BPS Garap Data Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Administrator
27 Nov 2018 Investor Daily
BPS akan menggarap data ekonomi kreatif dan pariwisata pada awal 2019. Kedua sektor tersebut dinilai pemerintah memiliki potensi yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kadin Bahas Kebijakan Revisi DNI
Administrator
27 Nov 2018 Republika
menurut Ketua Kadin Indonesia kebijakan yang baru dikeluarkan menimbulkan pandangan negatif karena bisa menggerus bidang usaha yang selama ini digeluti oleh sektor UMKM.
Perluasan Tax Holiday Molor dari Target
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 Tahun 2018 yang selama ini mengatur tentang pemberian insentif belum juga diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
Revisi tertunda, Saatnya Menjejalkan usulan Baru
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Apindo menolak dengan tegas poin krusial terkait wacana pemisahan DJP dari tubuh Kemenkeu karena lembaga ini sudah independen dan yang sudah0sudah justru dipolitisasi serta menjadi overpower. Ketua Apindo juga menambahkan penundaan pembahasan RUU KUP juga memberikan ruang buat pemerintah untuk meninjau kembali terkait isu perang dagang sehingga pemerintah bisa mengkonsep UU yang lebih pro dunia. Wakil ketua Komite Kadin menambahkan penundaan pembahasan sejumlah UU perpajakan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk menjajaki isu perpajakan ekonomi digital.
Fintech segera Pakai Rekening Dana Nasabah
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
OJK sedang mempertimbangkan ketentuan rekening dana nasabah bagi pelaku bisnis fintech. Pelaku usaha diminta untuk segera menyiapkan infrastruktur RDN ini. Ketua eksekutif marketplace lending asosiasi fintech indonesia mengatakan penggunaan RDN akan mempermudah proses transaksi keuangan melalui jaringan internet. Penggunaan RDN bertujuan untuk menyempurnakan layanan escrow account (rekening penampung sementara yang digunakan untuk menyimpan dana dari investor fintech-dana escrow account cuma bisa menginap 2 hari) atau virtual account.
Lagi, Pengembang dapat Insentif Baru
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Lewat Perdirjen Nomor PER-26/PJ/2018 yang diterbitkan pasa 22 November 2018, DJP sederhanakan administrasi bukti pemenuhan setoran PPh bagi para pengembang
Walau Sudah diBlokir, Fintech Ilegal Tetap Menghantui
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Kominfo menyatakan telah memblokir 385 aplikasi dan situs fintech ilegal hingga senin(26/11) lalu. Meski sudah diblokir, fintech ilegal akan tetap berupaya mencari celah untuk terus beroprasi dengan mengganti nama ataupun cara lain.
Ibu Sri Mulyani dan Pak Ignatius Jonan Legowo Meluangkan Waktu 2 Jam bersama Praktisi Migas sekaligus Investor Berpengalaman dan Pensiunan Pejabat Pertamina Divisi Hulu Migas Menuntaskan 100% Fiskal Perpajakan Hulu Migas agar Kurs Rupiah Kembali ke Rp 12.000 per Dollar Amerika
Administrator
27 Nov 2018 Media Indonesia
Menurut Edi Tampi (Praktisi Migas) untuk lebih menjiwai dan mendalami bisnis hulu migas, disarankan agar pembuat keputusan/kebijakan/regulasi melakukan ke lokasi mengikuti survei. Ibu SMI sebaiknya tidak mengambil kebijakan hanya untuk pemasukan kecil di depan (instan) tapi justru harus memikirkan pendapatan besar di kemudian hari demi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.
Serangan Balik Fintech, Bank Kucurkan Utang Online
Administrator
26 Nov 2018 Kontan
Bank BNI lewat digital loan, melayani kredit untuk KPR, kredit tanpa agunan, kartu kredit dan kredit wirausaha. Bank Sahabat Sampoerna meluncurkan website Pdaja.com dengan plafon kredit Rp 50 juta- Rp 500 miliar dengan tenor 12 bulan dan bunga 15%-18% pertahun. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) lewat aplikasi digital jenius menawarkan pinjaman dana lewat fleksi cash dengan plafon pinjaman Rp 7juta-Rp 8 juta dengan bunga 9,95% pertahun.
Setoran Pajak Emas Tergerus Kepatuhan
Administrator
26 Nov 2018 Kontan
Harga Emas PT Antam (Aneka Tambang) naik dari awal tahun sebesar Rp 600.000 per gram menjadi Rp Rp 660.000 per gram, sementara penjualan emas batangan periode Januari sd Oktober 2018 telah mencapai 24 ton. Penerimaan pajak yang masuk seharusnya Rp 71,28 miliar (dari PPh pasal 22) dan belum termasuk PPN nya. Sayangnya masih banyak pengusaha emas yang belum memahami kewajiban perpajakanya. Sebagai contoh di KPP Pratama Soreang sepanjang tahun ini kontribusi pajak penjualan emas turun menjadi 1,43%.