PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group) melakukan efisiensi dengan menutup 26 toko dan memulangkan 532 karyawan. Hal ini sebagai strategi yang mendukung keberlanjutan bisnis dengan memaksimalkan produktivitas kerja melalui proses efisiensi.

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menciptakan kesetaraan dalam berusaha antara pedagang daring dan luring, terutama dalam hal tata niaga. Pedagang luring dibebani kewajiban menjual 80% produk lokal, sertfikat SNI, sertifikasi BPOM, kartu garansi, dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Dalam PMK No 210/PMK.010/2018 diatur ketentuan perpajakan untuk pedagang daring yang menjual barangnya melalui media sosial dan saluran non-marketplace. dalam aturan itu , disebutkan bahwa perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait dengan PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, aturan tersebut sangat tepat lantaran selama ini pemerintah cenderung lebih fokus mengatur peritel luring dan marketplace. Padahal menurutnya, transaksi perdagangan daring yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook tanpa melalui marketplace sangat besar. Nilai transaksi di medsos sebenarnya cukup tinggi dan cukup banyak pula produk impor yang dijual via medsos dengan metode jasa titipan. Dan patut dicatat, mengawasi perdagangan online diluar marketplace bukan pekerjaan mudah. Maka dari itu perlu dibentuk tata niaga yang jelas untuk sektor daring.

OJK menerbitkan peraturan No. 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan aturan ini, perusahaan multifinance bisa menerapkan kebijakan DP 0%. Namun demikian, hanya perusahaan multifinance dengan rasio kredit bermasalah (NPF) di bawah 1% yang boleh menerapkan kebijakan ini.
Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan hanya sedikit perusahaan multifinance yang berani menerapkan beleid ini. Perusahaan multifinance hanya akan berani memberikan DP 0% kepada nasabah yang sudah dikenal. Misalnya pembiayaan untuk karyawan yang ada jaminan bisa potong gaji. Hal senada juga disampaikan Presdir Mandiri Utama Finance yang akan mengoptimalkan potensi nasabah dari perusahaan induk, yaitu Bank Mandiri.

Pelonggaran ini masuk dalam RUU Pertanahan yang sedang dibahas DPR. Menteri ATR menyebut pelonggaran ini menggairahkan investasi properti. Ia mengatakan tak takut beleid ini dicap pro asing. Faktanya, industri properti bisa membuat 160 industri pendukung lainnya seperti semen dan baja terangkat. Harapannya RUU Pertanahan ini bisa disahkan sebelum masa jabatan kabinet kerja berakhir Oktober 2019. Sekjen DPP REI mendukung langkah pemerintah ini. Di sisi lain, pakar hukum agraria UGM mengingatkan pemerintah harus memperhatikan kepemilikan rumah warga, khususnya kalangan bawah.

Kebijakan pemerintah menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5% efektif menambah jumlah wajib pajak. Selain itu, meski tarif turun, penerimaan pajak meningkat. DJP mencatat, hingga 7 Desember 2018, jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,69 juta wajib pajak dengan nominal penerimaan sebesar Rp5,37 triliun. Direktur P2Humas menuturkan, pelaku UMKM bukan tidak mau membayar, tapi butuh tarif lebih rendah. Selain itu mereka mengharapkan cara penghitungan yang sederhana dan cara pelaporan yang mudah. Ketua Hipmi Tax Center sepakat bahwa segala insentif dan kemudahan akan mendapatkan respon positif dari pengusaha. Kini, tugas pemerintah adalah mendorong pelaku UMKM untuk terus patuh membayar pajak. Berbagai upaya yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain kerja sama dengan asosiasi UMKM, perbaikan layanan (pendaftaran, penghitungan, dan pembayaran), penggunaan teknologi.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menilai pengenaan tobin tax memang bisa meredam votalitas pasar, tetapi bisa menghambat aliran dana investasi sebelum dana itu datang.

Volume penyerapan batubara domestik (DMO) hanya mencapai 115,09 juta ton dari target 121 juta ton. Dari jumlah itu, terdapat 34 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25% dari total produksi. Sesuai ketentuan, Kementerian ESDM akan menjatuhkan sanksi pada 34 perusahaan tadi. Sanksi berupa pemangkasan produksi 2019. Perhitungannya, target produksi 2019 dipatok empat kali realisasi DMO masing-masing perusahaan.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan penetapan target 25% DMO mernjadi tantangan di tengah melemahnya pasokan dalam negeri, Terlebih, kebanyakan produsen batubara tidak memenuhi DMO karena spesifikasi batubara yang diminta PT PLN tidak sesuai produksi batubara yang dimiliki produsen. Alhasil, sebagian perusahaan melakukan transfer kuota dengan membeli batubara sesuai harga pasar, namun dijual dengan harga pasar yang dipatok US$ 70 per ton.

YLKI meminta pemerintah mengawasi dan mengatur tarif bagasi maskapai penerbangan. Ketua Pengurus Harian YLKI menganggap bagasi berbayar merupakan kenaikan tarif pesawat terselubung. Oleh karena itu, bagasi berbayar harus ditetapkan dalam standar harga yang jelas agar tidak melanggar tarif batas atas dan bawah. Seperti diberitakan sebelumnya, Lion Air sudah menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma 20 kg, dan Wings Air sudah menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma 10 kg. Sementara itu, Citilink juga akan mengumumkan penghapusan bagasi cuma-cuma untuk penerbangan domestik.

Industri perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia dinilai semakin matang meski terus mencari bentuk baru. Para pelaku terus berinovasi untuk melebarkan layanan di luar produk awal serta mencari sumber pendapatan baru. Bukalapak mengembangkan fitur Mitra Warung. Fitur ini bisa dipakai pemilik warung dagang tradisional untuk memesan barang dagangan, terhubung dengan penyedia pembiayaan ultramikro, dan melayani pembayaran aneka transaksi dengan teknologi finansial. Bukalapak akan membelanjakan Rp 1 triliun untuk memperkuat Mitra Warung.
Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca memandang, industri e-dagang Indonesia baru mulai tumbuh. Peluang pertumbuhan sektor ini masih besar. Sebab, kontribusi ritel daring terhadap transaksi keseluruhan ritel baru berkisar 3-5 persen.

Implementasi kebijakan pengampunan pajak telah berakhir pada 2017. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan terkait repatriasi. Pasalnya, dari komitmen Rp146,7 triliun dana yang direpatriasi, hanya Rp138 triliun yang telah direalisasikan. Pemerintah belum menyiapkan kebijakan apapun untuk menahan dana repatriasi hasil kebijakan Tax Amnesty tersebut. Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk menarik minaat pemilik dana repatriasi agar tetap menaruh duitnya di dalam negeri. Perlakuan khusus atau special treatment, misalnya dengan memberikan penawaran melalui insentif atau kebijakan perpajakan lainnya justru akan cukup efektif menahan dana repatriasi keluar.