37 triliun. Direktur P2Humas menuturkan, pelaku UMKM bukan tidak mau membayar, tapi butuh tarif lebih rendah. Selain itu mereka mengharapkan cara penghitungan yang sederhana dan cara pelaporan yang mudah. Ketua Hipmi Tax Center sepakat bahwa segala insentif dan kemudahan akan mendapatkan respon positif dari pengusaha. Kini, tugas pemerintah adalah mendorong pelaku UMKM untuk terus patuh membayar pajak. Berbagai upaya yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain kerja sama dengan asosiasi UMKM, perbaikan layanan (pendaftaran, penghitungan, dan pembayaran), penggunaan teknologi.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menilai pengenaan tobin tax memang bisa meredam votalitas pasar, tetapi bisa menghambat aliran dana investasi sebelum dana itu datang.

Volume penyerapan batubara domestik (DMO) hanya mencapai 115,09 juta ton dari target 121 juta ton. Dari jumlah itu, terdapat 34 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25% dari total produksi. Sesuai ketentuan, Kementerian ESDM akan menjatuhkan sanksi pada 34 perusahaan tadi. Sanksi berupa pemangkasan produksi 2019. Perhitungannya, target produksi 2019 dipatok empat kali realisasi DMO masing-masing perusahaan.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan penetapan target 25% DMO mernjadi tantangan di tengah melemahnya pasokan dalam negeri, Terlebih, kebanyakan produsen batubara tidak memenuhi DMO karena spesifikasi batubara yang diminta PT PLN tidak sesuai produksi batubara yang dimiliki produsen. Alhasil, sebagian perusahaan melakukan transfer kuota dengan membeli batubara sesuai harga pasar, namun dijual dengan harga pasar yang dipatok US$ 70 per ton.

YLKI meminta pemerintah mengawasi dan mengatur tarif bagasi maskapai penerbangan. Ketua Pengurus Harian YLKI menganggap bagasi berbayar merupakan kenaikan tarif pesawat terselubung. Oleh karena itu, bagasi berbayar harus ditetapkan dalam standar harga yang jelas agar tidak melanggar tarif batas atas dan bawah. Seperti diberitakan sebelumnya, Lion Air sudah menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma 20 kg, dan Wings Air sudah menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma 10 kg. Sementara itu, Citilink juga akan mengumumkan penghapusan bagasi cuma-cuma untuk penerbangan domestik.

Industri perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia dinilai semakin matang meski terus mencari bentuk baru. Para pelaku terus berinovasi untuk melebarkan layanan di luar produk awal serta mencari sumber pendapatan baru. Bukalapak mengembangkan fitur Mitra Warung. Fitur ini bisa dipakai pemilik warung dagang tradisional untuk memesan barang dagangan, terhubung dengan penyedia pembiayaan ultramikro, dan melayani pembayaran aneka transaksi dengan teknologi finansial. Bukalapak akan membelanjakan Rp 1 triliun untuk memperkuat Mitra Warung.
Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca memandang, industri e-dagang Indonesia baru mulai tumbuh. Peluang pertumbuhan sektor ini masih besar. Sebab, kontribusi ritel daring terhadap transaksi keseluruhan ritel baru berkisar 3-5 persen.

Implementasi kebijakan pengampunan pajak telah berakhir pada 2017. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan terkait repatriasi. Pasalnya, dari komitmen Rp146,7 triliun dana yang direpatriasi, hanya Rp138 triliun yang telah direalisasikan. Pemerintah belum menyiapkan kebijakan apapun untuk menahan dana repatriasi hasil kebijakan Tax Amnesty tersebut. Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk menarik minaat pemilik dana repatriasi agar tetap menaruh duitnya di dalam negeri. Perlakuan khusus atau special treatment, misalnya dengan memberikan penawaran melalui insentif atau kebijakan perpajakan lainnya justru akan cukup efektif menahan dana repatriasi keluar.

Harga crude palm oil (CPO) melemah seiring dengan cadangan stok minyak kelapa sawit Malaysia pada Desember 2018 yang meningkat melampaui ekspektasi pasar. Penurunan harga CPO juga diakibatkan oleh melambatnya tingkat inflasi China dan sentimen terbukanya kembali keran impor pertanian dari China untuk AS. Pasar sawit pada 2019 masih akan terbelenggu akibat kampanye hitam CPO di Uni Eropa yang membuat pasar global resah.

Persaingan bisnis online to offline bakal semakin ketat. Setelah Tokopedia mengumumkan segmen tersebut sebagai fokus perusahaan, Bukalapak berkomitmen menggelontorkan Rp1 Triliun untuk memacu perkembangan mitra Bukalapak. Hingga 2018, Bukalapak sukses merangkul lebih dari 4 juta pelapak dan 50 juta pengguna di seluruh Indonesia. Bukalapak mulai mengembangkan bisnisnya untuk menggarap pasar besar yang belum tersentuh dengan menghadirkan Mitra Bukalapak yaitu platform yang menggandeng warung dan pelaku usaha kecil menengah lain untuk bekerja sama dengan Bukalapak. Mitra Bukalapak telah memberdayakan lebih dari 500.000 warung dari 700.000 pelaku usaha mandiri di seluruh Indonesia. Sedangkan Tokopedia memberikan label bisnis berupa infrastructure-as-a-service yang menjadi penyedia teknologi bagi pelaku usaha daring dan luring. Tokopedia uga memperoleh dana senilai US$1,1 miliar dari sekelompok investor yang dipimpin oleh Softbank Vision Fund dan Alibaba Group.

Pengenaan pajak bagi dana panas dilakukan untuk mengendalikan aliran dana panas di portofolio pasar keuangan. Skema yang digunakan mirip dengan tobin tax, yaitu pengenaan pajak atas pembelian valuta asing. Kendati demikian, perlu ada kajian mendalam terutama bentuk modal seperti apa yang semestinya dikenakan pajak, agar lebih efektif meredam gejolak.
Direktur Eksekutif Center For Indonesia Tax Analysis(CITA) Yustinus Prastowo menilai saat ini skema tobin tax sulit untuk diterapkan di Indonesia karena pasar keuangan dalam negeri masih didominasi oleh investor asing. Oleh karena itu, Yustinus berpendapat pemerintah lebih cocok menerapkan skema reverse tobin tax. Tujuannya, menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin.

Komite Pengawas Perpajakan mencatat, jumlah pengaduan masyarakat terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2018. Jumlah pengaduan pada 2018 hanya 60 pengaduan, turun dibandingkan 2017 (77 pengaduan) dan 2016 (114 pengaduan).
Dari pengaduan yang ada, Komite Pengawas Perpajakan dapat melakukan mediasi, karena kepentingan pajak antara negara dan masyarakat berbeda. Sejak 2016 hingga 2018 terdapat delapan mediasi yang dilakukan. Hasilnya adalah penerbitan aturan mengenai PBB Migas tahap eksplorasi, penyempurnaan PMK tentang penghentian penyidikan, pencabutan PerDirjen tentang kewajiban penyampaian bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga dan deposito. Selain itu ada juga penyederhanaan penerbitan SKB PPh Pasal 22 dan PPN Impor, serta pengembalian pembayaran pajak berganda.